Dibaca Normal
Oleh: Hazairin, SH.MH (Aktivis 98)
Otonomi daerah adalah produk luhur reformasi, mengembalikan otoritas Kepala Daerah dari jebakan sentralisasi yang berlangsung selama rezim Orde Baru berkuasa.
Otoritas Kepala Daerah berbasis otonomi daerah merupakan jalan lapang membangun daerah yang sesuai dengan kultur, adat istiadat, watak sosial, serta lingkungan geografis yang meliputi daerah itu.
Proses keberlangsungan pembangunan daerah yang selaras dengan asas-asas pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efisien, hanya bisa tumbuh & berkembang manakala pemimpin memiliki visi politik dan visi pembangunan yang tangguh.
Indikator ketangguhan visi pemimpin memproduksi civil sociaty yang sehat, dunia usaha yang sehat, birokrasi yang sehat, angka kemiskinan yang turun, lapangan kerja meningkat, stabilitas daerah terjaga, gotong royong, cinta kasih antar warga masyarakat dirasakan satu sama lain.
Selain pemimpin memiliki visi yang tangguh, juga membutuhkan keteladan sebagai episentrum yang menumbuhkan benih harapan bagi semua pihak agar perkembangan daerah tidak melenceng dari garis nilai yang diwariskan oleh para pejuang masa lampau.
Keterpaduan visi & keteladan pemimpin yang dibuktikan secara ril dapat mengikis ketertinggalan pembangunan dan menciptakan inovasi baru bagi kebahagiaan semesta.
Memang ada banyak problem dan tantangan di luar itu yg masih terlihat menganga seperti, miskinnya gagasan DPRD mengartikulasi fungsi-fungsi kedewanan, pimpinan parpol di daerah yg masih sangat bergantung pada kekuasaan eksekutif, akademisi yg terlibat politik praktis, aktivis tanpa inovasi, monopoli sekelompok orang disektor bisnis, pelaksanaan tender yg tdk membuka ruang kompetisi yg jujur pada semua pelaku usaha.
Dengan visi pemimpin yang tangguh dan keteladan bisa menjadi arah baru bagi semua pihak untuk kembali ke jalur murni seperti merasa terhormat dgn hidup sederhana, bahagia dengan menumbuhkan cinta kasih, tidak rendah diri untuk terus belajar, tidak tinggi hati karena kuasa dan wewenang.
Kenapa memerlukan visi pemimpin yang tangguh?
Ketangguhan visi pemimpin memudahkan pemimpin itu membuat skema pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, baik disektor struktural maupun di sektor kultural.
Dengan skema itu, pemimpin mudah menentukan arah yang dituju, tetapi akar dari semua itu dasarnya pada kemampuan pemimpin menemukan dan mengenali problem sehingga pemimpin tidak keliru merumuskan konsep sebagai panduan solusi pembangunan.
Singkat kata, memimpin dengan visi menjawab segala tantangan, mengurai segala permasalahan dgn tuntas, memberi solusi disegala kejadian dan menangkal untuk tidak terjadi hal-hal yang membahayakan kepentingan umum. Pemimpin dengan visi yang tangguh tidak menjadikan kendala sumber daya loyal yang terbatas dalam menentukan gerak pembangunan.
Pemimpin yang tangguh sanggup menyiapkan ribuan pilihan alternatif menjawab masalah dengan memanfaatkan networking yang tersedia melalui cara memanfaatkan SDA yg ada sebagai alat bergaining untuk semata-mata membangun kepentingan umum yg sejuk & bermartabat.
Bagaimana mungkin martabat manusia bisa ditinggikan saat ia kehilangan harapan dan kemandirian? Pemimpin wajib hadir disitu. Problem ketimpangan yang kerap dijadikan intrumen legitimasi gerakan civil socity untuk mengganjal kewibawaan pemimpin, bisa dilunakan dgn prinsip transparansi dan akuntabilitas serta kelapangan nurani pemimpin menerapkan hidup sederhana dalam keseharian.
Bagaimana menakar keteladan?
Pemimpin sejatinya karunia ILAHI yang dijaga langsung olehNya. Turunnya kuasa Ilahi menjaga Pemimpin berakar dari kedalaman moral bathin pemimpin menghadirkan "sikap jujur", "mampu menggenggam amanah", "cerdas menyelaraskan tabeat manusia dengan alam", serta kecapakan membangun diplomasi lintas wilayah dengan berbagai pihak guna memperjuangkan tegaknya martabat manusia, mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi manusia. Itulah inti keteladan seorang pemimpin.
