Dibaca Normal
Bima,
Poros NTB.- Tim Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat
Provinsi NTB yang terdiri dari Dr. Siti Hilyana, Dr. Prayitno Basuki dan
Badaruddin, S. Si, Mec.Dev, MA dan melakukan penilaian Senin (25/2) di kantor
Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima memberikan beberapa catatan.
Ketua Tim, Dr. Siti Hilyana saat memberikan masukan terhadap
presentasi mengungkapkan, "Pemerintah daerah perlu melihat inovasi baru
sektor untuk mengurangi kesenjangan, dan seberapa besar peran perangkat
daerah melahirkan inovasi.
Berdasarkan pemaparan Kepala Bappeda, bahwa sektor pertanian
masih merupakan penyumbang terbesar dengan 46% dari PDRB. Jika sektor pertanian
sebagai basis, harus ada upaya pemerintah mengembangkan nilai komoditas
strategis seperti bawang". Terang Siti Hilyana.
Badaruddin, S. Si, Mec.Dev, MA, yang turut menelaaah
pemaparan Kepala Bappeda menjelaskan bahwa Kabupaten Bima
berhasil masuk nominasi 3 besar penilaian.
Kualitas perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten harus
terus menerus ditingkatkan, apalagi pemerintah akan memberikan dana insentif
pagi provinsi yang berhasil masuk posisi 3 besar penilaian perencanaan.
"Oleh karena itu, kehadiran tim di Kabupaten Bima untuk
mempertajam beberapa substansi yang perlu dibahas". kata Badaruddin.
Berkaitan dengan dokumen perencanaan, ada beberapa hal yang
menjadi catatan terkait upaya ke depan untuk meningkatkan
kualitas perencanaan. "Evaluasi ini penting untuk
mengetahui kekurangan yang perlu dibenahi". Jelas Badaruddin.
Dirinya juga berharap agar pemanfaatan aplikasi dalam tata
kelola perencanaan pembangunan daerah dioptimalkan.
"Dengan aplikasi perencanaan berbasis elektronik
(e-planning), konsistensi perencanaan lebih terukur dan terintegrasi, sehingga
apa yang menjadi program prioritas Bupati dapat lebih didorong".
ungkapnya.
Penilai lainnya, Dr. Prayitno Basuki secara khusus
menelaah indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bima dalam penjelasannya
dihadapan Kadis Kominfostik beserta para Kepala Perangkat Daerah terkait,
camat, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi tersebut mengatakan, dalam IPM,
pendidikan dan kesehatan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan, karena
itu perlu ditampilkan secara spesifik.
Dr. Prayitno juga secara khusus memberikan atensi terkait Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Menurutnya,
SILPA tidak boleh lebih besar dari 4 persen, karena jika komponen ini besar,
maka akan menghilangkan momentum pembangunan selama satu tahun yang seharusnya
dinikmati secara maksimal oleh masyarakat, karena harusnya dimanfaatkan.
(Kom)
COMMENTS