Heran, Pernah Undur Diri dari Plt. Kepala SKB, Tapi Kembali Dilantik di Posisi yang Sama

Dibaca Normal

SK Pengangkatan (kiri) dan Surat Pengunduran Diri Intansari, M.Pd 2018 lalu

Kota Bima,Progresif.- Pengangkatan kembali Intansari, M.Pd sebagai Plt Kepala Satuan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), menuai tanda tanya. 

Pasalnya, Intansari ini pernah mengundurkan diri tahun 2018 lalu dari jabatan yang sama, lantaran adanya selentingan dugaan penyalahgunaan anggaran APBN yang melibatkannya.
Namun sekali lagi, diangkat kembali oleh Walikota Bima, HM. Lutfi berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas nomor 8213/1424/ BKPSDM_VII_/2019 tertanggal 23 Juli 2019.
Pengangkatannya sebagai kepala SKB merangkap Satuan PNF SKB Kota Bima dinilai banyak pihak, tidak etis, janggal, bahkan cacat hukum.

Karena tertuang dalam SK point kedua SKB dilini-koordinirkan dengan Dinas Kesehatan Kota Bima, padahal SKB sejatinya berada di bawah koordinasi Dinas Dikbudpora Kota Bima.

Bukti yang didapat wartawan media ini, sebelumnya surat pengunduran diri Intansari ditujukan kepada Walikota Cq PKAD Kota Bima tertanggal 24 Januari 2018 dengan alasan tidak mampu melaksakan tugas.

Tapi berdasarkan pengakuan dari salah satu anggota kelompok sanggar, Safirah, pengunduran dirinya terkait erat dengan adanya dugaan penyalahgunaan dana bantuan dari APBN.

Sementara itu, Drs. Zainudin, mantan PLT SKB Kota Bima yang dikonfirmasi para wartawan di kantor Dikbudpora Kota Bima, Senin (29/7) lalu, membenarkan dirinya sudah diganti oleh Intansari berdasarkan SK yang didapatnya via WA yang beredar pada para pegawai SKB.
“Saya kaget diangkat kembali Intansari sebagai Plt Kepala SKB, padahal sebelumnya pernah mengundurkan diri dengan alasan tidak mampu,” heran Zainudin.

Hal senada dikatakan salah seorang pegawai Dikbudpora Kota Bima yang enggan disebutkan idintitasnya, juga mengutarakan kekecewaannya. “Kecewa karena orang yang pernah mengundurkan diri diangkat kembali.” Ujarnya.

Sementara kata dia lagi, pejabat yang ada Dikpora masih banyak yang senior dan lebih berkapasitas dibanding Intansari.

Namun belum bisa dipastikan, apakah walikota senfiri mengetahui bahwa yang bersangkutan pernah mengundurkan diri dari jabatannya lantaran dugaan penyalagunaan anggaran. 

Karena jika walikota mengetahuinya, kemungkinan besar yang bersangkutan tidak akan kembali diangkat sebagai kepala SKB.

Namun yang pasti, Intansari dinilai tidak konsisten dengan keputusannya. Karena mestinya kalau sudah mengundurkan diri, maka harusnya malu diri jika menerima untuk diangkat kembali sekali lagi pada jabatan yang sama.

Terkait SK point kedua yang mengharuskan SKB dikoordirkan dengan Dikes, bukan dengan Dikbudpora, Kepala DPKD Kota Bima, M.Saleh Yasin, menyatakan, sudah diperbaiki karena hal itu sudah diperbaiki. “Ini merupakan kesalahan kecil saja.” Katanya.

Tak dijelaskan perbaikan “kesalahan kecil” yang dimaksudnya, merujuk pada aspek yang mana. Apakah dengan merevisi point kedua dari SK yang disoalkan dengan mengkoordinirkan SKB kepada Dikbudpora, ataukah aspek lainnya. 

Sementara itu Intansari yang dikonfirmasi di kantornya tidak ada ditempat (Jedo)