Juni 2019


Tokoh pemuda Campa saat mendatangi kantor desa setempat

Bima, Porosntb.com-Hangatnya isu dugaan perselingkuhan Sekdes Campa Kecamatan Madapangga memicu reaksi Kades setempat. Atasan langsung dari oknum Sekdes berinisial Y ini langsung didatangi sejumlah tokoh pemuda dan masyarakat setempat guna mempertanyakan sikap pemerintah desa, Senin (1/7/19). 

Di hadapan warga yang datang ke kantornya, Pj Kades Campa M Amin S.Sos  mengaku tetap menindaklanjuti dugaan perselingkuhan bawahannya. 

M Amin meminta waktu untuk bertemu dulu dengan kedua belah pihak agar bisa memutuskan apa yang harus dilakukan pemerintah desa.

"Kasus tersebut sudah saya dengar dari cerita-cerita masyarakat. Untuk membuktikan, sayq akan bertemu dulu dengan keduanya untuk klarifikasi," terangnya.

Warga Desa Campa melalui Zulkifli, meminta Pj. Kades, agar menindaklanjuti kasus tersebut. "Karena, kasus itu sudah diketahui oleh publik," tuturnya.

"Kita berikan waktu 1x24 jam sesuai dengan permintaan dari Pj Kades Campa  untuk mengklarifikasinya," pungkasnya.

Oknum Sekdes Campa sebelumnya dipergoki berduaan di rumah makan di sekitar Kota Bima saat bersama laki-laki yang berprofesi sebagai guru. Keduanya adalah warga satu desa yang sudah punya istri dan anak. (Poros08)

Surat aksi FMPDS yang disampaikan kepada Kepolisian melalui Sat Intelkam


 

Bima, Porosntb.com-Sejumlah masyarakat Desa Sanolo Kecamatan Bolo mulai resah dengan dugaan aroma korupsi di lingkaran Pemdes setempat. Meski sudah beraudiensi, dilaporkan ke DPMDes hingga kapolisian terkait dugaan korupsi ADD, namun warga masih belum merasa puas. 

Warga yang mengatasnamakan Front Masyarakat Peduli Desa Sanolo (FMPDS) bahkan berencana akan kembali menggelar aksi demonstrasi Selasa (2/7/19) lusa. Hal ini ditengarai lantaran warga tidak puas atas penyelesaian kasus dugaan korupsi ADD sebesar Rp 300 lebih yang diselesaikan pihak DPMDes. 

Fariz Najamudin yang merupakan korlap aksi menyampaikan, jika masyarakat setempat tidak puas atas dengan penangangan kasus yang melilit aparat desa setempat itu. Meski pihaknya sudah melakukan audiensi. 

"Munculnya aksi warga desa berdasarkan ketidak puasaan atas pemeriksaan oleh dinas DPMDes beberapa waktu lalu di aula kantor desa dan pemeriksaan lanjutan di dinas DPMDes. Hal ini dipicu adanya dugaan serta temuan BPD tentang beberapa item yang tidak dikerjakan oleh Pemdes," katanya.

Soal aksi demo, pihaknya bahkan sudah menyurati jajaran kepolisian melalui Sat Intelkam Polres Bima. "Semula direncanakan hari Senin, tapi ijin yang keluar hari Selasa," terangnya.

Aksi tersebut menuntut kasus yang melilit pemerintah desa segera diproses karena telah merugikan negara yang cukup banyak. (Poros08)

Kasat Reskrim Polres Bima IPTU Hendry


Bima, Porosntb.com-Dugaan penyelewengan dana di lingkungan  Pemerintah Desa (Pemdes) Sanolo Kecamatan Bolo saat ini masuk pada tingkatan pemeriksaan di Polres Bima Kabupaten. berkas kasus yang merugikan negara hingga 300 juta rupiah itu masuk dalam tahapan lidik.

Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polres Bima IPTU Hendry Christiyanto S.Sos, Minggu (30/06). Saat ini kata dia, pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat melalui BPD yang mendugaan adanya penyelewengan dana desa oleh Pemdes setempat anggaran tahun 2018.

"Usai pemeriksaan para saksi atas dugaan penyelewengan dana tersebut akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut," katanya.

