Oktober 2019

Suasana pengerjaan awal proses pembangunan rumah Nae Puasa
Bima, Poros NTB.- Rona bahagia terpancar dari Nae Puasa, warga Dusun Wane Desa Tolotangga Kabupaten Bima.

Musababnya, gubuk yang menjadi huniannya akhirnya mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bima.

Seperti dilansir media ini sebelumnya, gubuk milik Nae Puasa ini memang lebih layak dijadikan sebagai kandang dibandingkan sebagai tempat hunian manusia.

Baca juga :

Baiknya, Pemerintah Kabupaten Bima tidak menutup mata akan hal itu. Terbukti, kurang sebulan sejak dilansir, Pemkab lewat Dinas Perkim dan Dinas Sosial langsung meninjau hunian Nae Puasa.

Hasilnya, Pemkab kemudian mendrop sejumlah material yang dibutuhkan untuk “menyulap” gubuk warga paruh baya tersebut sehingga menjadikannya sebagai sebuah Rumah Layak Huni (RLH)

“Saya kaget! Hampir tidak percaya dan sangat terharu, mendapati bahan material yang dikirim pemerintah telah berada di halaman untuk memperbaiki rumah saya ini,” ujar Nae Puasa, saat menyambut kedatangan Dinas Perkim dan Dinas Soaial yang membawa material bangunan, Kamis (31/10/19) kemarin

Kata dia lagi, ia hampir kehabisan kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Dinas Perkim dan Dinas Sosial yang mewakili Pemkab Bima.

“Saya tidak bisa ngomong apa, karena kaget dan terharu. Ya, terima kasih lah kepada Bupati.  Saya tidak menyangka akan diperhatikan seperti ini,” ucapnya.

Nae Puasa bahkan tidak tahu menahu kalau gubuk yang dihuninya diberitakan oleh media ini. Ia baru mengetahuinya setelah didatangi oleh Dinas Perkim dan Dinas Sosial yang membawa material siap pakai.

“Ternyata masuk Koran (media online). Terima kasih Pak Teddy (pewarta Poros),” ungkapnya tulus.

Sementara itu, fasilitator yang mengawal program Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) dari Dinas perkim, mengakui bahwa peran media dalam menyuguhkan informasi seperti ini sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah khusunya.

“Bahwa program pemerintah tidak akan bisa berjalan tanpa adanya informasi dan peran serta masyarakat,” ujar Sang Fasilitator.

Ikut mengawal dropping material tersebut, BABINSA Tolotangga, SERTU Sahrulah beserta sejumlah tokoh pemuda dan tokoh masyarakat setempat.

Sahrullah, mengatakan, langkah pemerintah daerah dalam menanggapi keadaan Nae Puasa ini terbilang cepat. Ia berharap program sejenis bisa dijalankan secara berkesinambungan.

Karena menurutnya, masih banyak warga yrng memiliki nasib serupa Nae Puasa yang masih mendiami rumah tak layak huni.

Senada dengan Babinsa, warga dusun wane lewat kepala dusunnya, Arifin, mengapreseasi program ini. Dirinya berjanji akan membantu membangun rumah Nae Puasa.

Dibuktikannya, dengan penuh semangat Arifin membatu melakukan pengerjaan awal proses pembangunan rumah Nae Puasa,

“Nantinya kita siap membantu dengan memberikan tenaga dan pikiran untuk membantu proses pengerjaan rumah ini sampai selesai,” timpal Sultan Kasman, tokoh pemuda terkemuka di Desa Tolotangga. (Poros06)


Bima, Poros NTB.-  Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Komunikasi Perubahan Perilaku untuk percepatan Penanganan Stunting yang berlangsung tanggal 29 Oktober sampai dengan 31 Oktober di Hotel Gammara Makassar menghasilkan sejumlah poin penting bagi perumusan strategi komunikasi penanganan stunting di masing-masing daerah.

Pada kegiatan yang mengundang  pejabat Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas PMDes, Dinas Dikbudpora, Dinas Sosial dan Dinas Perkim dari 37 Kabupaten tersebut,  Asisten Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Abdul Muis Selasa (29/10) saat membuka Bimtek mengemukakan pentingnya kolaborasi penanganan stunting atau anak kerdil ini.

Abdul Muis mengatakan, "satu dari tiga anak di Indonesia mengalami gejala stunting, maka dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh stanting maka hal ini harus ditangani secara bersama. Hal ini perlu mendapatkan dukungan semua pihak dengan  memperkuat kerangka kerjasama multi sektor dan konvergensi pusat dan daerah". jelasnya.

Dirinya menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis bagi 37 Kabupaten ditujukan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah ah terhadap strategi komunikasi perubahan perilaku yang berbasis kearifan lokal. Sehingga dapat mempersiapkan kebijakan daerah yang lebih efektif dalam mendukung percepatan pencegahan stunting. urainya.

Sebelumnya panitia pelaksana melalui Asisten Deputi Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana Sekretariat Wakil Presiden, Edy Sriyono menjelaskan, "Tim percepatan pencegahan Anak Kerdil (stunting) TP2AK Setwapres dan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan pengembangan kapasitas ini agar pemerintah daerah mampu menyusun kebijakan daerah terkait dengan perubahan perilaku yang terkait dengan konteks lokal.

Meskipun ada indikasi penurunan penurunan,  jika stunting tidak ditangani dengan baik maka hal ini bisa berbalik dari bonus demografi menjadi beban demografi. 

"Karena itu, kampanye dan komunikasi perubahan perilaku amat diperlukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah hingga tingkat desa". Imbuhnya.

Pada bimbingan teknis tersebut, perangkat daerah kabupaten Bima yang hadir yaitu pejabat terkait  Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas PMDes, Dinas Dikbudpora, Dinas Sosial dan Dinas Perkim. (Poros03/kom)

Kasat Reskrim Polres Bima Kabupaten, Iptu Hendry Critianto, S.Sos
Bima, Poros NTB.- Kasat Reskrim Polres Bima Kabupaten, Iptu Hendry Critianto, S.Sos, menyatakan, pihaknya kini terus bekerja keras untuk mengusut kasus dugaan penadahan pupuk yang menyeret CV. Lawa Mori.

Baca Juga : 

Masalah pupuk itu masih dalam proses penyelidikan pendalaman. Untuk sementara ya kita tidak bisa menjelaskan terlalu dalam, karena apapun yang kita sampaikan tetap mengacu kepada hasil penyelidikan kita itu. Mangkanya kita besok akan melakukan pengecekan di lapangan,” ujar Hendry saat dihubungi pewarta media ini via HP, Selasa (30/10/19) kemarin.

Kata dia, Hal itu perlu dilakukan guna mengetahui bagaimana proses yang sebenarnya dari penyaluran pupuk

“Kami tetap berkerja semaksimal mungkin untuk megusut persoalan ini. Kami sebagai penegak hukum akan menindak tegas siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum,”

Namun kata dia lagi, sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman atas kasus tersebut.

Kasat Reskrim yang satu ini memang dikenal sangat teliti dan hati-hati dalam mengusut sebuah kasus. Sehingga tidak akan mengumbar sebuah kasus yang ditanganinya sebelum melakukan pendalaman lebih jauh.

Yang pasti kata Hendry, pihaknya tidak akan membuat kasus ini terkesan terabaikan. Karena menurutnya, sudah menjadi tugas pokok institusinya dalam memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat.

Saat disinggung adanya “kisruh” antara CV Lawa Mori dan CV Rahmawati, Hendry kembali menegaskan pihaknya akan melalukan pendalaman. Apabila, kata dia, ditemukan pelanggaran yang mengarah ke perbuatan melanggar hokum, maka pihaknya tidak segan-segan mengambil langkah tegas dengan memprosesnya sebagai kasus pidana.

