Oktober 2018


Inilah detik-detik sopir BPBD Kabupaten Bima saat hendak dihakimi massa aksi honorer 

Bima, porosntb.com-Ribuan tenaga honorer K2 Kabupaten Bima tumpak ke jalan raya teptnya di depan Kantor Bupati Bima, Godo Kecamatan Woha, Selasa (30/10/18). Massa aksi yang masih mengenakan seragam Korpri dan Keki ini sudah berkerumun sejak pagi di depan pintu gerbang kantor bupati. Mereka mengelar aksi demo serentak se Indonesia menuntut pemerintah merevisi UU ASN yang tidak memihak pada mayoritas tenaga honorer. Terutama soal regulasi pendaftaran CPNS 2018 yang dinilai tidak adil. 

Aksi pendemo yang datang dari sejumlah penjuru wilayah mulai Kecamatan Lambu hingga Tambora itu awalnya berjalan damai. Namun, aksi tersebut memanas di tengah aksi yang sedang berjalan. Kondisi ini terjadi setelah mobil berplat merah yang hendak keluar dari kompleks Kantor Bupati Bima dihadang sejumlah demonstran. 

Aksi pengadangan ini sempat menbuat suasana tidak terkontrol. Para pendemo menutup semua akses jalan dengan kayu dan batu di pintu masuk kompleks Kantor Bupati Bima. Bahkan, mobil BPBD Kabupaten Bima yang hendak menyalurkan air bersih juga ikut kena imbas dari amarah pendemo. 

Kondisi ini memicu kericuhan. Sopir mobil BPBD nyaris dihakimi sejumlah pendemo andai saja tidak cepat dilerai pihak kepolisian yang sudah standby di lokasi. Sebelumnya, sopir mobil dan pendemo terlibat aksi kejar-kejaran. 

Sopir pendo yang tidak terima dirinya dicekal, justru ikut tersulut emosi dan berontak di tengah kerumunan massa aksi. Amarah sopir BPBD itu memancing pendemo lainnya untuk bereaksi. Hingga kericuhan pun tidak dapat dihindari. 

Meski begitu, kepolisian yang bersiaga kemudian mengamankan sopir BPBD dan mencoba menenangkan massa aksi. Selang beberapa menit, massa aksipun luluh dan mengijinkan mobil BPBD pengangkut air bersih itu melintas. 

Tidak sampai di situ, suasana tegang pun terjadi di depan pintu kantor Bupati Bima. Ini dipicu karena massa aksi geram lantaran Bupati Bima tak kunjung menemui mereka untuk melakukan audiensi. Sehingga memicu aksi saling dorong pendemo dan anggota Dinsat Pol PP yang bertugas. 

Aksipun berakhir pukul 14.00 Wita saat sejumlah perwakilan pendemo diajak masuk ke kantor bupati untuk audiensi. Masing-masing pendemo yang lain dengan sendirinya bubar. (poros-07)


Bima, Poros NTB.- Gerbong mutasi di jajaran Polri kembali bergulir di Polda NTB. Rotasi jabatan itu tertuang dalam surat telegram Kapolri dengan Nomor : ST/2597/X/KEP./2018 tanggal 14 Oktober 2018. Ditandatangani Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Dalam Surat Telegram itu ada enam jabatan Kapolres di jajaran Polda NTB diganti.
“Rotasi ini sangat diperlukan supaya mendapatkan hasil yang lebih baik dan optimal,” tutur Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Achmat Juri, M.Hum kepada media usai memimpin serah terima jabatan di gedung Sasana Dharma Polda NTB.
Masuk dalam perhelatan pemilu 2019, Kapolda berharap setiap Kapolres belajar dari pengalaman saat pilkada kemarin. Menurutnya pilkada kemarin berlangsung aman, tertib, lancar, rukun dan harmonis,
“Harapan kita saat pemilihan 2019 itu akan minimal sama dan harus kita berharap lebih baik dari kemarin,” imbuh Kapolda.
Dalam setiap tahapan dalam pemilu 2019 lanjut Kapolda NTB menjelaskan, itu kekuatannya memang diseting berdasarkan wilayah masing-masing, kemudian kerawanan daerahnya juga sudah dipetakan di masing-masing daerah.
“Jadi kita harapkan setiap Kapolres mampu membaca kerawanan daerah masing-masing dan kekuatan masing-masing untuk bisa mengantisipasi itu,” lanjutnya.
Mengimbau kepada masyarakat, Kapolda NTB meminta  seluruh lapisan masyarakat bahu membahu ciptakan pemilu 2019 yang berkualitas.
“Kita harus bekerja bersama-sama dan bisa berdampingan agar tercipta pemilu 2019 aman, terrtib damai, rukun dan harmonis,” tandasnya.
Enam Jabatan Kapolres tersebut diantaranya Kapolres Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Kapolres Bima Kota.
Kapolres Mataram yang semula dijabat oleh AKBP Muhammad, SIK, saat ini dijabat oleh AKBP Saiful Alam, SH, SIK, MH. Kapolres Lombok Tengah, semula dijabat oleh AKBP Kholilur Rochman diganti oleh AKBP Budi Santosa, SIK, MH.
Kapolres Lombok Timur saat ini dijabat oleh AKBP Ida Bagus Made Winarta, SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kaporles Bima Kota. Kapolres Bima Kota sekarang dijabat oleh AKBP Erwin Ardiansyah, SIK, MH. Jabatan Kaporles Lombok Timur sebelumnya diisi oleh AKBP M. Eka Fathurrahman, SH, SIK yang saat ini sebagai Irbid Bin Itwasda Polda Jatim.
Kapolres Sumbawa semula dijabat oleh AKBP Yusuf Sutejo, SIK, MT diganti oleh AKBP Tunggul Sinatrio, SIK. Jabatan Kapolres Lombok Utara awalnya dijabat AKBP Afriadi Lesman, SIK, saat ini AKBP Herman Suriyono, SIK, MH. (Tribrata)