Menurut dia, dugaan penyelewengan dana desa yang ada di wilayah Kabupaten Bima dari 191 desa merupakan atensi pihak Polres Bima guna mendukung program pemerintah Jokowi atas penggunaan dana desa oleh Pemdes.(Poros08)

Penulis, Alan Malingi
Sai dalam bahasa Indoniesia berarti mampir atau singgah. Sesuai namanya, Sai sejak dulu menjadi tempat persinggahan para musafir, pelaut, pedagang dan bahkan utusan kerajaan kerajaan besar Nusantara. Singgah dalam konteks masa lalu tidak seperti singgah pada masa sekarang. Singgah pada masa lalu memakan waktu cukup lama yaitu bertahun tahun karena menunggu angjn musim dan mengisi peebekalan.

Potensi di pesisir utara Bima mulai dari Bajo, Sarita, Punti, Sowa, Kananta,  Sai dan Sampungu sangat memungkinkan bagi para musafir untuk singgah. Di sini banyak Mada Oi Caba atau titik mata air tawar di pinggir laut. Para musafir singgah untuk mengisi perbekalan terutama air bersih dan bahan makanan.

Wadu Pa" a menjadi saksi dan bukti sejarah persinggahan para musafir dan bertemunya peradaban dan agama di Bima. Candi tebing ini mengandung unsur Budha dan Siwa. Tentunya para penganut agama itu di masa lalu telah singgah dan memahat relief  candi serta membuat stupa stupa sebagai tempat peribadatan mereka. Lekukan teluk mungil di sepanjang  sisi barat hingga utara teluk Bima sangat memungkinkan untuk mereka singgah dan bahkan memmbentuk perkampungan..Hal ini membuktikan bahwa akulturasi budaya dan agama telah lama terjalin di Sai dan sekitarnya.

Kusnadi, SH, M.Hum mengemukakan bahwa sekitar tahun 60 an masih banyak para pelaut yang mampir di Sai mengisi perbekalan. Seiring  kemajuan peradaban, perahu layar semakin berkurang. Perahu mesin sudah mulai marak digunakan, tehnologi kelautan semakin berkembang,  para pelaut yang singgah di Sai mulai berkurang.

Keyakinan hindu pun masih melekat di masyarakat Sai hingga  era tahun 1950 an. Namun kini seiring gencarnya syiar islam, masyarakat Sai sudah meninggalkan tradisi Dewa atau minta hujan, Toho Dore( sesembahan), termasuk membawa sesajian ke Wadu Pa'a untuk nazar." Semua itu telah ditinggalkan" Kata Kusnadi saat diskusi budaya bersama Makembo dan komunitas Gempa di pantai Sai sabtu malam( 29/6/2019).

Di Sai masih terdapat dua titik Mata Air yang sudah berabad abad digunakan. Mada Oi Sai atau Mada Oi Tembo. Dinamakan Mada Oi Tembo karena sudah ditembok dan dibuatkan bak seperti kolam di dua mata air itu. Mada Oi Sai inilah sejak dulu menjadi tempat singgah para musafir sejak dulu. Lokasinya sekitar 100 meter dari bibir pantai.

Ada keyakinan turun temurun Di Sai jika seorang jejaka atau gadis mandi di Mata air itu, maka dia akan mendapatkan jodoh di desa Sai.

Soromandi, dengan hamparannya yang indah. Perpaduan laut dan gunung..Membentuk lekukan teluk mungil adalah poros pertemuan perabadan, budaya dan agama di Sunda Kecil dan Nusantara. Sai telah memberikan andil besar dalam perjalanan sejarah Bima mulai dari masa pra sejarah, masa kerajaan,kesultanan hingga kini. (*)


Bima, porosntb. com.- Minggu, 30 Juni 2019, bertempat di halaman Kantor Bupati Bima, dihadiri oleh Deputi KSPK RI (Dr.dr. Muhammad Yani, M.Kes), Gubernur - Wakil Gubernur NTB, Kepala Daerah se-provinsi NTB serta jajaran Muspida Kabupaten Bima dan para Kepala OPD dan Staf.

Dalam Sambutannya, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan bahwa Hari Keluarga Nasional (Harganas) ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2014 yang hakikat peringatannya bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, mitra kerja, dan swasta tentang pentingnya pembentukan karakter sejak dini untuk mewujudkan pelembagaan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera melalui penerapan 8 (delapan)  Fungsi Keluarga.

"Tema yang diusung dalam peringatan harganas tahun 2019 yaitu Semangat Harganas Momentum Bersama Meraih NTB Gemilang Menuju Bima RAMAH.

Tema ini merupakan  refleksi dari pemaknaan atas ungkapan "baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur" negeri bertabur nilai Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal; dimana hidup dan kehidupan masyarakatnya dipenuhi hikmah dan keberkahan" ungkap Umi Dinda.

