663 Pemilih Potensial Terancam Hak Pilihnya, Bawaslu Surati Disdukcapil dan KPU

Bima, Poros NTB.- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima terus berusaha memastikan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih potensial, agar tidak terancam hak pilihnya lantaran kendala administrasi kependudukan. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah, SH, mengatakan, pihaknya sangat konsen terhadap pemilih Kabupaten Bima yang masih tersebutkan dalam formulir A.C KPU atau pemilih potensial yang tidak beridentitas.

Dia menguraikan, pada saat penetapan DPTHP 1 di KPU, masih terdapat sebanyak 850 pemilih dalam formulir A.C KPU.

“135 dari 850 data AC ini sudah dilakukan perekaman berdasarkan hasil pencermatan KPU. Dari angka 135 yang saya sebutkan ini, 80 diantaranya dimasukan sebagai pemilih baru. Sementara 55 pemilih lainnya sudah tercatat dalam DPTHP sebelumnya,” urai Ebit, sapaan akrabnya.

Pada proses penetapan DPTHP 2 yang dihelat Ahad (11/11/18) kemarin, lanjut Ebit, data dalam formulir A.C KPU masih ditemukan sebanyak 663 pemilih.
Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima sendiri mengakui temuan data tersebut.

“Nah, inilah yang justru membingungkan kami. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, bahwa sebanyak 663 pemilih dalam data AC ini jelas ada manusianya. Tapi kenapa justru ditelantarkan oleh Dukcapil,” herannya. 

Ebit merasa kuatir pemilih yang terdapat dalam data formulir AC KPU terancam tidak dapat memilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 mendatang.
Terlebih Disdukcapil telah melayangkan surat dengan menyatakan sebanyak 664 pemilih dalam Data A.C KPU tersebut tidak ditemukan dalam database SIAK Disdukcapil Kabupaten Bima.

“Hal ini sangat berdampak pada ending Pemilu nanti,” cetusnya.

Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, terang Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, pihaknya tetap bersikap tegas dengan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bima dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar melakukan penelusuran dan mengakomodir pemilih dalam data AC KPU Kabupaten Bima tersebut sebagai pemilih pada Pemilu Tahun 2019.

“Atas nama lembaga, kami tetap menindaklanjuti hal ini karena manyangkut hak konstitusi warga,” tegasnya. (Aden)
Labels: ,

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.