"AYO NYOBLOS..!!!", TNI - Polri Menjamin Keamanan Pelaksanaan Pilpres & Pileg 2019 Hingga ke TPS

Banner iklan disini

Identitas Oknum Bidan Nicu Itu Terungkap, Ini Orangnya



 
Wakil Bupati Bima Drs H. Dahlan M Noer
Bima, PorosNTB.com- Kasus pemulangan jenazah bayi menggunakan ojek menyita perhatian. Kasus yang menyeret sejumlah nama di RSUD Bima itu bahkan sudah viral dan menuai kecaman warga facebook. 

Terlebih, persoalan tersebut kini mulai digiring ke arah "kejahatan kemanusiaan" yang diduga telah dipraktekkan pihak RSUD Bima. Meski secara langsung Dirut RSUD Bima sudah menyampaikan permohonan maaf hingga menemui keluarga korban, namun tidak lantas kasus tersebut ikut berakhir. 

Kini, persoalan jenazah naik ojek itu mengerucut kepada keterlibatan para oknum bidan yang bertugas malam itu. 

Sesuai pengakuan keluarga pasien yang terlibat tawar menawar mobil ambulan dan jenzah, Nurwahidah S.Pd mengungkapkan jika bidan berinisial NH meminta sejumlah uang kepada korban jika ingin jenazah dibawa pulang dan menggunakan ambulance.  

Selain NH, oknum bidan lain juga ikut disebutkan. Seperti FPL, NL dan juga LPH. Diduga, saat tawar menawar itu, kepala ruang Nicu HS juga sempat dihubungi oleh NH. Namun yang bersangkutan tidak mau memberikan kebijakan maupun tindakan lain. Sehingga membuat ibu bayi yang disabilitas itu menyanggupi untuk membawa pulang jenazah anaknya dengan menggendong lalu menggunakan sepeda motor. 

Meski demikian, oknum bidan yang paling getol meminta uang sebesar Rp 2 juta dan meminta sewa ambulance itu adalah oknum berinisial NH. 

"Karena dia yang menahannya, dan menyuruh kami datang lagi untuk melunasi biaya administrasi," cerita Nurwahidah yang merupakan istri Kades Waro Kecamatan Monta ini. 

Inisial para oknum bidan itu juga dibenarkan Wakil Bupati Bima Drs H. Dahlan M Noer. Bahkan, Wabup menyebutnya ada enam orang yang sudah diinvestigasi dan telah diperiksa oleh Inspektorat terkait hal itu.

"Kita menunggu hasil kerja Inspektorat agar mengeluarkan keputusan kepada para bidan ini. Dan untuk sanksi tetap merujuk pada PP 53 dan UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan pelayan prima terhadap pasien miskin," tutup Wabup usai melayat ke rumah duka.(poros-07)


Labels: ,

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.