Takut Rusuh, KPPS di TPS 5 Tente Tolak Jadi Penyelenggara PSU

Proses pencoblosan ulang di TPS 5 Desa Tente, Sabtu (27/4/19)

Bima, PorosNTB.com-KPU Kabupaten Bima akhirnya mengeksekusi SK kontroversial nomor 407 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat TPS. Namun di TPS 5 Desa Tente Kecamatan Woha, Sabtu (27/4/19). Sejumlah KPPS menolak untuk melaksanakan pemilihan ulang tersebut karena khawatir terjadi gejolak massa.  

Akibat tidak ada yang mau jadi KPPS, membuat KPU Kabupaten Bima turun tangan langsung. Sejumlah staf di sekretariat terpaksa ditugaskan untuk melaksanakan PSU di TPS yang berada di RT 5 Dusun Kananga Desa Tente tersebut. 

Komposisi KPPS, security KPU Sariman ditempatkan sebagai linmas, sopir komisioner Hafid sebagai KPPS 4, KPPS 1 Kasubag Hukum Ilham, didampingi dua orang staf data, Saokani dan Marlin. Kemudian di KPPS 5 sekaligus KPPS 6 diisi staf logistik dan KPPS 7 ada sopir ketua KPU, Piter.

Proses pencoblosan ulang dengan jumlah DPT sekitar 232 tersebut berlangsung tertib meski diwarnai banyaknya pengembalian surat suara oleh pemilih karena rusak.

Adanya PSU di TPS tersebut karena menindaklanjuti temuan pengawas TPS yang mengindikasikan ada 8 pemilih yang mencoblos yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sesuai bunyi pasal 372 ayat 2 huruf (d). 

Meski begitu, PPK Kecamatan Woha telah membalas rekomendasi Panwascam tersebut dengan berbagai alasan. Sesuai pencermatan PPK, temuan itu tidak memenuhi unsur formilf dan materil karena 8 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb tersebut, merupakan pemilih yang masuk dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) dengan mencoblos menggunakan elektronik KTP. 

Kendati sudah diterima oleh Panwascam surat balasan dari PPK itu, namun KPU Kabupaten Bima secara sepihak langsung mengeluarkan SK PSU di TPS tersebut bersama 3 TPS lain.

Kondisi ini membuat suhu politik di Dapil I khususnya, memanas. Sejumlah caleg dan simpatisan sempat memprotes hal ini ke KPU dengan meminta alasan konkrit terkait keputusannya mengeluarkan PSU. Namun, pertemuan itu tidak bisa melunturkan SK yang telah dikeluarkan KPU sehingga tetap dilaksanakan meski dinilai cacat hukum.

Hingga berita ini ditulis, proses pencoblosan masih berlangsung dengan pengawalan ketat anggota Bawaslu dan aparat keamanan. 

Sementara suasana di luar TPS cukup hangat, sejumlah warga menyesalkan adanya PSU tersebut karena dikhawatirkan memicu persoalan horizontal antar pendukung Caleg. 

"Seharusnya PSU ini tidak dilakukan. Bukan karena tidak terbukti adanya temuan Panwascam, tapi stabilitas daerah yang harus diutamakan," tandas Amirudin pemilih di TPS 5. 

Hal ini juga yang membuat sejumlah KPPS tidak berani melaksanakan PSU. "Makanya PSU diambil alih KPU," terangnya.(Poros07)

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.