Ia mengingatkan, Satreskrim Polres bima dalam melakukan pendalam kasus pupuk tidak bekerja sendirian. Melainkan ikut melibatkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), termasuk masyarakat.

Karena itu Hendry, menyatakan dalam melalukan pendalaman ini, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan.

“Karena tanpa ada kerja sama antara penegak hukum dengan dinas terkait serta masyarakat, agak sulit bagi kami mengungkap suatu kasus,

Hendry kembali menekankan, bahwa pihaknya sebagai penegak hukum tidak akan memihak kepada siapa pun.

“Siapapun dia, apabila (ditemukan) melanggar hukum jelas kami akan memproses secara hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Diketahui, dugaan kasus penggelapan pupuk (ditengarai bersubsidi) juga beberapa waktu lalu terjadi di Desa Roi Kecamatan Palibelo. Dikabarkan sebuah truck tersiduk oleh warga setempat tengah menurunkan muatan pupuk di kios pemilik CV yang merupakan seorang pengecer pupuk non subsidi yang mendapatkan rekomendasi dari CV Rahmawati.

Kasus ini sendiri mendapatkan tanggapan dari pihak CV Rahmawati, dengan mengatakan bahwa pengecer tersebut memang mendapatkan rekomendasi dari pihaknya sebagai pengecer pupuk Non Subsidi, Bukan sebagai pengecer Pupuk Bersubsidi.

Terkait kasus ini juga, Kasat Reskrim, masih belum bisa memberikan keterangan yang lebih jauh. Karena perlu pendalaman lebih lanjut.

“Jadi begini, kita kan sudah sampaikan. kita akan melakukan penyelidikan terkait dengan nanti ada temuan pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan ditemukan bukti  ada proses pidana, kita akan proses.” Terangnya.

Pihaknya sendiri, lanjut Hendry hanya berurusan dengan kasus yang terbukti terdapat proses pidana di dalamnya.

Namun kalau hanya sekedar pelanggaran, kata dia lagi, nantinya akan ada hukum-hukum lain yang akan diambil oleh pihak yang berwenang terkait dengan penyaluran pupuk. Baik oleh KP3 Kabupaten Bima ataupun oleh pihak Pupuk Kaltim.


“Sekali lagi kalau kita berfokus kepada tindak pidananya saja kalau memang ada pidananya kita proses.” Pungkasnya (Poros06)


Bima, Poros NTB.- Pada hari kamis, 31 Oktober 2019. PEKKA atau Lembaga yang konsen terhadap Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) mengadakan kegiatan Klik PEKKA.

Kegiatan ini merupakan bentuk klinis informasi untuk pelayanan dasar bagi masyarakat desa Samili kecamatan woha kab. Bima. Pada forum ini PEKKA menghadirkan Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai narasumber terkait dgn dokumen Adminduk,  Dinas Sosial terkait dgn Jaminan Sosial, Dinas Kesehatan terkait dengan jaminan Kesehatan serta Dinas Pindudikan terkait dengan Jaminan pendidikan.

Pada kegiatan ini masyarakat dapat melakukan konsultasi dalam rangka menyelesaiakan persoalan yang berhubungan dgn pelayanan dasar terkait.

Dinas Dukcapil yang Diwakili oleh Muhammad Ahyar, Sudarnadin dan Surano memberikan pelayanan maksimal berupa memberikan informasi, memverifikasi persyaratan pembuatan dokumen adminduk serta pencetakan dokumen adminduk untuk memenuhi pelayanan wajib bagi masyarakat desa samili.


Kepala Dinas Disdukcapil Salahuddin, SH., M.Si mengatakan bahwa hal yang dilakukan ole PEKKA ini merupakan bentuk pelayanan terpadu yang sangat bagus untuk membantu kebutuhan wajib bagi masyarakat, kami Dinas Dukcapil Kab. Bima akan selalu siap mengambil bagian pada kegiatan yang sama dimanapun dilakukan. (Poros06/ADV)

Ilustrasi kasus perkelahian siswa, yang menjadi faktor utama yang menyebabkan SMAN 1 Woha memutuskan untuk memindahkan Hadi
Bima, Poros NTB.- Keputusan dipindahkannya salah seorang siswa yang bernama Hadirin atau yang biasa disapa Hadi, warga Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, siswa kelas XII/IPS 3 oleh pihak SMAN 1 Woha mendapat tanggapan negatif dari segelintir orang. Dengan alasan dikeluarkannya (istilah tepatnya dipindahkan) siswa tersebut dilakukan secara sepihak.

Padahal menurut Kepala SMAN 1 Woha, Nazamuddin, S.Pd, M.Pd, bahwa keputusan memindahkan Hadi ini, telah melalui proses pengambilan kebijakan yang panjang dengan melibatkan berbagai elemen.

Mulai dari Dewan Guru, Anggota Komite Sekolah, sampai ikut menghadirkan Babinsa dan bahabinkamtibmas, serta unsure pimpinan Pemerintah Desa di lima desa. Yakni Kepala Desa Tente, Nisa, Naru, Rabakodo, dan Sekdes Talabiu Kecamatan Woha.

“Jadi semuanya kita libatkan untuk mempertimbangkan keputusan apa yang akan diambil terhadap siswa ini. Satu hal lagi siswa ini tidak dikeluarkan tetapi dipindahkan,” ujar Nazamuddin, Rabu (30/10/19) kemarin, saat dikonfirmasi terkait kabar dipindahkannya salah satu siswa di sekolah yang diampunya

Menurut Nazamuddin, bahwa tidak benar jika dikabarkan kita memindahkan siswa secara sepihak. Seakan-akan keputusan mengeluarkan dan menerima murid itu adalah keputusan saya sendiri tanpa melibatkan guru, komite dan pihak lainnya. Kita sudah melakukannya sesuai procedur dengan melibatkan berbagai pihak,” imbuhnya menegaskan.

Bagi Nazamuddin sendiri, bahwa keputusan mengeluarkan dan memindahkan siswa itu adalah keputusan besar dan berat bagi sekolah. Maka, sudah barang tentu katanya, harus melibatkan semua pihak.

Keputusan yang diambilpun, ujar Nazamuddin, dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan, memutuskan bahwa aspek kenyamanan 1.175 siswa SMAN 1 Woha lainnya yang harus diutamakan.

Akhirnya diputuskanlah, siswa yang bernama Hadi tersebut untuk dipindahkan.

“Jadi keputusan itu diambil untuk ‘menyelamatkan’ seribu lebih siswa kita, dan juga ‘menyelamatkan’ siswa yang kita pindahkan,” tukasnya.

“Diselamatkan” dalam hal ini menurut Nazamuddin, karena bisa jadi siswa yang dipindahkan itu akan lebih cocok dengan lingkungan sekolah lain.

“Karena mungkin d SMAN 1 Woha,  ia kesulitan mengikuti disiplin yang ketat yang kita terapkan. Nanti di sekolah lain, dia akan bisa beradaptasi dan bisa nyaman sehingga bisa belajar dengan baik,”

Di sisi lain, 1.175 siswa lainnya menjadi terhindar dari berbagai gangguan keamanan di lingkungan sekolah akibat ulah seorang siswa yang bermasalah. “Sebagai sarana pendidikan itu yang paling penting. Kita harus bisa mengayomi semua siswa. Tidak mengayomi satu anak, tetapi semuanya” timpalnya.

Jadi boleh dibilang, dipindahkannya siswa terkait merupakan keputusan yang sifatnya "Win-Win Solution".

Alasan Dipindahkannya Hadi

Sementara itu, menurut anggota Komite SMAN 1 Woha yang mewakili Desa Nisa, Gunawan Haris mengatakan, Hadi memang sering terlibat dengan kasus perkelahian di sekolah. Terhitung empat kasus.

