Pariwisata Salah Satu Sektor Pertumbuhan Ekonomi

Dibaca Normal

Bima, Poros NTB.- Saat menjadi narasumber pada kegiatan kegiatan FGD Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bima di ruang rapat Bupati Bima, Rabu (19/12), Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Drs. Muzakir, M.Sc, memaparkan, Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Bima.

Melihat sumbangsing sektor pariwisata tersebut, lanjut Muzakir, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah perlu terus dilakukan.

“Hal ini bisa kita lihat dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Bima.” Ujarnya.

Keberadaan pariwisata ini dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan.

Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik, Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah,
Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pasar barang dan jasa.

Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain.

Selain itu dengan peningkatan sector pariwisata ini, keberadaan geopark tambora dapat kita promosikan sehingga dari promosi yang dilakukan ini diharapkan kedepanya turis mancanegara maupun turis lokal akan datang kewilayah kita dalam rangka menikmati keberadaan geopart gunung tambora sehingga dari kunjungan tersebut maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bima bisa ditingkatkan pada sektpr pariwisata.

Berdasarkan data yang ada di Kami bahwa kunjungan wisatawan s/d bulan November tahun 2018 mencapai 4000 wisatawan, sehingga dari kunjungan wisatawan ini kita bisa mempromosikan sector kepariwisataan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bima sehingga lewat promosi tersebut maka sector kepariwisataan bisa ditingkatkan, apalagi sekarang pada tahun 2019 nanti pemerintah daerah akan memperpanjang landasan bandara Sultan Muhammad Salahudin Bima, sehingga pesawat berbadan besar bisa mendarat kebandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima.

Hal yang sama disampaikan oleh akademisi Fakultan Hukum Universitas Mataram DR. Muhammad Isnaini, bahwasanya keberadaan pariwisata yang ada di wilayah Kabuapten Bima ini memiliki potensi yang sangat besar, salah satunya keberadaan Geopart Gunung Tambora. Keberadaan suatu geopark dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan produk-produk lokal yang memiliki nilai jual tinggi.

Keberadaan RIPPDA ini merupakan salah satu langkah awal dalam rangka memetakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di wilayah Kabupaten Bima.

Pengembangan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu pada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pengembangan pariwisata daerah dapat menjadi perhatian yang strategis dalam menunjang pembangunan suatu daerah. Pengembangan pariwisata dilakukan bukan hanya untuk kepentingan wisatawan mancanegara saja, namun juga untuk  menggalakkan kepentingan wisatawan dalam negeri.

Melalui pengembangan tersebut diharapkan sektor pariwisata mampu menjadi motor penggerak bagi perekonomian suatu daerah, karena proses dan output sektor lain seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perindustrian dan lainnya dapat dijual sebagai obyek kunjungan.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang berada di wilayah Kabupaten Bima.

Sementara itu Kabag Hukum Setda Bima Amar Ma’ruf, SH yang juga sebagai moderator dari kegiatan ini juga memaparkan yang perlu diperhatikan dala menyusun rancangan RIPPARDA ini yaitu Keperdulian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum.

Dengan adanya rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bima ini sebagai bahan untuk dijadikan sebuah Peraturan Daerah ( PERDA) sehingga kedepanya draff RIPPARDA ini akan diadilkan kedalam Perda dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Bima disektor Pariwisata.

Draff Ripparda ini sudah disinergikan dengan pihak pemerintah Provinsi dan pusa terkait pembangunan potensi pariwisata sehingga dari sinegisitas ini maka rancangan tersebut dapat buatkan kedalam Peraturan daerah demi menjaga keberadaan sector pariwisata yang dimiliki oleh Pemeritah Kabupaten Bima. Ujarnya. (Aden/PR).