Dibaca Normal
 |
| Foto: Herman Efendy, salah seorang warga Desa Dena Kecamatan Madapangga |
Bima, Poros NTB.-
Herman Effendy, S.Sos, salah seorang kader dari PDIP, melontarkan penilaiannya
terhadap duet Dinda-Dahlan selama menahkodai Kabupaten Bima.
Kata
dia, dibawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang sekarang, pembangunan
di Kabupaten Bima masih jalan di
tempat. “Belum ada yang fundamental yang
menjadikan suatu keberhasilan dalam rezim IDP,” ujarnya, Jumat (29/03/19) kemarin.
Ia mencontohkan, dalam hal
pelayanan publik,
pelayanan yang memuaskan masyarakat, ibarat pepatah “jauh panggang dari api”.
Karena
amanat UU tentang pelayan Publik belum diimplementasikan dengan baik oleh
pemerintahan Dinda-Dahlan.
"Pembangunan
infrastruktur yang amburadul dan tidak merata di setiap kecamatan dan desa di
Kabupaten Bima. Serta mutu dari pembangunan infrastruktur yang
begitu buruk, karena minimnya pengawasan oleh pihak terkait, sehingga pembangunan infrastruktur belum diresmikan sudah banyak yang sudah rusak," sorotnya.
Ia
menekankan, hal ini semata-mata
dikarenakan lemahnya sistim pengawasan dari pemimpin daerah atau dinas terkait atas pekerjaan tersebut.
Sementara,
lanjutnya pihak kontraktor tidak
dapat disalahkan. Karena tidaklah mungkin,
menurutnya, kontraktor melakukan hal tersebut. “Apabila sang kontraktor terindikasi ada
"deal"dengan para pengambil kebijakan. itulah
yang terjadi saat ini di rezim Dinda-Dahlan,"
tudingnya.
Padahal, kata dia lagi, berdasarkan
UU No.25/2009, ditegaskan bahwa
Pemerintah Berkewajiban memberikan pelayanan dengan sebaik-baik nya kepada
Masyarakat sebagai penerima pelayanan, sesuai
dengan kebutuhan Masyarakat.
“Hal itulah
yang masih belum maksimalnya berjalan di rezim Dinda-Dahlan saat ini. Aparatur negara masih dipandang bukan sebagai
profesi. Persepsi aparatur negara adalah bukan sebuah pekerjaan, tapi
pengabdian.” Urainya.
Herman
menyatakan, mindset seperti ini berdampak pada kinerja aparatur dalam
menjalankan tugas dan fungsi nya sebagai pelayan publik. Sehingga daalam hal
ini masih banyak Pejabat yang ingin dilayani, bukan sebaliknya, yakni melayani.
“Kesemuanya
itu tergantung bagaimana seorang Kepala Pemerintahan dalam mengambil kebijakan
dalam era New-Public Managemen (NPM)
saat ini," tukasnya.
“Suatu daerah akan mundur apabila
Kepala Pemerintahan tidak ada niat yang datang dari pribadi, sangat sulit untuk
mengaplikasikan Peningkatan Pelayanan Publik tersebut. Padahal pelayanan
Publik merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam meningkatkan kebutuhan
hidup Masyarakat," ujar warga Madapangga yang tengah melanjutkan studi S2nya di Kota Malang tersebut.
Hal lain, yang dikuliknya, Dinda-Dahlan
masih memakai budaya birokratik yang berorientasi pada birokrasi atau aparatur
pelayanan yang meminta dilayani.
Hal ini, hematnya, merupakan penyakit yang sudah
lama meracuni penyelenggaraaan pelayanan pemerintah. “Budaya
tersebut sudah tidak relewan lagi dengan peradaban sekarang dan harus kita
kikis dengan mengubah melayani," cetus Herman.
Hal
senada dikatakan M.Yamin, salah
seorang warga Desa Mpuri, ia
menilai Dinda-Dahlan juga tidak
mampu mempertahankan pola kepemimpinan (almarhum) H. Fery Zulkarnaen S.T, saat menjabat Bupati Bima hampir 8
tahun lamanya.
Menurutnya,
selama dua periode memimpin, (Alamrhum) Dae Ferry mampu
membawa perubahan yang sangat signifikan bagi daerah.
“Pasca
tongkat estafet kepemimpinan
berada di tangan H. Syafrudin, walaupun hanya melanjutkan 2 tahun sisa periode, toh mampu
juga membangun daerah kabupaten Bima," tandas Yamin.
Terbukti, imbuhnya, ia mampu merealisasikan Kantor Bupati Bima, dan menjemput bola proyek Jembatan Lewa Mori yang
diperjuangkannya.
“Jangankan
pembangunan yang merata, hingga saat ini saja penetapan PJ pelaksana tugas
Kades hingga hari ini belum dilantik," herannya.
Di tempat terpisah, Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri, S.E yang coba dikonfirmasi di sela kegiatan Musrenbang tingkat
kabupaten Bima di kampus
Advokasi Unram di Desa Sondosia Kecamatan Bolo, Kamis
(28/03/19), mengatakan, belum
mengetahui ada yang menyoroti kepemimpinan Dinda-Dahlan.
Bupati
sendiri, mengapresiasi setiap kritikan terkait kepemimpinannya bersama wakilnya.
“Tapi yang
perlu diketahui masyarakat kabupaten Bima, Dinda-Dahlan, tetap akan Maksimal
membangun daerah kabupaten Bima sesuai dengan Visi dan Misi kami sejak awal.” Tegasnya.
“Dalam membangun daerah kabupaten
Bima tidak saja Bupati dan Wakil Bupati saja yang punya tugas dan tanggung
jawab. Seluruh masyarakat juga harus
bersama-sama membangun daerah," pungkas
Bupati. (Poros08)
COMMENTS