April 2019

Suasana Pleno rekapitulasi PPK Monta 



Bima, PorosNTB.com-Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 kini sudah masuk pada tahapan Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Bima, pleno rekapitulasi tingkat KPU tersebut dimulai di Kecamatan Ambalawi, Lambitu, Monta dan Donggo. 

Meski dua kecamatan sebelumnya berlangsung lancar, namun saat memasuki rekapitulasi untuk Kecamatan Monta, diwarnai hujan interupsi dari Bawaslu Kabupaten Bima. Bawaslu menolak rekapitulasi untuk Monta lantaran PPK setempat terlambat memberikan DAA 1 kepada Panwascam. 

Kondisi ini membuat ketua komisioner KPU Bima menskor rapat pleno hingga dua kali. Lantaran tidak ada titik temu, Bawaslu mendesak agar rekapitulasi untuk Monta dilaksanakan ulang di kecamatan.

Ketua KPU dibuat tak berdaya dan dipaksa "manggut" aja dengan perintah Bawaslu tersebut. Dengan melempemnya sikap KPU ini menuai tanggapan dari sejumlah pengamat politik, tim sukses peserta pemilu hingga insan media sebagai pemantau pemilu. Seperti pimpinan umum media Jerat Group Suharlin, S.Sos.

"Kejadian pada malam ini (Selasa 30/4/19), ketika pleno tingkat KPU untuk kecamatan Monta, justru yang saya lihat adalah begitu mengkerdilkan lembaga KPUD Kabupaten Bima di mata publik," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Leo ini menilai KPU tidak tegas mengambil sikap dan cenderung mengamini apa yang diinterupsi Bawaslu. Padahal kata dia, Pleno rekapitulasi adalah domainnya KPU. Karena KPU punya wewenang penuh untuk bersikap dalam Pleno.

"Sikap tegas yang justru saya lihat sebagai bentuk arogansi Bawaslu sangat tampak di ruang pleno. Hanya lantaran telat menyampaikan salinan hasil rekapitulasi DAA1 Desa Baralau, Sakuru dan Waro oleh PPK kepada Bawaslu sehingga pleno KPU harus ditunda dan dijadwal ulang. Kalau soal telat itu masalah teknis karena ada kondisi tertentu yang menyebabkan pemberian DAA1 itu terlambat. PPK juga ingin membacakan kejadian-kejadian itu di hadapan pleno, tapi malah tidak diberi kesempatan oleh Bawaslu lantaran mereka merasa tidak dihargai soal DAA1. Jangan egois lah Bawaslu, inikan menghambat tahapan yang sudah disusun KPU," tuturnya.

Pembatalan pleno ini dibarengi dengan keharusan PPK Monta untuk menggelar rekapitulasi ulang untuk tiga desa yang dimaksud.

"Saya katakan mengkerdilkan KPU karena komisioner KPU terkesan dibuat nurut atas keinginan Bawaslu. Yang saya tidak habis pikir, ketua dan anggota KPU justru tidak mampu memberikan argumen untuk membela PPK dan melanjutkan rekapitulasi. Kenapa harus ditunda lagi, yang jelas PPK sudah memberikan salinan DAA1 ke Panwascam. Persoalan terlambat? ya kan ada diuraikan oleh PPK dalam DA2 tentang kejadian khusus saat rekapitulasi. Apakah KPU yang dibawah tekanan atau memang mereka tidak siap menjadi penyelenggara pemilu karena keterbatasan pengetahuan," beber dewan pembina Pewarta KAE ini.

Pada posisi ini kembali komisioner KPU menunjukkan sisi lemah tak berdaya di hadapan Bawaslu. Sama persis seperti kebijakan PSU untuk TPS 5 Desa Tente yang dianggap SK itu dibuat di bawah tekanan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Saya bisa simpulkan, keberadaan dua lembaga ini pada pemilu serentak 2019 semakin tidak profesional dan tidak obyektif," tandasnya. (Poros07)

Beginilah kondisi kapal nelayan Sangiang, (foto warga net)


Bima, porosntb.com-Hujan deras yang terjadi pada Senin (29/4/19) pagi hingga malam memicu tingginya ombak di sejumlah tekuk di Bima NTB. Salah satunya teluk Sape di perairan Sangiang Kecamatan Wera.

Akibat ombak tinggi ini menyebabkan sejumlah kapal nelayan yang bersandar di Desa Sangiang Wera porak poranda. informasi yang dihimpun, sedikitnya puluhan kapal nelayan setempat dihantam ombak. Kondisinya cukup memperihatinkan, mulai dari tenggelam, rusak parah, rusak ringan, terbalik dan rusak ringan.

Peristiwa ini menjadi musibah terbesar yang pernah melanda para nelayan di desa tersebut. 

"Baru kali ini terjadi, ombaknya menghanyutkan sejumlah perahu kami," ujar nelayan Sangiang, Abdurrahman.

Kerugian akibat kerusakan puluhan kapal nelayan ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. 

"Memang setiap tahun warga Desa Sangiang selalu dihantui rasa takut, khawatir serta kecemasan oleh arus gelombang dan banjir. Berbagai musibah menimpa Desa Sangiang tapi Inai yang paling parah. Mohon perhatian  pemerintah Kabupaten Bima soal ini," harapnya.

Sementara BPBD Kabupaten Bima, belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan tersebut. (Poros07)

Foto H Arrahman S Sos (Baju putih) foto Bimakini.com

Bima, porosntb.com-Setelah hitungan perolehan suara di tingkat PPK berakhir pada Senin (29/4/19) kemarin, terungkap sudah teka-teki siapa saja yang akan menduduki kursi empuk anggota DPRD Kabupaten Bima. Di Dapil 6 (Belo, Palibelo, Wawo, Lambitu dan Langgudu) misalnya, sejumlah nama Caleg sudah mulai mengerucut dari alokasi 10 kursi di Dapil neraka tersebut. 

Dari 10 kursi, Golkar meraih dua kursi. Sementara kursi terakhir dikunci oleh Hanura atas nama H Arahman S.Sos dengan meraih suara sebanyak 2.914. dengan tabulasi perolehan suara per kecamatan yakni, Langgudu sebanyak 478 suara, Belo 1.547, Palibelo 833 Wawo 49 dan Lambitu sebanyak 7 suara. 

Sekretaris Hanura Kabupaten Bima, H Arahman S.Sos menegaskan, jika pihaknya sudah mengantongi C1 dan DA1 di seluruh Dapil. Di Dapil 6, dia menegaskan, partai besutan Wiranto itu meraih kursi terakhir.

"Alhamdulillah kita mampu mendapat satu kursi di Dapil 6. Kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat atas kepercayaan ini," ucapnya. 

Terlepas dari itu, pihaknya akan terus mengawal perolehan suara yang mulai direkapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bima. Dirinya juga sudah mengutus saksi partai untuk mengikuti pleno di KPU.

"Kita akan terus kawal ssmapai pleno penetapan. Kami yakin Hanura mampu meraih 5 kursi di DPRD Kabupaten Bima," pungkasnya. (poros07)

 


Bima, Porosntb.com-Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK sudah tuntas dilaksanakan. Di Daerah Pemilihan (Dapil) 6 Kabupaten Bima meliputi Kecamatan Belo, Palibelo, Lambitu, Wawo dan Langgudu, partai Golkar meraih suara maksimal dengan menyalip partai Nasdem yang sebelumnya menduduki posisi pertama.

Perolehan suara Golkar untuk sementara sesuai hasil rekapitulasi di tingkat PPK mencapai 8.888 suara dengan tabulasi suara per kecamatan yakni Belo 2.652, Langgudu 2.618, Palibelo 2.726, Wawo 689 dan Lambitu 203 suara. 

Raihan ini menggeser posisi Nasdem yang sebelumnya menjadi jawara di Dapil tersebut dengan meraih suara sebanyak 8.645. Dengan Tabulasi suara per kecamatan yakni Langgudu sebanyak 2.499, Belo 2.141, Palibelo 2.353, Wawo 1.523 dan Lambitu 129 suara.

Dengan kondisi ini praktis Partai Golkar secara otomatis akan berpeluang besar memperoleh dua kursi di DPRD Kabupaten Bima.