Bima, Poros NTB.- Ragam Produk tenun tradisional Bima (Muna Mbojo) siap Bersaing dengan beragam produk dari berbagai daerah pada Event JATIM INVITE yang dihelat selama 4 hari dari tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober 2018 di Cito Mall Surabaya -Jatim.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima yang diwakili Kabid Ekonomi Kreatif Masykur ST, MT, Rabu (24/10) menjelaskan, ada 9 produk yang akan diikutsertakan pada event tersebut yaitu tenunan produk Bumdes Desa Leu-Bolo, Tenunan Produk Bumdes Desa Kole Ambalawi, Syal tenunan Produk Desa Monta dan Tenunan Produk IKM Ina Rasa Desa Sangiang Wera dan Tenunan Produk Desa Renda, Belo.
Produk lainnya yang ditampilkan kata Masykur adalah Ikan teri crispy produk IKM peduli Anak Yatim Lambu, Bawang goreng crispy Produk UD. Baba Dae Lambu, Produk Kerajinan gantungan kunci dari bahan kerang Muhajir Lambu,  Aneka minuman herbal instant produk Turaya Woha dan Abon Bandeng produk IKM Turaya Woha”.Terang Masykur.
“Keikutsertaan pada kegiatan ini ditujukan untuk memperkenalkan produk unggulan daerah  di bidang ekonomi kreatif pariwisata yang diproduksi oleh berbagai IKM dan Bumdes di Kabupaten Bima, mengingat produk tersebut merupakan salah satu variabel pendukung yang akan menopang berkembangnya industri Pariwisata di Kabupaten Bima”.  Ungkapnya.
Produk-produk ini diharapkan akan menjadi oleh-oleh khas yang memiliki daya tarik tersendiri bagi setiap wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Bima.
Ke depan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pengrajin ini pada akhirnya nanti diharapkan mampu mendongkrak kontribusi PDRB Kabupaten Bima dari sektor Pariwisata”. Jelas Masykur.
Terkait keikut sertaan ini,  Dinas Pariwisata &  Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu  Satu Pintu  (DPMPTSP) Kabupaten  Bima. (Press release)


Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE, Rabu (28/10) bertempat di Kantor Bupati Bima kembali melakukan rotasi, mutasi pejabat struktural eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berdasarkan lampian Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 821.2/562/07.2/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan lingkup pemerintah Kabupaten Bima.
Adapun nama sejumlah pejabat yang dilantik diantaranya, Dr. Ganis Kristanto jabatan lama Sekretaris Dinas Kesehatan jabatan baru Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Edy Tarunawan, SH jabatan Lama Sekretaris Kesbangpol jabatan baru Kepala Kesbangpol, Drs. Syahrul Jabatan Lama Kabid Mutasi Pada BKD Kabupaten Bima jabatan baru Kepala BKD, Iwan Setiawan, SE jabatan Lama Kabag Ekonomi Setda Bima Jabatan Baru Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Tajuddin, SH, M.Si jabatan Lama Analis Farmasi Peningkatan Pendidikan pada Dikbudpora Jabatan Baru Staf Ahli Bupati Bima.
Selanjutnya pejabat yang dilantik ini dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan yang dilakukan oleh masing – masing pejabat yang dilantik dan disaksikan oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.
Bupati Bima menyampaikan dengan dilantiknya pejabat ini ada maksimalitas yang dibarengi dengan inovasi dalam menemukan langkah–langkah produktif dalam melaksanakan tugas, sehingga pelayanan pada masyarakat menjadi semakin baik.
Ditegaskan pula, para pejabat yang dilantik agar bekerja, mentaati aturan yang berlaku dan menguasai bidang tugas dan mampu memupuk koodinasi dan sinergitas yang padu baik dengan para staf lingkup intansi maupun perangkat OPD serta pihak–pihak lain yang dapat mendukung keberhaian pelaksanakan tugas.
Hal lain kepada pejabat yang dilantik ini untuk sesegera mugkin menginventarisasi dan tindak lanjut atas berbagai permasalahan–permasalahan prioritas pada bidang tugas masing–masing. Ujarnya.
Saya berharap semoga pejabat yang dilantik ini dapat menjalankan amanah sehingga kedepan para pejabat yang dilantik ini bisa memimpin OPD yang dipimpin lebih baik lagi, lewat program pemerintah yang dilaksanakanannya.
Wakil Bupati Bima Dahlan M.Noer juga menitip beratkan pada pejabat yang dilantik ini agar dapat menjalankan amanah  sekaligus dapat dijaga dan diimbagi dengan kejujuran, keihlasan, prestasi dalam bekerja serta bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Selaku pimpinan daerah saya berharap, kepada saudara-saudara dan segenap aparatur pemerintah Kabupaten Bima agar dapat meneguhkan niat dan tekad untuk menjadi teladan, baik dalam menjalankan tugas, maupun sebagai anggota masyarakat.Ujarnya. (Press relese)


