Dibaca Normal
 |
| Kepala Bidang Pengendalian dan Operasinya, Drs. Azhari Rahman (kiri), ditemani Bendahara Dishub, Jefi MJT (kanan) |
Bima, Poros NTB.- Dinas Perhubungan Kabupaten Bima, lewat Kepala Bidang Pengendalian dan Operasinya, Drs. Azhari Rahman, nampaknya sudah mulai gerah.
Pasalnya merasa dipandang sebelah mata, karena hampir
setahun terakhir ini, Dishub tidak dilibatkan dalam Operasi Razia Gabungan,
yang dilakukan UPT Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Panda,
menggandeng Satlantas hingga personil TNI.
Kegerahan Dishub ini sangat beralasan, mengingat, Dinas
perhubungan memiliki kewenangan langsung berkaitan dengan operasi gabungan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992 dan
Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.
Menyepelekan kewenangan Dishub dalam hal ini,
tentunya, secara tidak langsung tidak menjunjung wibawa dan otoritas Pemerintah
Daerah Kabupaten Bima.
Belum lagi Dinas Perhubungan mengantongi tugas
sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk memastikan kelayakan jalan
kendaraan karena menyangkut keselamatan berkendaraan
“Hanya Dinas Perhubungan dan Kepolisian yang
memiliki PPNS. Bappenda itu tidak,” ujar Azhari, ditemui di kantornya, Rabu (26/9/18).
“Kita yang punya jalan kok,” tukasnya lagi dengan
nada ketus.
Oleh karena itu, dianggapnya aneh jika Dinas
Perhubungan tidak dilibatkan dalam setiap Opgab.
Jika yang mereka takutkan terkait dana operasional,
menurutAzhari, Dishub punya alokasi dana tersendiri untuk itu. Jadi keterlibatan
Dishub dalam Opgab tidak akan membebani dana operasional institusi lain.
Menyinggung hubungan Dishub dengan Satlantas, ia
mengaku cukup harmonis. “Setiap ada acara HUT Satlantas, Dishub tak pernah
ketinggalan berpartisipasi kok,” bebernya. (Teddy)
COMMENTS