Dibaca Normal
Oleh: Muammar
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Jurusan Hukum Pidana Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
Memasuki masa tenang kampanye pemilihan umum 2019 justru rawan terjadi politik uang (serangan fajar). Masa tenang yang menjadi kesempatan untuk menetapkan pilihan kerap dimanfaatkan untuk mempengaruhi pemilih dengn intimidasi politik uang.pemilih dirayu atau dipaksa memberikan dukungan kepada kandidat tertentu yang berlaga dengan iming-iming imbalan uang.
Menjelang perhelatan akbar pemilihan umum 2019, berbagai bentuk kampanye telah disampaikan baik oleh para kandidat langsung ataupun oleh tim suksesnya.
Seperti pada perheletan pesta demokrasi sebelumnya, dimana kampanye negative dengan label politik uang masih saja terjadi secara masif dan tersruktur.
Ironisnya, praktek politik uang yang menjadimusuh besar dan bersama dalam pesta demokrasi diduga dilakyukan oleh pejabat negeri ini. Tidak lama sebelum ini kita semua mengetahui dan melihat dengan beredarnya vidio seorang menteri kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan,pemberian sebuah amplop yang berisi kepada seorang pimpinan sebuah pondok pasantren yakni Kyai Haji Zubair Muntasor, walaupun dalam klarifikasinya Lunhut Binsar Panjaitan membantah hal tersebut politik uang karena pemebrian tersebut adalah sumbangan kepada KH Zubair Muntasur untuk oengobatannya, akan tetapi sulit untuk publik menerima bantahan tersebut apalagi hal tersebut dilakukan dimasa-masa kampanye.
Praktek politik uang menjelang pemilihan umum 2019 semakin terbuka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang anggota DPR dan juga anggota Parta Golongan Karya (GOLKAR). Dalam OTT tersebut, KPK menyita 400.000 amplop yang dimasukkan kedalam 64 kardus, dimana amplop-=amplop tersebut berisikan uang pecahan Rp.50.000 dan Rp.20.000 dengan total yang cukup besar yakni 8 Milyar. Dalam pesta demokrasi tidak hanya golongan putih (GOLPUT) yang menjadi momok menakutkan akan tetapi politi uang juga menjadi momok menakukat untuk demokrasi yang berpotensi besar merusak demokrasi yang sudah dengan susah payah dibangun dalam waktu yang panjang.
Politik dan uang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kontestasi politik demokrasi di Republik ini, khususnya sejak bergulir pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Dalam nalar publik, ketika berbicara uang dalam politik maka pikiran publik langsung menjurus kepada uang adalah wujud untuk mendapatkan kekuasaan dengan berbagai bentuk dan cara. Jika dalam sudut pandang ekonomi uang digu nakan sebagai alat pembayaran terhadap barang dan jasa, maka berbeda dengan sudat pandang politik melihat uang, dalam sudut pandang politik uang digunakan alat tukat untuk merebut, mepertahankan dan menjalankan kekuasaan.
Menurut schffer dan scedler money politik atau politik uang melibatkan pasar bebas suara dan pembeli suara, pembeli suara memberikan uang ataupun barang dan jasa sesuai dengan yang diinginkan oleh penjuan suara, penjual suara menyerahkan suaranya sebagai wujud imbalan terhadap uang, barang dan jasa yang telah diterimanya.
Teori kausalitas juga mengatakan bahwa adanya akibat karena adanya sebab, begitu juga denga persoalan money politics sudah barang tentu adanya penyebab atau latar belakang dari terjadinya politik uang dinegeri ini yang telah mencoreng wajah pesta demokrasi yang sudah lama kita junjung dan perjuangkan.
Praktek politik uang adalah wujud nyata dari anomali demokrasi di Republik ini. Perilaku pejabat publik yang kurup hingga kini masih banyak sekali terjadi, tidak lain sebagai buah dari praktek politik uang. Lantas bagaimana langkah untuk menghentikannya praktek yang sudah lama dan marak dilakukan ini menjelang pemilihan umum 2019, disamping rakyat sebagai pemegang suara, harus ada jugalah pengawasan dan pihak independen untuk membantu rakyat agar terjauh dari para pembeli suara dengan sejumlah uang dan barang, juga peran partai politik (PARPOL) dalam membrantas praktek politik uang yang kian masiif dan sering dilakukan.
Parti politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem dan berlangsungnya perhelatan akbar pesta demokrasi. Parta politik memiliki peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara sehingga partai akan mampu mewujudkan perhelatan demokrasi yang sebenarnya seperti yang diharapkan.
Badan pengawas pemilihan umum dari berbagai tingkatan harus berani menindak tegas terhadap indikasi praktek politik uang. Selama ini pelanggaran-pelanggaran yang cenderung ditoleransi menyebabkan praktek politik uang kian marak. Ketika pelanggaran dibiarkan maka pemilih cenderung beranggaran praktek buruk itu sah-sah saja. Ini menjadi pendidikan politik yang buruk di masa depan.
Bahkan pertisipasi rakyat dengan uang akan kian merusak demokrasi dan hal ini juga akan menimbulkam pergerakan golongan putih (GOLPUT) yang semakin besar sebagai protes dari sabagain masyarakat yang beranggapan bahwa politik itu adalah kotor.
COMMENTS