Dibaca Normal
Bima, Poros NTB.- Bupati
Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten
Bima beserta para Kepala OPD, Kabag. Setda dan Pejabat Eselon III dan IV, menggelar
temu konsultasi dengan Pimpinan beserta Anggota DPRD, Selasa (13/11).
Kegiatan tersebut digelar di
Ruang Rapat Paripurna DPRD, yang dibuka
secara langsung Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyanti.
Temu
Konsultasi antara jajaran Eksekutif dan Legislatif dimaksudkan sebagai media Silaturrahmi dan
musyawarah sebagai bentuk
koordinasi untuk membahas berbagai
dinamika dan langkah-langkah
kebijakan, sehingga kedua lembaga terkait dapat
bersinergi dalam menjalankan tuga sebagaimana tupoksinya masing-masing.
“Terimakasih mendalam atas setiap dukungan
normatif DPRD Kabupaten Bima dalam
pelaksanaan tugas-tugas
Eksekutif,” ungkap Bupati,
sembari mengajak bersama-sama membulatkan tekad, dalam rangka meningkatkan
kualitas pengabdian kepada daerah.
Temu Konsultasi dan
Silaturrahmi berjalan sangat dinamis, banyak usul–saran yang disampaikan oleh
segenap Anggota Dewan.
Hal-hal yang mengemuka antara lain. adanya harapan dari DPRD Kabupaten Bima
agar pokok-pokok pikiran dan aspirasi Anggota Dewan tercover secara representative dalam APBD
2019, serta perlunya peringatan
kepada ASN untuk tidak terlibat langsung dalam politik praktis.
Sementara itu, Duta PAN, Muhammad Aminurlah
menyampaikan harapan agar Pemerintah Daerah memberikan attensi atas
merajalelanya Narkoba, Judi dan lain-lain; dalam hal ini ia meminta
langkah-langkah Taktis Pemerintah Daerah untuk mereduksi bahkan meniadakannya.
Hal lain yang juga
disampaikannya adalah Masalah PAD yg harus digenjot dengan menertibkan
pemungutan dan Penyetoran Pajak serta Retribusi mulai dari Juru Pungut dan
seterusnya.
Aminurlah juga berharap agar
Perda–Perda yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.
Senada dengan yang disampaikan
Muhammad Aminurlah, Ir. Rahmat menekankan pentingnya maksimalisasi pengelolaan
kekayaan daerah agar dapat mengoptimalisasi capaian PAD.
Ir. Suryadin juga meminta
penertiban asset Kabupaten Bima yang berada di wilayah Kota Bima serta
disusunnya aturan yang memungkinkan PD Wawo dapat terus mengembangkan peran dan
fungsinya.
Muhammad Natrsir, menegaskan
perlunya penajaman Koordinasi atau Konsultasi antar instansi; rehab pasar
Tente, pentingnya keberadaan tenaga Dokter di Puskesmas Ngali sebagai bagian
dari persyaratan Akreditasi Puskesmas serta maksimalisasi pelayanan kesehatan
bagi masyarakat.
Duta Partai Gerindra,
mengusulkan pentingnya pengadaan Mobil Damkar untuk tiap kecamatan guna
mengantisipasi bencana kebakaran sebagaimana yang kerap terjadi akhir-akhir ini.
Sulaiman MT meminta intensitas
Temu Konsultasi ditingkatkan, Administrasi asset daerah serta tapal batas desa
terus ditertibkan.
Terkait dengan saran–usul yang
berkembang dalam moment tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs.
H.M.Taufik HAK, M.Si menyatakan bahwa yang berkaitan dengan sarana dan
prasaranan, akan dikaji secara komprehensif serta ditindaklanjuti secara
maksimal sesuai dengan potensi dan kemampuan penganggaran, sementara terkait
dengan hal–hal yang bersifat nonfisik akan ditindaklanjuti secara proporsional
dan normatif. (TeddY)
COMMENTS