Dibaca Normal
 | |
| Foto:Arahan Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir.Ridwansyah,M.Sc,MM.M | .TP, Pada Kegiatan Musrenbang 2019 |
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. Ridwansyah, M.Sc,MM. M.TP, mengatakan bahwa Sebagai bentuk koordinasi penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana kebijakan penyusunan RKPD ini dalam rangka Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan tetap menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip Money Follows Program melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).
Untuk itu dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah ini perlu memperhatikan tiga hal, pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2019 serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat- Daerah.
Kedua, pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, penajaman integrasi sumber pendanaan," katanya.
Untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang terintegrasi, RKPD 2019 akan dilengkapi dengan suplemen peta integrasi proyek prioritas nasional. Peta tersebut akan menggambarkan integrasi pendanaan indikatif proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Provinsi pemerintah daerah
Dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, diperlukan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan baik yang bersumber dari APBN, Pinjaman/Hibah luar dan/atau dalam negeri, serta sumber pembiayaan yang bersumber dari swasta dan Badan Usaha Milik Negara," ujarnya.
Dijelaskannya,pelibatan peran BUMN dalam pembiayaan pembangunan merupakan hal yang penting, baik untuk memenuhi keterbatasan ruang fiskal maupun dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik. Pelibatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai skema, termasuk melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, maupun melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Ini merupakan modal besar dalam rangka menyusun perencanaan dengan baik dengan progam yang diandalkan," jelasnya.
Ditambahkannya pada era kepemimpinan Gubernur NTB DR. Zulkiflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd saat ini keduanya sedang menyusun perencanaan terkait dengan perbaikan sarana dan prasarana jalan provinsi yang ada di wilayah NTB dan Pulau Sumbawa sekitarany sehingga dengan adanya perencanaan tersebut kedepannya jalan provinsi yang ada di wilayah pulau Sumbawa dan sekitarnya termasuk di Kabupaten Bima akan bisa terselesaikan pada masa gubernur NTB tersebut. Dengan adanya pengerjaan sarana jalan tersebut maka sudah tidak ada lagi jalan Provinsi yang tidak diperbaiki ( dihotmix) dan ini semua sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
Begitupula terkait dengan keberadaan jembatan lewamori pihak pemerintah provinsi NTB akan melanjutkan pengerjaan jembatan tersebut sehingga dari pengerjaan jembatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana jembatan tersebut. Hal yang sama disamaikan bahwa terkait dengan perpanjangan runway landasan di bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima pada tahun 2019 ini pemerintah Provinsi NTB akan mengelontorkan alokasi dana sebesar 30 Milyar sehingga dengan adanya alkasi dana tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bandara yang berada di wilaya timur dengan mendaratkan pesawat berbadan lebar.
Selanjutnya terkait dengan perbaikan pembangunan dermaga sape pada tahun ini pemerintah provinsi NTB akan mengerjakan pembangunan labuhan sape tersebut dan terkait dengan keberadaan LASAKOSA kami juga mendukung keberadaan even lasakosa tersebut dalam rangka mendukung promosi wisata.
Pada tahun ini juga pemerintah Provinsi NTB juga akan mengirim 1000 orang mahasiswa ke luar negeri dalam rangka melakukan magang.
Apa yang dilakukan gubernur NTB semata – mata untuk memajukan daerah NTB yang gemilang sehingga dengan adanya NTB Gemilang merupakan semangat baru akan perubahan pada postur pemerintahan dan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang merupakan harapan baru bagi kita semua selaku warga NTB, tentu hal ini menjadi tanggung jawab kita dalam menjawantahkan dalam bentuk kehidupan bermasyarakat.(Poros08)
COMMENTS