Lebih lanjut disampaikannya bahwa, guna mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan sinergi dari segenap perangkat pemerintah dalam menjalankan delapan misi pembangunan yang akan ditempuh, serta menjadi arah dan kebijakan RPJMD NTB 2018-2023.

Kedelapan misi tersebut, yakni pertama percepatan Pembangunan dengan konsep membangun yang transparan serta  percepatan perwujudan masyarakat madani yang beriman dan berkarakter dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman dan kesetaraan gender yang proporsional.

Pada konteks Bima RAMAH, searah dengan pembangunan keluarga secara terencana dan berkelanjutan sebagai titik awal dari pemajuan masyarakat secara luas, visi pemajuan Bima RAMAH telah tercover dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 difokuskan  pada 5 (Lima) Prioritas  Pembangunan sebagai berikut :
1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Peningkatan pertumbuhn ekonomi daerah melalui optimalisasi pemanfaatan potensi daerah terutama dari hasil pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Perkantoran
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Perwujudan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, harmonis dan berkeadilan.

Pada akhir sambutannya Bupati Bima berharap semoga  melalui  peringatan Harganas ini, spirit dan komitment kita tersegarkan kembali untuk membina dan memajukan keluarga sebagai satuan terkecil dari masyarakat  agar menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan masa depan yang gemilang.

Terkait momentum Harganas ini, Gubernur NTB Dr. Zulkiflimansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pekerjaan Rumah (PR) besar manusia yakni belajar untuk menjadi manusia yang baik dalam kehidupan.

Hal tersebut berbanding lurus dengan pemaknaan bahwa tantangan terbesar untuk menjadi "baik" dan mencetak "generasi baik" adalah optimalnya pembinaan keluarga melalui perekatan kasih sayang dan ketersediaan ruang kebersamaan dengan keluarga.
Gubernur juga menyampaikan pujian bahwa Kabupaten Bima sanggup menunjukkan rasa kekeluargaan yang tinggi, menjaga harmoni dengan cukup indah ditengah pluralitas suku, agama dan Ras masyarakat.

"Rasa kekeluargaan di Bima amat kental, masyarakatnya mampu hidup rukun dan damai sebagai hakikat dari rasa kekeluargaan. Hal inilah yang juga menjadi pertimbangan utama penetapan Kabupaten Bima sebagai pusat dihelatnya Peringatan Harganas XXVI Tingkat Provinsi NTB" ungkap Dr. Zulkiflimansyah menutup sambutannya. (Hum)


Bima, aporosntb.com.- Hj. Niken Saptarini, SE., M.Sc selaku Ketua TPPKK Provinsi NTB dalam sambutannya menyampaikan ungkapan terimakasih dan penghargaan kepada Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bima yang telah memberikan daya dukung maksimal menyukseskan Harganas Tingkat Provinsi NTB.

Ketua TPPKK juga menyampaikan bahwa momentum Harganas memberi inspirasi dan penyadaran akan betapa pentingnya keluarga sebagai media pendidikan dan pembinaan sehingga generasi masa depan yang melanjutkan estafet pembangunan bangsa memiliki karakter luhur dan SDM yang mapan.

Setelah menyampaikan sambutan, Hj. Niken Saptarini, SE., M.Sc   menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 100 orang Balita Stunting.

Bantuan dimaksud berupa kebutuhan sehari - hari dan Susu nutrisi.

Penyerahan Hadiah Lomba Apresiasi Penulisan Artikel Program KKBPK dilakukan oleh Dr. Zulkiflimansyah (Gubernur NTB) kepada Ahmad Nurhalim, S.IP (PKB Kab. Sumbawa).

Hadiah Apresiasi Pengelolaan Kampung KB Terbaik tahun 2019 diberikan kepada Kampung KB Ndai Wawo Desa Wawonduru Kec. Woja Kab. Dompu serta penyerahan Alat - alat Teknologi Tepat Guna dari BKKBN RI kepada Kelompok UPPKS di Kabupaten Bima dan Kota Bima, antara lain :

1. KELOMPOK UPPKS RIZKI DESA. BELO
2. KELOMPOK UPPKS MAWAR DESA DORE
3. KELOMPOK UPPKS KATALE DESA CENGGU
4. KELOMPOK UPPKS A. RAHMAN DESA TALABIU
5. KELOMPOK UPPKS BANDENG DESA PENAPALI
6. KELOMPOK UPPKS KALINDORO LAWA KEL. KODO KEC. RASANAE TIMUR
7. KELOMPOK UPPKS BINA USAHA KEL. PANGGI KEC. MPUNDA
8. KELOMPOK UPPKS MAMACHI KEL. SADIA KEC. MPUNDA
9.  KELOMPOK UPPKS MATAHO KEL. PANE KEC. RASANAE BARAT
10. KELOMPOK UPPKS KAMBOJA KEL. RABADOMPU TIMUR KEC. RABA. (Hum)