Bima, Pros NTB.- Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri jadi Inspektur Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke -90 Tingkat Kabupaten Bima, Senin (29/10).
Hadir pada Upacara tersebut, Wakil Bupati Bima, Wakil Ketua DPRD, Dandim 1608 Bima, Sekda, Assisten, Kabag Lingkup Setda Bima, Kepala OPD Lingkup Pemkab Bima, Ketua KNPI beserta Jajaranya, para Kepala Sekolah, para siswa dan siswi serta para staf Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Bupati Bima, dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Imama Nahrawi mengatakan bahwa Hari ini kita memperingati hari yang sangat bersejarah bagi Bangsa Indonesia yang kita cintai ini, yaitu Hari Sumpah Pemuda Ke–90 Tahun 2018.
Kita Semua berhutang budi kepada para tokoh pemuda tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga menjadi pelopor pemuda untuk membangun kesadaran kebangsaan Indonesia sekaligus komitmen menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini.
Komitmen Kebangsan mereka harus kita teladani untuk membangun bangsa, satukan Indonesia.
Hari Sumpah Pemuda Ke–90 kali ini mengambil tema “ Bangun Pemuda Satukan Indonesia”. Tema ini diambil atas dasar pentingnya pembangunan kepemudaan untuk melahirkan generasi muda yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreaktif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Revolusi mental yang dicanangkan oleh Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo amatlah relevan dalam mewujudkan pemuda yang maju. Ciri pemuda yang maju merupakan pemuda berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.
Oleh karena itu revolusi Mental harus dapat kita jadikan sebagai pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maju. Dengan mewujudkan pemuda yang maju berarti kita dapat menghasilkan bangsa yang hebat.
Dijabarkan pula bahwa  pada  tahun 2019 nanti Bangsa Indonesia akan mengelar hajatan besar pesta Demokrasi untuk memilih dan menentukan Pimpinan Nasional dan daerah yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif baik DPR RI, DPD RI,  DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II.
Untuk itu peran dan tanggung jawab pemuda dalam mensukseskan proses Pemilihan Umum nanti amat sangat dibutuhkan.
Partisipasi aktif pemuda dalam Pemilihan Umum tahun 2019 nanti perlu ditingkatkan untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang damai, kredibel dan berkualitas.
Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap – sikap primordial Suku, Bangsa, ras dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas–batas tembok kekinian dunia demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik.
“Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu, berjuanglah, lahirkan ide–ide, tekad, dan cita – cita, pengorbananmu tidak akan sia – sia dalam mengubah dunia.”
Bupati berharap dengan peringatan hari sumpah pemuda ke – 90 ini, kedepanya para pemuda  harus cerdas, intelektual. Dan Pemuda harus mampu mengelola kecerdasanya, pemuda jangan mau dimanfaatkan oleh kelompok tidak produktif. Sekarang pemuda harus lebih cerdas intelektual dan spiritual. Ujarnya. (Press Relese)


Dr Karyadin dikalungi bunga saat melakukan penilaian sekolah sehat

Bima, porosntb.com-Sekolah merupakan miniatur kemajuan pendidikan. Majunya sekolah menunjukkan majunya pendidikan suatu daerah. Untuk mewujudkan kemajuan itu, diperlukan instrumen-instrumen melalui lomba-lomba. Salah satu lomba yang sedang dilaksanakan Dikbudpora Kabupaten Bima adalah Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bima.   

“Lomba sesungguhnya adalah alat evaluasi dari sebuah proses yang diciptakan. Karena itulah, semua sekolah di Kabupaten Bima harus melakukan penguatan proses menjadi sekolah sehat,” ungkap Kepala Seksi Kurikulum SD SMP Dinas Dikbudpora Dr Karyadin saat ditemui Radar Tambora di ruang kerjanya, Senin (28/10).

Menurut doktor manajemen pendidikan ini, yang paling penting untuk mewujudkan kemajuan pendidikan itu dengan cara penekanan dan penguatan proses yang dilakukan oleh sistem yang ada. Terutama oleh sekolah dan leading sektor pendidikan.

“Karena itulah, untuk menjadi sekolah sehat, Dinas Dikbudpora melalui Seksi Kurikulum memasukkannya dalam 20 Gerakan Revolusi Pendidikan Kabupaten Bima. Ini akan dicanangkan Bupati Bima sekitar Februari 2019 mendatang,” terang doktor jebolan Universitas Negeri Jakarta ini.

Lanjutnya, program tersebut menerapkan salam satu sekolah ada 100 jenis bunga.  Program tersebut lanjut putra asal Lambu ini, merupakan bagian dari instrumen intervensi sistem atas proses mewujudkan sekolah sehat.



"Untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang, kebijakan kita adalah menekankan pada proses dan penguatan proses. Lomba-lomba itu sebenarnya instrumen evaluasi saja. Karena itu, seluruh satuan pendidikan harus melakukan penguatan proses ini,” tegas mantan pengurus Besar HMI MPO ini.


Menurutnya, semua sekolah di Kabupaten Bima harus menjadi sekolah sehat. Caranya, melakukan proses secara terus menerus dan memenuhi indikator penilaian yang ada.

