Kadis Dukcapil Akan Koordinasi dengan Polri untuk Mengungkap pelaku Calo

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bima, Salahuddin, SH
Bima, Poros NTB.- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bima, Salahuddin, SH, tak bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat yang hendak mengurus sesuatu yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, agar jangan merasa berat.

Kata dia, saat ini masyarakat masih merasa malas untuk mengurus sendiri kebutuhannya akan dokumen kependudukan di Disdukcapil, lantaran masih melekatnya paradigma yang menyatakan rumitnya membuat dokumen kependudukan.

Padahal kata dia Disdukcapil saat ini, telah banyak berinovasi memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin maju untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat.

Sehingga dengan inovasi yang kini terus diaplikasikan Disdukcapil Kabupaten Bima, menyebabkan tingkat pelayanan terhadap masyarakat semakin mudah dan relatif cepat dibandingkan sebelumnya.

“Jadi seluruh masyarakat yang akan mengurus KTP, Akta Kelahiran, atau apapun yang berkaitan dengan dukcapil silakan urus sendri,” ujar Salahuddin, saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (13/9/19) siang tadi.

Ia menekankan, bahwa dalam pengurusannya, Disdukcapil tidak akan memungut biaya sepeserpun.  “Semuanya gratis. Kami adalah birokrasi pemerintah yang bertugas untuk melayani masyarakat tanpa ada perbedaan,” imbuhnya.

Salahuddin juga menyesalkan masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa Calo yang menjanjikan akan mempermudah pengurusannya. “Hindari bermain dengan Calo, karena itu bisa merugikan masyarakat itu sendiri,” tukasnya.

Diserukannya, apabila ada pegawai di lingkup Disdukcapil yang terbukti melakukan Pungutan Liar (pungli) untuk mempermudah “urusan”, agar dilaporkan untuk bisa ditindak dengan tegas.

Menyinggung, adanya isu miring yang dihembuskan beberapa “Warga Net” lewat statusnya yang beredar di Media Sosial yang mengatakan, “Apabila tidak ada pelicin, maka blangko atau pengurusan KTP dan lainnya akan sulit”.

Dengan tegas dia mengatakan, bahwa itu tidak benar. Bahkan pihaknya, lanjut Salahuddin, sudah menempelkan spanduk hampir di setiap dinding kantor yang bunyinya ‘URUSLAH SENDIRI KEPENDUDUKAN DAN PENCATANN SIPIL! KATAKAN TIDAK PADA CALO’

Ia tidak menampik, memang sulit bagi pihaknya untuk mendeteksi para Calo seperti yang diasumsikan oleh sebagian masyarakat. Karena kata dia, tidak mungkin bisa mengenali setiap orang yang datang ke Disdukcapil.

“Jadi kita sulit mengenal setiap orang yang datang ke kantor kami. Apakah itu Calo atau memang masyarakat yang datang untuk mengurus keperluannya,” ungkap mantan Kepala Dinas Sosial tersebut.

Namun yang pasti, tegasnya, masalah Calo ini akan dijadikan atensi oleh Dinas yang ia ayomi. Dan dalam waktu dekat, Salahuddin mengagendakan akan berkoordinasi dengan instasi penegak hukum seperti Polri untuk mengungkap Calo yang membuat nama baik birokrasi instansinya itu tercoreng.

“Ketika kami temukan maka kami akan menindak para Calo itu sesuai dengan hukum yang berlaku.” Tegasnya.

Terkait kelangkaan blangko E-KTP, dinyatakannya, bukanlah hal yang dibuat-buat. Melainkan kelangkaan semacam itu hampir di seluruh wilayah, bukan hanya di Kabupaten Bima.

“Masalah (kelangkaan) blangko E-KTP   memang kami sudah berkoordinasi secara intens dengan pihak pusat untuk segera memenuhi kekurangan blangko tersebut. Dan sekali lagi kami tidak pernah memungut biaya secuilpun yang dapat merugikan masyarakat karena kami adalah pelayan masyarakat yang ditugaskan khusus oleh Negara,” pungkas Salahuddin. (Poros06)
Labels: ,

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.