Sementara urutan ketiga diraih Partai PAN dengan 7.750 suara, Gerindra 7.146, PKB 5.431, PPP 5.175, Demokrat 4.793, PKS 3.736, dan Hanura 2.814 suara dan menjadi juru kunci.

Sedangkan para Caleg yang memperoleh suara tertinggi di internal partai sekaligus mendapatkan kursi menuju parlemen yakni kursi pertama Golkar atas nama Musmulyadin, SH, kemudian kursi kedua Nasdem atas nama Edy Muhlis, kursi ketiga PAN diisi oleh M Nasir, kursi ke empat Gerindra atas nama M Yasin, kursi ke lima PKB atas nama Muhtar, kursi ke enam PPP atas nama Ardiwin, kursi ke tujuh Demokrat atas nama Nukrah, kursi ke delapan PKS atas nama Saiful, kursi ke sembilan diisi kembali oleh Golkar atas nama Hj Suhartini dan kursi terakhir partai Hanura H Arahman.

Perolehan suara ini baru sementara sesuai pemantauan wartwan di lapangan dengan merujuk pada data rekapitulasi tingkat kecamatan. Bisa saja kondisi ini akan berubah setelah penetapan resmi oleh KPU Kabupaten Bima. (Poros07)

Ketua PPK, Panwascam Bolo foto bersama aparat keamanan


Bima, Porosntb.com Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 sudah berlangsung. Di Dapil II khusus Kecamatan Bolo, Partai Golkar menjadi pemenang dengan meraih sebanyak 5.448 suara.

Kemudian di posisi kedua PAN dengan suara 3.263, disusul Gerindra 2.852, PKS 2.594, Nasdem 2.524, Demokrat 2.387, PPP 2. 379, PKB 2.198, PDIP 2.099 dan Partai Hanura 2.035.

"Itulah beberapa Parpol yang masuk 10 besar peraih suara terbanyak khusus pemilihan DPRD Kabupaten Bima di Kecamatan Bolo," ujar Ketua PPK Bolo, Drs Umar usai rekapitulasi suara tingkat PPK, Senin (29/4).

Dijelaskan, terkait jumlah pemilih yang mencoblos di Kecamatan Bolo sebanyak 28.588 suara sah dan suara tidak sah 983. Kemudian jumlah suara sah dan tidak sahnya sebanyak 29.571.
"Jumlah DPT se Kecamatan Bolo sebanyak 36.337 pemilih. Dan dipastikan partisipasi pemilih di Kecamatan Bolo mencapai 75 persen," ungkapnya.

Dia berterimakasih kepada semua unsur yang terlibat dalam Pemilu kemarin. Baik itu petugas KPPS, PPS, Panwas dan unsur keamanan. Sehingga pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan lancar.
"Kita berterimakasih pada semua unsur yang telah berpartisipasi. Sehingga Pemilu ini berjalan sukses dan aman," pungkasnya. (Poros-08)



 
Bima, porosntb.com-Proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Bima bakal digelar Selasa (30/4/19). Sesuai jadwal, pleno tingkat KPU itu dimulai 30 April hinggal 4 Mei 2019 mendatang. 

Meski hari ini sudah harus dilakukan pleno tingkat KPU, namun informasinya ada beberapa kecamatan yang belum selesai melaksanakan rekapitulasi. 

Lembaga KPU sendiri, belum bisa memberi kepastian terkait hal itu. Sejumlah komisioner hingga ketua KPU kompak tutup mulut.  

Anggota Komisioner KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin yang dikonfirmasi terkait persiapan dan hasil pleno tingkat PPK, enggan memberikan komentar. Dia beralasan jika yang memiliki kewenangan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah komisoner bagian teknis. 

"Maaf, itu pertannya soal teknis. Saya tidak bisa, karena ada komisioner di bidang itu," tutur mantan wartawan ini. 

Dia mengaku, soal bagaimana hasil rekap di tingkat kecamatan belum diketahui. Apakah rekapitulasi surat suara tingkat kecamatan semua rampung atau belum. Ady malah meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi ke Ketua KPU Bima. 

"Saya tidak berani melampui tugas komisioner lain," terangnya. 

Sementara itu, Komisiner Bidang Teknis KPU Bima, Imanuddin yang dihubungi belum bisa menjawab. Begitupun Ketua KPU Kabupaten Bima Bima, Imran. Pesan singkat yang dikirim wartawan via whatshap terlihat dibaca, namun hingga berita ini ditulis belum mendapat balasan. (Poros07) 







Bima, Porosntb.com-Pemilu serentak 2019 sudah berlangsung. Bahkan, rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan juga sudah tuntas dilaksanakan. Di Kecamatan Palibelo khususnya, Pemilu berjalan lancar dan kondusif, meski satu TPS di wilayah itu melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).

"Selama Pemilu serentak, suasana berjalan kondusif, aman dan lancar. Meskipun ada PSU satu TPS di Desa Belo, tapi tetap berjalan dengan baik," ujar Camat Palibelo, Drs Darwis, Senin (19/4/19). 

Dikatakan, wilayahnya terdiri dari 12 desa dengan jumlah TPS sebanyak 425. Diakui, suasana dan kondisi di sejumlah tempat pemungutan suara itu terpantau aman. Hingga Pleno rekapitulasi di tingkat PPK.

"Kita siapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan PPK untuk rekapitulasi, sekaligus memantau dan menempatkan personil di kantor camat untuk membantu pengamanan. Suasana sangat mencair dan sangat kondusif," tegasnya lagi.

Menurutnya, kemarin menjadi hari terakhir proses rekapitulasi di PPK dan logistik pemilu akan langsung dibawa ke kantor KPU Bima. Sementara pengamanannya, selain personil TNI Polri dan Panwascam, pihaknya juga mengutus anggota Sat Pol PP.
 
"Semoga kondisi ini tetap berlangsung hingga Pleno KPU," harapnya.

Dia berpesan kepada masyarakat Palibelo untuk tetap menjalin hubungan baik pasca pemilu berlangsung. Meski berbeda pilihan, hubungan kekeluargaan harus tetap harmonis dalam rangka membangun Bima yang lebih baik. 

"Semoga cterpiiih nanti bisa membawa Palibelo lebih maju dan berpegang teguh pada amanah rakyat untuk pembangunan Bima yang berkemajuan," pungkasnya. (Poros07)

Kasek, camat, Kapolsek dan sejumlah wisudawan dan wisudawati foto bersama

Bima, porosntb.com-SMAN 1 Ambalawi menggelar wisuda bagi siswa dan siswi yang baru saja menyelesaikan ujian nasional tahun 2019. Proses wisuda dilaksanakan di halaman sekolah setempat pada Senin (29/4/19) pagi tadi.

Acara tersebut rutin dilakukan sekolah sebagai bentuk penghargaan kepada para siswa yang sudah berjuang menghadapi ujian akhir. Kegiatan tersebut sekaligus sebagai acara perpisahan bagi kelas tiga yang akan menjadi alumni di sekolah setempat.

Pada tahun ini, wisudawan dan wisudawati yang diwisuda sebanyak 115 orang. Dengan kategori wisudawan dan wisudawati terbaik menurut penilain USBN 10 orang perwakilan dari jurusan IPA dan 10 orang  dari jurusan IPS serta 10 orang terbaik menurut rekam jejak yg dinilai oleh dewan guru selama tiga tahun siswa menempuh pendidikan di sekolah yang berada di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi tersebut.

Wpada wisuda kali ini cukup spesial karena dihadiri oleh Camat Ambalawi, Kapolsek Ambalawi dan seluruh orang tua murid.

Dalam sambutannya, kepala sekolah Dedi Rosadi MPd MSc menyampaikan terimakasih atas dukungan semua pihak termasuk pemerintah kecamatan. Dedy pun menyerahkan kembali seluruh siswanya yang sudah berjuang mengakhiri pendidikan selama 12 tahun kembali ke orangtua dan masyarakat.

Meski begitu, besar harapannya agar para siswa tersebut bisa terus mengembangkan diri dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. 

"Kejarlah impian kalian dan jangan lupa menjaga almamater sekolah ini," pesannya di hadapan ratusan siswa dan tamu undangan. 

