Dibaca Normal
Bima, Porosntb.com.- Pemerintah Kabupaten Bima merupakan daerah yang tercatat sebagai kabupaten terdepan di propinsi NTB yang telah menyusun Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan yakni Perda Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. “ Dan tahun 2018 ini adalah merupakan tahun pertama Kabupaten Bima melaksanakan perencanaan pembangunan berbasis e-planning .” Kata Wakil Bupati Bima Dahlan M. Noer saat membuka Forum Perangkat Daerah Kabupaten Bima di Gedung PKK Kabupaten Bima pada Senin, 12 Maret 2018.
Wabup Bima juga mengapresiasi tema yang diusung dalam Forum Perangkat Daerah tahun 2018 yaitu merajut kebersamaan dalam meningkatkan stabilitas dan kemandirian daerah karena sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Bima terwujudnya kabupaten bima yang ramah.
” Insya Allah, kabupaten Bima secara bertahap telah dapat mengantarkan masyarakatnya pada posisi kesejahteraan yang semakin membaik, kondisi ini dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. ” Kata Wabup Dahlan. Datai dari Bappeda Litbang tingkat IPM terus meningkat dari angka 63,48 pada tahun 2015 menjadi 64,15 pada tahun 2016. Keberhasilan lain juga ditunjukkan dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 187 milyar lebih di tahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya 110 milyar lebih, dan angka kemiskinan mengalami penurunan dari 16,04 % di tahun 2014 menjadi 15,37% ditahun 2016.
” Semua keberhasilan yang telah kita capai ini, menggambarkan bahwa pembangunan daerah kita telah berada pada jalur dan rel yang benar dan hasil pembangunan itu sendiri adalah berkat rahmat Allah SWT dan kerja keras serta kerjasama dari seluruh Aparatur Pemerintah kabupaten Bima pada semua tingkatan mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten yang didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat. ” Kata Wabup Dahlan.
Dikatakannya, di samping keberhasilan yang dicapai, tentunya masih terdapat hal-hal yang perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan baik dari sisi kebijakan, program maupun kegiatan hingga pada implementasi pelaksanaannya di lapangan. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih harus terus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(Poros-11/Humas)
COMMENTS