Ditambahkannya, dalam penilaian sekolah sehat tersebut terdapat beberapa indicator. Seperti kebersihan dan ventilasi, perlengkapan ruang UKS, kantin sekolah, kamar mandi, WC, tempat cuci tangan, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan, kerjasama UKS dan komite sekolah.

“Tim penilai lomba berasal dari lintas sector. Seperti Dikes, Badan Lingkungan Hidup, Kementerian Agama, dan Dikbudpora sendiri. Tim penilai sedang melakukan visitasi di sejumlah kecamatan,” pungkas Karyadin yang juga staf ahli Kepala Dinas Dikbudpora ini.(poros-07)



Bupati Bima saat melantik lima pejabat eselon II



Bima -Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri akhirnya melantik lima pejabat eselon II Senin (29/10/18) pagi. Empat diantaranya merupakan pejabat di OPD yang lowong. Yakni dr Ganis Kristanto P sebagai pejabat definitif di Dinas Kesehatan (Dikes). Begitu juga Edy Tarunawan, SH dilantik sebagai pejabat definitif Kepala Kesbangpol.

Kedua nama ini sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) di OPD setempat. Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dipercayakan pada Drs Syahrul yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Mutasi di BKD. Serta Kabag Ekonomi Iwan Setiawan SE yang digeser pada jabatan baru sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

Empat jabatan tersebut merupakan posisi yang telah lama lowong. Ke empat pejabat yang mengisi tersebut adalah mereka yang mengikuti seleksi beberapa waktu lalu.

Lantas bagaimana dengan satu OPD yang masih lowong, yakni Dikbudpora? Sedianya, posisi tersebut akan diisi oleh Tajuddin MSi dan dilantik bersamaan dengan empat pejabat lainnya. Mantan kepala dinas Dikbudpora ini juga mengikuti seleksi untuk jabatan tersebut. Namun, pelantikan Tajuddin meleset dan terpaksa dialihkan menjadi Staf Ahli.

Tajuddin dilantik bersama empat pejabat lain yang masing-masing mengisi OPD lowong. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2 / 562 / 07.2 / 2018.

Informasi yang beredar, jabatan Dikbudpora menjadi jabatan yang gelimet. Sebab, beredar kabar jika nama Tajuddin tidak diamini oleh beberapa pihak di lingkungan Istana. Bahkan, Tajuddin dipaksa tandatangan untuk menolak dilantik sebagai Kadis Dikbudpora.
Kabar ini beredar di lingkungan Pandopo I, sehari sebelum proses pelantikan. Padahal, sebelumnya nama Tajuddin sudah kokoh menempati posisi di Dikbudpora. Lantaran eskalasi politik yang tinggi di lingkungan EA 1, membuat mantan kepala BKD era H Ferry Zulkarnaen itu harus tersisih menjadi staf ahli. (poros-07)

H Taufik HAK


Bima, porosntb.com-Sekda Kabupaten Bima Drs H Taufik HAK diisukan bakal mendapingi Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri, SE pada Pilkada 2020 mendatang. Isu tersebut sudah menjadi buah bibir di kalangan elit politik dan pejabat teras di Kabupaten Bima.

H Taufik langsung merespon cepat informasi tersebut.   Dia menegaskan tidak ada niat menjadi politisi. Bahkan menyiapkan diri maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

‘’Saya tak tertarik bicara politik. Sekarang saya fokus membantu Bupati dan Wakil Bupati Bima sebagai Sekda,’’ ujarnya.

Menjadi politisi bukan perkara gampang. Meski dirinya dinilai memiliki banyak pengalaman di dunia birokrasi.

‘’Ini semua isu bohong. Saya tidak mau terjebak. Inikan upaya membenturkan saya dengan Bupati dan Wakil Bupati Bima,’’ tuturnya.

Dia menduga isu yang disebarkan tersebut memiliki muatan kepentingan tertentu. Bisa saja upaya tersebut untuk merusak keharmonisan Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima lewat dirinya.

‘’Jangan bawa-bawa saya ke arah politik. Ini bermuatan politik belah bamboo,” pungkasnya.(poros-07)

Sejumlah siswi saat diinterogasi pihak Kepolisian Polsek  Woha


Bima, porosntb.com-Dibalik aksi jambak-jambakan siswi SMAN dan SMPN di Kecamatan Woha, mulai ada titik terang. Kasus yang menghebohkan itu, terungkap adanya skandal cinta segi tiga.

Awalnya, siswi SMAN 1 Woha berinisial J yang merupakan anggota drumband itu dikeroyok para siswi yang diduga genk BFF. Diduga pelaku utamanya adalah S, siswi yang masih duduk di bangku SMPN 1 Woha.

Terduga pelaku merasa cemburu lantaran pacarnya direbut oleh korban. Bahkan diketahui, korban disebut-sebut adalah selingkuhan pacar terduga pelaku. Siswi S yang merasa telah direbut kekasihnya itu, panas dan langsung melabrak korban J usai mengikuti gerak jalan.

Disamping itu, hasil pemeriksaan anggota Polsek Woha juga terungkap jika korban memiliki hubungan spesial dengan pacar S sebelum S mengenal pacarnya. Artinya, pacar pelaku adalah mantan pacar dari korban.

Sehingga kepolisian menarik kesimpulan bahwa kasus asmara siswi itu hanya bermotif cemburu buta. Karena apa yang dicurigai oleh terduga pelaku tidak benar.

