Dibaca Normal
Oleh: Muhammad Soalihin
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Demokrasi sederhananya bisa dianalogikan sebagai Pasar di mana didalamnya terdapat transaksi jual beli gagasan, kontrak jaringan politik, kontrak kerja dan janji kemenangan dengan berbagai ragam akad jual beli yang disepakati agar produk demokrasi dapat dipasarkan sesuai dengan target dan janji kemenangan bagi setiap calon Kepada Daerah.
Sebagai masyarakat yang cerdas dan tangkas terhadap isu politik kita harus memiliki kesiapan yang standar dalam menerima tawaran janji politik di masa mendatang. Perlu kita perhatikan kesiapan-kesiapan para calon kepala daerah sudah mulai menunjukkan diri dalam berbagai konteks gagasan. Antara promosi figur dan iklan figur dalam kunjungan langsung ke masyarakat.
Memilih melanjutkan 2 periode merupakan hal yang sangat sulit melihat kekuatan pasangan calon yang lain, tetapi memilih melanjutkan yang tertunda akan lebih sulit lagi ketika harus berhadapan dengan desain praktik politik yang dicanangkan bagi setiap calon kepala daerah. Kembali lagi ke masyarakat sebagai pemegang syah kuasa suara siapa yang akan mereka terima didalam pasar demokrasi mendatang.
Sebagai acuan untuk masyarakat dalam menerima kesiapan diri dalam berdemokrasi masyarakat harus memiliki tolok ukur kesadaran bukan tolok ukur berbasis kepentingan. Secara sadar perhitungan rasio dibawah sadar sebenarnya masyarakat sudah lebih unggul dalam memetakkan siapa yang akan layak di perjuangkan. Melanjutkan 2 periode atau memulai pembangunan yang pernah tertunda adalah hak masyarakat secara utuh.
Bagaimanapun bentuk kesiapan para calon kepala daerah tetap akan dianalisis secara sadar bagi masyarakat peduli demokrasi.
Arah gerak masyarakat saat sekarang belum dapat di ukur dengan jelas tetapi sudah bisa dianalisis berdasarkan promosi politik yang dalam beberapa bulan ini ditawarkan ke publik dan masyarakat. Sayangnya belum ada kepuasan bagi sebagian kelompok masyarakat atas upaya promosi politik artinya ini adalah alarm bagi para calon kepala daerah untuk menuntaskan kepuasan masyarakat dalam berbagai bidang.
Jika memilih 2 periode, sebagai masyarakat yang cerdas harus tetap menetapkan standar dan kaidah haknya untuk memilih dengan alasan yang rasional bermental wawasan demokrasi yang sehat dengan mengacu pada kaidah hak pemilihan bebas dan rahasia. Secara tidak langsung masyarakat memegang prinsip informasi demokrasi tidak akan mencela masyarakat yang lain karena perbedaan figur yang dipilih sebagai kepala daerah, jika ini terjadi artinya kita masih dalam kelompok masyarakat yang statusnya hanya ikut ikutan dalam menyampaikan hak suara.
Jika memilih melanjutkan yang tertunda, masyarakat harus bisa berpikir cerdas dan aktif dalam berbagai informasi yang bisa dipercaya bukan pada standar isu yang melahirkan lemahnya berpikir demokrasi. Masyarakat bebas mengambil poin penting yang dijadikan pertimbangan untuk memilih kepala daerah dengan tidak menyampingkan tetap menjaga kondisi lingkungan yang aman supaya ke depan tidak dirugikan. Masyarakat harus siap menerima kembali posisi tanpa harus ada mencela dengan masyarakat yang lain.
Poin penting dari gagasan di atas merupakan tugas bagi para calon kepala daerah untuk dapat merangkul masyarakat dengan cara yang tepat dan cerdas supaya dapat di jual kepada masyarakat secara luas. Paling penting untuk disadari oleh setiap calon kepala daerah menjaga stabilnya kondisi sosial masyarakat dari ujaran kebencian. Jika melanjutkan 2 periode calon kepala daerah harus tetap menyelesaikan semua kontrak dan janji politik periode sebelumnya minimal 80 persen. Tetapi bagi pasangan calon kepala daerah yang lain tetap memegang teguh prinsip janji politik yang rasional.
Melanjutkan 2 periode atau melanjutkan yang pernah tertunda kunci kemenangannya ada pada praktik politik sadar dan aktif. Untuk memahami praktik politik seperti ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh calon kepala daerah antara lain berikan kesadaran kepada masyarakat bahwa yang diperjuangkan adalah hak bukan kewajiban.
Sebagai penutup saya tegaskan tulisan ini hanya sebagai opini dan gagasan untuk masyarakat secara luar sebagai acuan penting dalam menikmati proses demokrasi yang merupakan bagian dari pada hak dan kepentingan masyarakat. Kepada semua calon kepala daerah yang ingin memenangkan hak suara dari masyarakat gunakanlah sudut pandang pendekatan politik yang mencerdaskan. Antara lain, melibatkan desa sebagai miniatur perubahan (masyarakat sebagai pelaksana perubahan dan pembangunan) atau menggunakan pendekatan politik tujuh sumber mata air ( masyarakat sebagai ladang perubahan dan pembangunan daerah). Kedua praktek pendekatan politik ini secara bahasa akan menjumpai kesamaan tapi secara fisik terdapat banyak perbedaan. Cerdaslah dalam melaksanakan 2 pendekatan politik ini. Insyaallah ada indikasi akan keluar sebagai pemenang dalam pilkada kabupaten Bima. (*)
COMMENTS