Pemkot Ingin Kelola PDAM Sendiri, Kenapa Tidak?

Dibaca Normal

Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. Mukhtar Landa MH (Photo credit : bimakini)

Bima, Poros NTB.- Para pemangku kepentingan publik Kota Bima baik di level eksekutif maupun unsur legislatif yang terkait dengan kemelut PDAM Bima saat ini, satu per satu angkat bicara menanggapi pernyataan Plt Direktur PDAM Bima, H. Haeruddin, ST, MT.

Meski langkah yang digagas H. Haer melakukan hearing dengan pihak kota di Aula DPRD Kota beberapa waktu lalu terbilang cerdas, sebagai upaya riil mencari solusi bagi PDAM.

Namun, menurut mereka beberapa pernyataan Direktur PDAM Bima yang baru tersebut, terlalu menyudutkan pihak kota.

Baca : Ingin Bangun PDAM Sendiri, Pemkot Bima Layak Dinilai Tidak Bertanggung Jawab

Mulai dari menyebut :

1. Pemkot ingin bangun PDAM sendiri.

Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. Mukhtar Landa MH, menyatakan, wacana yang menyebut Pemkot ingin bangun PDAM sendiri tidak masuk akal sehat.

Pikirnya, membangun PDAM sendiri lebih “Mission Imposible” lagi, dibanding memulihkan PDAM Bima yang sudah ada.

“Tak masuk akal kalau kota bangun PDAM sendiri. Itu akan memakan biaya yang sangat besar,” ujarnya, saat ditemui di ruangannya, Selasa (23/10/18).

Lebih masuk akal, menurut Sekda, jika asset PDAM Bima yang ada di Kota diserahkan ke Pemkot.

“Sudah lama kita minta. Jadi jaringan PDAM yang ada di kota ini biar kita yang urus dan kelola,” cetusnya.

Dengan alasan, sumber airnya ada di kota, dan pelanggannya lebih banyak di kota.

Jadi kenapa tidak? 

Mengungkit dana yang digelontorkan untuk pemenuhan air bersih warga kota pasca banjir, menurut Sekda, sudah banyak yang digelontorkan.

Hanya saja sumbernya dari APBN, karena jika menggunakan APBD Kota tidak memungkinkan. “Nanti khan masuk ke asset mereka (jika menggunakan) uang kota ini,” imbuhnya.

2. Pemkot dianggap biang kerok sakitnya PDAM.

“Ah… jauh sebelum bencana banjir saja PDAM Bima memang sudah sakit,” kilah Sekda atas dikambing hitamkannya penggalian drainase sebagai penyebab bangkrutnya PDAM Bima.

Karena, kata dia, kisruh gaji pegawai yang tak dibayar sudah terjadi jauh hari sebelum bencana banjir.

Artinya, sakitnya PDAM sudah terindikasi dari dulu, baik dari sisi keuangan maupun jaringannya.

“Sampai saat ini saya tidak punya air. Dan itu terjadi sebelum banjir,” tuturnya mencontohkan.

3. Metrik kebutuhan pemulihan PDAM Rp. 27 M

Mata Kabid (Kepala Bidang) Cipta Karya PUPR Kota Bima, Ririn Kurniawati, ST, MT, seketika terbelalak, melihat angka kebutuhan pemulihan PDAM yang disusun Tim Teknis PDAM Bima.

Ririn Kurniawati, ST, MT (Photo credit : bimakini)

“Jadi 27 Miliar ini…..,” ujarnya terdiam sejenak, seakan kehabisan kata dan hanya tersenyum dengan mimik yang menggambarkan seolah tak percaya dengan apa yang dibacanya.

Bagi dia, angka 27 M tersebut terlalu fantastis.

Karena seingatnya, proposal yang diajukan PDAM Bima Tahun 2017 lalu, saat H. Usman sebagai direkturnya, hanya meminta Rp. 1,2 M untuk kerusakan galian drainase.   

Baiknya Kota Bima, lanjut Ririn, anggaran yang digelontorkan Tahun 2018 ini malah melebihi proposal.

“Antara 5,6 atau 5,9 M,” katanya sambil mengingat-ngingat.

Dirincinya, Rp. 1,2 M untuk perbaikan pipa akibat galian drainase, sisanya dipihak ketigakan untuk pengembangan infrastruktur perpipaan.

“Justeru kita kembangkan perpipaannya, dan dapat pelanggan baru. Bayarnya(pun) ke PDAM Bima,” ungkap Ririn.

4. Dana 5 M belum menyentuh asas manfaat

Ririn sendiri tidak menampik terkait pernyataan H. Haer, yang menyebut dana sebesar Rp. 5 M lebih yang digelontorkan itu belum menyentuh asas manfaat.

Ia hanya beralasan, proses pengerjaannya masih berlanjut dan belum selesai.

“Khan, itu pekerjaan paket konstruksi. Ada yang menyambung pipa yang sudah ada, dan ada pemasangan pipa baru. Masih proses, belum selesai,” tekannya.

5. Penyerahan asset tidak sesederhana yang Pemkot bayangkan

Berpijak pada Undang-undang No.13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Bima, Pasal 13 ayat 1 dan 2, harusnya urusan asset diselesaikan paling lambat setahun sejak peresmian Kota Bima.

Tapi seperti yang H. Haer katakan, prosesnya tidak sederhana.

Sayangnya, urusan asset pulalah penyebab utama peliknya proses pemulihan PDAM Bima saat. Karena itu, kota enggan merogoh pundi APBD, lantaran keberatan membangun asset orang, sementara mereka tak mendapatkan hasilnya.

“Masalah membenahi PDAM yang sekarang sulit dilakukan karena ini kan asset orang. Kalau kita perbaiki terus dia punya asset, uang yang dikeluarkan itu tidak legal.” Kata Sekda.

Sementara Ririn, “Masak kita mau bangun-bangun terus, nanti yang memanfaatkan PDAM (Bima), PADnya masuk ke mereka. Khan ga seperti itu? Kita harus punya rencana jangka panjanglah. Mengelola air sendiri,” ujarnya.

Terkait asset, Ririn mengklaim, tidaklah sulit.

Karena yang murni milik PDAM Bima hanya sumber air di Nungga. Sementara di Lela Mase dan Dodu yang dibangun dari APBN, sekarang dalam proses serah terima.

“Jadi boleh dibilang Lela Mase dan Dodu akan menjadi milik kota,” yakinnya.

Kesimpulan

Merangkum hasil penelusuran media ini, untuk sementara, Menjadi harga mati bagi kota akan berandil memulihkan PDAM, sesudah jelas PDAM di wilayahnya menjadi milik kota.

Tapi tentunya belum final, karena tergantung sungguh kepada hasil urun rembuk antara dua pimpinan daerah, Bupati dan Walikota Bima yang keduanya bernaung dalam satu Partai Politik yang sama tersebut. (Aden)