Laporan Keuangan Bagus, NTB Kembali Diganjar Predikat WTP


Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah (tengah) didampingi Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaedah (kanan) dan pimpinan DPRD saat menerima predikat WTP dari Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama KN VI) BPK RI, Dori Santosa (kedua dari kiri), di Ruang Sidang Utama DPRD NTB, Kamis (23/5/2019). (Photo credit : Antara)
Mataram, PorosNTB.com.-Untuk yang kedelapan kalinya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun anggaran 2018.

Dilansir Kantor Berita Antara, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah bersama Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaedah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi NTB dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, di Ruang Sidang Utama DPRD NTB, Kamis (23/5/19).

Gubernur NTB Zulkieflimansyah, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, karena selama ini telah berinteraksi secara konstruktif dan positif dengan BPK. Tak lupa Doktor Zul juga mengucapkan terimakasih atas penilaian WTP delapan kali berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi NTB.

"Diraihnya WTP ini bukan berarti kita tidak ada masalah. Alhamdulillah kembali kita dapat penghargaan, mudah-mudahan ini menjadi hadiah kami di bulan ramadhan, Insyallah kami akan terus berbuat lebih baik lagi di tahun mendatang," ujarnya.

Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama KN VI) BPK RI, Dori Santosa, mengatakan, LKPD NTB TA 2018 merupakan Laporan Keuangan keempat yang disusun Pemprov NTB dengan menggunakan basis akrual.

"Ada sebanyak tujuh laporan, menjadi pemeriksaan yakni laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan," terangnya.

Ia menjelaskan, BPK juga telah memeriksa laporan keuangan tersebut yang meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp4,94 triliun dari anggaran sebesar Rp5,36 triliun.

Kemudian belanja dan transfer dengan realisasi senilai Rp5,79 triliun dari anggaran senilai Rp24 triliun, total aset senilai Rp12,52 triliun serta jumlah kewajiban ditambah ekuitas senilai Rp12,52 triliun.

Adapun 15 temuan pemeriksaan yang dicatat oleh BPK terdiri dari enam temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan sembilan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yakni, soal pengelolaan rekening pada Pemprov NTB belum tertib, penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai.

Kemudian, kesalahan klasifikasi penganggaran pada 15 OPD dan BLUD, penyelesaian enam paket pekerjaaan pada dua OPD terlambat dan kekurangan volume realisasi pekerjaan atas 12 paket pekerjaan pada empat OPD. Terakhir, pelaksanaan kontrak produksi atas aset pemerintah provinsi NTB di Gili Trawangan tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2018 atas rekomendasi BPK RI untuk temuan pemeriksaan tahun 2018 dan sebelumnya, pihaknya mengungkapkan terdapat 1.428 rekomendasi senilai Rp97.158.331.586,04

Dari jumlah tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 1.250 rekomendasi 
atau 87,54%, 135 rekomendasi belum sesuai.


Selanjutnya, sebanyak 19 rekomendasi belum ditindaklanjuti atau sebanyak 1,3 persen serta sebanyak 24 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Dori berharap, mutu hubungan kelembagaan BPK RI dengan para pemangku kepentingan dan pemahaman serta dukungan masyarakat terhadap BPK RI dapat mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan.

"Ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTB," katanya. (Ant/poros03)

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.