Bima, Poros NTB.- Dalam rangka Kampanye Anti Narkoba tahun 2019 ini, Pemkab Bima menggelar Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Tingkat Kabupaten Bima di halaman kantor BNNK Bima, Rabu (26/6/19) lalu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BNNK Kabupaten Bima beserta seluruh Jajarannya, Assisten 1 Setda Kota Bima, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para penggiat Anti Narkoba, toga, toma dan tokoh pemuda.

Assisten Pemerintahan dan Kesra Setda Bima HM.Qur’ban, SH yang membacakan amanat dari Wakil Presiden RI mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, dengan wilayah terbentang dari sabang sampai dengan merauke.

Indonesia memiliki tantangan yang tidak mudah sebagai negara besar dan maju. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah permasalahan kejahatan narkotika. Indonesia ditengah-tengah perang melawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Karena apabila tidak ditangani secara bersama-sama oleh semua elemen masyarakat maka akan mengancam eksitensi bangsa yang berdampak pada rusaknya tatanan sosial serta mengancam kondisi ketahanan nasional suatu negara.

Indonesia memiliki cita-cita sebagai negara dengan ekonomi terkuat kelima pada tahun 2045.

Untuk mewujudkan tantangan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan tangguh.

Oleh karena itu, guna mewujudkan SDM yang handal, unggul dan tangguh harus dilaksanakan sedini mungkin yaitu dengan melindungi dan menjaga anak-anak kita agar tidak terjerumus dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Hal ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan generasi muda menjadi kader bangsa yang tangguh dalam menghadapi tantangan pembangunan, serta bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan bangsa dan negara.

Keberadaan Generasi muda sebagai penggerak pembangunan dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera harus dilibatkan, Sebagai penggiat dalam mengkampanyekan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dl masyarakat.

Sementara itu tema yang diusung dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ini yaitu mewujudkan “milenial sehat tanpa narkoba menuju indonesia emas”.

Penanggulangan permasalahan narkotika harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Penanggulangan tersebut dapat dilakukan secara seimbang melalui pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan, sosial, serta pendidikan. sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dl indonesia dapat terlaksana dengan baik.

Untuk menghadapi tantangan ancaman kejahatan narkotika dengan modus operandi yang kian beragam, dibutuhkan komitmen, semangat, dan tekad yang kuat dalam mengatasi permasalahan yang tanpa batas. memerangi narkoba sampai tuntas menjadi prioritas pemerintah bersama dengan masyarakat.

Berharap dengan diperingatinya Hari Anti Narkotika ini, diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat dan bangsa dalam rangka mengemban tugas dan amanah, sehingga kedepanya dapat menjadikan Negara dan daerah kita yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Karena jika masyarakat sehat maka negara akan kuat. Ujarnya.

Menurut Kepala BNNK Kabupaten Bima AKBP. Ivanto Aritonang, S.T. dalam laporan bahwa dengan diperingatinya Hari Anti Narkotika setiap tanggal 26 Juni ini, merupakan wujud keprihatinan seluruh dunia sebagai upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

Maka dari itu dibutuhkan gerakan kepedulian dari segala unsure masyarakat,sehingga tidak merusak generasi bangsa. Keberadaan generasi millennial harus bisa menggelorakan  semangat membara untuk menyadarkan seluruh komponen bangsa dalam membangun solidaritas sebagai  upaya mencegah dan memberantas penyalagunaan dan peredaran gelar narkotika yang menjadi ancaman kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat.


Momentum Hari Anti Narkoba Internasional tingkat Kabupaten Bima ini ditandai dengan penyerahan cinderamata kepada anak yang dikhitan yang secara simbolis diterima oleh 4 orang anak. (Hum)


Lombok, Poros NTB.- Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah kembali mengamankan dua pelaku pengedar narkotika. Kamis (27/6/19) kemarin.

Dirilis Kepolisian Resort Loteng, penangkapan dua pelaku yang merupakan warga Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, berinisial IS (L/19), warga, dan MM (L/21), berawal saat Sat Res Narkoba melaksanakan patroli di area Kecamatan Kopang, dan mendapatkan informasi terkait jual-beli narkoba yang meresahkan masyarakat.

