Dibaca Normal
Bima, Porosntnb.com.-Kasus kemanusiaan yang melanda RSUD Bima masih terus disorot. Terlebih setelah Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri mengeluarkan kebijakan untuk tidak mencopot Dirut RSUD Bima.
Malah, bupati meroling kepala ruangan dan kepala bidang serta status para bidan yang bekerja malam itu.
Kebijakan ini menuai kritikan dari direktur lembaga pemantau kebijakan Central Elektion and Political Party (CEPP) Bima, Dr Ibnu Khaldun Sudirman MSi.
"Kebijakan itu prematur, ibarat makanan yang masih mentah. Hal ini bisa menyebabkan penyakit. Jangan sampai bupati juga lagi sakit," sorot doktor jebolan UI ini.
Menurut Ibnu, dalam mengambil kebijakan bupati harusnya berbasis data. Seperti mengakomodir hasil investigasi dan audit inspektorat lalu membukanya di hadapan publik.
"Karena kecenderungan (kebijakan) saat ini seperti itu, tidak berbasis data," katanya.
"Ini kesalahan sistemik atau orang per orang. Kita butuh data itu. Harus berani bupati membuka hasil investigasi ini. Biar kita tau persoalan ini karena SOP atau apa," imbuhnya.
Dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, sambung dosen ilmu politik ini, harus ada ketegasan dan kepastian. Kebijakan yang diambil pun harus steril dari intervensi.
"Ini (RSUD) adalah instansi pelayanan dasar, khususnya kemanusiaan. Kasus jenazah bayi naik ojek itu mempengaruhi derajat kemanusiaan. Kita berharap bupati punya visi," tandasnya. (Poros-07)
COMMENTS