Kinerja Bumdes Dorebara Dipertanyakan dan Akan Dipolisikan

Dibaca Normal

Safrin Manjaya, S.Pd

Dompu, Poros NTB.- Salah satu tokoh pemuda Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Safrin Manjaya, S.Pd, mempertanyakan kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ada di desanya.

Menurutnya, Bumdes sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di perdesaan dianggapnya tidak transparan dalam mengelola keuangan yang ditanganinya.

Ia bahkan berniat melaporkan Bumdes Dorebara itu ke pihak kepolisian dan kejaksaan, atas dugaan penyaluran dana Bumdes yang tidak jelas dan tidak transparan.

“Dalam waktu dekat ini kita akan melaporkan pihak bumdes ke pihak yang berwenang. Kejaksaan dan Kepolisian dengan dugaan tidak transparasinya penyaluran dana bumdes,” kata pria yang akrab disapa Ko’o ini, Selasa (3/12/19) kemarin.

Dasar dugaaan tidak transparansinya Bumdes, kata Ko’o lagi, karena ia pernah menanyakan pihak Bumdes, terkait siapa saja yang mendapatkan bantuan dana desa ini.

Namun pihak Bumdes, lanjutnya, tidak memberikan data-data sebagaimana yang dimintanya.

Ironisnya lagi, kata Ko’o, meski Bumdes telah melakukan perombakan pengurus selama tiga kali, namun tetap saja tidak ada perubahan.

“Bahkan ada salah satu peminjam dana Bumdes yang mencapai angka 20 jutaan,” herannya. “Sehingga masyarakat yang lain tidak kebagian,” tukasnya.

Masih menurut Ko’o, meski Bumdes di desanya dianggap banyak pihak bermasalah, namun malah mendapatkan mobil operasional dari Dinas Perhubungan Pemkab Dompu.

“Saya rasa ini tidak tepat. Jelas jelas Bumdes Dorebara bermasalah, tapi kok mendapatkan bantuan mobil operasional segala,” heran Ko’o.

Karena menurutnya, yang seharusnya ditunjang dengan mobil operasional semacam itu adalah Bumdes yang berpretasi.

“Dalam artian yang mengelola Bumdes dengan baik. Sementara Bumdes Dorebara yang sudah tiga kali melakukan perombakan pengurus. Masih saja tetap tidak ada transparansi, bahkan tidak tepat sasaran. Kok bisa mendapatkan mobil operasional,” kesalnya.

Fakta lain yang diungkap Ko’o, bahwa antara Kepala Desa dengan pengurus Bumdes cenderung tidak sejalan.

Buktinya, saat Ko’o mengkofirmasikan masalah Bumdes ini kepada Kepala Desa Dorebara, Kades juga ikut mennyesalkannya.

“Inilah ketika tidak mengikuti kata orang yang lebih tua yang lebih berpengalaman,” tutur Kades seperti dikutip Ko’o.

Ia menegaskan bahwa niatnya melaporkan Bumdes kepada pihak berwajib adalah serius. “Kita berharap kepada pihak berwenang ketika kami melaporkan kasus ini, agar supaya ditangani dengan serius,” pungkasnya. (Poros 06)