Dibaca Normal
 |
| Sekdes Kaboro, Rahmin, S. H |
Bima, porosntb.com-Bupati dan Wakil Bupati menggelar rotasi lingkup Pemerintah Kabupaten Bima untuk beberapa pejabat eselon dua dan tiga pada Jumat (27/8/21) pagi. Agenda tersebut sebagai rotasi pertama semenjak pasangan tersebut terpilih kembali pada periode kedua.
Hasil rotasi yang digelar tersebut menyebabkan kontroversi di masyarakat dan menimbulkan beberapa pertanyaan. Salah satunya terkait penempatan pejabat di Kecamatan Lambitu yang juga mendapat jatah rotasi untuk Sekretaris Camat sekaligus sebagai Plt Camat.
Adanya penempatan pejabat yang menjabat pada dua posisi sekaligus tersebut menimbulkan reaksi dari beberapa tokoh Lambitu. Salah satunya Sekretaris Desa Kaboro, Rahmin, S. H. Menurutnya, penempatan pejabat di Lambitu harusnya mempertimbangkan proporsionalitas.
"Mestinya dipertimbangkan tentang proporsionalitas penempatan pejabat dimaksud, utamanya pada aspek putra-putri lokal terbaik yang memenuhi syarat golongan pada jabatan tertentu," tegasnya.
Meski begitu, Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Lambitu ini mengakui jika rotasi mutasi merupakan hak prerogatif Bupati dan Wakil Bupati. Namun setidaknya, Bupati juga memperhatikan pejabat lokal yang memiliki kualifikasi untuk jabatan tersebut.
"Kami menghendaki agar Bupati dan Wakil Bupati Bima menempatkan pejabat lokal. Kami menyesalkan kebijakan dimaksud dan kebijakan itu terkesan politis bukan berlandaskan kepada kebutuhan," tandas Sekdes yang juga sebagai Sekretaris PK KNPI Lambitu ini.
Sementara itu, Kades Teta Muamar Ziaudin, S.Sos juga memaparkan hal yang sama. Penempatan Sekcam sekaligus PLT Camat harus diakui menjadi domainnya Bupati. Namun kembali ia menginginkan adanya putra Lambitu yang mengisi salah satu jabatan starategis di kecamatan tersebut.
"Memang itu adalah hal yang lumrah dan biasa dilakukan dalam dunia birokrasi. Tetapi yang perlu dicatat, Lambitu hari ini butuh orang asli Lambitu. Lambitu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kecamatan lain, baik dari bahasa, budaya dan letak geografis," tuturnya.
Sebagai referensi, semenjak Lambitu menjadi wilayah pemekaran tercatat tidak ada pimpinan wilayah yang merupakan warga asli Lambitu.
"Maka dari itu sekarang wajib Fardhu Ain putra asli Lambitu yang menjadi pucuk pimpinan Lambitu. Ini isi hati warga Lambitu," tegasnya.
Sedangkan tokoh pemuda Lambitu, Abdul Malik, SP ikut memberikan komentar secara tegas menolak dengan hormat Camat Lambitu yang berasal dari luar Kecamatan Lambitu.
"Kami tidak ingin lagi sebagai sapi perah, dan kami berharap kepada Bupati Bima untuk mempertimbangkan dengan profesional dan bukan pilihan politis," pungkas PB HMI MPO ini. (*)
Edo*
COMMENTS