Mantan dosen STKIP Taman Siswa Bima ini menegaskan jika alumni sekolah setempat tidak diragukan. Karena sejumlah siswa setempat rata-rata memiliki kepribadian dan akhlak yang bagus. Di samping itu, Dedy memberikan garansi bahwa para siswa di sekolah yang dipimpinnya merupakan siswa-siswa yang unggul. Ini terbukti dari sejumlah prestasi yang pernah ditorehkan para siswanya selama mengenyam pendidikan di SMAN 1 Ambalawi.

"Saya percaya, siswa dan siswi yang diwisuda ini adalah generasi terbaik yang pernah menorehkan prestasi emas bagi sekolah. Selain itu, sekolah kami adalah sekolah yang ramah. Terbukti, tidak ada perkelahian maupun tawuran antar pelajar di sekolah kami. Ini artinya, siswa dan siswi kami memiliki akhlak dan Budi pekerti yang baik," tegasnya. 

Selain itu, pada kesempatan itu pula Kepsek yang masih muda dan enerjik ini memperkenalkan guru (PNS) baru yang akan mengabdi di SMA N 1 Ambalawi sebanyak 7 orang. 

"Mereka adalah guru-guru baru. Lima orang dari Lombok, 1 orang dari Bima dan 1 orang putra asli Ambalawi," tandasnya.

Setelah acara wisuda selesai, Kasek dan seluruh dewan guru dan pegawai menyelenggarakan pelepasan balon secara bersama-sama. Suasana haru, sedih dan bangga mewarnai prosesi wisuda, semuanya bercampur menjadi satu.(poros07)

SERBA SERBI WISUDA SMAN 1 AMBALAWI KABUPATEN BIMA






Foto: Kegiatan Pameran Bursa kesempatan kerja(Job fair)di Kampus Vokasi Unram
Bima,Porosntb.com- Pameran Bursa Kesempatan kerja (job fair) digelar yang dilaksanakan di Kampus Vokasi unram Bima pada hari senin (29/4). Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah kabupaten Bima  beserta jajaranya, 35 pimpinan perusahaan,para peserta pencari kerja.

Pada kesempatan itu Bupati Bima yang diwakili oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Bima HM. Qurban, SH mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas temaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sebagai salah satu implementasi dan komitmen pemerintah Kabupaten Bima  melalui Disnakertrans kabupaten Bima secara terpadu dalam rangka upaya menekan angka pengangguran di wilayah Kabupaten Bima sekaligus sebagai penerapan sistem rekrutmen tenaga kerja secara transparan dan kompetitif.

Penyediaan informasi terpusat melalui kegiatan  ini mempunyai nilai strategis karena dapat memberikan ruang komunikasi dua arah secara langsung antara pengguna dan pencari kerja dan pemerintah bertindak sebagai fasilitator.

Dijabarkan pula, ketenagakerjaan merupakan salah satu persoalan dalam penanganan kependudukan diwilayah kita, terlebih di Kabupaten Bima terutama bagi pencari kerja untuk mengadu peruntungan. Upaya pembangunan bidang ketenagakerjaan yang telah dilakukan hingga kurun waktu terakhir ini belum sepenuhnya memenuhi harapan kita bersama, hal ini disebabkan makin timpangnya pertumbuhan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia terutama di sektor formal.

Menghadapi kondisi ketenagakerjaan tersebut perlu terus diupayakan perluasan kesempatan kerja secara cerdas dan inovatif sehingga tercipta  program kesempatan kerja yang bersifat ramah. Prioritas program  pemerintah ini dalam rangka menciptakan dan perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan,penyediaan tenaga kerja siap pakai serta upaya lainnya.

Dalam konteks globalisasi dengan telah diberlakulanya pasar tunggal masyarakat ekonomi asean pemerintah daerah berkomitmen untuk menyiapkan SDM yang siap berkompetisi dalam tataran global serta senantiasa mendorong perluasan lapangan kerja melalui peningkatan keberadaan wirausaha, namun harus didukung oleh para pemangku kepentingan yang ada.

Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat dolaksanakan secara berkesinambungan dengan tetap berupaya meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggara serta kuantitas kepersertaan perusahaam yang berpartisipasi.

Kepala Disnakertrans kabupaten Bima H. Nasrulah, S. Sos dalam pengantar, kegiatan yang dilaksanakan ini dalam rangka untuk membentuk iklim sosial ekknomi dan budaya yang mendukung produktivitas tenaga kerja sehingga dapat hidup layak, berkualitas dan sejahtera sehingga sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan jumlah tenaga kerja yang produktif dan berkualitas dalam hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai salah satu fungsi layanan antar kerja untuk membantu mempertemukan pemcari kerja dengan pengguna tenaga kerja secara langsung dalam mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas. Sementara itu tujuannya adalah untuk menyerah tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada pada suatu daerah. Selain itu job fair ini mempunyai tujuan bagi pencari kerja secara langsung dapat melamar  pada perusahaan yang diinginkan sesuai dengan latar belakang pendidikan,bakat dan minat yang dimilikinnya.

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya lapangan kerja baru yang jelas sesuai dengan kompetensi calon tenaga kerja dan mendukung pemerintah dalam penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
Kegiatan ink diikuti oleh 35 perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 3.544 orang lowongan kerja yang ditawarkan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala Disnakertrans Provinsi NTB yang diwakili oleh Kasi IPK Saiful Abubakar, M, Si dimana beliau mengatakan bahwa jumlah angkatan kerja Provinsi NTB pada bulan Agustus tahun 2018 sebanyak 2.237.380 orang, menurun 221.640 orang, dibanding pada bulan Februari 2018 dan turun 158.790 orang dibandingkan pada bulan Agustus tahun 2017.
Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak diserap oleh pasar Kerja.

Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya cukup berhasil menekan tingkat pengangguran, hal ink ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka yang bergerak turun 3,94 persen pada bulan Agustus tahun  2016 menjadi 3,32 persen pada Agustus tahun 2017 namun meningkat pada Agustus 2018 akibat terjadinya bencana gempa.
Dilihat dari tingkat pendidikan pada bulan Agustus tingkat pengangguran terbuka untuk diploma I/II/III sarjana adalah paling tinggi diantara tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar 8,39 persen, tingkat pengangguran terbuka tertinggi berikut nya terdapat pada tingkat SMU sebesar 6,52persen,diikuto K sebesar 5,52persen. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, ini dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka tingkat SMP sebesar 2,89 persen dan untuk tingkat SD TPT nya sebesar 2,35 persen.

Pada tingkat pengangguran terbuka provinsi NTB pada bulan aguatus 2018 sebesar 3,72 persen masih lebih rendah dari TPT Nasional yaitu sebesar 5,35 persen.

Dipaparkan pula bahwa program kegiatan pameran bursa kerja yang diselenggarakan inj sebagai salah satu ihtiar dan memfasilitask antara kedua belah pihak, baik pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja, dimana kedua belah pihak dapat bertemu secara langsung sehingga mempercepat terjadinya proses penempatan tenaga kerja.(Red)

Foto: Daftar Nama Caleg Dapil II dan Partainya
Bima, Porosntb.com-Pasca pleno Rekapitulasi di dua kecamatan yang ada di Dapil 2 yang terdiri dari dua kecamatan yakni Kecamatan Bolo dan Madapangga selama delapan hari pada Ahad/Minggu (28/04) pukul 09.00.Wita berakhir di kecamatan Madapangga sementara Kecamatan Bolo sore tadi.Diperoleh data suara partai dari urutan 1- 7 kursi yang diperebutkan pada daerah pemilihan dapil II,kembali dipegang incambent partai Golkar, Nasdem,PPP,PKS dan Gerindra diprediksi akan duduk.Informasi ini berdasarkan data hasil pleno rekapitulasi suara dimana perolehan dari kursi 5 Kursi diraih Incambent,sisanya 1 kursi diraih pendatang baru sedangkan satunya lagi anak Bupati Bima.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini perolehan suara yang diperoleh masing-masing dari 7 partai yang mendapatkan kursi di wilayah dapil 2 daerah pemilihan Kecamatan Madapangga dan Bolo Yakni partai Golkar perolehan suara 10.518 mendapatkan dua kursi,Gerindra perolehan suara 5549, ketiga Pan 5024, Keempat Nasdem 3957, PPP 3862,PKS 3303, lalu diikuti Demokrat,Hanura, PDI-p dan PKb.

