Dibaca Normal
 |
| Kepala Desa Tolouwi, Ismail, ST |
Bima, Poros NTB.- Kepala Desa Tolouwi, Ismail, ST, menyatakan,
akan mendesak pihak PT. Pupuk kaltim Perwakilan NTB agar mengevaluasi dan mencabut
izin distributor pupuk untuk Kecamatan Monta yang saat ini dipegang CV. Lewa
Mori.
Ismail yang mengaku telah melakukan koordinasi dengan
beberapa unsur Pemerintah Desa lain, khususnya wilayah Monta Dalam, menuntut
agar izin distribusi pupuk untuk Kecamatan Monta kembali diserahkan kepada H.
Ibrahim, pemilik UD Rahmawati.
“Seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa beserta anggota
BPD mengharapkan kehadiran kembali UD Rahmawati untuk menggantikan CV lewa
mori,” ujar Ismail saat berada di tengah massa yang membludak di depan Kantor
UPT Pertanian Monta, Senin (7/1/18) pagi tadi.
Alasannya, karena sejak izin distributor dipegang CV Lewa
Mori, banyak masalah yang mengemuka. Mulai dari kelangkaan, kesenjangan harga
yang tidak sesuai dengan harga HET yang dikeluarkan Pemda lewat bupati. Hingga hal-hal
yang berkaitan dengan ketidakjelasan antara harga dari pengecer dengan harga
yang ditentukan distributor.
“Ini yang menyebabkan terjadinya permasalahan di
masing-masing desa. Karena semakin tingginya harga pupuk yang tidak sesuai dengan
harga eceran yang semestinya, dan dipaksa untuk menjual paket dengan pupuk non
subsidi seharga 170 ribu,” cecarnya.
Karena itu, ia menegaskan, semua Pemerintah Desa se-Kecamatan
Monta mengharapkan kehadiran kembali H. Ibrahim untuk menetralisir keadaan dan
kebutuhan pupuk yang ada di Monta.
Menurut hemat Ismail, beberapa tahun sebelumnya, saat H,
Ibrahim menangani distribusi pupuk di wilayah Monta, tidak banyak masalah yang
timbul setiap tahun saat musim tanam tiba.
“Malah tidak ada masalah, karena saat itu sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan masyarakat pada saat musim tanam,” utaranya
Ia menilai H. Ibrahim merupakan sosok yang mampu menjalin
komunikasi yang baik dengan pengecer dan PPL, bahkan dengan bhabinsa dan
bhabinkamtibmas, serta Pemerintah Desa. Sehingga di Monta, imbuhnya, saat itu
aman tanpa masalah berarti.
Menurutnya beda jauh dengan CV. Lewa Mori, yang enggan melakukan
pengawasan, serta mengkoordinir kemudahan pelayanan demi menjaga keamanan yang
baik.
“Berdasarkan hasil kesepakatan pertemuan di UPT Monta,
mengharapkan perubahan distributor ini. Mulai dari masyarakat umum, Pemdes, BPD,
Tokoh Pemuda dan Karang Taruna,” tandas Ismail. (Teddy)
COMMENTS