Yang lebih parah, kata anggota komite yang akrab disapa Gun ini, kasus perkelahian yang melibatkannya sampai menyertakan orang luar, yakni  yang berasal dari Desa Nisa untuk ikut masuk lingkungan sekolah dengan mengejar seterunya dengan memakai senjata tajam.

“Dia ini bawa orang kampung pakai parang. Saya datang saat (kejadian) itu untuk memulangkan mereka. Hadirin ini sudah tiga kali (sampai saat itu) melakukan hal seperti itu,” tutur Gun yang juga satu desa dengan Hadi.

Lalu untuk menyikapi kasus perkelahian itu, komite, kata Gun, ikut mengundang babinsa dan bhabinkamtibmas, kepala desa atau yang mewakili dan tokoh masyarakat ke SMAN 1 Woha.

“Akhirnya, pada saat itu kita yang hadir sebagai komite dan lainnya. Meminta kepada pihak sekolah untuk segera memindahkan Hadirin ini. Sepakat pada saat itu! Kepala Sekolah akhirnya sepakat juga, karena kita yang hadir memang menuntut dipindahkan saja,” ujarnya, saat berada di ruang kerja Kepala SMAN 1 Woha, Rabu kemarin.

Setelah sekitar sebulan lebih, lanjut Gun, di kampungnya ia dipanggil lagi oleh sejumlah pemuda, yang mengabarkan, bahwa Hadi kembali berkelahi (hingga terhitung empat kali).

“Saya bantah di sana, bahwa Hadirin ini sudah dipindahkan dari SMAN 1 woha. Rupanya pada saat kasus yang ketiga kalinya itu, Kepala Sekolah masih mempertahankannya dengan alasan merasa kasihan karena siswa status wajib belajar. Mungkin yang terakhir ini sudah kapok, kata Kepala Sekolah waktu itu,” ungkap Gun.

Pada saat kasus ketiga itu, terangnya, Kepala Sekolah sudah meminta kepada orang tua muris bersangkutan untuk meneken surat pernyataan.

Tapi ternyata kasus perkelahian yang melibatkan Hadi kembali terjadi untuk yang keempat kalinya.

“Sebenarnya Kepala Sekolah ini sudah luar biasa mempertahankan siswa ini. Tapi setelah empat kali kasus, akhirnya sepakat untuk dipindahkan. Itu atas permintaan kita bersama,” katanya.

“Kita sudah capek, siswa yang lain juga merasa terganggu dengan ulah Hadirin ini. Apalagi sampai mengejar pakai parang. Tau sendirilah kalau terjadi perang kampung. Bagaimana dahsyatnya. Itu saja masalahnya,” pungkas Gun.

Sementara Kepala Sekolah, mengungkapkan, bahwa tidak hanya kasus perkelahian antar siswa yang membertakan Hadi. Namun juga perbuatannya yang sampai mencekik leher guru dan menodongkan panah kepada salah seorang pegawai.

Untuk diketahui, saat terjadinya kasus perkelahian (yang terakhir), Pemerintahan Desa Rabakodo, lewat unggahan di akun Facebooknya, menyatakan dengan tegas akan menyegel SMA Negeri 1 Woha, karena tetap mempertahankan seorang siswa yang nota bene sering berkelahi dan melibatkan orang luar di sekolah.

“Melalui media sosial, Pemdes Rabakodo sampai mengatakan, bahwa SMA Negeri 1 woha adalah sekolah untuk mendidik siswa berkelahi. hastagnya ke gubernur. lalu ketika kita memindahkan anak ini, ternyata tetap ada yang menyalahkan dan lain sebagainya,” timpal Kepala Sekolah.

Yang pasti kata Nazamuddin, keputusan memindahkan siswanya itu telah melalui prosedur, dan melalui pertimbangan yang komprehensif, serta melibatkan banyak pihak terkait.


“Bahwa anak ini terpaksa dipindahkan sebagai akumulasi dari semua perbuatan perbuatan yang dilakukannya sejak kelas satu.” Pungkasnya. (Poros03)


Oleh : Ahmad
Mahasiswa Pascasarjana Fisip (Universitas Muhammadiyah Malang)


Tidak mudah menyusuri perjalanan panjang menjadi tokoh dan penguasa lima tahunan ditengah tekanan selalu datang silih berganti suatu problem dengan rasa plus – minusnya kepercayaan publik untuk melewati samudra penuh kepentingan ragam
kekuatan. Memang kita mengakui setiap individu ketika menentukan sikap politiknya tidaklah mudah bagi seorang sedang mengekor dibalik kekuasaan/menjadi orang nomor
dua di daerah manapun seluruh Indonesia. Dengan fakta sosial politik dipentas pemilihan kepala daerah (Pilkada) hingga saat sekarang masih berpikir seribu kali ketika mengambil sikap meninggalkan kekuasaan sudah pasti dari pada melakukan gerakan baru membangun hubungan komunikasi politik berbagai kalangan elit dan para
tokoh setiap wilayah agar mendapat dukungan supaya bisa menduduki kekuasaan penuh. Sebab politik ibaratkan sebuah panggung besar, yang dimainkan dipanggung depan (Fronstage) dan panggung belakang (backstage), ending akhirnya dimaknai
berbagai perbincangan banyak kalangan dan mengundang aksi – reaksi ditengah
masyarakat sehingga membentuk diskursus dan opini publik.

Mungkin ungkapan ini menjadi acuan dasar bagi Drs. Dahlan M. Noer. Yang saat sekarang masih menduduki jabatan sebagai wakil Bupati Bima, hingga cara berpikirnya tetap terpaku menjadi pasangan seperti sebelumnya IDP – Dahlan (Dilan) sangat romantis dalam menjalankan roda kepemimpinannya satu periode serta ungkapan rayuan terhadap rakyat masih membumi disetiap politisi dari berbagai partai politik lainnya.
Kesuksesan IDP – Dahlan merupakan salah satu dorongan diberbagai kalangan masyarakat dan koalisi partai politik atas keberhasilan bersama membangun daerah, bukan semata – mata kinerja individu seorang pemimpin. Mungkin dalam keberhasilan itu rakyat Bima melihat figur Dahlan hingga sekarang sudah mempesona mampu
meredamkan gejola problem sosial yang muncul disetiap titik kerawanan seperti
konflik horizontal sudah mulai memudar. Tetapi Dahlan masih meragukan dirinya sendiri untuk menjadi figur panutan
kebanggaan masyarakat wilayah KAE dipanggung politik di tahun 2020 mendatang, atau karena pembacaan politiknya sudah didahului IDP yang selalu memanfaatkan kekuasaan diberbagai program setiap wilayah hingga optimis meraih suara terbanyak
di Pilkada selanjutnya. Dahlan bisa dikata “Murni penjara alam pemikirannya senidri” sebab tidak berani memperlihatkan sosok kesatrianya untuk menantang IDP serta siap
menumbangkan politik dinastisnya hingga sekarang. Padahal setiap pribadi berhak menentukan sikap politiknya untuk maju merebut kekuasaan dan menjadi pemimpin. Serta semua pribadi memiliki rasa optimisme maupun bertanggung jawab besar dalam memimpin rakyat Kabupaten Bima yang
dijuluki sebagai wilayah zona merah tersebut. Apalagi sosok Dahlan sudah diakui berbagai kalangan dalam menghadapi gejola politik dimainkan para aktor lewat media Cyber begitu banyak pembacanya.