Pada kecamatan Madapangga setelah dilakukan pleno dari sebelas desa perolehan suara tertinggi diraih Golkar 5173 suara diikuti Gerindra 2796 suara, ketiga Partai Pan 1789 suara, keempat PPP 1508 suara, lalu Partai Nasdem 1492 suara lalu Hanura 1018 serta Partai PDI-P 911 suara,PKS 716 suara.

Berdasarkan data awal perolehan suara ini didulang oleh para caleg asli Kecamatan Madapangga yang mendominasi partai yang saat ini akan meraih Kursi dewan.

Seperti caleg Golkar antara H Amin dan Ajhar saja perolehan suaranya diatas ribuan, begitu juga para caleg Pan, Gerindra,Hanura, PDI-P, dan lain-lainnya.Sebaliknya berdasarkan data yang dihimpun media ini di kecamatan Bolo juga begitu terjadi hal yang sama misalnya caleg dari Gerindra nomor urut 1 dan 7 memperoleh suara diatas ribuan.

Sama seperti partai Pan antara Kurniawan dengan Ilham incambent, begitu juga Nasdem lewat Ir Ahmad selaku incambent dan tidak lupa caleg PPP yang ada di wilayah kecamatan Bolo.

Hal ini menunjukkan politik wilayah pada 2019 ini di dapil 2 sangat kuat, kecuali anaknya Bupati M.Putra Feriyandi S.Ip.mungkin beda dengan para caleg lainnya.

Data rampungkan awal dari media porosntb yang akan duduk di 7 Kursi kedepan
1.M.Putera Ferryandi S.Ip.(Golkar).
2.Ruslan S.Pd,(Incambent)Partai  Gerindra.
3.Kurniawan, Partai Pan.
4.Ir. Ahmad (Incambent)Partai Nasdem.
5.Hj Nurhayati S.E M.Si (Incambent)Partai PPP.
6.Ajhar S.E(Incambent) Partai Golkar.
7.Ilham Yusuf(Incambent)Partai PKS.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun media porosntb online dari pleno rekapitulasi dua kecamatan di Dapil II.(Poros08)


Foto:Lukman Wasek PKB Kabupaten Bima
Bima,Porosntb.com-Berdasarkan C1 Lidik dan C1 hologram yang dimiliki oleh Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) diduga banyak terdapat Pengelembungan Suara di wilayah pemilihan Kecamatan Madapangga.Demikian disampaikan Lukman Wakil Sekretaris PKB Kabupaten Bima, Minggu (28/04) pada sore hari.

Lukman, menjelaskan rata-rata semua desa yang ada di Madapangga diduga ada Pengelembungan Suara antara Lainnya Desa Campa,yang paling parah adalah Desa Monggo mulai dari Tps 02-14, kita ada datanya," katanya.

Lanjut dia,semua pleno yang ada di Kecamatan Madapangga bagi desa yang bermasalah diambil alih oleh PPK. " hal ini membuat pihak PKB heran serta binggung kok bisa pleno tidak dihadiri petugas kpps," jelasnya.

Dirinya menduga ketua PPK bermain mata dengan PPS yang ada di desa se-Kecamatan Madapangga," tuduhnya.

Walaupun saat ini Pleno di wilayah kecamatan Madapangga beberapa partai akan melakukan penolakan hasil pleno tersebut." Partai PKB akan menolak tanda tangan hasil Pleno Desa Monggo di PPK hari ini.Pihaknya akan ajukan surat secara resmi melalui rekomendasi partai," terangnya.

Karena diduga banyaknya  pengelembungan, serta Kpps tidak ikut pada pleno yang dilakukan oleh PPK atas desa Monggo," dirinya Mewakili Partai menolak hasil pleno.

Hingga berita ini diturunkan Wasek PKB Kabupaten Bima bersama saksi meminta rekomendasi kepada Panwascam Madapangga agar mengeluarkan rekomendasi pemilihan ulang desa Monggo sesuai dengan perintah  ketua PKB Kabupaten Bima Drs H.Mustahid H.Kako karena pleno di Madapangga akan berakhir,terang Lukman pada media ini.

Sementara ditempat pleno PPK Kecamatan Madapangga  Ilham Akbar S.Pd menerangkan Rekapitulasi Perhitungan Ulang Suara(Pus) telah dikeluarkan rekomendasi panwascam yang dimana bagi tujuh TPS yakni pada tps 2,4,5,8,10,13,14 telah di lakukan.Demikian disampaikan Ilham Akbar S.Pd pada media ini, Minggu (28/04).

Masih kata dia selama 7 hari berlangsung pleno Rekapitulasi Suara Desa Monggo, karena banyak petugas KPPS yang ngga hadir padahal telah di minta untuk ikut pada pleno,ujar Ilham Akbar.

Lanjutnya,adanya perbedaan Ci Lidik dan Ci hologram juga yang menghambat proses pleno rekapitulasi suara makanya dilangsungkan perhitungan ulang suara(Pus) hal ini juga yang menghambat," katanya

Dirinya tegaskan tidak akan ada pemilihan ulang yang akan dilaksanakan di desa Monggo, dimana melalui perhitungan ulang suara telah dibuktikan apa yang diminta oleh para saksi partai yang diduga adanya Pengelembungan, telah di buktikan
melalui pleno yang ada." Hal ini dia tegaskan karena seluruh proses pelaksanaan yang ada di desa Monggo telah tuntas sesuai aturan yang ada, serta permintaan para saksi," tegasnya.

Jadi pihaknya tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk  Pemilihan ulang di desa Monggo Kecamatan Madapangga," tutur Ilham Akbar S.Pd ketua Panwascam Kecamatan Madapangga,pantauan media ini pleno di kecamatan Madapangga telah berakhir dengan berakhirnya pleno rekapitulasi penghitungan suara di desa Woro tingkat kabupaten pada pukul 21.30 WITA Minggu malam. (Poros08)






Bima, PorosNTB.com-Proyek bronjonisasi bantalan sungai di So Lapango Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima disoal. Proyek tersebut tidak menyertakan papan informasi, sehingga membuat pemilik lahan yang merasa dirugikan akibat pengerjaan itu protes.

Keterangan dari pemilik lahan Abidin menceritakan,  awalnya datang pelaksana proyek bernama Irwan asal Desa Pela bersama lima orang anggotanya. Mereka memeriksa lokasi sejak pekan lalu.

Kemudian datang lagi utusan dari pelaksana proyek bernama Amran yang dipercayakan oleh Irwan bersama karyawannya melaksanakan pemasangan bantalan Bronjong di tengah sungai tepat di tanah miliknya.

"Sekitar 10 kotak bantalan bronjong tiba-tiba sudah terpasang pada hari Sabtu (27/4/19)," ujarnya. 

Menurut Abidin, jika bantalan Bronjong ini dipasang di sekitar tanahnya tentu akan berdampak buruk pada sejumlah petani sekitar sungai. Karena arus banjir sudah dipastikan akan langsung meluap ke sawah petani.

"Batu dan lumpur juga akan ikut merendam sawah kita. Belum lagi nanti kalau arusnya deras, tanahnya akan terus terkikis dan jebol," urainya.

Hal senada disampaikan H Samad Efendi yang juga pemilik lahan di sekitar sungai. Dia menyesalkan adanya proyek tersebut tanpa konfirmasi dan koordinasi dengan dirinya selaku pemilik lahan. Dia menyatakan dengan tegas agar bantalan Bronjong itu segera dipindahkan.

"Sebelum kami bongkar, lebih baik dipindahkan dulu," tegasnya.

Lanjut H Samad, kalau bantalan Bronjong akan terus terpasang akan merugikan pemilik lahan sekitarnya. Karena belum ada sejarah pasang bantalan bronjong di tengah sungai tanpa ada permohonan dan konfirmasi kepada pemilik lahan sekitar.

