Banner iklan disini Banner iklan disini

Ngaku Rekomendasi dari Sekda, 2 Ha Tanah di Boke Dilelang Sepihak Oknum Pemkab Bima


Bima, Poros NTB,- Sebanyak 2 Hektar tanah yang terdiri dari 4 petak, masing-masing seluas 42 are, 39 are, 32 are dan 87 are yang berlokasi di Desa Boke Kecamatan Sape, beberapa tahun terakhir ini tidak masuk daftar lelang resmin Pemerintah Kabupaten Bima.

Hal ini disebutkan beberapa warga setempat yang enggan dilansir identitasnya.

Terakhir, September lalu, kendati tanah berstatus Persiapan Tanah Cadangan Pembangunan Desa tersebut tidak masuk daftar lelang, namun dilelang secara sepihak oleh oknum pegawai Pemkab Bima berinisial F.

Diketahui mereka, F ini merupakan salah satu pegawai di Bagian Umum Pemkab Bima.

“Alasannya (F), berani melelang tanah itu karena berdasarkan surat rekomendasi dari Sekda,” ujar mereka pekan kemarin.

Tanah tersebut dilelang ke warga Desa Parangina Sape, diketahui bernama Saiful.

“Pelelangan tanah itu bukan hanya  tahun ini saja. Tapi sudah berjalan beberapa tahun.” tutur mereka.

H. Ali, salah seorang warga Boke, menuturkan, sebenarnya tanah tersebut sempat ditawarkan kepada warga Desa Boke, namun semua menolak karena meragukan keabsahan surat rekomendasi dari Sekda Bima yang dikantongi F.

Ia juga sempat menelpon salah satu pegawai di Bagian Umum, Kasmir, yang melarang menerima tawaran lelang, karena belum waktunya lelang.

“Sebenarnya kami ingin membeli lelang tanah itu tapi karena rekomendasi sekda diragukan keabsahannya ditambah ada larangan dari bagian umum Setda Kabupaten Bima kami menolak sehingga dijual lelang di warga Parangina,” akunya.

Sementara itu, Kades Boke, Baharuddin S.Pd, membenarkan tanah cadangan  pembangunan desa boke tersebut memang tidak masuk dalam daftar pelelangan Pemkab Bima.

“Dilelang oleh beberapa oknum yang mengaku dari pemkab Bima. Karena  saat lelang itu tidak bersamaan dengan lelang tanah pemerintah, masyarakat ragu mengambilnya terpaksa dijual lelang di warga desa lain,” terangnya.

Sebagai tanah cadangan pembangunan Desa Boke, Baharuddin mengaku, tidak menerima bagian PAD dari hasil lelang illegal itu.

“Untuk desa tidak sama sekali (dapat setoran).” Tegasnya.

“Sementara untuk Pemkab Bima, tanyakan Bagian Umum Kabupaten Bima,” imbuh Baharuddin.

Sepengetahuan dia, oknum pelaku lelang illegal hanya melapor kepada pihaknya setiap tahun, bahwa tanah cadangan pembangunan desa akan dijual lelang.

“Setelah itu mereka tidak muncul lagi,” ujar Kades via HP.

Sementara itu Bagian Umum Kabupaten Bima, Kasmir saat dikonfirmasi, mengaku belum ada tanah yang dijual lelang, karena waktu lelang dilakukan setiap Oktober.

Kasmir juga membantah bahwa oknum berinisial F bertugas di Bagian Umum.

“Tapi bertugas di Bagian Arsip Pemkab Bima.” Ungkapnya.

Ia sendiri sudah melarang warga untuk mengambil tanah yang dilelang sebelum waktunya.

“lagipula tanah itu dilelang melalui panitia resmi, bukan perorangan,” tekan dia.

Sayangnya, Sekda Kabupaten Bima, Drs. H.M. Taufik HAK, belum sempat dikonfirmasi terkait keabsahan surat rekomendasi yang dijadikan “senjata” oleh F dalam melakukan aksi sepihaknya. (Jedo)
Labels: ,

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.