"Ini soal asmara cinta segitiga. Sebenarnya tidak ada masalah yang serius, tapi karena cemburu saja," ungkap Kapolsek Woha AKP Fandi AR usai memeriksa 18 siswi yang terlibat kasus pengeroyokan di Mapolsek setempat, Sabtu (27/10/18).

Untuk itu pihaknya mengembalikan kasus tersebut kepada kedua belah pihak keluarga. Apalagi kata dia, kedua pihak masih ada hubungan kekeluargaan.

"Sudah kita buatkan surat pernyataan damai dan kita serahkan sanksinya pada pihak sekolah. Dan kita sudah kembalikan ke orang tua masing-masing," jelasnya. (Poros-07)

Inilah sejumlah siswwi saat hendak diperiksa di Mapolsek Woha Sabtu, 27/10/2018 




Bima, porosntb.com-Kasus pengeroyokan siswi SMAN 1 Woha berbuntut panjang. Aksi penjambakan beramai-ramai terhadap anggota drumband itu kini masuk ranah hukum. Akibatnya, belasan siswi yang terlibat harus digelandang ke Polsek Woha, Sabtu (27/10/10) pagi. 

Para siswi yang diketahui anggota genk Best Friends Forever (BFF) ini terpaksa bolos sekolah untuk memenuhi panggilan polisi. Mereka dimintai keterangan satu persatu oleh penyidik terkait kasus dugaan pengeroyokan tersebut. 

Para siswi ini tidak datang sendiri, polisi juga memanggil pihak sekolah dan orang tua masing-masing. Proses pemeriksaan tersebut berlangsung selama empat jam. 

Sejumlah siswi dari SMAN 1 Woha dan SMPN 1 Woha ini dicerca sejumlah pertanyaan terkait kasus tersebut. 

"Masih kita periksa dan mintai keterangan para siswi. Ada 18 siswi yang kita panggil terkait laporan kasus pengeroyokan ini. Tapi kita upayakan perdamaian karena mereka masih di bawah umur," kata Kapolsek Woha, AKP Fandi. (Poros-07)


foto screen shoot video aksi pengeroyokan anggota drumband

Bima, porosntb.com-Lagi-lagi kasus kekerasan pelajar bikin heboh di Kabupaten Bima. Kali ini melibatkan siswi antar genk di salah satu SMAN dan SMPN terkemuka di Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Ironisnya, peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan itu terjadi di tempat umum tepatnya di jalan raya depan Kantor Bupati Bima, Godo Kecamatan Woha, Rabu (24/10/18) siang. 

Perkelahian para siswi yang masih belia alias masih “Dori” ini juga terekam video amatir dari seorang siswi lainnya. Dalam video berdurasi 1.24 menit itu, tampak seorang siswi yang mengenakan seragam drumband SMAN 1 Woha tiba-tiba dikeroyok sekelompok siswi lain. Sekitar belasan siswi yang diduga adalah genk BFF itu menjambak rambut siswi yang belakangan diketahui berinisial J asal Desa Naru Kecamatan Woha. 

Tidak ada perlawanan yang dilakukan J. Dia hanya pasrah dijambak teman seusianya yang menggunakan pakaian bebas, tepat di pintu dua kantor Bupati Bima itu. Seusai dijambak, para siswi yang diduga pelajar SMAN dan SMPN di Woha itu ikut membuli siswi J. Dengan memperagakan gerak tubuh yang tak senonoh dan tidak pantas dilakukan oleh anak seusia mereka. 

Siswi J yang menjadi korban pengeroyokan itu tidak membalas dan hanya merapikan rambutnya yang amburadul setelah dijambak. Sementara teman J, yang masih satu genk dengannya tidak bisa berbuat banyak karena kalah jumlah. 

Informasi yang dihimpun, kejadian itu berlangsung setelah para siswi mengikuti gerak jalan memperingati hari sumpah pemuda yang digelar Dikbudpora Kabupaten Bima. Diduga, siswi J langsung dihadang setelah selesai melaksanakan tugasnya. Siswi J kemudian digelandang ke tepi jalan, lalu dijambak ramai-ramai.



Belum diketahui pasti motif dari aksi jambak-jambakan ini, namun berdasarkan informasi yang diendus, masih berkaitan dengan asmara.

Atas kasus tersebut, keluarga siswi J sudah melaporkannya ke Polsek Woha atas kasus penganiayaan. Keluarga siswi J yang enggan menyebutkan namanya mengaku sudah mendapat kepastian atas kasus tersebut. Yakni sejumlah siswi yang terlibat Sabtu (27/10/18) besok akan dipanggil pihak kepolisian. (Poros-07)

Taufikurrahman, SH (Photo credit : kahaba)

Bima, Poros NTB.- Menanggapi hangatnya bahasan upaya pemulihan total PDAM Bima yang menuntut pihak Pemkot untuk ikut ambil bagian, anggota Komisi II DPRD Kota Bima, Taufikurrahman, SH,  malah mempertanyakan sejauh mana Pihak Kabupaten Bima sendiri menggelontorkan anggaran untuk memulihkan PDAM yang nota bene asetnya tersebut.

Karena menurutnya, Pemkot sendiri sudah banyak “berkorban” untuk PDAM Bima.

Sementara Pemkab, terkesan terus meminta uluran tangan pihak lain.