Hingga berita ini ditulis pemegang projek bantalan bronjong ini belum dapat dikonfirmasi, berapa sumber anggaran hingga pelaksananya.(poros09)




Oleh: Muammar
Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


Pemilihan umum (pemilu) serentak 2019 telah berjalan secara damai dan bermartabat. Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak 2019, dapat dikatakan sebagai proses demokrasi paling rumit di dunia. Hal ini dikarenakan pemilihan umum 2019 tidak hanya memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di kursi parlementer, baik dewan daerah kabupaten kota (DPRD), dewan provinsi (DPRD), dewan perwakilan daerah (DPD), dewan rakyat disenayan (DPR), tetapi juga yang teranyar pemilihan presiden/wakil presiden dalam waktu dan tempat yang bersamaan juga. Untuk pemilihan orang nomor satu dan dua di republic ini, menjadi fukos utama perhatian publik tanah air dan pemilihan orang nomor satu dan dua juga telah banyak memakan korban dari petugas penyelenggaran pemilu sendiri.
Laga sengit bertajuk el-clasico jilid dua, antara calon presiden petahanan Jokowi-Amin dengan lawan tanding Prabowo-Sandi, menjadi pertarungan lanjutan dimana antara Jokowi dan Prabowo sebelumnya juga terjadi pada pilpres 2014. Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) dari beberapa lembaga survei ternama di tanah air menempatkan pasangan Jokowi-Amin pada urutan pertama masing mengungguli Prabowo-Sandi dengan selisih suara yang berkategori tipis. Dari lembaga Indo Barometer pasangan Jokowi-Amin memperoleh persentase suara publik 54,35% sedangkan pasangan Prabowo-Sandi memperoleh suara publik 45,65%, sementara LSI Denny JA menepatkan suara publik yang diberikan pada pasangan Jokowi-Amin dengan persentase 55,71, sedangkan Prabowo-sandi 44,29%. Namun hasil survey yang berbeda keluar dari survey yang dilakukan oleh lembaga Jurdil2019, berdasarkan perhitungan dari 1.575 TPS di 34 provinsi menyatakan bahwa pasangan Jokowi-Amin memperoleh suara publik 39,5% dan Prabowo-Sandi 58,1% suara publik.
Meskipun perolehan suara resmi dari pihak penyelenggara pemilu, komisi pemilihan umum (KPU), masih harus menunggu rekapitulasi suara, banyak pihak yang menilai perolehan suara melalui hitung cepat diyakini tidak banyak berubah dari hasil rekapitulasi suara KPU. Hal yang menarik dari pertarungan el-Clasico jilid dua Jokowi-Prabowo, tidak hanya pengulangan pertaruhan politik antar keduanya, melainkan apabila memang hasil dari beberapa lembaga survey yang memenangkan pasangan Jokowi-Amin sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU maka perolehan suara juga dapat dikatakan juga adalah hasil yang sama dari laga lanjutan dengan pilpres 2014 yang lalu, yakni dengan kisaran selisih dibawah 10% suara.
Perolehan suara melalui hitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survey, memang menepatkan pasangan Jokowi-Amin unggul atas Prabowo-Sandi. Bagi Jokowi kemenangan pada pemiluhan presiden 2019 ini melanjutkan estafet kepemimpinannya sebagai presiden, sedangkan bagi KH Ma’aruf Amin sebagai wakil presiden pertama dari unsur ulama. Lalu, pasca pelaksanaan pemilu serentak 2019 khusunya pemilihan presiden yang telah banyak menghabiskan energy, baik biaya maupun pikiran dan potensi perpecahan yang besar antar anak bangsa. Apakah pekerjaan rumah ibu pertiwi telah selesai? Tentu saja tidak!
Berbagai visi-misi yang disampaikan oleh para calon pemimpin tertinggi, calon orang nomor satu di Republik ini. Baik dalam bentuk kampanye terbuka maupun dalam arena satu lawan satu di panggung debat, setidaknya menjadi catatn merah yang harus segera diwujudkan dalam kerja yang nyata tanpa wacana semata. Sebagai rakyat, tentu kita memiliki pandangan dan sikap pandangan terhadap masing-masing calon dalam pertimbangan kita dalam memilih, tetapi ketika calon tersebut telah terpilih melalui people powert yakni pilihan terbanyak dari suara rakyat. Maka kita harus bersatu untuk mengawal pemimpin terpilih agar dapat melaksanakan tugas dan menyelesaikan semua visi-misi sesuai dengan yang disampaiakan.
Menjadi seorang simpatisan ataupun fanitisme yang tinggi terhadap salah satu calon pemimpin yang terpilih itu boleh saja, akan tetapi sebagai rakyat kita harus tetap kritis terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan pemimpin yang terpilih tersebut. Kita juga harus mendukung pemimpin terpilih dalam menjalankan roda pemerintah yang memang pro rakyat, kita juga harus menyadari bahwa pada dasarnya pemimpin terpilih adalah pelayan rakyat. Bukan sebaliknya, yakni rakyat yang dijadikan pelayan untuk pemimpin, seperti yang banyak terjadi dalam prakteknya. Karna menjadi seorang pendukung tidaklah harus mendukung segala kebijakan pemimpin terpilih walaupun itu kebijakan tersebit tidak berpihak sama sekali kepada rakyat. Begitu juga menajdi opisisi yang mengkritik segala kebijakan pemimpin terpilih jangan dikatakan sebagai kelompok yang mengganggu jalannya roda pemerintahan. Karena pada dasarnya dan esensinya kekuasaan itu membutakan, maka rakyat harus dapat mengawal dan mengkritik jalannya pemerintahan agar sesuai dengan visi misi pemimpin terpilih yang disampaikan di arena debat dan kampanye lalu.
Menjadi sebuah keharusan bagi publik untuk selalu tidak kenal lelah dalam mengawal pemimpin terpilih agar dapat terwujudnya pemerintahan, tidak hanya pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi yang kiat merajalela, bebas dari kolusi dengan berbagai praktek persenhkokolan jahat untuk memuluskan berbagai proyek siluman dan bersih dari nepotisme yang mengutakan kronik sanak saudara, keluarga dan kelompok-kelompoknya dalam menduduki jabatan di pemerintahan. Akan tetapi juga pemerintah yang dapat mengayomi rakyat melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang adil dan merakyat, sebagaimana yang di amanatkan oleh undang-Undang sebagai munajat dalam berbangsa dan bernegara. Semoga pemimpin terpilih tidak lupa janji-janji kampanyenya lagi….!(*)

Foto:Hikmah Saksi Partai PKB
Bima, Porosntb.com-Pada pleno lanjutan hari ke 8 di kecamatan Madapangga,pada sabtu(27/04) yang dilakukan perhitungan kertas suara mulai dari TPS 5 hingga TPS 8 di duga ada Pengelembungan.

Demikian disampaikan M.Kasim saksi partai PDI yang ikut pada pleno rekapitulasi desa Monggo di PPK kecamatan Madapangga,pada Sabtu (27/04).

Kata dia, dengan temuan ini pihaknya selaku anggota saksi partai PDI setelah berkonsultasi dengan ketua partai bahwa diinstruksikan harus Pemilihan ulang." Dirinya tegas meminta rekomendasi dari Panwascam Kecamatan agar mengeluarkan rekomendasi PSU di dua TPS di desa Monggo," ujar M.Kasim pada siang itu pada media ini.

Masih kata dia,perhitungan ulang sudah tidak bisa dilakukan lagi kalau begini adanya." bayangkan saja penggelembungan di TPS 05 sampai pada 124 suara,ada apa dan kenapa bisa terjadi," katanya.

Lanjut dia,pihaknya minta PSU ini berdasarkan perselisihan yang ada karena indikasi sudah tidak bisa di toleril lagi yakni dimana Kejadiannya bukan hanya TPS 5 saja di TPS 8 saja terjadi juga ada pengurangan dari salah satu suara caleg DPRD kabupaten partai Pan yang bernomor urut 2," ujarnya.




Foto:M.Kasim Saksi PDI di luar arena pleno Madapangga
M.Kasim menjelaskan kejadian ini terjadi di Tps 08 yang dimana Ci Plano Lidik sangat berbeda jauh dengan apa yang dipegang oleh saksi partai Pan melalui Ci salinan yang semula berdasarkan Ci salinan saksi diperoleh suara 60 sekian tapi yang muncul di Ci Plano Lidik hanya 4 suara," herannya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Hikmah Saksi dari partai PKB yang menyatakan Pengelembungan sudah jelas antara TPS 5 dan 8 dimana rekomendasi panwascam yang disetujui PPK telah dikeluarkan yang mengakui adanya Pengelembungan di dua TPS tersebut.