Ketika kita benar – benar jeli membaca peta politik Dilan hingga mengakhiri massa jabatannya dalam waktu dekat ini, pola komunikasi politik berbagai generasi kabupaten Bima pun diakui bahwa sosok Drs. Dahlan M. Noer mampu merekrut setiap aktivis
mengkritik roda kepemimpinannya bersama IDP atas kebijakan maupun kurangnya program baik dibidang pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat masih belum merata. Tapi, melihat gerakan sosial politiknya membangun relasi antar kalangan
hingga menjemput bola menjadikan Bima sebagai daerah literasi lewat prestasi perpustakaan nasional tempo dulu. Itu menjadi salah satu acuan kemampuannya untuk mengantarkan menjadi orang nomor satu ketika mulai memperlihatkan figurnya menjadi penantang petahana. Hingga sekarang masyarakat kabupaten Bima masih
belum merasakan manfaat secara merata dari berbagai program diatas kendali IDP dan masyarakat masih menderita kemiskinan seperti para petani menginginkan kestabilan
harga tanamannya demi menopang kehidupan sosial-ekonomi mereka.
Kekuatan rantai politik hingga kekuasaan dinastis masih berjalan lurus, mungkin itu bukan karena masyarakat Bima melekat dengan sistem dari masa ke masa. Tetapi ini merupakan satu keberhasilan partai Golkar yang masih romantis menjalin relasi politiknya baik diinternal maupun memiliki kepercayaan terhadap masyarakat setempat hingga mempunyai sikap optimisme agar kembali memegang kekuasaan melalui
Pilkada sudah tercium aromanya yakni mempercayai IDP. Misalnya kita mengutip ungkapan Wringh Mills seorang tokoh Sosiologi Amerika Serikat dari Columbia University dengan dambaaan teori The Power Elit yang memiliki tujuan dan kepentingan berkuasa karena otoritas piramida kekusaan eksekutif atau dalam artian
selalu menggunakan kekuasaanya untuk memanfaatkan segala sesuatu. Gambaran teoripolitik demikian bisa kita petakan dengan pola acak strategis gerakan politik dimainkan IDP bersama kronik - kroniknya. Nah! sosok Dahlan hingga sekarang masih meragukan dirinya dan publik untuk menentukan sikap politiknya yang “do not dare to take the new shaft” karena sudah terpampang pesimis diwajahnya untuk maju selangkah lagi, jika IDP menggunakan kekuasaan atas kekuatan elite, kenapa tidak melakukan hal demikian menggunakan imaging the political in public padahal sama – sama mempunyai kekuasaan walaupun
posisi orang nomor dua di daerah kabupaten Bima. Ataukah karena tamparan politik dari ketua DPC partai Gerinda H Syamsudin, menyatakan Dahlan bukan siapa – siapa dipartai tersebut kala itu hingga tidak memberikan peluang baginya untuk meminang dan bergabung sebagai kader partai supaya mempunyai kendaraan politik diajang pentas demokrasi tahun 2020. karena sebelumnya diisukan akan mengambil alih partai berlambang burung Garuda atas dukungan para kliennya “ Ini menjadi sikap dilematis
Dahlan menentukan arus politiknya dan/atau mungkin tetap mengekor sebagai kekuatan petahana? sungguh ironis”.

Dari Keraguan Jadi Sosok Dambaan
Sikap pesimis politisi lintas partai politik yang selalu menilai kinerja Indah Damayanti Putri, SE dan Drs. Dahlan M. Noer (Dilan) selalu top menjalankan programnya dikarenakan isu dikalangan birokrasi memanfaatkan moment atas rasa terimakasihnya dikarenakan sudah diberikan jabatan strategis melalui jual beli jabatan sesuai kepentingan masing – masing demi menunjang kepentingan dipentas demokrasi sudah mulai tercium aromanya. Mungkin itu hanya fatwa politik sebagian politisi dan birokrasi sabung ayam memikirkan diri sendiri tanpa terlintas dibenaknya tentang
kemajuan daerah lewat aspirasi berkualiatas menunjang gerakan sosial kemasyarakatan lebih membangun.
Namun, rasa pesimis tersebut sudah melekat juga dengan diri Dahlan sebagai sosok seorang akademis dan birokrasi handal menduduki jabatan strategis di daerah zona merah. Lalu, konstalasi politik masih panjang hingga sosok Dahlan bisa membangun poros baru lewat gerakan sosial masyarakat hingga berpotensi merebut kekuasaan dan
dilirik oleh partai politik untuk meminangnya, serta menjadi perahu politiknya membangun arus baru demokrasi dipentas pilkada kali ini. Peluang lainpun masih bisa diraih Dahlan ketika menyatakan sikap kesatrianya maju menjadi kosong satu denganadanya restu publik dan koalisi berbagai parpol pengusung nantinya, mampu merebut kekuasaan.
“Inilah satu fatwa ketika Dahlan mengambil sikap politik yang sebelumnya kelihatan muka gemurung keraguannya hingga menjadi sosok dambaan publik keesokan harinya”.
Keseruan dipentas Pilkada 2020 akan menjadi fenomena menarik diberbagai kalangan dengan adanya kandidat yang siap menerobos arus politik baru dari satu piring hingga menjadi lawan politik sangat kuat dikarenkan games politik IDP sudah dibaca oleh sosok Dahlan selama menjalankan roda kepemimpinannya selama satu periode. Walau akhirnya akan merubah pola strategis politik demi menunjang kemenangan untuk menduduki kembali kekuasaan. Jika hal tersebut benar – benar terjadi, maka sudah ada
persaingan ketat bagi IDP yang ingin menduduki tahta kekuasaan sampai langit akan runtuh.
Misalnya, dalam kajian komuniaksi politik, Barbara dan Leslie Baxter (1996) yang selalu memaknai dialektika relasioanal sebagai satu situasi ketegangan berkelanjutan kontradiktif dengan politik penuh hiruk – pikuk di media cyber kerap memanas bahkan
mencapai titik didih di Pilkada Kabupaten Bima karena peta koalisi setiap partai baik didalam maupun diluar kekuasaan selalu cair dan harus diakui akan kerap berubah seiring dinamika politik berkembang. Bisa jadi semua partai tiba – tiba mendukung Dahlan hingga menaikan elaktabilitasnya sebagai sosok dambaan rakyat yang
tersembunyi selama ini, dalam relasi kuasa bergerak dibawah tanah atau dipanggung belakang sampai benar – benar berlaga kegelanggang pertarungan. Maka, ketika kita bandingkan Pilkada kabupaten Bima 2020 mendatang dan Pilkada
DKI 2018 lalu, pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno merebut kekuasaan serta mampu menumbangkan incumbent Basuki Tjaha Purnama (Ahok) serta lawan politik lainnya. Namun, perspektik publik diseluruh penjuru Indonesia akan
lebih seru pertarungan konstelasi politik Pilkada kabupaten Bima dibandingkan DKI kemarin, walaupun tingkat Bupati dan Gubernur. Karena khayalan publik bahwa Dahlan menerobos arah baru demokrasi dan melawan IDP dengan pasangan calon lainnya sudah menyatakan sikapnya maju menjadi orang nomor satu seperti H Syafrudin M. Pd siap menumbangkan kembali incumbent seperti yang dialaminya di Pilkada 2015 lalu. Di media online maupun cetak NTB (Bima) sudah ramai – ramai memposting setiap calon melamar partai politik sebagai kendaraan politiknya, seperti H. Syafrudin M.Pd, melamar di PAN dan Nasdem, Edy Muhlis. S.Sos, sudah di Nasdem oleh timsesnya, M. Aminurlah, SE. PAN dan Nasdem, Herman Edison, Ahmad Abbas, Bahkan akhir – akhir ini Drs. Dahlan M. Noer sudah mulai nampak dan bergerak mendaftarkan dirinya di partai Nasdem oleh Tim Suksesnya. Melihat wajah politik sudah mulai memuncak dan para calon sudah mulai garap – menggarap pendukungnya dan tentu Golkar sudah mulai goyang pantatnya atas tindakan politisi mengambil sikap politiknya mengatakan
siap maju dan menumbangkan petahana merasa diri paling kuat disemua kalangan birokrasi dan politisi petinggi partai lainnya.(*)

Petugas menunjukkan uang palsu saat rilis di Mapolres Lamongan, Jawa Timur, Kamis (10/10/2019). (Photo credit : ANTARA/ SYAIFUL ARIF)
Lombok, Poros NTB.- Lalu Muhammad Zaini (24), guru honorer asal Desa Gumantar, Kabupaten, Lombok Utara, bersama kakaknya, Lalu Suyantoni, nekat membuat uang palsu menggunakan printer sekolahan tempat mengajarnya.

