Dibaca Normal
 |
| Ketua MK saat foto bersama |
Diskusi itu bertujuan menyamakan persepsi di tiga daerah tersebut guna mencari akar persoalan dan menemukan solusi percepatan pembangunan. Serta merumuskan langkah dan program kerjasama antara Bima, Kota Bima dan Dompu.
Hadir saat diskusi tersebut sejumlah tokoh penting. Salah satunya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi RI Dr Anwar Usman SH MH sebagai keynote speaker (Pembicara Kunci).
Selain itu, hadir juga Wali Kota Bima terpilih HM Lutfi, Sekda Drs H Mukhtar Landa MH dan anggota DPRD Kota Bima Mutmainah. Serta Ketua Tim Samota (Teluk Saleh Moyo Tambora) Ir Badrul Munir MM. Sekretaris Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Wakapolres, Plt. Asisten III Setda, Plt. Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, serta unsur perguruan tinggi swasta dan negeri yang ada di Kota dan Kabupaten Bima.
Sekda Kota Bima Drs H Mukhtar Landa saat membuka acara menyampaikan, pada dasarnya Bima dan Dompu memiliki potensi yang begitu besar. Terbukti dari banyaknya program yang diagendakan untuk pengembangan wilayah.
Kesuksesan program tersebut selain ditentukan komitmen pemerintah daerah, juga sangat tergantung pada dukungan dan keterlibatan masyarakat dari berbagai elemen.
Salah satu langkah dukungan itu adalah melaui diskusi. Sebab akan ada banyak usul dan saran yang dapat terangkum yang nantinya dapat diarahkan untuk percepatan pembangunan.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi pada STKIP Taman Siswa Bima dan STIE Bima yang menyelenggarakan kegiatan dialog seperti ini. Inilah bentuk perhatian kepada daerah. Apalagi yang hadir adalah tokoh-tokoh penting. Semoga diskusi ini bisa menghasilkan formulasi yang aplikatif untuk pengembangan daerah kedepan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Mukhtar juga menjelaskan, sejak keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Terlihat pemerintah semakin nyata dalam mempercepat dan melakukan pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia.
Salah satu bentuk nyata pembangunan melalui program kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET), salah satunya KAPET Bima yang ditetapkan melalui Keppres nomor 166 tahun 1998. Dengan luas wilayah 6.921, 45 kilometer persegi.
Cakupan wilayah KAPET Bima sambungnya, terletak di Provinsi NTB yang meliputi Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu.
“Selain itu KAPET Bima termasuk wilayah kerjasama ekonomi regional Australia – Indonesia Development Area (AIDA),” ungkapnya.
Program lain adalah pengembangan Samota (Teluk Saleh, Moyo dan Tambora). Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi berbasis sumberdaya lokal. Dengan menitik beratkan pada pariwisata, kelautan, perikanan, agribisnis dan ekonomi kreatif serta kebudayaan.
“Percepatan dan pembangunan ekonomi mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan pembangunan suatu wilayah,” gambarnya.
Sementara Ketua Mahkamah Konstitusi RI Dr Anwar Usman SH MH menyampaikan, mimpi membangun Bima pada umumnya menjadi salah satu kota yang indah. Serta nyaman untuk dikunjungi para wisatawan sebab memiliki keunikan seperti Teluk Bima.
Menurut pria berdarah Bolo Kabupaten Bima ini, hal itu bisa menjadi salah satu potensi yang harus dimaksimalkan. Sebab dari posisi geografis, keindahan teluk Bima jika dipoles dengan apik maka bisa mengalahkan keindahan Selat Bosphorus Istanbul, Turki.
“Kalau saya melihat Istanbul dan teluk Bima itu sama indahnya. Bahkan bisa jauh lebih bagus kalau ditata dengan baik,” ujarnya.
Usai pemaparan dari Ketua MK, dilanjutkan dengan pemaparan Badrul Munir tentang desain pembangunan ekonomi spesial Perspektif Bima. Pemaparan kedua dari Plt Kepala Bappeda Kota Bima mengenai arah dan isu strategis pembangunan kota. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi.
 | |
| Ketua STKIP Taman Siswa Bima saat berdiskusi |
Sedangkan ketua STKIP Taman Siswa Bima Dr Ibnu Khaldun Sudirman MSi menambahkan, Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pembangunan Bima Raya menjadi momentum strategis bagi para pemangku kebijakan. Dalam rangka menyampaikan pandangan dan pemahaman soal kebijakan strategis untuk pembangunan daerah.
Pasalnya kata pria yang juga menjadi moderator diskusi ini, hasil kajian Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Satu Atap Provinsi NTB, ternyata menyimpan persoalan. Salah satunya adalah kurang berkualitasnya investasi dan adanya ketimpangan investasi antara Pulau Lombok dan Sumbawa. Khususnya di sektor pariwisata dengan keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika.
"Pulau Lombok investasinya begitu menggeliat. Sementara di Pulau Sumbawa masih lambat. Fakta lain menunjukkan bahwa delapan kabupaten di NTB masih tertinggal. Hanya Kota Bima dan Mataram saja yang masuk standar nasional. Ini berdasarkan data Kementerian Desa dan daerah Tertinggal tahun 2017," bebernya.
Selain itu sambung doktor jebolan UI ini, pembangunan IPM juga menjadi atensi khusus. Dua kondisi tersebut menunjukkan bahwa ada persoalan pembangunan yang harus di indentifikasi dan perlu ditemukan solusinya.
"Bima, Kota Bima dan Dompu hendaknya sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Untuk itu stake holder harus duduk bersama membahas masalah ini guna mencari formulasi yang baik untuk perempatan pembangunan Suku Mbojo ke depan," tutupnya. (poros-07)
COMMENTS