Delapan Poktan Timu Dibekukan Sepihak

Dibaca Normal

Kepala Desa Timu Kecamatan Bolo, Fikrin SAdm.

Bima, porosntb.com-Sebanyak delapan Kelompok Tani (Poktan) di Desa Timu diduga dibekukan sepihak oleh Kepala Desa, Fikrin SAdm. Hal itu disampaikan anggota Poktan La Rangga, Haryadin Mansyur, Kamis (14/3/2019).

Kata Haryadin, pemberhentian Ketua Poktan dilakukan oleh Kades berdasarkan Keputusan Pemdes setempat nomor 12 Tahun 2019. Yakni Poktan La Sumba, La Rangga, La Pento, Tapa Rasa, Hidi Rasa, La Rida, Panggo II dan Tolo Samporo.
"Pemberhentian delapan ketua Poktan tersebut sangat krusial. Karena semua Ketua Poktan tersebut masih dibutuhkan oleh anggota masing-masing untuk tetap menjabat," ujarnya.

Dijelaskan, terkait keberadaan Ketua Poktan, sebelumnya seluruh anggota membuat surat pernyataan bersama tentang permohonan pengurus agar Ketua Poktan tetap menjabat.
"Semua pengurus membuat pernyataan sikap agar Ketua Poktan tetap menjabat. Tapi itu tidak diindahkan oleh Kades dan tetap ngotot mengeluarkan SK pemberhentian. Hal itu menggambarkan sifat arogansi Kades dalam menjalankan tugas," tutur dia.

Jika Pemdes setempat tidak membatalkan SK pemberhentian Ketua Poktan, seluruh anggota Poktan akan melakukan aksi protes di kantor camat.

"Kalau SK pembekuan itu tak dibatalkan, aksi akan dilakukan demi memperjuangkan nasib Ketua Poktan yang didzolimi oleh Pemdes," ancam Haryadin.

Hal senada disampaikan Ketua Poktan La Rangga, Ahmad Ismail. Dia mengaku diberhentikan sepihak tanpa alasan yang jelas.

"Kita memang sudah diberhentikan secara sepihak. Karena tahapan pemberhentian tidak sesuai prosedur yang jelas," kata dia.

Dirinya menyesalkan ulah Kades tersebut, karena sebelum pemberhentian dilakukan semua anggota Poktan telah mengajukan permohonan.

"Kita menduga ada kepentingan terkait pemberhentian ini. Karena hakikatnya kita masih dibutuhkan oleh anggota," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Desa Timu, Fikrin SAdm membenarkan telah membekukan delapan ketua Poktan. Pembekuan poktan itu karena dinilai tak efektif. Sekaligus pengurusnya banyak yang bukan warga desa setempat bahkan tak memiliki lahan.

"Bagaimana mungkin Poktan berjalan bagus, kalau sekiranya pengurus tak memahami kondisi lahan. Dan menjadi kelompok tani itu bukan hanya sekadar menerima bantuan saja. Tapi mengatur bagaimana kelompok itu bisa maju," ujarnya.
Kata dia, bahwa kebijakan itu muncul sudah melalui koordinasi dan konsultasi dengan dinas atau BPP Kecamatan Bolo.
"Kita hanya inginkan semua Poktan ditertibkan. Demi kemajuan masing-masing Poktan itu sendiri," pungkasnya. (Poros-08)