Dishub Kabupaten Bima Gerah Tak dilibatkan dalam Operasi Gabungan

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasinya, Drs. Azhari Rahman (kiri), ditemani Bendahara Dishub, Jefi MJT (kanan)

Bima, Poros NTB.- Dinas Perhubungan Kabupaten Bima, lewat Kepala Bidang Pengendalian dan Operasinya, Drs. Azhari Rahman, nampaknya sudah mulai gerah.

Pasalnya merasa dipandang sebelah mata, karena hampir setahun terakhir ini, Dishub tidak dilibatkan dalam Operasi Razia Gabungan, yang dilakukan UPT Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Panda, menggandeng Satlantas hingga personil TNI.

Kegerahan Dishub ini sangat beralasan, mengingat, Dinas perhubungan memiliki kewenangan langsung berkaitan dengan operasi gabungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992 dan Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

Menyepelekan kewenangan Dishub dalam hal ini, tentunya, secara tidak langsung tidak menjunjung wibawa dan otoritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.
Belum lagi Dinas Perhubungan mengantongi tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk memastikan kelayakan jalan kendaraan karena menyangkut keselamatan berkendaraan

“Hanya Dinas Perhubungan dan Kepolisian yang memiliki PPNS. Bappenda itu tidak,” ujar Azhari, ditemui di kantornya, Rabu (26/9/18).

“Kita yang punya jalan kok,” tukasnya lagi dengan nada ketus.

Oleh karena itu, dianggapnya aneh jika Dinas Perhubungan tidak dilibatkan dalam setiap Opgab.

Jika yang mereka takutkan terkait dana operasional, menurutAzhari, Dishub punya alokasi dana tersendiri untuk itu. Jadi keterlibatan Dishub dalam Opgab tidak akan membebani dana operasional institusi lain.

Menyinggung hubungan Dishub dengan Satlantas, ia mengaku cukup harmonis. “Setiap ada acara HUT Satlantas, Dishub tak pernah ketinggalan berpartisipasi kok,” bebernya. (Teddy)
Labels: ,

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.