Hal tersebut terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.

"Dia minta izin untuk bawa pulang printer sekolah, karena sekolah kan masih darurat, jadi belum aman, jadi saya izinin," kata saksi syamsudin, Kepala Sekolah tempat terdakwa Zaini mengajar saat ditanya jaksa penuntut umum.

Sementara itu, saksi Hariyanti, menyebutkan mengetahui uang yang dibawa palsu saat terdakwa belanja  di tokonya.

"Waktu itu dia (Suyantoni) beli rokok, harganya Rp24 ribu,  pakai uang Rp100 ribu, kembaliannya Rp76 ribu, saya tahunya saat nggak sengaja ngecek," katanya.

Saksi lain, Fauzi Ramdhani, menyatakan, terdakwa membeli suku cadang motor di bengkelnya seharga Rp240 ribu.

"Waktu itu pelaku beli 'spare part di bengkel, harganya Rp240 ribu, Rp200 uang palsu, Rp40 ribu uang asli, saya langsung masukan uangnya, tanpa ngecek," ungkapnya.

Pelaku berhasil ditangkap Polsek Kayangan di rumahnya, tanpa perlawanan. Dari penggeledahan di rumah pelaku, ditemukan lima lembar  uang palsu pecahan Rp100 ribu, dua lembar Rp50 ribu dan dua lembar pecahan Rp50 ribu yang belum dipotong. Serta satu printer, gunting dan kertas juga turut ditemukan.

Pelaku kerap mengedarkan uang palsu pecahan Rp50 ribu hingga Rp100 ribu, kemudian digunakan belanja di kios-kios kecil milik warga.

Atas perbuatannya, kakak beradik ini dikenakan Pasal 36 ayat 1 junto Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 7 tentang Uang Palsu dengan ancaman pidana 10 tahun penjara.

Sumber : Kantor Berita Antara Mataram


Bima, Poros NTB.- keindahan alam adalah karunia Tuhan yang harus dinikmati dan patut dilestarikan. Berbicara keindahan yang ada di kabupaten Bima, kecamatan Langgudu tidak kalah indah dengan kecamatan lainnya. Tidak banyak yang tau tentang keindahan dan pesona wisata yang ada di kecamatan Langgudu.

Pantai ini tersembunyi dari kacamata dunia khususnya masyarakat bima, lalu ia muncul bagai hamparan surga pada mata-mata yang ada di dunia.

Berikut adalah keindahan dan pesona yang akan menenangkan bathin para pengunjung pada rute yang akan dilewati. Langgudu Dari Ketinggian, jika anda berkunjung ke kecamatan Langgudu dari kota Bima dengan arah melewati wilayah belo, maka anda akan disambut dengan taman surga. View ini dapat anda nikmati di puncak gunung tepat perbatasan kecematan Belo dan Langgudu. Hamparan laut biru, tambak udang dan hijaunya alam seakan lukisan yang anda ingin miliki.

Pantai Ompu Rama terletak di Desa karumbu dusun Soro Bugis, pantai ini menawarkan suasana senja dengan sunset yang memanjakan mata.

Pelabuhan Langgudu berada di pantai Soro Bugis. Namun di pelabuhan itu, anda akan dimanjakan dengan birunya laut, suasana senja merupakan waktu yang tepat untuk menikmati sketsa tuhan yang luar biasa di tempat ini.

Pantai Soro Kurujanga berada di Desa Rupe, Pantai ini berbeda dengan pantai lainnya karena menyajikan keindahan hutan mangrove yang ada di sekitar wilayah pantai.

Setelah rute yang begitu indah terlewati para pengunjung akan disambut dengan keunikan serta pesona alam pantai wadu baba terletak tepatnya di Desa Sambane Kecanatan Langgudu. Pantai ini memanjakan anda dengan hamparan pasir putih dan ombak laut yang tenang. Cocok untuk anda yang ingin berkumpul dengan keluarga sebagai para wisatawan.

Salah satu pengunjung yang dikonfirmasi mengatakan, kami sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Bima khususnya Dinas Pariwisata untuk segera benahi dan menata pantai wadu baba ini.

Masih lanjutnya, setelah kami dan keluarga merasakan keindahan pantai ini yang ternyata benar-benar alami sehingga kamipun merasakan ketenangan luar biasa ungkap Tanti. (Tim)


Bima, Poros NTB.- Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke -91 yang dirangkaikan pencanangan bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke -47 tingkat kabupaten bima  berlangsung Senin (28/10) di halaman kantor Bupati Bima.

Pada upacara yang mengambil tema  “Bersatu Kita Maju” tersebut Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE bertindak selaku pembina upacara membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali.

"Pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas". Ungkap Bupati yang merilis pidato Menpora.

Di hadapan para peserta upacara  yang turut dihadiri Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer, Ketua DPRD M. Putera Ferryandi S.Ip dan unsur pimpinan DPRD, FKPD, Ketua TP. PKK, para pejabat struktural fungsional, staf lingkup Pemerintah Kabupaten serta jajaran pengurus DPD KNPI Kabupaten Bima dan Ormas kepemudaan tersebut menekankan beberapa aspek terkait peran pemuda.

"Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau. Satu sisi ia memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing".

Namun pada sisi yang lain perkembangan ini mempunyai dampak negatif, informasi yang bersifat destruktif mulai dari parnografi, narkoba, pergaulan bebas hingga radikalisme dari terorisme juga masuk dengan mudahnya apabila pemuda tidak dapat membendung dengan filter ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa dan bernegara.

"Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni, serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional". Imbuh Bupati. (Poros01/kom)

Qoriah terbaik umum, putri alfiani  saat menrima hadiah sepeda motor secara simbolis dari Sekcam Woha,
Amiruddin HI, S.Sos 
Bima, Poros NTB.-  Camat Woha, Irfan DJ, SH yang diwakili Sekcam, Amiruddin HI, S.Sos secara resmi menutup Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Desa Risa, Senin (28/10/19) kemarin.

Dalam sambutannya, Amiruddin, memberikan apreasiasinya kepada Pemerintah Desa Risa dan panitia STQ, karena dinilainya fenomenal terkait hadiah yang disediakan untuk para pemenang.

“Saya mengapresiasi Pemerinah Desa Risa dan Panitia STQ yang mampu memberikan hadiah dua unit sepeda motor pada Qori Dan Qoriah terbaik  umum,” ujarnya.

“Ini luar biasa! Karena hanya di tingkat kabupaten yang memberikan hadiah motor. Ini menandakan bahwa masyarakat Desa Risa sungguh luar biasa,” imbuhnya lagi.

Ia mengharapkan pada qori dan qorah yang menjuarai event keagamaan ini mampu meraih juara di tingkat yang lebih tinggi lagi dengan membawa nama Desa Risa.

Memanfaatkan momen yang sama, Amiruddin, mengajak kepada seluruh masyarakat Desa Risa untuk sama sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, mengingat berselang bulan Kabupaten Bima akan menggelar hajatan Pilkades serentak.

“Mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, agar dalam pelaksanan pilkades berjalan aman dan lancar sesuai dengan harapan kita semua,” himbaunya.

Di kesempatan yang sama, Kepala KUA Kecamatan Woha, Syarifuddin, dalam sambutannya berharap upaya luar biasa dari Pemerintah Desa Risa dan Panitia STQ yang menyediakan hadiah sepeda motor, mampu memotifasi anak-anak untuk terus belajar membaca Alqur’an dengan baik dan benar.

