Dandim 1608/Bima Siap Pasang Badan Mendukung Program Rehabilitasi dan Pelestarian Hutan

Acara Press Release yang digelar di Aula Kodim 1608/Bima


Bima, Poros NTB.- Perambahan dan pembalakan liar atas kawasan hutan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab di wilayah Provinsi NTB, memang sudah sangat mengerikan dan tidak dapat ditolerir lagi.

Secara keseluruhan, luas hutan di provinsi ini mencapai 1,7 juta hektar atau 53 persen dari luas daratan NTB. Sementara, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, hanya sekitar 30 – 40 porsen saja dari wilayah hutan tersebut yang masih belum tersentuh.

Sisanya, sudah banyak yang rusak, yang menjelma jadi lahan kritis saja hampir mencapai 581 ribu hektar, dan yang paling masif kerusakannya terjadi di wilayah hutan pulau sumbawa. Bima, salah satunya.

“Sehingga curah hujan yang tidak cukup besar saja sudah cukup menimbulkan banjir di Bima ini,” beber Komandan Kodim 1608/Bima, Letkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra, saat melakukan jumpa pers dengan sejumlah awak media, di Aula Kodim setempat, Kamis (13/12) kemarin.

Bukan hanya menyinggung banjir, Dandim juga, mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketersediaan sumber mata air akibat gundulnya hutan, saat musim kemarau tiba.

Keprihatinannya ini diperkuat oleh data yang dirilis Kepala BPBD Kabupaten Bima, bahwa baru tahun ini warga Parado meminta penyaluran air bersih kepada BPBD akibat kemarau baru lalu. Padahal, Parado dulunya merupakan salah satu wilayah kebanggaan Daerah Bima yang terkenal akan kelimpahan mata airnya.

Syukurnya, TNI kini sudah dapat berbuat banyak untuk mengambil langkah strategis dalam menindak tegas para pelaku perambahan dan pembalakan hutan. Karena, berlandaskan MoU antara Pemerintah Provinsi NTB lewat Dinas LHK, yang ikut ditandatangani Komandan Korem 162/NTB, dan Kepala Kepolisian Daerah NTB, menandakan Tni sudah dilibatkan langsung dalam gerakan rehabilitasi dan pelestarian hutan saat ini.

Alhasil, pihak TNI, berhasil menghadang dan menahan truk yang memuat 120 batang kayu sonokeling di Desa Woro Kecamatan Madapangga, yang sedianya kayu yang sudah masuk kategori spesies langka tersebut akan diangkut ke Kota Bima.

Upaya preventif juga gencar dilakukan Kodim 1608/Bima, dengan menjalin komunikasi dengan masyarakat, sembari mensosialisasikan betapa pentingnya makna hutan bagi keberlangsungan hidup kita bersama. dengan harapan kesadaran masyarakat menjadi meningkat untuk ikut melestarikan hutan.

Di sisi lain, penandatanganan MoU ini juga menjadi tanda keseriusan pemerintah dalam menindak tegas segala bentuk kegiatan yang mengancam kelestarian hutan beserta ekosistim di dalamnya.

Untuk itu, Dandim menyatakan siap “pasang badan” guna mendukung dan membackup setiap program Pemerintah, baik dari tingkat Provinsi, Kota, maupun Kabupaten terkait dalam upaya penyelamatan hutan dalam wilayah otoritas Kodim 1608/Bima.

Hanya saja, lanjut Dandim, upaya rehabilatasi dan menjaga kelestarian hutan ini harus melibatkan seluruh komponen.

ia yakin, jika Pemerintah, TNI, Polri, terutama masyarakat konsisten bergandengan tangan, maka secara bertahap dan perlahan tapi pasti, hutan akan dapat direhabilitasi.

Karenanya ia menghimbau masyarakat agar pro aktif untuk ikut menjaga hutan, dan jangan segan-segan melaporkan jika menemukan adanya aktifitas yang mengancam hutan.

Sementara, kepada stake holder yang memiliki kewenangan langsung menangani masalah hutan, dimintanya agar memberikan batasan jelas sebagaimana aturan yang berlaku. “Mana batasan hutan yang boleh disentuh dan mana kawasan hutan yang tak boleh dijamah,” pinta Dandim.

Dengan adanya batasan yang jelas tersebut, dapat dijadikan rujukan bagi TNI dalam bertindak sebagai komponen dari Satuan Tugas Pengamanan Kawasan Hutan di NTB. (Aden)



Labels: ,

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.