Dibaca Normal
KONKERCAB: Wakil Bupati Bima Drs Dahlan M Noer foto bersama pengurus PGRI kabupaten dan provinsi. |
Bima, porosntb.com-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
berjanji akan memperjuangkan nasip para guru honorer untuk diangkat menjadi
PNS. Hal ini terungkap saat Konferensi Kerja Cabang, PGRI Woha, Sabtu (1/9).
Konkercab yang dihadiri langsung Wakil Bupati Bima Drs Dahlan M Noer dan Ketua
PGRI NTB, H Ali Rahim tersebut bertajuk “Kita tingkatkan kesadaran kolektif
dalam meningkatkan disiplin dan etos kerja untuk pendidikan bermutu”.
Selain sebagai ajang silaturahmi antar pengurus PGRI, konferensi
kerja tersebut bertujuan untuk mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan.
Serta mencari formulasi dalam memperjuangkan hak-hak para guru sukarela dan
honorer daerah.
Sekretaris PGRI Kabupaten Bima Drs Chairunnas MPd yang juga
hadir pada saat itu menyampaikan beberapa hal. Salah satunya melihat kembali
hal-hal yang mungkin akan difokuskan dalam rangka membantu para guru ke
depan.
“Tugas kami untuk membantu profesionalisme guru dan
profesionalisme organisasi,” katanya.
Menurutnya, profesionilisme guru tentu akan berdampak pada
peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Meski demikian, dalam perjalanannya
ada hal-hal yang terkadang terbentur dengan masyarakat dan segala macam.
Hal senada juga disampaikan Ketua PGRI Provinsi NTB Drs H Ali
Rahim. Kata dia, sejauh ini pihaknya terus menggodok perlindungan terhadap
guru. Perlindungan guru itu adalah mengawal agar guru bisa melaksanakan tugas
dengan baik.
Contohnya sambung pria asal Bima ini, jika terjadi selisih pendapat
dengan masyarakat, maka akan segera diluruskan.
“Masyarakat tidak boleh memvonis guru jika terjadi persoalan
dengan murid. Untuk UUD perlindungan anak, kita juga sudah bahas ini dengan
pihak terkait agar guru tidak terjerat pidana,” ungkapnya.
Selain itu, program kerja PGRI juga memperjuangkan para guru
yang statusnya masih honorer agar diangkat menjadi PNS. Karena guru honorer
sudah lebih dari ribuan orang.
“Di Indonesia masih kekurangan guru. Sebanyak 7 ratus ribu guru
negeri yang dibutuhkan saat ini. Namun yang tersedia baturu sekitar 4 ratus
ribuan. Ini yang terus kita dorong,” tuturnya.
“Untuk itu, setiap diadakan konfrensi guru nasional, kami selalu
memperjuangkan nasib guru honorer agar menjadi PNS dengan terus mendesak
pemerintah,” imbuhnya.
Konferensi kerja cabang PGRI Woha itu juga dihadiri Camat Woha
Irfan DJ SH didampingi pengurus PGRI Kabupaten Bima dan sejumlah guru di
kecamatan setempat. Kegiatan yang berlangsung sehari itu dipusatkan di halaman
kantor Camat Woha.(poros-07)
COMMENTS