Sehingga ke depan, lanjutnya mampu melahirkan Qori dan Qoriah terbaik di tingkat yang lebih tinggi.

“Saya harap Pemerintah Desa untuk menghadirkan guru guru ngaji yang handal. Sehingga bisa mengantarkan qori dan qoriah Desa Risa ke tingkat yang lebih tinggi. Dan pada anak-anak, saya  harapkan untuk terus belajar membaca Alqur’an,” harap Syarifuddin.

Sementara itu, Ketua panitia STQ, Jufrin Nurdin S.sos, dalam laporannya, menyebut bahwa anggaran kegiatan STQ tingkat Desa Risa bersumber dari dana Desa dan sumbangan swadaya masyarakat Desa Risa

Jufrin menyampaikan ucapan terimakasihnya pada masyarakat Desa Risa dan donatur yang memberikan sumbangan pada kegiatan STQ tersebut, sehingga memotivasi anak anak untuk terus belajar membaca alqur’an.

“Diharapkan kedepan Desa Risa dapat melahirkan qori dan qoriah terbaik yang bisa membanggakan orang tua dan mengharumkan nama jabupaten bima ditingkat yang lebih tinggi,” harapnya.

Jufrin mengatakan, tahun ini panitia menyediakan hadiah utama yakni sepeda motor pada qori dan qoriah yang meraih juara umum dan satu unit motor di berikan pada pembina Tilawatil Qur.an Desa Risa, Julkarnain S.PdI.

Adapaun yang meraih juara umum dalam STQ ini, Putri Alfiani A Haris dari RT 10  mendapat Satu unit sepeda motor .

Nampak orang tua Putri, A. haris tak mampu menyembunyikan rasa bangga dan senangnya atas prestasi yang mampu ditorehkan oleh anaknya, terlebih memboyong hadiah sepedar motor atas prestasinya itu.

“Terimakasih pada panitia STQ yang memberikan hadiah sepeda motor pada juara umum karena biasanya setiap kegiatan kegiatan STQ tingkat desa belum pernah hadiah motor ini adalah penghargaan luar biasa bagi kami,” ungkap A. Haris atau yang akrab disapa Agus ini.

Turut hadur dalam malam penutupan STQ tersebut, kepala KUA Kecamatan Woha, Syarifuddin S.Ag, Pj Desa Risa, Husni S.Ag, segenap anggota BPD Risa, Kepala SMPN 5 Woha, Muslim. S.Pd, beserta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat setempat. (Poros.05/ADV)


Bima, Poros NTB.- Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Wakil Bupati Bima Dahlan M.Noer Menghadari Sumpah dan pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Raba – Bima Bapak Harris Tewa, SH, MH. Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB , bapak Kresna Menon, SH, M. Hum di RSU Pengadilan Tinggi  NTB  pada hari Jum’at ( 25/10). Kegiatan tersebut selain di hadiri para petinggi Pengadilan Tinggi NTB, juga di hadiri  Ketua DPRD Kabupaten Bima, Kapolres Kota dan Kabupaten Bima , Wakil Walikota Bima serta para undangan.  

Ketua Pengadilan Tinggi NTB , bapak Kresna Menon, SH, M. Hum berpesan kepada Ketua PN Raba – Bima bapak Harris Tewa, SH, MH , bahwa dengan dilantiknya saudara menjadi Ketua PN Raba – Bima, selain mendapatkan promosi jabatan, juga dapat menjalankan amanah karena dengan amanah yang diberikan saudara dpat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga saudara dapat menjadi contoh dan panutan bagi para bawahan.

Untuk itu jalankanlah amanah ini dengan baik sehingga dengan kepemimpinan saudara di tempat tugas yang baru dapat membawa instansi kearah yang lebih baik lagi.

Diharapkan kepada bapak sebagai unsure pimpinan dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan baik kepada semua unsure pimpinan forkopinda, karena dengan Pelantikan dan pengambilan sumpah ini adalah titik awal untuk bersama-sama meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan kepada pencari keadilan tanpa membedakan dan sumpah yang diucapkan jadikan sebagai tonggak untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, " tegasnya.

Usai pelantikan dan pengambilan sumpah dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari ketua Pengadilan Tinggi NTB serta unsure pimpinan, para pejabat dan tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut, kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah. (Poros06/hum)

.
Bima, Poros NTB.- Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE setelah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima terkait dengan salah satu warga masyarakat ata nama Sukirman Mustamin yang beralamat di RT. 08/02 desa boro kecamatan Sanggar yang mengalami penyakit tumor ganas di mulutnya, akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Pada hari minggu ( 27/10) langsung memerintahkan dokter maupun tenaga medis yang menangani pasien tersebut di puskesmas sanggar agar sesegera mungkin membawa pasien tersebut di rujuk ke RSUD Bima dalam rangka memberikan pengobatan secara intensif sehingga pasien penyakit pasien tersebut dapat diobati.

Selain itu, Bupati juga telah memerintahkan Direktur  RSUD Bima agar sesegera mungkin memberikan pelayanan yang baik kepada pasien ini, karena penyakit yang diderita oleh pasien ini tanpa ditangani secara serius bisa mengakibatkan  meninggalnya pasien tersebut.Terkait dengan semua biaya tindakan medias akan ditangngung pemerintah melalui BPJS dan pemerintah juga akan mendampingginya. 

Berdasarkan perintah dari Bupati Bima, Direktur RSUD Bima telah siap segala sesuatu untuk kebutuhan pasien tersebut, bahkan kami telah menyiapkan para dokter dan perawat untuk merawat pasien ini sehingga penyakit yang dideritanya bisa disembuhkan. Ujarnya. (Poross06/hum)


Bima, Poros NTB.- Bupati Bima yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Bima Drs. H. Arifuddin, HMY menghadiri kegiatan HUT Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Ke-57 tingkat Kabupaten Bima yang dilaksanakan  di gedung serba guna tawali indah desa tawali kecamatan wera pada hari minggu ( 27/10). Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota yang tergabung dalam wadah Organisasi PWRI Kecamatan se – Kabupaten Bima, camat wera, kapolsek wera.

Drs. H. Arifuddin, HMY dalam arahan mengatakan bahwa masa pensiun merupakan  sebuah proses alih generasi, yang menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pegawai. Namun masa pensiun bukan berarti bahwa semangat untuk mengabdi telah terhenti, dengan berbekal pengalaman, kemampuan dan kematangan yang dimiliki, pegawai yang telah memasuki masa pensiun memiliki potensi besar untuk tetap berkiprah dalam berbagai bidang tugas.


Lebih Lanjut dikatakan,  Wadah PWRI ini kedepannya  harus bersikap pro aktif untuk ikut menentukan arah perkembangan dan kemajuan organisasi, agar keberadaan organisasi di tengah masyarakat menjadi semakin mantap dan dapat bersinergi secara harmonis dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka Mewujudkan Kabupaten Kabupaten Bima  Yang Lebih Baik. Dan diharapkan bagi pengurus anggota PWRI yang mempunyai pengalaman berbeda selama mengabdi di pemerintahan, serta kemampuan dalam berbagai disiplin ilmu, untuk memberikan kontribusi pemikiran,dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bima dan dalam upaya meningkatkan kinerja PNS yang masih aktif.

Saya berharap melalui HUT PWRI Ke – 57 ini, kedepanya tetap eksis dan terus berkiprah dalam pembangunan Kabupaten Bima terutama dalam memberikan pemikiran, ide yang cemerlang. Ujarnya. 