Setelah Anggota Sat Res Narkoba memastikan informasi lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat transaksi, anggota langsung menempati plotingan masing-masing.

Saat dua orang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan dating(di lokasi), petugas langsung menyergap keduanya.

Hasil penggeledahan, petugas berhasil menemukan 1 poket kristal bening yang diduga narkotika golongan 1 Jenis Sabu, yang diselipkan di peci salah satu terduga berinisial IS.

Barang bukti lainnya yang berhasil diamankan di antaranya adalah satu buah HP Xiaomi, Satu buah dompet serta uang sejumlah uang sejumlah Rp. 667.000.

“Kami akan berusaha terus untuk menekan peredaran narkoba sampai akar-akarnya khususnya di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah” Terang Kasat Narkoba Polres Loteng AKP Dhafid Siddiq, SH, SIK.


Saat ini kedua pelaku telah diamankan di Mapolres Lombok Tengah demi penyidikan lebih lanjut. (Poros.01)


Bima, Poros NTB.- Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB pada saat momentum pembukaan pameran dan gelar dagang UPPKS/UP2K/UMKM yang dilangsungkan di halaman kantor Bupati Bima pada hari Sabtu (29/6) menyambut baik kegiatan tersebut.

Ia menyampaikan bahwa selain memeriahkan Harganas ke – 26 tingkat Provinsi di kabupaten Bima ini, kegiatan seperti ini dalam rangka memperkenalkan produk hasil kerjainan yang dilakukan oleh kelompok UPPKS/ UP2K/ UMKM mengingat potensi dan peran sertanya telah berupaya menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu melalui program KKBPK merupaan program integral dari pembangunan kependudukan, yang secara garis besar dilakukan melalui dua upaya yaitu pengendalian kualitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas.
      
Keberadaan keluarga dirasakan sangatlah penting dalam sebuah keluarga, karena dapat menjadi pendorong untuk mendinamisasikan faktor penting yang ada pada keluarga, pemberdayaan keluarga yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan keluarga yang dimulai dari aspek pengenalan masalah / kebutuhan keluarga dan menghargai potensi yang dimiliki serta mau memotivasi diri untuk mencapai pemenuhan kebutuan ekonomi keluarga. Berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga telah dikembangkan pemerintah bersama masyarakat. Sejak tahun 1979 BKKBN telah merintis “ Program Beyond Family Planning”, yakni terintegrasinya berbagai program sosial ekonomi kemasyarakatan dengan program KB dan meningkatkan upaya peran serta masyarakat terhadap program KB dengan cara menggugah minat dan semangat keluarga untuk berwirausaha.
      
Dalam perkembangannya Kelompok Usaha Penigkatan Pendapatan Kelaurga Sejahtera ( UPPKS) banyak mengalami kendala antara lain kualitas produksi dan kesulitan dalam memasarkan produk hasil kelompok. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu permasalahan ini. Keperdulian sektor terkait banyak membantu dengan bekerjasama antara AKU sebagai wadah kelompok UPPKS dengan Dinas Perindustrian, Dinas koperasi dan perdagangan serta sumber permodalan yang ada. Dalam rangka menampung berbagai hasil produk dari berbagai kelompok telah dibentuk galeri UPPKS sehingga para pembeli dapat melihat secara lebih mudah hasil produk yang diinginkan.
      
Dikatakan pula bahwa setiap tahun kita memperingati HARGANAS setiap tanggal 29 Juni. Momentum Harganas ini sebagai momen untuk membangun karakter dan menanamkan nilai dalam keluarga dengan membangun 8 fungsi keluarga yang akhirnya dapat membentuk nilai keluhuran bangsa. Peringatan Harganas ini tidak sekedar seremonial akan tetapi kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya kegiatan pameran gelar dagang  yang merupakan wujud keperdulian kita semua untuk memberdayakan kelaurga dalam membantu dirinya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
      
Kegiatan gelar dagang ini juga dimaksudkan sebagai ajang untuk memasarkan produk unggulan dari masing –masing daerah, selain itu adanya tukar-menukar pengalaman sebagai pelaku usaha dan  terjalin komunikasi dalam memperkuat jaringan antar mereka. Tentunya gelar dagang seperti ini tidak hanya sebatas kelompok Usaha Mikro Lainnya seperti UP2K dan lain yang dapat ikut serta memperkenalkan produknya. 

Diharapkan melalui kegiatan ini dalam rangka saling berinteraksi, saling mengenal, saling member pengalaman yang tidak dimiliki dan pada akhirnya kita saling peduli antar sesama. Imbuhnya. (Humas)


Bima, Poros NTB.- Dalam rangka menyambut Harganas tingkat Provinsi NTB yang dilangsungkan di Kabupaten Bima, Pemerintah Kabupaten Bima bersama pemerintah Provinsi NTB menggelar kegiatan Pameran dan gelar Dagang  UPPKS/

UP2K/UMKM yang dilangsungkan di halaman kantor Bupati Bima pada hari Sabtu (29/6). Kegiatan tesebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, Kapolres Bima,  Sekda Kabupaten Bima, ParaStaf Ahli, Assisten, Kabag Lingkup Setda Bima, Kepala Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Ketua TP. PKK. Provinsi NTB, Ketua TP. PKK Kabupaten Bima,  Camat, serta seluruh Dinas / Intansi / badan / Kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Provinsi NTB.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE mengatakan bahwa Kegiatan ini  merupakan ajang promosi dan upaya membangkitkan kembali semangat untuk menampilkan produk – produk dan hasil kerajinan dari berbagai daerah / wilayah terutama produk hasik kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS), dan pada sisi lain akan memberikan peluang kepada masyarakat maupun kepada para keluarga untuk lebih meningkatkan dan mengenalkan kreaktivitas yang ditunjukan dengan produk yang dihasilkannya. Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang besar khususnya dalam menggerakan roda perekonomian sehingga para peserta apat memetik secara optimal dengan adanya pelaksanaan pameran dan gelanggang dagang yang dilakukan ini.

Melalui kesempatan ini saya selaku Bupati Bima mengucapkan selamat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan atas terselnggarakannya kegiatan pameran dan gelanggang dagang ini dengan harapan dengan adanya kegiatan pameran ini dapat menampilkan dan menginformasikan kepada masyarakat berbagai parameter pembangunan di Kabupaten Bima maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB lewat kegiatan Pameran ini.

Menurut Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan, S.Pd juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang tidak terpisahkan dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan Harganas setiap tahunnya. Selain kegiatan pameran dan gelar dagang juga diadakan kegiatan lainnya seperti bakti sosial, pelayanan KB di masing – masing wilayah, lomba mewarnai bagi anak – anak TK dan SD, seminar kewirausahaan, seminar analisis dampak kependudukan, gerakan peran pengasuhan ayah, jugadilaksanakan kegiatan gerak jalan santai dan senam bugar.

Sementara itu terkait dengan kegiatan pameran dan gelar dagang harganas ke – 26  ini, jumlah stand yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 30  stand dengan perincian 10 stand yang merupakan partisipasi dari 10 Kabupaten / Kota, 3 stand partisipasi dari OPD Provinsi / Kabupaten serta partisipasi dari BUMN, Oprganisasi Profesi, Pengusaha Kecil Menengah dan kelompok UPPKS.

Adapun barang-barang  yang dipamerkan  merupakan hasil produksi kelompokUKM masing – masing Kabupaten / Kota dalam rangka mempromosikan dan memasarkan produk kelompok UPPKS dan UKM sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membantu usaha ekonomis produktif agar lebih berkembang. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Pada momentum ini ditandai dengan melakukan kunjungan ke masing – masing stand yang dilakukan oleh Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, Kapolres Bima, staf Ahi, Assisten, Kabag Lingkup Setda Bima, Ketua TP. PKK Kabupaten Bima serta para kepalal OPD, Camat. (Hum)


Bima, Poros NTB.- Dalam rangka menyambut Harganas selain membuka secara resmi kegiatan pameran dan gelar dagang pada kesempatan tersebut tepatnya pada jam 07.00 Wib bertempat di lapangan talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima pada hari Sabtu ( 29/6) Wakil Bupati Bima Dahlan M. Noer melepas secara resmi kegiatan gerak jalan santai keluarga.

Direncanakan gerak jalan santai ini star di cabang Talabiu dan finis di kantor Bupati Bima.

Sebelum di lepas lomba gerak jalan santai ini, Wakil Bupati BIma Dahlan M.Noer mengatakan bahwa  kegiatan gerak jalan santai ini dalam rangka upaya kita bersama dalam hidup sehat,dengan kegiatan gerakan masyarakt hidup sehat. Jalan santai ini merupakan salah satu rangkaian dari peringatan Harganas tingkat Provinsi di Kabupaten Bima yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kesadaran untuk menjaga diri kita agar tetap sehat, karena sehat lebih baik dari dirasakan sangat penting bagi kehidupan kita.

Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar dapat melaksanakan rutinitas berolahraga demi menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Selain kegiatan gerak jalan santai ini,, para peserta lomba akan dibagikan undian Door Prize sehingga pada saatnya nanti akan diundi pada halaman kantor Bupati Bima sebagai tempat finis. Adapun hadiah tersebut Kulkas, TV, Kipas angin, Sepeda, Handphone dan hadiah hiburan lainnya. (Hum)


Inilah dua sejoli yang diduga pasangan selingkuh  saat dipergoki berduaan di sebuah rumah makan



Bima, Porosntb.com-Sekuat apapun menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga. Inilah yang dialami dua sejoli asal Desa Campa Kecamatan Madapangga. Keduanya sudah lama dicurigai punya hubungan terlarang, namun karena kurang bukti sehingga mereka masih bisa leluasa menjalin hubungan. Hingga pada suatu siang, akhirnya kedua oknum yang berdinas sebagai Sekdes dan guru ini ketahuan belangnya. Mereka dipergoki oleh kakak ipar si laki-laki di sebuah warung makan di sekitar Kota Bima, Senin (21/6/19). 

Saat dipergoki oleh iparnya Nurwahidah, oknum yang berprofesi sebagai guru berinisial DW, 39 tahun itu tidak bisa berbuat banyak, apalagi mencoba mengelak. Oknum guru yang bertugas di SMPN 3 di Madapangga ini langsung kabur begitu aja meninggalkan pasangan makannya yang diduga adalah selingkuhannya  

Sementara oknum Sekdes berinisial YM, 34 tahun pasangan oknum guru tidak bisa berkutik. Dia diam seribu bahasa, dan tidak bisa lagi mengelak dengan kelakuannya. Dia pasrah dengan keadaan setelah terciduk sedang berduaan. Ditambah lagi dengan pasangannya yang sudah kabur duluan. Padahal beberapa saat sebelum kepergok, kedua sejoli satu kampung ini sempat bercumbu mesrah dengan badan yang masih dibalut pakaian keki ini. 

Setelah beberapa saat diceramahi oleh kakak ipar pasangannya, oknum Sekdes itupun perlahan menghindar dan meninggalkan lokasi. 

Menurut Nurwahidah SPd, dia sengaja membuntuti suami adiknya itu. Karena selama delapan bulan dirinya menaruh curiga dengan hubungan keduanya. Tapi tidak bisa dibuktikan.


"Hingga akhirnya kali ini baru terciduk dan langsung saya foto wajahnya ," ujar Nurwahidah, kesal. 

Diakui, hubungan rumah tangga adiknya dengan oknum guru tersebut terbilang harmonis. Namun setelah beberapa bulan belakangan ini, perlakukan suami adiknya berubah drastis. Tidak lagi mau menafkahi keluarga dan jarang pulang ke rumah. 

"Suami dan selingkuhannya sering membantah ketika sewaktu-waktu kami mempertanyakan desas desus soal hubungan mereka. Mereka selalu menjawab tidak," katanya. 

Nurwahida yang juga sebagai kepala sekolah SDN ini menegaskan akan melaporkan hal ini ke dinas dan BPMDes untuk memecat oknum-oknum yang merusak citra pendidikan dan pemerintahan.

Sementara itu Nunung istri oknum guru membenarkan jika kakaknya telah melabrak suaminya saat berduaan dengan wanita lain.

"Nggak mungkin kebetulan itu. Pasti ada janjian. Kan desas-desus perselingkuhan mereka udah lama, batu kali ini saja terbongkar," katanya.

Dugaannya selama ini sangat kuat mengatakan jika suaminya dan oknum Sekdes itu punya hubungan spesial. Dirinya juga mengakui selama ini hubungan rumah tangganya kurang harmonis diduga ada pihak ketiga.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima Zunaiddin S.Sos MM akan memanggil oknum guru tersebut guna mengklarifikasi.

Pihaknya belum bisa menentukan hukuman apa yang akan diberikan pada oknum guru di Madapangga tersebut.

Dirinya akan panggil bersama kepala sekolah dengan KUPTD Dikdubpora Kecamatan Madapangga guna mengklarifikasi persoalan tersebut. "Karena hal ini menyangkut moral pendidikan, saya pasti serius menuntaskan persoalan ini," tandasnya.(Poros08)


Bima,Porosntb.com- Kepala DMPDes Kabupaten Bima, Tajuddin, SH, MSi mengungkapkan bahwa pemerintah Desa wajib menyelesaikan laporan realisasi akhir tahun penggunaan Dana Desa. Jika tidak, hal itu akan menghambat proses pencairan Dana Desa tahun berikutnya, demikian disampaikan pada Jum'at(28/06).

