Dibaca Normal
 |
| dr Yulyan |
Bima, Porosntb.com-Biaya jasa pelayanan (Jaspel) di RSU Sondosia Kabupaten Bima belum juga dicairkan. Honor klaim pelayanan bagi tenaga sukarela itu bahkan sudah setahun tersendat dan tak pernah dibayarkan. Tidak jelasnya pengelolaan biaya Jaspel ini membuat sejumlah tenaga sukarela di RSU setempat protes. Bahkan kabarnya, puluhan tenaga bidan dan perawat sukarela melakukan aksi mogok kerja.
Kabar yang diendus media ini, jika biaya Jaspel bagi sukarela tersebut sengaja ditunda pencairannya lantaran pihak RSU Sondosia ingin menggunakannya untuk percepat akreditasi.
Akibat mogok kerja sejumlah tenaga sukarela ini, membuat pihak RSU Sondosia kewalahan mengatur jam kerja pegawai. Bahkan pegawai dan PTT diberi jam kerja piket tambahan untuk menutupi kekosongan pelayanan lantaran ditinggal tenaga sukarela yang melakukan aksi mogok kerja.
Merespon hal ini, Sabtu (20/4/19) pihak RSU Sondosia menggelar rapat tertutup dengan sejumlah tenaga sukarela. Pada kesempatan itu, tenaga sukarela memberi deadline waktu dua Minggu untuk segera mencairkan klaim Jaspel. Mereka mengancam akan mengadukan hal ini ke pihak terkait jika hak mereka tidak juga dibayarkan. Serta akan memutuskan ikatan kerja serentak.
Pihak RSU Sondosia sendiri dalam rapat itu siap mengakomodir tuntutan para sukarela. Hanya saja RSU memberi ultimatum kepada sukarela untuk lebih disiplin bekerja. Dan menebar ancaman jika sukarela tidak hadir berturut-turut tiga hari akan langsung dikeluarkan.
Direktur RSU Sondosia dr Yulyan Averoos membantah keras adanya persoalan di internal rumah sakit yang sudah delapan tahun berdiri tersebut. Kata dia, kabar tidak dibayarnya Jaspel dan adanya aksi mogok kerja tenaga sukarela itu hoax.
"Nggak ada, itu semua berita bohong. Kenapa jasa medis belum dibayarkan, ini terhambat karena belum lengkapnya persyaratan pencairannya. Kalau untuk akreditasi itu sudah ada anggaran tersendiri dari Pemda. Jadi tidak ada hubungannya, mau lebih jelas hubungi kasi humas saya aja pak Anwar," katanya pada wartawan.
Soal adanya mogok kerja para tenaga sukarela juga dibantahnya. Dia mengaku jika tidak adanya tenaga sukarela yang masuk karena izin menjadi anggota KPPS pada pemilu 17 April lalu.
"Soal kehadiran bupati kemarin meminta agar tidak banyak komen di media. Bahkan para wartawan diinstruksikan agar konfirmasi pada humas RSU setempat jika ingin memperoleh berita," tutupnya.(Poros08)
COMMENTS