Mengawal Pemimpin Pilihan




Oleh: Muammar
Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


Pemilihan umum (pemilu) serentak 2019 telah berjalan secara damai dan bermartabat. Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak 2019, dapat dikatakan sebagai proses demokrasi paling rumit di dunia. Hal ini dikarenakan pemilihan umum 2019 tidak hanya memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di kursi parlementer, baik dewan daerah kabupaten kota (DPRD), dewan provinsi (DPRD), dewan perwakilan daerah (DPD), dewan rakyat disenayan (DPR), tetapi juga yang teranyar pemilihan presiden/wakil presiden dalam waktu dan tempat yang bersamaan juga. Untuk pemilihan orang nomor satu dan dua di republic ini, menjadi fukos utama perhatian publik tanah air dan pemilihan orang nomor satu dan dua juga telah banyak memakan korban dari petugas penyelenggaran pemilu sendiri.
Laga sengit bertajuk el-clasico jilid dua, antara calon presiden petahanan Jokowi-Amin dengan lawan tanding Prabowo-Sandi, menjadi pertarungan lanjutan dimana antara Jokowi dan Prabowo sebelumnya juga terjadi pada pilpres 2014. Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) dari beberapa lembaga survei ternama di tanah air menempatkan pasangan Jokowi-Amin pada urutan pertama masing mengungguli Prabowo-Sandi dengan selisih suara yang berkategori tipis. Dari lembaga Indo Barometer pasangan Jokowi-Amin memperoleh persentase suara publik 54,35% sedangkan pasangan Prabowo-Sandi memperoleh suara publik 45,65%, sementara LSI Denny JA menepatkan suara publik yang diberikan pada pasangan Jokowi-Amin dengan persentase 55,71, sedangkan Prabowo-sandi 44,29%. Namun hasil survey yang berbeda keluar dari survey yang dilakukan oleh lembaga Jurdil2019, berdasarkan perhitungan dari 1.575 TPS di 34 provinsi menyatakan bahwa pasangan Jokowi-Amin memperoleh suara publik 39,5% dan Prabowo-Sandi 58,1% suara publik.
Meskipun perolehan suara resmi dari pihak penyelenggara pemilu, komisi pemilihan umum (KPU), masih harus menunggu rekapitulasi suara, banyak pihak yang menilai perolehan suara melalui hitung cepat diyakini tidak banyak berubah dari hasil rekapitulasi suara KPU. Hal yang menarik dari pertarungan el-Clasico jilid dua Jokowi-Prabowo, tidak hanya pengulangan pertaruhan politik antar keduanya, melainkan apabila memang hasil dari beberapa lembaga survey yang memenangkan pasangan Jokowi-Amin sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU maka perolehan suara juga dapat dikatakan juga adalah hasil yang sama dari laga lanjutan dengan pilpres 2014 yang lalu, yakni dengan kisaran selisih dibawah 10% suara.
Perolehan suara melalui hitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survey, memang menepatkan pasangan Jokowi-Amin unggul atas Prabowo-Sandi. Bagi Jokowi kemenangan pada pemiluhan presiden 2019 ini melanjutkan estafet kepemimpinannya sebagai presiden, sedangkan bagi KH Ma’aruf Amin sebagai wakil presiden pertama dari unsur ulama. Lalu, pasca pelaksanaan pemilu serentak 2019 khusunya pemilihan presiden yang telah banyak menghabiskan energy, baik biaya maupun pikiran dan potensi perpecahan yang besar antar anak bangsa. Apakah pekerjaan rumah ibu pertiwi telah selesai? Tentu saja tidak!
Berbagai visi-misi yang disampaikan oleh para calon pemimpin tertinggi, calon orang nomor satu di Republik ini. Baik dalam bentuk kampanye terbuka maupun dalam arena satu lawan satu di panggung debat, setidaknya menjadi catatn merah yang harus segera diwujudkan dalam kerja yang nyata tanpa wacana semata. Sebagai rakyat, tentu kita memiliki pandangan dan sikap pandangan terhadap masing-masing calon dalam pertimbangan kita dalam memilih, tetapi ketika calon tersebut telah terpilih melalui people powert yakni pilihan terbanyak dari suara rakyat. Maka kita harus bersatu untuk mengawal pemimpin terpilih agar dapat melaksanakan tugas dan menyelesaikan semua visi-misi sesuai dengan yang disampaiakan.
Menjadi seorang simpatisan ataupun fanitisme yang tinggi terhadap salah satu calon pemimpin yang terpilih itu boleh saja, akan tetapi sebagai rakyat kita harus tetap kritis terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan pemimpin yang terpilih tersebut. Kita juga harus mendukung pemimpin terpilih dalam menjalankan roda pemerintah yang memang pro rakyat, kita juga harus menyadari bahwa pada dasarnya pemimpin terpilih adalah pelayan rakyat. Bukan sebaliknya, yakni rakyat yang dijadikan pelayan untuk pemimpin, seperti yang banyak terjadi dalam prakteknya. Karna menjadi seorang pendukung tidaklah harus mendukung segala kebijakan pemimpin terpilih walaupun itu kebijakan tersebit tidak berpihak sama sekali kepada rakyat. Begitu juga menajdi opisisi yang mengkritik segala kebijakan pemimpin terpilih jangan dikatakan sebagai kelompok yang mengganggu jalannya roda pemerintahan. Karena pada dasarnya dan esensinya kekuasaan itu membutakan, maka rakyat harus dapat mengawal dan mengkritik jalannya pemerintahan agar sesuai dengan visi misi pemimpin terpilih yang disampaikan di arena debat dan kampanye lalu.
Menjadi sebuah keharusan bagi publik untuk selalu tidak kenal lelah dalam mengawal pemimpin terpilih agar dapat terwujudnya pemerintahan, tidak hanya pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi yang kiat merajalela, bebas dari kolusi dengan berbagai praktek persenhkokolan jahat untuk memuluskan berbagai proyek siluman dan bersih dari nepotisme yang mengutakan kronik sanak saudara, keluarga dan kelompok-kelompoknya dalam menduduki jabatan di pemerintahan. Akan tetapi juga pemerintah yang dapat mengayomi rakyat melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang adil dan merakyat, sebagaimana yang di amanatkan oleh undang-Undang sebagai munajat dalam berbangsa dan bernegara. Semoga pemimpin terpilih tidak lupa janji-janji kampanyenya lagi….!(*)
Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.