Ironisnya Ci palsu yang dipegang para saksi parpol hari ini luar biasa yang terjadi setelah perhitungan ulang dilakukan yakni Ci Palsu yang diberikan ketua kpps 5 desa Monggo pada Saksi Partai saat itu secara otomatis hal ini telah melanggar UU pemilu," cetus hikmah.(Poros08)

Foto:Kepala DPMdes Kabupaten Bima dalam memberikan Sambutan
Bima,Porosntb.com-Hari ketiga Penilaian Lomba Desa dan Lomba posyandu terintegrasi tingkat tingkat kabupaten Bima berlangsung Kamis (25/4) di Desa Kanca Kecamatan Parado dan desa Cenggu.

Setelah merampungkan kegiatan penilaian di desa Kanca, tim kemudian bertolak menuju Desa Cenggu  pukul 14. 00 Wita dan disambut oleh Camat Belo Bambang Setiawan S.Sos, Muspika Belo dan Kepala Desa Cenggu Syahrudin AR.

Tiba di halaman TK Pembina Desa Cenggu yang bersebelahan dengan kantor Desa setempat, Tim disambut Paduan suara Dasawisma kecamatan Belo.

Camat Belo dalam pengantar penerimaan Tim Penilaian yang dipimpin oleh Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  (DPMDes)  Kabupaten Bima Drs Sirajudin AP,MM dan Tim Penilai Independen Dr. Kadri M.Si, bersama 17 anggota mengatakan, bahwa warga desa Cenggu khususnya aparat desa dan kader Posyandu siap memberikan pencerahan kepada tim berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan kiprah kelompok masyarakat di desa.

Dikatakan Bambang, 2.700 warga Cenggu mengharapkan agar diberikan kesempatan untuk mewakili Kabupaten Bima pada lomba yang sama di tingkat provinsi NTB.

"Hal ini tidak berlebihan lanjut Bambang, mengingat sebagai sebuah lomba terintegrasi, Desa Cenggu sangat siap dalam hal pengelolaan Bumdes Lamoci siap bersaing, juga dalam pengelolaan lingkungan yang sehat, termasuk persiapan pelayanan Posyandu dan Program Hatinya PKK".  Terang Bambang.

Hal senada disampaikan Kades Cenggu dalam pemaparannya dihadapan Tim Penilaian bahwa dalam  menyambut Lomba Desa tingkat kabupaten tahun ini, partisipasi warga desa yang dipimpinnya luar biasa.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Penilaian yang juga Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  (DPMDes)  Kabupaten Bima Drs. Sirajudin AP,MM  dalam sambutannya memberikan apresiasi atas sambutan Pemerintah dan warga Belo.

Senada dengan Camat dan Kades, Sirajudin berharap Desa Cenggu data geologi Kabupaten Bima pada ajang tingkat Provinsi NTB.

Dalam sambutannya, Sirajudin secara khusus menyoroti penggunaan dana desa. Dikatakannya, "Empat tahun implementasi dana desa, paling tidak sudah ada gambaran nyata apa yang telah dilakukan dengan dana tersebut", Ungkapnya.

Perlu juga disampaikan bahwa jangan sampai penggunaan dana tersebut menyimpang di luar 15 program yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan 4 program yang ditetapkan oleh Kementerian Desa". Tegas Mantan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima ini.(Red)

Proses pencoblosan ulang di TPS 5 Desa Tente, Sabtu (27/4/19)

Bima, PorosNTB.com-KPU Kabupaten Bima akhirnya mengeksekusi SK kontroversial nomor 407 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat TPS. Namun di TPS 5 Desa Tente Kecamatan Woha, Sabtu (27/4/19). Sejumlah KPPS menolak untuk melaksanakan pemilihan ulang tersebut karena khawatir terjadi gejolak massa.  

Akibat tidak ada yang mau jadi KPPS, membuat KPU Kabupaten Bima turun tangan langsung. Sejumlah staf di sekretariat terpaksa ditugaskan untuk melaksanakan PSU di TPS yang berada di RT 5 Dusun Kananga Desa Tente tersebut. 

Komposisi KPPS, security KPU Sariman ditempatkan sebagai linmas, sopir komisioner Hafid sebagai KPPS 4, KPPS 1 Kasubag Hukum Ilham, didampingi dua orang staf data, Saokani dan Marlin. Kemudian di KPPS 5 sekaligus KPPS 6 diisi staf logistik dan KPPS 7 ada sopir ketua KPU, Piter.

Proses pencoblosan ulang dengan jumlah DPT sekitar 232 tersebut berlangsung tertib meski diwarnai banyaknya pengembalian surat suara oleh pemilih karena rusak.

Adanya PSU di TPS tersebut karena menindaklanjuti temuan pengawas TPS yang mengindikasikan ada 8 pemilih yang mencoblos yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sesuai bunyi pasal 372 ayat 2 huruf (d). 

Meski begitu, PPK Kecamatan Woha telah membalas rekomendasi Panwascam tersebut dengan berbagai alasan. Sesuai pencermatan PPK, temuan itu tidak memenuhi unsur formilf dan materil karena 8 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb tersebut, merupakan pemilih yang masuk dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) dengan mencoblos menggunakan elektronik KTP. 

Kendati sudah diterima oleh Panwascam surat balasan dari PPK itu, namun KPU Kabupaten Bima secara sepihak langsung mengeluarkan SK PSU di TPS tersebut bersama 3 TPS lain.

Kondisi ini membuat suhu politik di Dapil I khususnya, memanas. Sejumlah caleg dan simpatisan sempat memprotes hal ini ke KPU dengan meminta alasan konkrit terkait keputusannya mengeluarkan PSU. Namun, pertemuan itu tidak bisa melunturkan SK yang telah dikeluarkan KPU sehingga tetap dilaksanakan meski dinilai cacat hukum.

Hingga berita ini ditulis, proses pencoblosan masih berlangsung dengan pengawalan ketat anggota Bawaslu dan aparat keamanan. 

Sementara suasana di luar TPS cukup hangat, sejumlah warga menyesalkan adanya PSU tersebut karena dikhawatirkan memicu persoalan horizontal antar pendukung Caleg. 

"Seharusnya PSU ini tidak dilakukan. Bukan karena tidak terbukti adanya temuan Panwascam, tapi stabilitas daerah yang harus diutamakan," tandas Amirudin pemilih di TPS 5. 

Hal ini juga yang membuat sejumlah KPPS tidak berani melaksanakan PSU. "Makanya PSU diambil alih KPU," terangnya.(Poros07)


Banyak pembual bergantian datang mengetuk hati
Gelisah mencari kerabat
Dan lama bertanya-tanya
Sampai tersesat ke ujung kampung
Di depan kerumunan batu nisan
Karena nama yang dituju
Kadang telah lama mati

Dari timur ke barat
Bersahaja menekur debu
Kerikilpun disapa “saudara”
Kepada semak-semak
“Rumahku Adalah Rumahmu”

Untunglah dari Gunung Parewa
Angin masih bertahan tanpa suara
“Kapan-kapan kita akan membuat perhitungan,”
Dalam bilik hatinya menggunyam tetabuhan serapah

Berpeluh merangkul sahabat,
Hingga tersedak oleh kentalnya kopi hitam
Terburu-buru,
Dari atas kursi menjabar peta
Hanya ada lintang dan bujur
Titik kiblat tertutup bungkusan rokok

Dan dalil terlunta di bubungan oleh kepulan asap
Kaum kerabat dan para sahabat,
Sudah berbuku-buku
Janji yang ditinggalkan di setiap dapur

Padahal semuanya hanya singgah
Menjilat daun pintu
Meminang hak pilih semusim sekali
Apatah lagi, hanya berbekal
Mahar retorika dan ikatan rupiah
Kelak, salam khusyu’
Dan jabat hangat di ruang tamu
akan terlerai pupus di gerbang istana

Tapi kapankah ….?
Kita bisa mengenyam patut
Jika yang menilai layak
Banyak yang tidak pantas

(Aden)

---------------- Catatan kaki --------------------

Hematku, hanya Ada 3 tipe manusia yang memasuki bikik TPS.