Untuk diketahui PWRI PWRI, adalah organisasi kemasyarakatan di Indonesia tempat berhimpunnya para pensiunan pegawai negeri sipil. Organisasi nirlaba ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 1962 dengan asas Pancasila serta bersifat nasional, mandiri, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
(Poros06/hum)


Bima, Poros NTB.- Kegiatan Pertandingan Sepak Bola ini sebenarnya merupakan kegiatan amal dari keluarga besar Bima Dompu yang berdomisili di bali yang dihajatkan untuk mengumpulkan dana untuk membeli mobil ambulan bagi kebutuhan pasien asal bima dan dompu " cukup banyak keluarga kita yang datang berobat atau di rujuk ke bali , mereka sangat membutuhkan adanya ambulan yang dapat memudahkan dalam mengantar jemput pasien" kata muhtar,SH ketua panitia persebido cup

dalam sambutannya, Bupati Bima menyampaikan penghargaan dan ungkapan terima kasih atas upaya amal dan kepedulian keluarga Bima Dompu di bali karena selama ini Persebido selalu membantu dan melancarkan urusan setiap keluarga bima dompu yang berobat atau rujukan ke Bali " atas nama pemerintah kabupaten bima kami sampaikan terima kasih dan harapan kiranya kegiatan ini dapat tetap berjalan sehingga bisa meringankan beban keluarga kita selama berada di bali " pesan umi dinda sapaan akrab bupati bima.

sementara itu syarifudin selaku pembina persebido menyampaikan rasa bangga atas kehadiran Bupati Bima di acara yang dihelat oleh persebido terlebih dalam kesempatan ini ada bantuan dari bupati bima sebesar 10 juta rupiah yang kami akan gunakan untuk membeli ambulan. dalam kesempatan ini hadir juga wakil ketua dprd kab. bima Hj.Nurhayati, SE, Komandan Kompi A Tuban Lettu inf. Lamhot S Simbolon.(Poros06/hum)

Suasana pertemuan sejumlah tokoh yang membahas keberadaan patung di Pantai Wane
Bima, Poros NTB.- Menanggapi beredarnya berbagai asumsi dan tanggapan terkait keberadaan patung di Pantai Wane Kabupaten Bima. Sejumlah tokoh masyarakat tujuh desa di wilayah Monta Selatan akhirnya melakukan pertemuan guna meluruskan berbagai isu yang berkembang di media sosial.

Pertemuan yang digelar di arel Pantai Wane, Dusun Wane, Desa Tolotangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Kamis (24/10/2019) tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh muda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan unsur terkait lainnya. Berikut fakta-fakta yang perlu Netizen ketahui.

Pernyataan Para Tokoh
Salah satu Tokoh Adat, Syarifuddin, S.Pd mengatkan, pertemuan ini kami lakukan untuk meluruskan berbagai isu yang berkembang di media sosial dan di tengah masyarakat terkait keberadaan patung yang menjadi perbincangan hangat di media sosial selama satu minggu terakhir.

“Terus terang kami sebagai warga masyarakat yang tinggal di wilayah ini merasa risih dengan berbagai informasi yang beredar di media sosial, jangan sampai informasi-informasi tersebut terus dimainkan karena akan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Wane. Untuk itu hari ini kami ingin meluruskan berbagai informasi tersebut dengan mengundang beberapa media yang ada di sekitar wilayah ini,” katanya.

Dijelaskannya, poin pertama yang harus diketahui, saat ini patai wane mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun macanegara. Kehadiran para turis lokal maupun turis asing telah memberikan dapak positif  bagi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar lebih khususnya warga Dusun Wane.

Hal penting lain yang harus diketahui oleh masyarak luas adalah keberadaan ornamen patung hanya sebagai penghias taman dan bukan dibangun di tempat umum milik pemerintah, melainkan di tanah pribadi  yang di dalamnya juga telah dibangun vila dan tanah tersebut sudah disertifikat secara hukum atas nama Kombes Pol Ekawana Prasta manta Kapolres Bima yang saat ini bertugas di Polda NTB.

“Untuk diketahui di lokasi vila bukan mau dibangun tempat ibadah (Pure) umat hindu atau semacamnya, tetapi patung-patung itu hanya sebagai hiasan taman. Pemilik adalah umat hindu jadi corak bali atau hindunya tetap ada untuk mempercantik dan memperindah vila miliknya,” jelas mantan Sekretaris Desa Tolotangga ini.

Syarifuddin menjelaskan, meski lokasi vila adalah milik pribadi, tetapi bagi pemilik sendiri tidak pernah membantasi  pengunjung yang datang kesan. Sehingga oleh sebagian orang mungkin menganggap vila itu adalah lokasi wisata yang dibangun pemerintah daerah sehingga menimbulkan berbagai pertentangan jika ornamen patung tersebut diletakan di sana.

“Jadi kami ketahui persis bahwa di situ bukan mau dibangun tempat pemujaan  atau tempat ibadah seperti yang mungkin dipahami oleh sebagain orang karena beredarnya informasi yang keliru di media sosial facebook, maka melalui kesempatan ini kami ingin meluruskan informasi yang keliru tersebut melalui teman-teman media yang hadir,” ungkapnya.

Mantan sekdes yang akrab disapa Angko ini mengungkapkan, bagi pemilik setiap rencana membangun sesuatu di Vila miliknya selalu berkoordinasi dan memberitahukan kepada tokoh adat dan masyarakat sekitar, jadi tidak mungkin masyarakat sekitar tidak mengetahui keberadaan orenamen patung tersebut karena itu hanya sebagai hiasan untuk mempercantik vila.

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa keberadaan patung-patung itu bukan sebagai tempat pemujaan melainkan hanya sebagai hiasan taman yang memang di lokasi tempat berdirinya patung itu rencana pemilik akan dijadikan taman yang ditanami bunga dan rumput-rumput indah seperti konsep  hotel-hotel dan vila yang ada di Bali, bukan sebagai sarana ibadah,” tegasnya.

Mantan sekdes ini menguraikan, kalaupun ingin membangun sarana ibadah di lokasi ini tidak memungkinkan karena syarat untuk pembangunan sarana ibadah harus sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, jadi di lokasi ini tidak memungkinkan membangun sarana indah.

Sesuai dengan persyaratan yang kami ketahui lanjut dia, dalam membangun sana ibadah itu setidaknya harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain mengajukan daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat, meminta dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, kemudian harus ada rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan juga harus ada rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota.

“Untuk itu informasi yang beredar harus kami luruskan, di sini tidak dibangun tempat ibadah karena persayaratan sesuai peraturan dan undang itu jelas tidak memenuhi, kalau pun dipaksankan, maka kami yang berada di wilayah ini yang lebih dulu menentangnya, untuk itu kami mengajak semua pihak agar lebih bijak menerima informasi di media sosial karena keberadan patung di sini murni sebagai hiasan taman seperti patung-patung lain yang ada di Kabupaten Bima seperti patung kuda yang ada di taman panda dan lokasi lainnya dan yang pasti bukan sebagai tempat pemujaan,” tegasnya.

Hal senada disampaikan tokoh muda Monta Selatan  Syarif Al-Kisah, pemuda asal Desa Waro Kecamatan Monta ini menegaskan, bahwa patung yang berada di pantai wane bukan sebagai patung pemujaan seperti anggapan sebagian orang di media sosial.

“Kami tegaskan keberdaan patung di pantai wane tidak benar  jika dianggap sebagai sesembahan dan isu itu merugikan masyarakat sekitar, maka dengan ini saya mewakili kalangan muda Desa Waro mempertegas bahwa orenamen patung itu bukanlan sebagai sesembahan sebagaimana informasi yang beredar di media sosial. Maka tekait informasi-informasi yang beredar tersebut kami akan tetap menjaga kemanan, kerukunan dan ketertiban,” tegas pemuda yang juga menjadi Humas Kelompok Sadar Wisata Pantai Wane ini.

Kemudian pernyataan tokoh muda lain, Jufrin asal Desa Sondo meminta agar informasi yang beredar bisa di luruskan melalui pertemuan yang digelar oleh para tokoh masyarak Monta Selatan tersebut.

