Dibaca Normal
Bima, Porosntb.com- Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan
Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima menggelar sosialisasi dana Bantuan
Operasional (BOP) bagi lembaga PAUD. Tak kurang dari 555 lembaga bakal mendapat
dana bantuan tersebut pada awal Oktober nanti.
Kegiatan yang berlangsung di ruangan Bidang PAUD ini diikuti sejumlah kepala UPT Dikpora dan penilik PAUD kecamatan.
Plt Kepala Dikbudpora H Makhruf menyampaikan, penggunaan BOP harus sesuai juklak dan juknis. Dia berpesan agar pengimplementasian dana bantuan itu tidak memicu persoalan. Karena hasil evaluasi BOP tahun lalu, masih ada dua kecamatan yang belum menyerahkan SPJ.
"Ini yang harus dihindari. BOP tidak mungkin cair jika belum ada SPJ. Jangan main-main dengan bantuan ini," tandasnya.
Kabid PAUD, Drs Chairunnas MPd mengungkapkan, dana BOP untuk 2018 naik dibanding tahun 2017. Karena Bupati Bima juga telah menambahkan anggaran BOP ke APBD perubahan.
Penambahan dana BOP kata dia, karena jumlah siswa PAUD setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari 555 lembaga, terdiri dari 19190 siswa yang tersebar.
"Anggarannya menyentuh angka Rp 11 miliar lebih. Ditambah lagi 43 lembaga sebesar Rp 580 juta. Serta APBD P sebesar Rp 370 juta," bebernya.
Dana BOP Paud menyasar TK, KB, TPA, dan lembaga sejenisnya. Diharapkan dengan bantuan dana ini dapat meningkatkan kualitas lembaga di Kabupaten Bima.
Menurutnya sosialisasi ini sangat perlu, agar lembaga calon penerima BOP lboh paham menggunakan dana bantuan tersebut. Seperti 50 persen penggunaan untuk kegiatan bermain dan belajar, pembelian alat belajar dan kegiatan parenting.
"50 persen sisanya terbagi dalam 35 persen untuk belanja buku, alat deteksi, biaya pertemuan, transportasi dan makanan sehat. Sedangkan 15 persen untuk perawatan saran dan prasarana, dukungan alat dan langganan jasa," sebut pria yang akrab disapa Dae Ko'o ini.
Disamping itu, juga masih ada 48 lembaga yang akan menerima pencairan tahap kedua sekitar November nanti. Hal ini disebabkan karena sejumlah lembaga terlambat menyerahkan SPJ. (poros-07)
Kegiatan yang berlangsung di ruangan Bidang PAUD ini diikuti sejumlah kepala UPT Dikpora dan penilik PAUD kecamatan.
Plt Kepala Dikbudpora H Makhruf menyampaikan, penggunaan BOP harus sesuai juklak dan juknis. Dia berpesan agar pengimplementasian dana bantuan itu tidak memicu persoalan. Karena hasil evaluasi BOP tahun lalu, masih ada dua kecamatan yang belum menyerahkan SPJ.
"Ini yang harus dihindari. BOP tidak mungkin cair jika belum ada SPJ. Jangan main-main dengan bantuan ini," tandasnya.
Kabid PAUD, Drs Chairunnas MPd mengungkapkan, dana BOP untuk 2018 naik dibanding tahun 2017. Karena Bupati Bima juga telah menambahkan anggaran BOP ke APBD perubahan.
Penambahan dana BOP kata dia, karena jumlah siswa PAUD setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari 555 lembaga, terdiri dari 19190 siswa yang tersebar.
"Anggarannya menyentuh angka Rp 11 miliar lebih. Ditambah lagi 43 lembaga sebesar Rp 580 juta. Serta APBD P sebesar Rp 370 juta," bebernya.
Dana BOP Paud menyasar TK, KB, TPA, dan lembaga sejenisnya. Diharapkan dengan bantuan dana ini dapat meningkatkan kualitas lembaga di Kabupaten Bima.
Menurutnya sosialisasi ini sangat perlu, agar lembaga calon penerima BOP lboh paham menggunakan dana bantuan tersebut. Seperti 50 persen penggunaan untuk kegiatan bermain dan belajar, pembelian alat belajar dan kegiatan parenting.
"50 persen sisanya terbagi dalam 35 persen untuk belanja buku, alat deteksi, biaya pertemuan, transportasi dan makanan sehat. Sedangkan 15 persen untuk perawatan saran dan prasarana, dukungan alat dan langganan jasa," sebut pria yang akrab disapa Dae Ko'o ini.
Disamping itu, juga masih ada 48 lembaga yang akan menerima pencairan tahap kedua sekitar November nanti. Hal ini disebabkan karena sejumlah lembaga terlambat menyerahkan SPJ. (poros-07)
COMMENTS