Ingin Bangun PDAM Sendiri, Pemkot Bima Layak Dinilai Tidak Bertanggung Jawab

Dibaca Normal

Bima, Poros NTB.- Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima untuk menyelamatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bima yang kian diteror “hantu kepailitan”, tengah intensif dilakukan.

Sebagai langkah signifikan, Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri, menunjuk H. Khaeruddin, ST, MT, yang akrab disapa H. Haer, sebagai Plt Direktur PDAM Bima yang baru Tanggal 15 Agustus lalu.

H. Khaeruddin, St, MT

Punya basic engineering yang memadai, upaya awalpun dilakukan dengan memeriksa buhul-buhul kebocoran pipa. Hasilnya, hingga saat ini, 40 titik kebocoran telah diperbaiki

Tugas yang dibebankan di pundak H. Haer, yang secara definitive menjabat sebagai Kepala Dinas PU Perkim Kabupaten Bima ini tergolong “maha” berat.

Mengingat sulitnya mendeteksi titik kebocoran yang tersebar luas di wilayah Kota dan masih nihilnya anggaran.

Bahkan pihak pemangku kepentingan publik Kota Bima, baik eksekutif maupun legislatif, merasa upaya pemulihan PDAM Bima merupakan sebuah “Mission Impossible”.

Buktinya, Pemerintah Kota Bima, disokong pula DPR Kota Bima, cenderung memilih opsi membangun PDAM yang baru, dengan alasan PDAM Bima saat ini dalam keadaan pailit. Padahal tidak ada istilah pailit sebelum pihak pengadilan memutuskan pailit.

Sementara dua opsi lain, yakni pemberian subsidi ataupun hibah dan adanya penyertaan modal oleh Pemkot yang ditawarkan Direktur yang didampingi Dewan Pengawas PDAM Bima lewat rapat di aula DPR Kota Bima, Kamis (11/10/2018) ditolak mentah-mentah.

“Hasil pertemuan belum ada keputusan. Namun salah satu wakil ketua DPR kota dan hampir semua peserta (rapat) dari kota, baik legislative maupun eksekutif menginginkan kota bangun sendiri PDAM yang baru,” beber H. Haer

Kecenderungan Pemkot Bima yang memilih opsi bangun PDAM baru ini mengarah pada wacana penyerahan asset, dan Pemkot patut dinilai cari senang sendiri dan tidak bertanggung jawab karenanya.

H. Haer menganggap perlu adanya campur tangan Pemkot, mengingat PDAM Bima ini melayani dua wilayah pemerintahan, yakni Kabupaten dan Kota Bima.

Alasan lain, lanjutnya, Pemkot merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan jaringan pipa yang mendorong PDAM “jatuh sakit”, akibat penggalian drainase yang super semrawut dan asal seruduk pasca penanganan banjir penghujung Tahun  2016 lalu.

Belum lagi pelanggan PDAM Bima, 70 persen merupakan warga kota, hanya 30 persen warga Kabupaten.

Karena itu H. Haer dengan lugas menyatakan, Walikota Bima yang baru ini tidak peduli dengan kebutuhan air bersih warganya.

“Perlu diingat, PDAM Bima ini umurnya lebih tua dari Kota Bima. Jadi jauh sebelum Kota Bima lahir, PDAM Bima sudah ada dengan jaringan-jaringan pipanya yang menyuplai kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah Kota Bima,” tuturnya.

Dalam upaya pemulihan PDAM Bima, Pemkot sendiri pernah mengucurkan dana sekitar 5 miliar guna pemasangan pipa baru. Namun H. Haer menyebut, dana sebesar itu belum memberikan manfaat,  

"Dana sebesar 4 atau 5 Miliar itu belum menyentuh pemanfaatan sebagai asas manfaat dari kegiatan (pemasangan pipa itu)," tukasnya.

Berdasarkan metric kebutuhan yang disusun staf teknisnya, disesuaikan dengan harga terkini, anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan secara total PDAM Bima  akibat kerusakan jaringan pipa yang disebabkan ulah Pemkot.ini mencapai Rp. 27 Miliar.

Jika mampu dipulihkan, PDAM Bima dikalkulasi bisa memperoleh laba bersih sebesar Rp. 127 juta per bulan

Untuk diketahui, sumber air PDAM Bima di wilayah kota ini sangat melimpah. Seperti di "Oi Nungga" dan "Oi Si'i", serta 9 bor dalam.

Fakta menariknya, beber H. Haer, jika semua sumber air PDAM Bima tersebut dilepas secara bersamaan, maka dalam waktu 6 jam dapat menenggelamkan Kota Bima, saking melimpahnya.

H. Haer optimis pemulihan PDAM Bima ini bisa dilakukan. Hanya saja ia menekankan harus ada campur tangan Pemkot.

“Kalau tidak, akan butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk memulihkan PDAM,” sebutnya.

Terkait penyerahan asset, meski memungkinkan, namun menurut H. Haer, tidak sesederhana yang Pemkot bayangkan.

Karena asset PDAM ini ada yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang sifatnya hanya pengelolaan, dan ada yang bersumber dari Pemerintahan Pusat dan Provinsi yang sifatnya diserahkan langsung ke PDAM Bima.

Kita tunggu saja kelanjutannya, jika H. Haer mampu memulihkan PDAM Bima, maka ia layaknya “Ethan Hunt” yang diperankan Tom Cruise . Jika tidak? Namanya juga “Mission Impossible” sebagaimana pesismisme Pemkot Bima. (Aden)