Apa yang musti dilakukan?
Rapikan birokrasi diberbagai jenjang agar cakap menerjemahkan visi kepemimpinan Kepala Daerah, buatkan mekanisme pertanggungjawaban berkala untuk dievaluasi langsung oleh Kepala Daerah sehingga Kepala Daerah tepat memberi arahan yang langsung menyentuh kebutuhan publik sehari-hari.
Kepala Daerah tdk boleh terlalu dominan membangun pemihakan politik yang menguntungkan kelompok atau partai politik tertentu. Pemihakan Kepala Daerah selama ia menjalankan pemerintahan harus menyentuh langsung moral hajat warga masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.
Pasca merapikan Birokrasi sebagai tulang punggung pembangunan, baru menyasar pembangunan Desa sebagai inti kekuatan pembangunan Daerah. Saat ini, Kepala Daerah tidak terlalu memerlukan APBD untuk mempercepat pembangunan Desa.
Dana Desa yang digelontorkan secara reguler tiap Tahun oleh pemerintah Pusat dengan nominal milyaran pertahun adalah kemudahan yang luar biasa bagi Kepala Daerah untuk memastikan pembangunan Desa yang sejahterah, nyaman, aman, dan bermartabat. Mewujudkan semua itu, memerlukan kontrol sistem & manajemen yang ketat berbasis visi pemimpin yang cakap & taat asas.
Perlu penguatan Sekuritas & Prioritas Pembangunan Daerah di sektor lain.
Jaminan keamanan masyarakat, jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintahan, jaminan keamanan investasi, membutuhkan kinerja sekuritas yang berbasis informasi yang rinci dan data yang akurat.
Hal itu penting agar Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan maupun sebagai Kepala Wilayah dapat mengambil keputusan strategis yang menjamin kepastian keberlangsungan pembangunan diberbagai sektor pada satu sisi.
Pada sisi yang lain, Kepala Daerah harus mampu memastikan kondusifitas daerah sebagai bagian dari sistem nasional dari potensi gangguan ancaman yang bersifat eksternal.
Dalam konteks itu, dibutuhkan keberanian Kepala Daerah mengambil langkah kebijakan politik anggaran untuk merawat kinerja aparat sekuritas dalam bingkai stabilitas daerah.
Prioritas pembangunan skala makro harus dititikberatkan pada pembangunan mental dan SDM aparatur, dititikberatkan pada pembangunan sektor pertanian, dititikberatkan pada pembangunan sektor pariwisata, dititikberatkan pada sektor pembangunan sumber daya manusia publik.
Mengandalkan APBD dan sumber-sumber keuangan pusat untuk mendorong itu semua, tidaklah cukup mampu menjawab soal-soal itu. Tetapi memerlukan kecerdasan inovasi Kepala Daerah beserta seluruh perangkatnya agar bisa menjual potensi daerah.
Strategi penjualan potensi daerah bisa menggunakan teknologi buatan untuk menghemat anggaran, bisa memanfaatkan ahli dalam dan luar negeri dengan mekanisme hitungan pembagian hasil atas dasar persetujuan DPRD sebagai mitra dan satu kesatuan penyelenggara pemerintahan daerah bersama eksekutif.
Saat ini, Daerah kita dihadapkan dengan ancaman internal, seperti rendahnya moral kepribadian penyelenggara pemerintah, judi ada disitu, alkohol ada disitu, narkoba ada disitu, suap & korup ada disitu, penjilat ada disitu.
Sementara aparatur yang berbaik budi cenderung mengambil jarak dengan lingkungan tersebut, hanya terbatas pada menjalankan kewajiban sebagai abdi negara, tetapi tidak menaruh tanggung jawab yang utuh sebagai hamba pengabdi padaNya.
Kapasitas aparatur birokrasi Kabupaten Bima mencapai angka 12.000 (dua belas ribu), APDB 2 Triliun, sementara kebutuhan belanja pegawai hampir mencapai 70 %, 30 % untuk belanja infrastruktur dll.
Bagaimana dengan petani? Bagaimana dengan nelayan? Bagaimana dengan pedagang tradisional? Kebutuhan mereka tidak terpenuhi padahal pemerintah ada untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Hanya pemimpin dengan visi dan keteladanan yang tangguh yang bisa mengatasinya.(*)
COMMENTS