Tipe pertama, mereka memilih dengan acuan kualitas. Kedua, mereka yang memilih karena kuantitas, dan ketiga mereka yang memilih karena perasaan.

Tipe pertama, sejatinya memilih menjadi raja, tipe kedua memilih menjadi budak, sementara yang ketiga memilih menjadi korban.



Bima, Poros NTB.- Jika ada yang bertanya, batu apa yang paling terkenal di Kecamatan Woha Kabupaten Bima? Maka jawabannya adalah ‘Wadu Jara”. Jika di-Indonesiakan per kata, maka akan berarti ‘Batu Kuda’.

Batu yang berada di ujung barat kampung Pucuke/Dusun Tani Mulya Desa Naru ini memiliki lingkaran sekitar 17 meter dengan panjang sekitar 9 meter. Tepat berada di sisi utara jalan yang menuju ke Desa Waduwani Kecamatan Woha. Berdiri kokoh di kaki Gunung Samili.

Dipandang sekilas, secara keseluruhan bongkahan batu ini tidaklah mirip dengan seekor kuda. Tapi mungkin karena dirasuki oleh sebutannya sebagai ‘Wadu Jara’, sehingga Jika kita memandangnya sedikit lebih lama, maka akan mengalirkan imajinasi ke dalam mata kita kepada seekor kuda.  Ia seolah seekor kuda perang jaman dahulu yang menjulurkan lehernya menghadap selatan ke arah Gunung Karaci di Desa Tenga.

Imajinasi kita akan semakin mengental dengan adanya batu kecil lain di dekatnya yang menyerupai tonggak. Sehingga Wadu Jara ini Nampak terikat pada sebuah tonggak dengan bertalikan semak yang menjalar di sekitarnya. Ia terlihat siap, kapan saja untuk ditunggangi dan diajak garang di medan laga.

Kemungkinan besar, karena bentuknya yang seperti kuda itulah maka ia dikenal dengan nama Wadu Jara. Dan para leluhur  lantas menanam mitos untuknya yang membuat keberadaan Wadu Jara ini semakin romantik tertanam di hati masyarakat Woha. Sebuah mitos yang kemudian didongengkan dari generasi ke generasi.

Konon katanya, Wadu Jara ini  adalah seekor kuda yang menjadi tunggangan seorang ‘Pahlawan Lokal’ Pucuke yang bernama La Ngamo (Bahasa Indonesia : Si Garang). Pahlawan ini berasal dari Negeri Arab, yang berperan untuk menghalau bala dan menghadang musuh bagi Kampung Syeikh (untuk diketahui nama purba dari Pucuke, adalah Kampung Syeikh). Sehingga kampung ini terhalang dari bala dan bencana.

Menarik, karena ada sebongkah batu lain di kaki Gunung Karaci yang agak mirip dengan Wadu Jara. Ukurannya lebih kecil dari Wadu Jara dan bagian depannya tumpul-datar menyerupai seekor kuda tanpa kepala. Konon ‘Kuda’ tanpa kepala ini adalah tunggangan dari La Garisi. Pahlawan Lokal Kampung Tenga.

Dulu (sampai akhir era 90-an, sebelum hama siput menyerang), Pucuke punya lahan luas (Limbu) sebagai penghasil Karebe (sejenis umbi dari akar tanaman rumput yang bisa dimakan). Dan konon, Limbu penghasil Karebe ini menjadi lahan sengketa antara La Garisi dengan La Ngamo.

Untuk mengakhiri silang sengketa ini, akhirnya La Garisi menantang La Ngamo untuk berlaga duel di Bukit Taba’a (sebuah bukit yang terletak antara Gunung Samili dan Gunung Karaci). Dan duel berakhir dengan terdesaknya La Garisi sampai ia melarikan diri dan terkejar sampai di kaki Gunung Karaci.

La Ngamo lantas menebas kutung kepala kuda tunggangan La Garisi, yang akhirnya bertekuk lutut menyerah kalah. Dan Limbu pun tetap menjadi hak milik Pucuke.

Setelah La Ngamo menutup usia, kudanyapun mengarca menjadi Wadu Jara untuk membuat keperwiraan ‘Tuan’nya selalu dikenang hingga kini. [Aden]

(Artikel ini pernah dimuat di portal jurnalisme warga "JOMPA MBOJO dan KOMPASIANA)

Foto: Suasana Rekapitulasi Perhitungan Suara TPS 4 Desa Monggo Kecamatan Madapangga



Bima, Porosntb.com-Pleno rekapitulasi penghitungan suara DPRD Kabupaten Bima di  Desa Monggo Kecamatan Madapangga akhirnya digelar. Pleno di sejumlah TPS di desa tersebut sempat tertunda lantaran berbagai persoalan.

Rekapitulasi Jum'at (26/4) pagi hingga sore itu, baru 4 TPS yang tuntas. Di TPS 2 ada kelebihan satu suara. Namun yang menyedot perhatian adalah di TPS 4, dimana C1 yang dipegang oleh para saksi berbeda dengan C1 Hologram yang dihitung lidi. Padahal C1 ini diperoleh dari PPK dan Panwascam setempat, 

"Ketika dibuka C1 hologram kok berbeda," kata saksi Partai Demokrat Muhidin S.PdI pada awak media ini.

Pihaknya meminta untuk dibuka peti agar bisa dilihat kembali kertas suara dan coblosan masyarakat setempat. 

"Bayangkan saja, C1 dari PPK dan Panwascam aja berbeda, apa nggak mengherankan," ujarnya.

Di sisi lain berdasarkan informasi yang diperolehnya ketua KPPS Desa Monggo dilarang hadir di Pleno yang masuk pada hitungan suara DPRD Kabupaten Bima.

"Bahkan ketua KPPS ini sudah nggak ada di desanya," kata dia lagi.

Kondisi ini semakin memperkuat dugaan kalau pencoblosan di Desa Monggo tersistematis dan terencana kecurangannya. 

"Bayangkan saja hari ini baru kita terima C1 yang di photo copy, padahal Pleno telah berlangsung selama seminggu," celetuknya.

Di tempat yang sama saksi Gerindra, Syamsurizal mengatakan, adanya dugaan pengelembungan suara di TPS 4 dan 5 serta 10 di Desa Monggo mulai muncul dengan perbedaan Model C1. Dia akan tetap mengejar masalah tersebut sampai terungkap.

"Kebenaran hasil pemilu di wilayah Kecamatan Madapangga harus diungkap agar demokrasi kembali pada faedahnya," ucapnya.

Rijal tidak merasa heran ketika ada perbedaan C1 saat peti dibuka. Selain itu, setelah dihitung perlembar kertas suara yang dipakai hanya 191 suara. Kondisi ini tidak sejalan dengan jumlah pemilih yang memberikan hak pilih sebanyak 245 orang. Artinya ada penggelembungan jumlah pemilih sekitar 54 suara. Terlepas dari itu, pun juga ditambah lagi oleh oknum KPPS menjadi 275 pemilih setelah panitia mencocokan di data awal PPK.

"Hal ini semakin menguatkan dugaan kita, jika pemilihan di Monggo sarat akan pelanggaran pemilu," tandasnya.

Ketua PPK Kecamatan Madapangga Mustafa SE yang coba dikonfirmasi enggan memberikan komentar. Rencananya, rekapitulasi di TPS 5 sampai 10 di Desa Monggo akan dilanjutkan besok pagi, Sabtu (27/4/19). (Poros08)

Foto:Kapolres Bima AKBP Bagus S.Wibowo S.Ik Jum'at di Masjid Al Istiqamah Desa Tente 

Bima,Porosntb.com- Kapolres Bima AKBP Bagus S.Wibowo S.Ik Pada hari Jum'at (26/04) Pkl 12.30 wita melaksanakan Shoolat Jum,at bersama di masjid AL ISTIQAMAH Dusun Bante Desa Tente Kecamatan Woha yang di rangkaikan acara  silturahmi dengan warga Dusun Bante dan Dusun Kanangan Desa Tente

Usai melaksanakan Sholat Jum,at Kapolres Bima AKBP Bagus S.Wibowo S.Ik menyampaikan maksud dan tujuan dalam menjalin silaturahmi dengan warga Dusun Bante dan Dusun Kananga Desa Tente  dan  mengajak warga untuk terus menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Lanjutnya,ucapan terima kasih Kapolres Bima pada masyarakat Kecamatan woha umumnya yang sudah menjadi bagian dari masyarakat yang sudah menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif selama pelaksanaan tahapan pemilu 2019.

