Bappeda dan Litbang Gelar Rakor Penanganan Stunting


Bima, Poros NTB.- Kerjasama semua pihak akan menentukan hasil pencapaian konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Bima. 
Demikian salah satu poin penting Rapat Koordinasi penanganan stunting yang digelar oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Rabu (6/2) di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bima. 

Rakor percepatan konvergensi penurunan  masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi (stunting) di Kabupaten Bima  diikuti oleh unsur Bappeda, Dikes, DPMD, DP3P2KB, Dinsos, Dikbudpora, Tenaga ahli pelayanan sosial dasar, dan koordinator Kabupaten PKH.

Kepala Bappeda Kabupaten Bima yang diwakili Sekretaris H.Fahruddin, S.Sos, M,AP menyebutkan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sehingga pada prinsipnya isu stunting adalah isu kita bersama karena menyangkut kelangsungan kualitas SDM Kabupaten Bima.

Dikatakan Fahruddin, penanganan penyebab stunting mencakup penanganan langsung seperti masalah gizi, ketahanan pangan,  lingkungan sosial, kesehatan dan lingkungan permukiman. Sedangkan penanganan tak langsung berkaitan dengan pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, sistem pangan, jaminan sosial sistem kesehatan, pembangunan pertanian dan pemberdayaan perempuan.

Kabid Perencanaan Sosbud Bappeda Kabupaten Bima, Raani Wahyuni, ST, MT, MSc menambahkan bahwa program stunting saat ini merupakan salah satu  program prioritas RPJMN. 

Pemerintah daerah telah merespon secara positif dan menindak lanjuti  program nasional ini dengan mengakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagai arusutama dalam penyusunan indikator teknis OPD dalam dokumen RPJMD Review, RKPD dan  Renja OPD Tahun 2020". Jelas Raani. 

"Konvergensi/integrasi penurunan stunting terdiri atas 8 aksi yang analisis situasi, rencana kegiatan, rembug stunting, Perbup tentang peran desa, kader pembangunan manusia (KPM), manajemen data, pengukuran dan publikasi serta reviu kinerja tahunan.


 "Mengingat Kabupaten Bima baru melaksanakan kegiatan ini tahun 2019, maka diharapkan kita dapat menuntaskan aksi satu sampai empat aksi dulu. Dengan demikian  isu stunting menjadi arusutama prioritas pembangunan pada semua level sehingga mendapatkan penanganan yang terintegrasi baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran". Ungkap Raani. (PR)
Labels: ,

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.