Baca Juga : 
Ingin Bangun PDAM Sendiri, Pemkot Layak Dinilai Tidak Bertanggung Jawab
Pemkot Ingin Bangun PDAM Sendiri, Kenapa Tidak?
                           

Ia lantas memaparkan sejumlah dana yang disalurkan Pemkot untuk PDAM Bima yang mencapai miliaran rupaiah.

“Lalu sejauh mana Pemkab sendiri menggelontorkan dana untuk PDAM?” Tanya dia retoris, saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini bersama rekan sekomisinya, Zaidin H. Ishaka.

Taufik mengungkapkan, pada prinsipnya mereka memang punya keinginan untuk memiliki PDAM sendiri.

“Berdasarkan pimpinan (Wakil DPRD Kota, Alfian Indrawirawan) kemarin (saat hearing), daripada menghibahkan dana untuk PDAM Bima, lebih baik membangun PDAM sendiri.” Tuturnya.

Di sisi lain, ia menyatakan lebih dari separuh warga Kota Bima yang tersebar di 41 kelurahan saat ini mengalami krisis air bersih.

Kata dia, tiap kali turun reses menjumpai konstituennya, hampir setiap kelurahan yang dikunjunginya mengeluhkan kekurangan air bersih.

“Sekitar 65 persen dari 41 kelurahan mengalami krisis air bersih,” tutur Taufik kurang yakin. “Tapi pastinya lebih dari 50 persen,” imbuh duta PDIP ini.

Bersama rekan-rekannya di fraksi PDIP, taufik mengaku serius mengingatkan Pemkot agar tidak lalai mengupayakan pemenuhan kebutuhan air bersih warga. (Teddy)

Ir. HM. Taufik Rusdi, MAP
Bima, Poros NTB.- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Ir. HM. Taufik Rusdi, MAP, Menyatakan, haram bagi pihak BPBD menjual air kepada masyarakat.

“Yang jual itu di toko saja, air kemasan gelas, botol. Kalau air tangki itu tidak dijual. Pemerintah tidak menjual air seperti itu. Haram!” tegas H. Taufik, saat ditemui di lokasi Simulasi Tanggap Keadaan Darurat yang di gelar di areal Bandara, Kamis (25/10/18)

Hal itu ditegaskannya, guna menanggapi pemberitaan miring di salah satu media local yang menyebut adanya dugaan personil BPBD Bima yang menjual air kepada masyarakat di Desa Roi Kecamatan Palibelo, seharga Rp. 300 ribu per tangki.

Ternyata setelah dikonfirmasi pihaknya ke Kepala Desa Roi, ternyata berita adanya dugaan dimaksud tidak benar adanya.

“Saya akan tindak tegas seandainya benar ada petugas BPBD yang menjual air kepada masyarakat,” ujarnya dengan geram.

Tapi untung, kenyataan tidak seperti yang diberitakan.

“Bagaimana kita tega menjual air kepada masyarakat yang sedang kesusahan?” imbuhnya.

Memang betul, menurut H.Taufik, jika diuangkan 1 tangki air bisa mencapai Rp. 300 ribu.

“Tapi tidak untuk dijual, sekali lagi tidak untuk dijual” tekannya.

Melainkan sekedar pengandaian.

Bisa jadi, media yang memberitakan itu, gagal paham dengan pengandaian itu.

Lepas dari itu, BPBD sendiri hampir setiap hari mengoperasikan mobil tangki mereka untuk menyalurkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kemarin, datang beberapa warga Desa Parado ke kantor minta air bersih,” tuturnya.

Realisasinya, Rabu (24/10/18) kemarin, BPBD langsung mendrop 10 ribu liter air yang dimuat 2 mobil tangki untuk warga Parado.

“Hari ini (Kamis), masih kita kirim lagi mobil tangki ke sana.” Jelas H. Taufik.


Bayangkan, lanjutnya, Parado yang dulunya dibanggakan karena airnya, sekarang malah meminta dikirimkan air. Saking ganasnya efek kemarau yang terjadi saat ini. Apalagi di daerah lain. (Teddy) 

kegiatan saat simulasi
Bima, porosntb.com-Latihan simulasi penanganan kedaruratan di bandara Sultan Muhammad Salahudin Bima tercoreng oleh ulah oknum pegawai bandara setempat. Sedianya, sejumlah jurnalis yang diundang meliput, justru dicekal saat hendak masuk ke lokasi latihan.

Beberapa jurnalis yang dihadang saat simulasi tersebut adalah Media Online Kupas Bima, Pelopor, dan media harian pagi Radar Tambora. Sejumlah wartawan Bima itu dilarang masuk meliput ke areal latihan.

Tidak jelas alasan yang diberikan pihak bandara. Namun para pegawai tersebut hanya menjalankan instruksi pimpinannya.

"Memang kepala bandara yang baru masuk ini berbeda dengan pejabat sebelum-sebelumnya. Mulai dari pak Auriyadin, hingga pak Taslim Badaruddin, tidak pernah ada wartawan yang dicekal saat meliput di bandara. Apalagi saat pak Azis Saka, kasus sengketa lahan saat itu tidak ada yang melarang wartawan meliput. Tapi kepala bandara yang baru 3 bulanan bertugas ini sudah mau jadi pemimpin kecil," tutur wartawan Radar Tambora Edo Rusyadin.