Ditambahkannya kondusif dan  situasi wilayah,berkat peran serta masyarakat,tidak ada arti TNI dan POLRI tanpa masyarakat."Kapolres mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersama-sama tetap  menjaga situasi kondusif seperti sampai saat ini," harapnya.

Dirinya berharap Kapolres Bima dukungan dan kerja sama warga untuk sama sama tetap menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Woha khususnya warga Dusun Bante dan Dusun Kananga Desa tente Kecamatan woha.

Selain itu asumsi kerawanan dalam pemilihan legsilatif DPRD II Kabupaten Bima sudah kita tepis dengan terbukti situasi sampai dengan  pada tahapan hari ini masih kondusif.Harapan Kapolres Bima  agar warga tidak  mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dengan sengaja di sebar oleh oknum yang  ingin mengacaukan suasana yang sudah kondusif

Dalam menyambut kembali tahapan pemilu 2019 lewat pemungutan suara ulang di TPS 05 di Dusun Kananga Desa Tente , Kapolres Bima  mengajak masyarakat Bante dan Kananga untuk  sama sama kita kawal agar tercipta situasi yang kondusif

Menutup penyampaiannya Kapolres Bima sekaligus memberikan dana santunan untuk keperluan lanjutan renovasi masjid AL ISTIQAMAH  yang di terima oleh Imam Masjid  Ustad ABDUL HAMID ISHAKA.(Poros08)

Siti Asia saat berdiri di depan rumah panggungnya yang tak berpapan
Bima, Poros NTB.- Sepasang suami isteri, Abdul Hamid dan Siti Asia, warga Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, boleh dikata merupakan keluarga yang paling tidak beruntung di desanya.

Himpitan ekonomi yang merajam keluarga ini, membuat mereka terpaksa menempati rumah panggung tak berpapan selama puluhan tahun.

Untuk meminimalisasi terpaan angin dan hujan, Hamid mencoba memapani dinding rumahnya yang berukuran sekitar 4 x 6 meter tersebut dengan kain.

Kain yang dipasangnya itupun hanya mampu dibelinya untuk sekedar menutup setengah dari bagian depan rumahnya.

Sementara, terpal bekas nampak menjuntai menutup sebagian lain bagian belakang rumahnya.
Semua orang memang mendambakan hunian yang layak. Bisa terlindung dari terik, angin dan hujan. Terlebih saat ini Hamid dan isterinya diambang usia senja.

Ironisnya, di tengah kemajuan pembangunan yang menjadi program utama pemerintah, ternyata masih banyak masyarakat miskin yang belum merasakannya. Sebut saja program bedah rumah, misalnya.

“Iya sih, inginnya kita rumah ini diperbaiki, tapi penghasilan kami sebagai buruh tani hanya untuk mencukupi kebutuhan makan dan minum saja,” ujar Siti Asia polos.

Tuturnya lebih lanjut, setahun lalu, fisik rumah mereka pernah diambil fotonya, dan dijanjikan untuk direnovasi. Sayangnya janji itu tak kunjung tiba. (Teddy)

Foto: Bupati Bima Terima Secara Simbolis Dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan di halaman Kantor Bupati.
Bima,Porosntb.com-Usai Upacara Kesiaapsiagaan Kepala BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan kepada 45 orang polis asuransi BPJS ketenagakerjaan yang secara simbolis diterima oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE selanjutnya diserahkan kepada bapak budi susanto.

Bupati Bima mengatakan bahwa penyerahan ini dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja terutama kepada petugas DAMKAR yang melaksanakan tugasnya, karena mengandung resiko yang sangat membahayakan bagi dirinya.

Dae Dinda menekankan pemberian ini merupakan apresiasi pemerintah dan BPJS ketenagakerjaan atas pekerjaan yang dilakukannya.

Sementara itu menurut kepala BPJS ketenagakerjaan mengatakan bahwa pekerjaan seorang pemadam kebakaran merupakan pekerjaan beresiko cukup tinggi dan membahayakan sehingga mereka ini harus mendapatkan jaminan dan perlindungan dari musibah dan kecelakaan dalam bekerja," terangnya.

Lanjut dia,sehingga dengan masuknya dan telah terdaftar ke BPJS ketenagakerjaan ini, apabila terjadi sesuatu dalam pekerjaannya nantinya akan ditanggung dan mendapatkan santunan dariBPJS ketenagakerjaan," ujarnya.

Ditambahkan pula bahwa BPJS ketenagakerjaan pada dasarnya memberikan perlindungan kepada anggota pemadam kebakaran saat melakukan aktivitasnya," imbuhnya.(Red)

Foto: Bupati Hj.Indah Dhamayanti Putri,S.E Pimpin apel hari Kesiapsiagaan bencana
Bima,Porosntb.com-Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE bertempat di halaman kantor.  Bupati Bima pasa hari senin tanggal 26 April 2019 pimpin apel hari kesiapsiagaan bencana dan HUT Damkar Ke -100 dimana beliau mengatakan bahwa BNPB Nasonal menjadikan hari ini sebagai hari kesiapsiagaan bencana secara nasional yang diperingati seluruh provinsi, kabupaten /kota.

Berdasarkan hasil kajian resiko bencana yang disusun BNPB tahun 2015 jumlah jiwa terpapar resiko bencana katagori sedang sampai dengan tinggi yang tersebar di 34 provinsi mencapai 254.154.398 jiwa. Selama tahun 2018 terdapat 3.788 kejadian bencana yang mengakibatkan 4.814 jiwa meninggal dunia sedangkan 10.239.533 jiwa mengungsi. Sedangkan arah dan gambaran tren bencana global kedepanpun cenderung meningkat, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti meningkat nya jumlah penduduk, urbanisasi, degrasasi lingkungan, kemiskinan serta pengaruh perubahan iklim global.

Dengan melihat kondisi tersebut tidak bisa dipungkiri intensitas dan kompleksitas bencana di era modern ini telah menimbulkan korban jiwa,kerusakan dan kerigian yang besar serta  sangat menganggu aktivitas san produktivitas baik untuk keberlangsungan dunia usaha san kehidupan masyarakat.  Oleh karena itu,  kerugian bencana merupakan urusan semua pihak dan penting bagi kita semua memahami resiko dan peran tanggung jawab dalam mengatasi bencana tersebut.

Lebih lanjut, penanganan bencana bukanlah kegiatan yang bersifat parsial, namun merupakan tanggung jawab semua pihak, sehingga diperlukan kerjasama semua elemen.selai. itu kita perlu memahami bahwa hakekat penanganan bencana bukan hanya dilakukan pasca bencana  akan tetapi tindakan mitigasi bencana sebagai salah satu rangkaian tindakan yang mengakup antisipasi dan reaksi pencegahan dan penanggulangan memerlukan keterlibatan secara intensif seluruh Sumber Daya Yang Ada.
Begitu pula terkait dengan HUT ke -100 peadam kebakaran, dimana peran penting pemadam kebakaran tercermin dari tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu pemadam kebakaran juga dituntut untuk melayani masyarakat  pada operasi penyelamatan non kebakaran, sehingga pemadam kebakaran sangat dibutuhkan oleh masyarakat .

Keberadaan damkar ini merupakan perangkat daerah yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan serta lmasyarakat  .
Saya berharap melalui kegiatan yang dilaksanakan ini dalam rangka memberikan upaya penanganan secara serius dalam mewujudkan perlindungan masyarakat  yang membutuhkan penanganan secara serius bila sewaktu - waktu terjadi hal seperti ini. Ucap bupati.

Kegiatan ini dihadiri oleh wakil bupati bima, Asisten, Staf Ahli, kabag lingkup Setda bima,  kalag BPBD beserta jajaranya, unsur TNI, Pol. PP, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan,  kepala POS SAR, kepala Bandara SMS Bima, kepala BMKG, Orari Bima, kepala Kesbangpol, tim reaksi cepat, Damkar BPBD.(Red)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget