Surati Bawaslu, Caleg Demokrat Ungkap Skandal KPU

Caleg Demokrat Irwan SH (paling kiri)


Bima, porosntb com– Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bima hampir rampung, namun polemik PSU TPS 5 Desa Tente Kecamatan Woha masih terus bergulir.

Salah satu kompetitor Pemilu Dapil I Kabupaten Bima Irwan, SH caleg nomor urut 1 partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Bima ini melayangkan surat keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Bima dengan isi penolakan hasil PSU Desa Tente.

Surat yang disampaikan pada tanggal 1 Mei 2019 itu diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bima dengan nomor penerimaan 006/LP/PL/Kab/18.U3/V/2019. 

Irwan yang ditemui di kediamannya Jum’at (3/5/19) mengungkapkan, laporan yang disertai beberapa dokumen bukti itu sebagai bentuk gugatan menolak atas hasil PSU TPS 5 Desa Tente yang dianggap terlaksana tanpa landasan hukum yang jelas alias illegal.

“Skenario di balik PSU TPS 5 Desa Tente ini sudah kami kaji dari berbagai telaah hukum sehingga perlu kami lakukan gugatan yang diawali dengan laporan kepada Bawaslu,” tegas Irwan calon unggul sebelum PSU digelar.

Menurutnya apapun alasan penyelenggara pemilu Kabupaten Bima atas PSU TPS 5 ini semua tidak logis, baik secara logika lebih-lebih di mata hukum. 

"Karena beberapa kali kami komunikasi dengan komisioner KPU untuk meminta alasan kenapa dilaksanakan PSU ini tidak mampu dijelaskan dan dipertaggungjawabkan secara hukum,” tegas Irwan.

Kata dia, beberapa fakta yang harus diketahui diantaranya, tidak ada rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU di TPS itu. Sehingga timbul kesan memaksa untuk dilakukan PSU. Selain itu, Irwan juga mengungkap adanya skandal antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Bima. Ini dibuktikan dengan permohonan KPU meminta Bawaslu mengeluarkan rekomendasi pembatalan PSU melalui para Caleg tersebut.

"Sudah diskenario sejak awal karena pada saat berdialog, justru komisioner KPU meminta kami untuk membujuk Bawaslu agar mengeluarkan rekomendasi susulan sebagai bentuk persetujuan untuk tidak dilakukannya PSU itu. Ini makin aneh saja," ungkapnya. 

Kejanggalan lainnya adalah lahirnya rekomendasi Panwas TPS yang mana telah dengan sengaja membiarkan pelanggaran itu terjadi. Karena jika memang keberadaan pemilih yang hanya boleh memilih Capres saja lantas kenapa sebelum menggunakan hak pilihnya tidak ditegur malah sengaja dibiarkan berpose dengan memegang lima lembar kartu suara dan diambil fotonya oleh panwas TPS.

Yang lebih menyolok lagi, kata Irwan, ada rekomendasi di TPS 4 Desa Parado Wane Kecamatan Parado yang notabene memenuhi unsur formil dan materil namun sengaja tidak dilaksanakan KPU dengan alasan kehabisan logistik.

"Ini tidak masuk akal. Ada dua kasus yang sama yakni di TPS 4 Parado Wane dan TPS 5 Tente tapi perlakuan berbeda yang dilakukan KPU. Yang di Tente di PSU dan yang di Parado Wane tidak. Padahal dua kecamatan ini satu dapil dan tentu mempengaruhi suara saya," bebernya.

Dari serangkaian kajian itu, pihaknya merasa dirugikan sehingga perlu mengambil langkah hukum baik pidana maupun melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (poros07)

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.