Ketua wartawan KAE Bima ini juga mengungkapkan jika aksi kepala bandara yang mencekal wartawan tersebut bukan kali ini saja terjadi. Tapi juga saat kegiatan Rakor Kedaruratan yang digelar pekan lalu di lantai dua bandara setempat.

"Wartawan yang hendak meliput justru diusir keluar ruangan tanpa ada alasan. Mestinya dia (kepala bandara) berkoordinasi dengan anggotanya jika memang kegiatan itu tertutup. Biar tidak ada mis antara pencari berita dan pihak bandara," ujarnya.

"Ya kita sama-sama saling menghargai lah. Apapun kegiatan dan peristiwa itu merupakan tugas jurnalis untuk meliput," imbuhnya.

Ditanya upaya apa yang akan dilakukan wartawan Bima terkait pencekalan tersebut, Edo masih akan melalukan koordinasi dengan organisasi kewartawanan dan dewan pers.

"Karena ulah pihak bandara ini patut kita duga ada unsur kesengajaan dan sudah menyalahi UU Pokok Pers pasal 18 ayat (1). Itu sudah masuk ranah pidana," tandasnya.

Sementara kepala Bandara Bima Chairul Humam berkilah jika dirinya menginstruksikan anggotanya untuk melarang wartawan meliput. Bahkan kata dia, ada beberapa wartawan yang hadir meliput kegiatan tersebut.

"Mungkin karena kita kekurangan rompi makanya dilarang masuk ke lokasi. Karena SOP nya yang bisa masuk ke areal bandara itu harus memakai rompi," tutupnya. (Poros-04)









Bima, porosntb.com-Satu unit pesawat jenis ATR72/600 terbakar di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Musibah ini terjadi Kamis (25/10/18) pagi sekitar pukul 08.30 Wita saat pesawat melakukan pendaratan darurat. Akibatnya sejumlah penumpang terpaksa dievakuasi. 

Insiden kebakaran pesawat ini merupakan simulasi penyelenggaraan latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) yang digelar bandara setempat bersama sejumlah pihak terkait. Dalam latihan ini melibatkan sedikitnya 450 personel gabungan yang terdiri dari, Polres Kabupaten Bima, Kodim 1608 Bima, Dinas Perhubungan dan Kominfo, BPBD dan Damkar, RSUD, UPBU Sultan M. Kaharuddin Sumbawa, KPNP Cabang Bima, BMKG dan sejumlah instansi terkait lainnya.

Simulasi yang berlangsung di areal bandara ini bertujuan meningkatkan kesiagaan personel. Serta persiapan fasilitas dalam menyambut para pengguna jasa bandar udara, khususnya para penumpang. 

Kepala Bandara Binq Bima Chairul Humam mengatakan, latihan PKD tersebut mencakup simulasi kebakaran dan kecelakaan pesawat (aircfraft accident exercise). Serta ancaman keamanan di bandara yang mencakup penanganan huru-hara atau demonstrasi di area bandara (security exercise).

"Latihan ini dirancang mendekati keadaan yang sebenarnya," katanya. 

Dijelaskan, skenario penanganan kecelakaan pesawat yang dilakukan adalah maskapai fiktif  Pesawat latihan Tipe ATR72/600. Pada prosesi latihan ini pesawat mengalami crash landing pada saat mendarat menggunakan runway 14 karena kegagalan atau mati mesin sebelah.

"Tujuan utama dari pelaksanaan latihan ini untuk mendapatkan data tentang keterkaitan dari dokumen penanggulangan keadaan 
darurat Bandar Udara (AEP). Serta 
memantapkan koordinasi antar unit yang juga ikut terlibat dalam penanganan penanggulangan kedaruratan," terangnya. 

Meski kegiatan simulasi digelar di areal bandara, namun tidak mengganggu jalannya aktifitas penerbangan. "Kami telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai dan memberitahu penumpang agar tidak panik," tutupnya. (poros-04)

Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. Mukhtar Landa MH (Photo credit : bimakini)
Bima, Poros NTB.- Para pemangku kepentingan publik Kota Bima baik di level eksekutif maupun unsur legislatif yang terkait dengan kemelut PDAM Bima saat ini, satu per satu angkat bicara menanggapi pernyataan Plt Direktur PDAM Bima, H. Haeruddin, ST, MT.

Meski langkah yang digagas H. Haer melakukan hearing dengan pihak kota di Aula DPRD Kota beberapa waktu lalu terbilang cerdas, sebagai upaya riil mencari solusi bagi PDAM.

Namun, menurut mereka beberapa pernyataan Direktur PDAM Bima yang baru tersebut, terlalu menyudutkan pihak kota.

Baca : Ingin Bangun PDAM Sendiri, Pemkot Bima Layak Dinilai Tidak Bertanggung Jawab

Mulai dari menyebut :

1. Pemkot ingin bangun PDAM sendiri.

Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. Mukhtar Landa MH, menyatakan, wacana yang menyebut Pemkot ingin bangun PDAM sendiri tidak masuk akal sehat.

Pikirnya, membangun PDAM sendiri lebih “Mission Imposible” lagi, dibanding memulihkan PDAM Bima yang sudah ada.

“Tak masuk akal kalau kota bangun PDAM sendiri. Itu akan memakan biaya yang sangat besar,” ujarnya, saat ditemui di ruangannya, Selasa (23/10/18).

Lebih masuk akal, menurut Sekda, jika asset PDAM Bima yang ada di Kota diserahkan ke Pemkot.

“Sudah lama kita minta. Jadi jaringan PDAM yang ada di kota ini biar kita yang urus dan kelola,” cetusnya.

Dengan alasan, sumber airnya ada di kota, dan pelanggannya lebih banyak di kota.

Jadi kenapa tidak? 

Mengungkit dana yang digelontorkan untuk pemenuhan air bersih warga kota pasca banjir, menurut Sekda, sudah banyak yang digelontorkan.

Hanya saja sumbernya dari APBN, karena jika menggunakan APBD Kota tidak memungkinkan. “Nanti khan masuk ke asset mereka (jika menggunakan) uang kota ini,” imbuhnya.

2. Pemkot dianggap biang kerok sakitnya PDAM.

“Ah… jauh sebelum bencana banjir saja PDAM Bima memang sudah sakit,” kilah Sekda atas dikambing hitamkannya penggalian drainase sebagai penyebab bangkrutnya PDAM Bima.

Karena, kata dia, kisruh gaji pegawai yang tak dibayar sudah terjadi jauh hari sebelum bencana banjir.

Artinya, sakitnya PDAM sudah terindikasi dari dulu, baik dari sisi keuangan maupun jaringannya.

“Sampai saat ini saya tidak punya air. Dan itu terjadi sebelum banjir,” tuturnya mencontohkan.

3. Metrik kebutuhan pemulihan PDAM Rp. 27 M

Mata Kabid (Kepala Bidang) Cipta Karya PUPR Kota Bima, Ririn Kurniawati, ST, MT, seketika terbelalak, melihat angka kebutuhan pemulihan PDAM yang disusun Tim Teknis PDAM Bima.


Ririn Kurniawati, ST, MT (Photo credit : bimakini)
“Jadi 27 Miliar ini…..,” ujarnya terdiam sejenak, seakan kehabisan kata dan hanya tersenyum dengan mimik yang menggambarkan seolah tak percaya dengan apa yang dibacanya.

Bagi dia, angka 27 M tersebut terlalu fantastis.

Karena seingatnya, proposal yang diajukan PDAM Bima Tahun 2017 lalu, saat H. Usman sebagai direkturnya, hanya meminta Rp. 1,2 M untuk kerusakan galian drainase.   

Baiknya Kota Bima, lanjut Ririn, anggaran yang digelontorkan Tahun 2018 ini malah melebihi proposal.

“Antara 5,6 atau 5,9 M,” katanya sambil mengingat-ngingat.

Dirincinya, Rp. 1,2 M untuk perbaikan pipa akibat galian drainase, sisanya dipihak ketigakan untuk pengembangan infrastruktur perpipaan.

“Justeru kita kembangkan perpipaannya, dan dapat pelanggan baru. Bayarnya(pun) ke PDAM Bima,” ungkap Ririn.

4. Dana 5 M belum menyentuh asas manfaat

Ririn sendiri tidak menampik terkait pernyataan H. Haer, yang menyebut dana sebesar Rp. 5 M lebih yang digelontorkan itu belum menyentuh asas manfaat.

Ia hanya beralasan, proses pengerjaannya masih berlanjut dan belum selesai.

“Khan, itu pekerjaan paket konstruksi. Ada yang menyambung pipa yang sudah ada, dan ada pemasangan pipa baru. Masih proses, belum selesai,” tekannya.

5. Penyerahan asset tidak sesederhana yang Pemkot bayangkan

Berpijak pada Undang-undang No.13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Bima, Pasal 13 ayat 1 dan 2, harusnya urusan asset diselesaikan paling lambat setahun sejak peresmian Kota Bima.

Tapi seperti yang H. Haer katakan, prosesnya tidak sederhana.

Sayangnya, urusan asset pulalah penyebab utama peliknya proses pemulihan PDAM Bima saat. Karena itu, kota enggan merogoh pundi APBD, lantaran keberatan membangun asset orang, sementara mereka tak mendapatkan hasilnya.

“Masalah membenahi PDAM yang sekarang sulit dilakukan karena ini kan asset orang. Kalau kita perbaiki terus dia punya asset, uang yang dikeluarkan itu tidak legal.” Kata Sekda.

Sementara Ririn, “Masak kita mau bangun-bangun terus, nanti yang memanfaatkan PDAM (Bima), PADnya masuk ke mereka. Khan ga seperti itu? Kita harus punya rencana jangka panjanglah. Mengelola air sendiri,” ujarnya.

Terkait asset, Ririn mengklaim, tidaklah sulit.

Karena yang murni milik PDAM Bima hanya sumber air di Nungga. Sementara di Lela Mase dan Dodu yang dibangun dari APBN, sekarang dalam proses serah terima.

“Jadi boleh dibilang Lela Mase dan Dodu akan menjadi milik kota,” yakinnya.

Kesimpulan

Merangkum hasil penelusuran media ini, untuk sementara, Menjadi harga mati bagi kota akan berandil memulihkan PDAM, sesudah jelas PDAM di wilayahnya menjadi milik kota.

Tapi tentunya belum final, karena tergantung sungguh kepada hasil urun rembuk antara dua pimpinan daerah, Bupati dan Walikota Bima yang keduanya bernaung dalam satu Partai Politik yang sama tersebut. (Aden)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget