Dibaca Normal
Bima,
Poros NTB.- Menjelang pencanangan Kabupaten Bima sebagai Kabupaten Literasi,
Pemerintah Kabupaten Bima melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait
yang terdiri dari Bappeda, Dinas Dikbudpora, Dinas PMdes, Dinas Perpustakaan,
Dinas Kominfostik, Kementerian Agama, Sahabat Pulau, Program INOVASI dan KOMPAK
membahas rumusan rancangan Peraturan Bupati Bima tentang Pedoman Pelaksanaan
Gerakan Literasi Kabupaten Bima Kamis dan Jumat (14-15 Februari) di ruang Rapat
Bappeda Kabupaten Bima.
Acara
ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs.HM Taufik
HAK, M.Si didampingi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir, M.Sc
dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Bima Amar Ma'ruf, SH
Dalam
sambutannya Sekda menyampaikan bahwa untuk menyukseskan Kabupaten Literasi
diperlukan kerjasama semua pihak, lintas OPD, kerjasama vertikal, Dunia Usaha
dan Industri (Dudi) serta masyarakat umumnya.
Sekda
mengharapkan dalam pertemuan dua hari tersebut, parapihak dapat mencurahkan
konsep pemikirannya secara bersama sehingga memberikan hasil terbaik bagi upaya
terwujudnya Bima sebagai Kabupaten Literasi terutama dalam penyusunan draft
Perbup sebagaimana diagendakan.
Kepala
Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani
Wahyuni, ST, MT, M.Sc yang ditemui pada hari kedua acara, mengatakan bahwa
kegiatan tersebut didukung oleh Program Inovasi.
Dijelaskan
Raani, "literasi merupakan gerakan yang bersifat partisipatif dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan
maupun pemerintah desa.
Oleh
karena itu lanjutnya, perlu dibahas secara menyeluruh keterlibatan para
pemangku kepentingan dan peran yang bisa dilakukan dalam mendukung gerakan
literasi tingkat kabupaten Bima yang rencananya akan dicanangkan tanggal
12 Maret mendatang.
Dikatakan
Raani, Gerakan Literasi ini sejalan dengan program Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) untuk memperkuat
gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituang dalam peraturan Menteri
Pendidikan nomor 23 tahun 2015.
Pada
pembahasan Draft Perbup yang dipandu Jamaruddin (EPG Inovasi NTB) dan Gunawan
(Staf Ahli World Bank) tersebut, Raani memaparkan, "di tingkat unit
pendidikan Gerakan Literasi ini ditujukan untuk menumbuhkan minat baca peserta
didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai
dengan lebih baik, mencakup nilai budi pekerti, kearifan lokal, nasional dan
global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik".
Tandasnya.
Perbup
ini ke depan diharapkan mampu memperkuat gerakan dan menciptakan budaya
literasi dengan melibatkan semua unsur baik di tingkat pemerintah, maupun
kalangan dunia usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mewujudkan
Kabupaten Bima sebagai Kabupaten literasi.
Tahapan
yang segera dilaksanakan oleh Tim Perumus melakukan sebelum pencanangan
adalah finalisasi draft Perbup tanggal 18-28 Februari dan konsultasi
Publik draft Perbup Minggu I Maret, Sehingga dapat dilanjutkan dengan
Peluncuran Kabupaten Bima sebagai Kabupaten Literasi tanggal 12 Maret
2019". Terangnya. (Kom)
COMMENTS