Penawar Tertinggi Tidak Menang Tender, Ketua Panitia Beberkan Alasannya

Dibaca Normal

Dra. Faridah, Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Bima yang juga Ketua Panitia Pelelangan tanah daerah

Bima, Poros NTB.- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian publik pasca dibukanya pelelangan tanah milik Pemerintah Daerah. Apalagi sejak keluarnya hasil pengumuman daftar pemenang tender beberapa waktu lalu.

Pihak-pihak yang puas dengan keputusan pemenang tender pun, saban hari kerap “menggedor” kantor BPKAD  guna menggugat keputusan yang mereka tengarai, Panitia pelelangan tanah dalam tugasnya melakukan praktek kolusi dan nepotisme, bahkan ada yang menuding panitia melakukan korupsi.

Sementara pihak yang “paham aturan” melakukannya lewat pengaduan resmi kepada panitia. Dimana panitia telah mengantongi 12 pengaduan.

Menanggapi suara-suara miring yang menyudutkan kinerja panitia pelelangan, Dra. Faridah, Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Bima yang juga Ketua Panitia Pelelangan tanah daerah angkat bicara.

Ia menegaskan, bahwa panitia dalam melakukan tugasnya sudah sesuai dengan prosedur dan menjunjung tinggi profesionalisme dan objektivitas.

“Nggak ada permainan! Orang aja yang beranggapan nggak-nggak. Kalau menurut kami lelang (kali) ini Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Sebenarnya bisa kita lihat. Tapi orang luar yang menilai (buruk). Bahkan pihak keamanan juga mengatakan (lelang kali ini) termasuk aman kalau dibanding dengan sebelum-belumnya.” Ujar faridah, di ruangannya, Jum’at (8/2/19).

Panitia, kata dia, selama pelelangan selalu stand by di tempat untuk menanggapi setiap permasalahan yang mengemuka. 

Keputusan pemenang tender sendiri sebagaimana SK penetapan yang diumumkan sudah tidak bisa diganggu gugat.

Contoh kasus yang sering dipertanyakan pihak pengadu, yakni dimenangkannya tender bagi calon penggarap yang nota bene membayar lebih rendah. Sementara yang membayar tinggi tidak dimenangkan.

“Ini contohnya, menurut calon penggarap, bahwa panitia itu sudah melakukan change (menukar posisi calon penggarap) atau sudah kita obok-obok,” tukasnya.

Kata mereka yang mengadu, calon penggarap yang tertera di urutan kedua harusnya ditempatkan di urutan pertama.

“Namun, setelah kita cek dokumentasi, seperti buku register, dokumen-dokumen penawaran yang bersangkutan, ternyata apa yang dia cantumkan di penawaran itu yang kita cantumkan pula di pengumuman,” tutur Faridah.

Yang pasti, katanya, panitia akan memenangkan tender berdasarkan penawaran tertinggi.

Ia mengambil contoh, untuk tanah seluar 45 are, standar penawaran pemerintah Rp. 2.953.500. Sementara jumlah penawar ada 2 orang, yang satu menawar Rp. 10.250.000, yang kedua menawar 9 juta lebih.

“Tentu saja yang kita menangkan penawar tertinggi, yang Rp. 10.250.000,” tegasnya.

Kalaupun ada kasus penawar tertinggi tidak menang tender, beber Faridah, itu dikarenakan calon penggarapnya yang curang.

“Ada yang mengajukan penawaran tinggi misalnya 10 juta. Foto kopi rekeningnya ada, saldo akhirnya juga 10 juta. Tapi setelah kita cek rekening Koran di bank ternyata uangnya (saldo akhir) cuman 40 ribu. Ya jelas kita blacklist, karena tidak memenuhi syarat.” Ungkapnya.

“Kami tidak segampang itu dicurangi, karena kita bekerja dengan sangat hati-hati untuk mereduksi adanya permasalahan. Jadi kami harus teliti.” Pungkas Faridah

Untuk diketahui tanah daerah yang dilelang tahun ini seluas 600 hektar yang tersebar di 18 kecamatan. Tidak termasuk Kecamatan Sape dan Lambu.

Karena kemarin, menurutnya, banyak masalah di Lambu dan Sape terkait tanah prioritas ada yang tidak menggarap tahun sebelumnya, dan tanah perkara dua dua, banyak masalah lainnya. Jadi Pemerintah memutuskan untuk tahun 2018/2019, Sape Lambu tidak lelang dulu. (Aden)