Dibaca Normal
Bima, Poros NTB.- Aksi penyegelan sekolah
yang dilakukan puluhan siswa SMAN 2 Soromandi, Senin (5/11/18) lalu, yang
dipicu proses KBM yang terbengkalai lantaran guru dan Kepala Sekolahnya malas
masuk dan mengajar, menjadi sorotan banyak pihak.
Tak mau ayal dengan kasus yang telak menampar
dunia pendidikan di wilayah yang yang ditanganinya, keesokan harinya, Selasa
(6/11/18), Kepala UPT Layanan Dikmen & PK-PLK Bima, Abas, M.Pd langsung
meluncur ke SMAN 2 Soromandi, untuk kembali membuka sekolah yang disegel.
“Mendengar kabar SMAN 2 Soromandi disegel
siswa, Pak Kepala (Abas, M.Pd), subuh-subuh meluncur ke Soromandi,” tutur
Kasubag TU Dikmen, Drs. H. Ahmad, saat ditemui Jum’at (16/11/18) kemarin.
Abas sendiri, khabarnya, memaklumi aksi yang
dilakukan siswa tak lebih sebagai representasi dari tingginya antusiasme
belajar siswa setempat. Dan dengan rendah hati meminta maaf secara resmi kepada masyarakat dan siswa yang
dirugikan oleh kealpaan guru dan kepala sekolah.
Akhirnya ruangan yang disegel, seperti
ruangan Kepala Sekolah dan ruangan kelas kembali dibuka. Siswa mengancam jika KBM
kembali terbengkalai, maka mereka akan kembali melakukan aksi serupa.
Abas berjanji, pihaknya akan berupaya
keras agar tidak ada lagi guru yang malas mengajar.
Tanpa menafikan kinerja dan komitmen guru PNS dan
kepala sekolahnya yang rendah dalam menjalankan tugasnya. Satu sisi menarik
dari kasus tersebut, yakni, betapa sekolah sangat membutuhkan eksistensi dari guru
honorer.
Berdasarkan data yang dipaparkan Kasubag TU,
Drs. H. Ahmad, jumlah Guru PNS di SMAN 2 Soromandi, Tujuh orang termasuk Kepala
Sekolahnya, Budiono Basuki, S.Pd, yang nota bene tinggal di Kota Bima. Sementara
guru honorernya berjumlah belasan orang, beberapa bulan terakhir ini sedang
disibukkan dengan CPNS.
“Idealnya 25 guru untuk sekolah (SMAN 2
Soromandi),” ujarnya.
Meski tidak berujung pada aksi penyegelan
sekolah, namun bukan rahasia lagi, setiap ada momentum yang menyibukkan guru
honorer, banyak sekolah yang meradang karena seretnya proses KBM.
Untuk itu, H. Ahmad, meminta Pihak Pemerintah
Provinsi agar betul-betul memperhatikan nasib para guru honorer.
“Jangan pandang sebelah mata guru honorer. Mereka itu tulang punggung KBM. Jadi, maunya kita Pemprov betul-betul memperhatikan nasib mereka,” cetusnya.
Sementara terkait sanksi pembinaan terhadap
Kepala SMAN 2 Soromandi, H. Ahmad menolak berkomentar.
“Saya tidak mau melangkahi Bapak Kepala, itu
pak Kepala yang tahu,” kilahnya.
Namun setahunya, Pengawas Pembina sudah ditegasi untuk “mengurus’ Kepala
Sekolahnya.
Ironisnya lagi, saat Kepala UPT tiba di SMAN
2 Soromandi untuk mebuka segel sekolah, Pengawas Pembina yang diharapkan
menunggu di sana tidak Nampak batang hidungnya. (Teddy)
COMMENTS