“Terkait pertemuan ini kami ingin meluruskan informasi yang beredar, sebenarnya yang harus hadir di sini adalah orang-orang menyebarkan informasi yang keliru. Menurut kami itu adalah berita Hoax karena belum mengetahui secara jelas keadaan kami di sini. Informasi yang beredar sudah jauh dari kenyataan, di sini tidak ada tempat pemujaan melainkan ornamen patung yang hanya sebagai hiasan taman bukan tempat pemujaan. Kami juga menegaskan bahwa  kami tokoh masyarakat Monta Selatan mendukung pariwisata pantai wane tanpa hoax.” tegasnya.

Status Tanah Lokasi Patung

Sebagai orang mungkin berpikir bahwa keberadaan patung-patung di pantai wane adalah lokasi umum milik pemerintah sehingga hal itu menimbulkan berbagai polemik dan pandangan yang berbeda baik di media sosial maupun di tengah masyarakat, maka pada pertemuan tersebut tokoh adat Desa Tolotangga Syarifuddin, S.Pd menerangkan bahwa lokasi patung bukan di areal wisata milik pemerintah melainkan milik pribadi

Syarifuddin menegaskan lokasi tanah berdirinya patung adalah tahah pribadi milik Kombes Pol Ekawana Prasta mantan Kapolres Bima. Tahan seluar 4 hektare itu telah disertifikat dan di dalamnya telah dibangun vila demikian juga keberadaan patung-patung penghias taman yang ada di dalamnya.

“Tanah seluas empat hektare dengan jejeran perbukitan di pinggir pantai wane telah dibeli labur oleh Bapak Kombes Pol Eka Wana Prasta mantan Kapolres Bima dari salah seorang warga Tolotangga yang bernama M. Saleh Makka  sekitar tahun 2014 lalu dan telah disertifikat. Hal itu saya ketahui pasti karena saat itu saya menjabat sebagai Sekretaris Desa Tolotangga,” tegasnya. 

Dampak Keberadaan Vila Bagi Masyarakat Sekitar

Masyarakat Monta selatan khusunya warga Dusun Wane, Desa Tolotangga, Kecamatan Monta mengungkapkan sisi manfaat keberdaan vila yang dibangun Kombes Pol Ekawana Prasta di Lokasi Dusun Wane.

Salah satu tokoh muda Dusun Wane Suhardin mengungkapkan, sejak vila dibangun geliat pariwisata pantai wane mulai berkembang, meski pantai ini telah lama dikenal, tetapi hanya sedikit orang yang mengunjunginya, namun sejak vila berdiri potensi pariwisata pantai wane mulai berkembang terbukti dengan ramainya pengunjung lokal dan mancanegara yang datang ke pantai tersebut.

Kata Suhardin, keindahan dan daya tarik yang dimiliki obejek wisata pantai wane didukung dengan keberadaan vila milik Pak Eka. Konsep vila yang dibangun dengan gabungan Bima dan Bali menambah daya tarik bagi pengunjung untuk terus berdatangan walau hanya sekedar berfoto-foto selfi di vila sembari menikmati keindahan pesona alam dengan jejeran pasir putih dan panorama alam yang eksotis yang ditawarkan pantai  yang berhadapn langsung dengan samudra hindia ini.

Tentu dengan semakin ramainya pengunjung yang datang akan memberikan dampak positif pada sisi ekonomi masyarakat Dusun Wane yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat sekitar merasakan manfaat dari kehadiran pengunjung.

“Keberadaan vila dan berbagai ornament taman di lokasi tersebut telah menjadi daya tarik bagi pengunjung yang memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dan dengan ramainya kunjungan wisata  memberi dampak positif pada kreatifitas pemuda Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sehingga mengalihkan para pemuda dari melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan norma ke kegiatan yang bermanfaat dalam sisi ekonomi,” jelasnya.

Selain itu, bagi masyarak sekitar yang sebagian besar adalah nelayan merasakan sisi manfaat dari meningkatnya penjualan ikan hasil tangkapan mereka kepada para pengunjung yang datang.

“Kami merasa bersyukur karena dengan dibagunnya vila di lokasi pantai wane semakin meningkatkan geliat pariwisata yang meberikan dampak positif pada masyarakat sekitar dari sisi ekonomi. Para pemuda pengangguran berkurang dan masyarakat senang karena penjualan ikan hasil tangkapan meningkat,” ucapnya.

Di sisi lain, lanjut Suhardin, konsep pembangunan dan keberadaan ornament di vila tidak pernah bertentangan dengan masyarakat sekitar. Meski lokasi vila adalah milik pribadi tetapi bagi pemilik tidak pernah membatasi pengunjung yang datang ke sana bahkan para pengunjung tidak pernah ditarik biaya masuk selain membayar biaya parkir kendaraan roda dua dan roda empat dan itupun dikelola oleh para pemuda desa setempat.

Kemudian terkait, patung-patung yang ada di vila, Suahrdin menjelaskan, pemilik vila adalah umat hindu, jadi konsep dan ornament yang ada di vila sedikit tidak ada konsep bali dan hindu yang juga dipadukan dengan konsep Bima karena di vila tersebut juga ada rumah panggung yakni rumah jadi ciri khas rumah orang Bima.

“Untuk itu kita juga tidak semata-mata berpikir negatif terkait keberadaan ornament patung yang ada di lokasi vila tersebut karena pemilik tidak pernah mengajak orang  di sekitar menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan, ini juga yang perlu kami luruskan, agar masyarakat luar tidak beranggapan kami warga Dusun Wane menjadikan patung sebagai sesembahan dan lainnya. Isu miring itu harus kami luruskan,” tegasnya.

Pernyataan Sikap Para Tokoh Monta Selatan

Menyikapi bergama isu yang berkembang terkait keberadaan patung di pantai wane sejumlah tokoh masyarakat Monta Selatan menyatakan sikap bahwa patung yang ada di lokasi Vila adalah ornament sebagai penghias taman buka sebagai patung pemujaan dan sesembahan.

Para tokoh berkeyakinan keberadaan patung hiasan tersebut bukanlah suatu hal yang menjadi ancaman pelunturan nilai budaya dan kearifan lokal apalagi melunturkan nilai aqidah.

Para tokoh menegaskan, bahwa di lokasi vila bukanlah tempat beribadah atau cikal bakal rumah ibadah melainkan vila yang dijadikan tempat peristirahatan bagi pemiliknya sewaktu-waktu datang untuk berkunjung atau berlibur.

Keberadaan vila dan berbagai ornament taman di lokasi tersebut telah menjadi daya tarik yang memberi manfaat bagi kunjungan wisatawan dan hal tersebut memberi dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Selain itu, para tokoh masyarakat juga mengimbau kepada semua pihak agar tidak gegabah mengembangkan isu-isu yang dapat melahirkan stigma negatif yang membuat wilayah Monta Selatan terus dicap sebagai Zona Merah atau tidak aman sehingga berdampak pada kurangnya minat masyarakat luar untuk berkunjung dan berwisata.

Dalam pernyataan sikapnya para tokoh berkomitment untuk tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan (Kamtibmas) di lokasi kawasan pantai wane, umumnya Kecamatan Monta dan Kabupaten Buma demi dinamisnya kelanjutan pembangunan dan transformasi sisial kemasyarakatan dan tidak akan terpancing dengan adanya hal-hal yang bersifat profokatif dari pihak luar yang belum tentu mengetahui secara pasti terkait dengan keadaan sosial kemasyarakatan dan wilayah Monta Selatan.


Para tokoh menyatakan sikap mendukung pariwisata pantai wane tanpa hoax dan dalam waktu dekat akan melakukan klarifikasi dan pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Farum Umat Islam (FUI) Kabupaten Bima untuk meluruskan informasi yang berkembang di Media Sosial. (ADV)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget