Jangan Ada Dikotomi Sekolah Negeri dan Swasta


Drs H Muhaimin HAK

Bima, porosntb.com-porosnt umum lembaga pendidikan dibagi menjadi pendidikan yang diselenggarakan negara (sekolah negeri) dan yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta). Baik yang berbasis agama maupun tanpa label agama. Peran sekolah swasta cukup besar di mana secara umum menampung 36 persen peserta didik yang ada.
Bahkan pada level SMA, sekolah swasta menampung 54 persen peserta didik. Walaupun peran swasta begitu besar dalam membantu pemerintah dan negara dalam menjalankan amanat konstitusi, ironisnya, sekolah swasta harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. 
Sebuah ironi bahwa sekolah swasta yang membantu justru dianggap benalu yang harus disingkirkan. Pemerintah seolah menutup mata bahwa sekolah swasta hanya milik perseorangan saja.
Demikian disampaikan penasehat pembina forum konsultasi sekolah swasta Kabupaten dan Kota Bima, Drs H Muhaimin HAK. Menurutnya, sudah banyak perbedaan perilaku yang dilakukan pemerintah terhadap sekolah swasta. Salah satunya adalah insentif guru dan penerimaan P3K. Selain itu, yang paling memprihatinkan adalah beasiswa miskin yang tidak diakomodir oleh pemerintah untuk sekolah swasta. 
"UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional menegaskan jika swasta dan negeri setara. Peraturan daerah Provinsi NTB nomor 7 tahun 2018 juga menegaskan hal itu," ungkap H Muhaimin saat ditemui di ruang kerjanya kemarin. 
Disamping itu, sarana dan prasarana juga harus seimbang. Karena yang terjadi selama ini, sekolah negeri masih mendominasi bantuan tersebut. Kondisi ini membuat sekolah swasta seakan dianaktirikan. 
Pemerintah pusat dan daerah diminta jangan mendikotomikan antara kedua sekolah tersebut. Karena selama ini muncul kesan, sekolah swasta masih dinomorduakan oleh pemerintah. Paradigma seperti itu harus segera dihilangkan.
Tak hanya pemerintah daerah,  masyarakat juga harus mendukung keberadaan sekolah swasta sebagai institusi pendidikan yang mandiri. Sehingga kesan sekolah swasta sebagai sekolah nomor dua,  menjadi setara dengan sekolah negeri.
"Pada dasarnya sekolah ini sama-sama mencetak generasi bangsa yang cerdas, berkarakter dan berakhlak mulia. Ini cita-cita kita bersama dalam membangun dunia pendidikan," tegasnya. 
"Hadirnya sekolah swasta juga dalam rangka menampung anak-anak yang putus sekolah karena kendala finansial agar mereka mendapatkan pendidikan layak sesuai haknya yang diamanatkan oleh konstitusi," imbuh Dewan Pembina Yayasan SMA KAE Woha ini. 
Padahal, banyak sekolah swasta yang unggul dan mengalahkan sekolah negeri baik bidang akademik maupun non akademik. Di SMA KAE pun konsisten menciptakan SDM siswa yang berkualitas. Ini terbukti dari berbagai perlombaan tingkat nasional, sekolah tersebut selalu tampil. 
Dengan persoalan ini, tentu sangat merugikan bagi sekolah swasta, terlebih UU telah menegaskan jika kedua lembaga pendidikan itu sederajat. Akibat tidak dilibatkannya sekolah swasta di kegiatan-kegiatan pendidikan, membuat sekolah swasta semakin ketertinggalan. 
"Seperti rapat MKKS, sekolah swasta tidak pernah diundang. Sehingga kita ketinggalan terus," tutupnya. (Poros07)

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.