Dibaca Normal
Bima,Porosntb.com-Aksi Demo damai Front PGR menggandeng Fokhmma, hipma, Gpd, Fbpl, LPM, Hmm, Fkmpb,Pam melakukan orasi di wilayah kecamatan Madapangga dari Dena hingga Woro.Aksi ini dikawal ketat anggota Polsek Madapangga,pada Kamis(03/04) sepanjang jalan lintas Dena-Woro.
Aksi yang dilakukan himpunan mahasiswa Kecamatan Madapangga yang tergabung dalam front persatuan gerakan rakyat,pemuda,dan mahasiswa dilakukan dengan menggunakan pick up yang berorasi damai di jalan lintas Dena-Woro.
Firman Korlap mari kita lawan kebijakan upah murah dan kapitalisasi pendidikan pada orasinya.Krisis kapitalisme semenjak tahun 2008 masih dirasakan dampaknya oleh masyarakat dunia dan terus di upayakan formulasi penyembuhan krisis lewat kerjasama internasional antara negara-negara kapitalisme, beberapa perjanjian internasional seperti MEA,TPP,MP3EI,serta APEC merupakan program yang mendorong liberalisasi di segala Sektor dan membuka kerang ekonomi regional Asean(MEA),ujarnya.
Lanjutnya, Pendidikan merupakan sarana dalam membebaskan umat manusia dari belenggu kebodohan merupakan aspek yang paling fundamental dan Strategis sebagai upaya mencerdaskan kehidupan seperti amanat UUD 1945, ternodai oleh kepentingan korporasi nasional dan internasional.
Masih kata dia dengan terus mendorong sektor pendidikan pada mekanisme pasar yang berorientasi profit dan menghasilkan output yang hanya menjadi buruh upah murah, yakni penerapan UU SISDIKNAS no 20 tahun 2003 yang melepaskan tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan,UU PT Tahun 2012 yang mendorong penerapan sistem otonomi kampus,Permendikbud no 49 dan 55 tentang subsidi silang dalam pendidikan,itu semua merupakan serangkaian peraturan yang menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin hak asasi bagi warga negara.
Dalam aksi hari ini kami menuntut cabut PP78/tahun 2015,hapus UU PT/tahun 2012,tolak PHK sepihak,berikan upah yang layak bagi guru honor dan guru sukarela, perjelas petugas kebersihan di Madapangga,seret dan adili para koruptor,tolak pungutan liar dalam dunia pendidikan, transparansi anggaran pendidikan,serta tidak lupa penjarakan UPT Dinas pertanian yang memotong dana untuk pertanian bagi kelompok tani.
Diakhir orasi Firman meminta kepada pemerintah daerah kabupaten Bima agar kepala dinas pendidikan dan pemuda kabupaten Bima agar tidak lagi ditunjuk sebagai Plt." PGR meminta Bupati Bima agar segera melantik kepala dinas Dikpora kabupaten Bima yang baru bukan yang plt seperti saat ini," yang mengakibatkan pendidikan di wilayah kabupaten Bima vakum seperti saat ini.(Poros08)
COMMENTS