Dibaca Normal
 |
| Koordinator Jaringan Peradilan Bersih (Jepred) Nusa Tenggara Barat (NTB) Amri Nuryadin (tengah) saat menyampaikan usulan putra asal NTB mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mataram, Senin (1/7). (Photo credit : ANTARA/Nur Imansyah). |
Lombok, Poros
NTB.- Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH, dan Dr. Anwar Usman, SH, MH, dua putra
terbaik daerah kita punya kiprah yang cemerlang di Dunia Peradilan, hingga
didapuk menjadi Ketua Lembaga Tinggi Negara dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman.
Setelahnya, empat putra daerah terbaik Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peluang kecemerlangan
yang setara, menyusul akan diusulkan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Koordinator
Jaringan Peradilan Bersih (Jepred) NTB, Amri Nuryadin di Mataram, Senin
(1/7/19) kemarin, dirilis Kantor Berita Antara Mataram, mengatakan empat nama
yang diusulkan mengikuti seleksi pimpinan KPK ini muncul atas dasar aspirasi
masyarakat agar ada perwakilan dari NTB yang menjadi pimpinan KPK.
"Kami mengusulkan
empat orang dari NTB agar bisa maju sebagai salah satu pimpinan KPK,"
ujarnya.
Amri
menjelaskan, empat putra terbaik NTB yang diusulkan mengikuti seleksi pimpinan
KPK tersebut, memiliki kompetensi, kapasitas dan pengalaman yang tidak perlu diragukan
lagi, baik dari sisi keilmuan serta pengalaman memimpin serta jauh dari
praktik-praktik korupsi.
Bahkan, dari
lima kriteria calon pimpinan KPK yang dibuat panitia seleksi (pansel), pihaknya
melihat empat putra NTB tersebut tidak pernah terkait hal tersebut.
Kriteria
calon pimpinan KPK yang dibuat panitia seleksi KPK, yakni tidak memiliki rekam
jejak buruk baik langsung-maupun tidak langsung terlibat dalam kasus tipikor.
Tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran etika profesi dalam lembaga tempat bekerja.
Selanjutnya,
memiliki konsep baru dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian,
Memiliki pengalaman dalam bekerja sama dengan lembaga negara dan lembaga
sosial. Tidak berafiliasi dengan partai politik dan lembaga swasta serta tidak
terlibat dalam gerakan radikalisme.
"Atas
dasar kriteria itu, kami mengusulkan figur-figur yang kompeten dan layak untuk
memimpin lembaga KPK yang berasal dari NTB," tegas Amri.
Ia
menyebutkan, nama-nama yang diusulkan tersebut di antaranya Adhar Hakim SH, MH
yang saat ini menjabat Kepala Ombudsman Perwakilan NTB. Selanjutnya, dosen
filsafat di Universitas Mataram (Unram) Dr Widodo Dwi Putro, SH, M.Hum.
Kemudian,
dosen hukum acara Fakultas Hukum Universitas Mataram Hotibul Islam SH, M.Hum
dan Dwi Sudarsono, SH yang merupakan aktivis FKMM di era 1990-an dan Direktur
Samanta yang banyak memberikan advokasi hutan dan sumber daya dlam di NTB.
"Mudah-mudahan
ini jadi bagian awal bahwa banyak orang NTB layak menjadi pimpinan KPK,"
katanya. (Poros01/Ant)
COMMENTS