Kata Tajuddin, bagi desa yang tidak mampu menyempurnakan laporan realisasi penggunaan anggaran dana desa (DDS) tahun sebelumnya akan terancam tidak dapat menerima pencairan dana desa tahap II sebesar 40 Porsen tahun 2019. "Jangan coba coba sepelekan hal itu. Karena menyangkut penggunaan anggaran negara," tegas dia.

Selama ini Pemdes sering mengganggap hal-hal seperti itu adalah gampang padahal maju mundurnya suatu desa adalah administrasi yakni harus baik dan bukti-bukti penggunaan anggaran dalam fisiknya harus jelas. "Semua laporan harus jelas dan sesuai fisik," tuturnya.

Dirinya berharap, Pemdes harus sinergi dengan aturan yang ada bukan asal asalan dalam menyusun administrasi. Karena semua harus sinkron sehingga tidak menuai masalah jika ada pemeriksaan dari pihak pengawas," tutup Tajuddin.(Poros08/kom)


Kota Bima, Poros NTB.- Kamis, 27 Juni 2018, DPRD Kota Bima menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Penjelasan Walikota Bima Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2018.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Sudirman DJ SH. Penjelasan Walikota Bima Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2017 disampaikan oleh Walikota Bima Feri Sofiyan SH

Hadir Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm, unsur FKPD serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Bima.

Penjelasan Walikota Bima tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018 sangatlah penting dan strategis untuk memberikan informasi kinerja pemerintah dalam kurun waktu satu tahun pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.  

“Hal ini merupakan bentuk kerja kolektif antara pemerintah dan dewan sebagai mandat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan”, kata Wakil Walikota.

Lebih lanjut dijelaskannya, dinamika kehidupan dan perkembangan teknologi informasi semakin cepat dan beragam, menuntut Pemerintah Kota Bima agar merespon dan bersikap antisipatif serta visioner, sehingga tuntutan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dapat diakomodir.Namun demikian, masih terdapat beberapa tuntutan dan harapan masyarakat yang belum dapat dilayani secara maksimal. Hal tersebut akan menjadi catatan khusus dan merupakan agenda prioritas untuk dilaksanakan pada tahun yang akan datang sesuai visi dan misi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah (RPJMD).

”Pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTB dan hasil penilaian atas pemeriksaan laporan keuangan tersebut, Pemerintah Kota Bima kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kelima kalinya. Hasil ini merupakan buah karya kolektif yang diperankan secara bersama antaralegislatif, eksekutif dan masyarakat Kota Bima”, uanka Wawali.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 memuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Secara garis besar, materi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 memuat tentang Pendapatan Daerah, Belanja daerah dan Transfer, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Saldo Laporan Perubahan Ekuitas, Aset Daerah, Kewajiban dan Ekuitas, serta Laporan Arus Kas Daerah.
Wakil Walikota kemudian menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bima tahun anggaran 201kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas, diteliti dan dikaji bersama oleh dewan, dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bima. (Hum)


Bima, Poros NTB.- Sebanyak 30 orang perwakilan warga Desa Tolotangga dan 40 orang Desa Parado Wane kembali dipertemukan untuk membahas solusi pertikaian yang sebelumnya urung terlaksana.

Kali kedua pertemuan ini dihelat di Aula Barak Dalmas Polres Bima Kabupaten, Jum’at (28/6/19) kemarin.

Nampak hadir dalam pertemuan, Kapolres Bima, AKBP Bagus Wibowo, S,IK, Dandim 1608 Bima Letkol Inf. Bambang Kurnia Eka Putra, Kepala BKPH TPMRW, Syaifullah, S.Hut. M.Si, Kabag Ops dan Kasat IK dan Kasat Reskrim serta Pa Polres Bima, Kapolsek Monta, Iptu Takim dan Kapolsek Parado Ipda Nazaruddin, Kabag SDA Kabupaten Bima, Drs Zainuddin, Camat Monta, Muhtar, SH. Camat Parado, Baharuddin, S.Sos, PJ. Kades Tolotangga, Syarifurrahman, ST dan Kades  Parado Wane, A. Malik, S.TP, serta Perwakilan PT KOIN NESIA

“Keberadaan kita di Aula Barak Dalmas Polres Bima ini dalam rangka nembangun dan memperkokoh tali silaturahmi di antara kita. Karena kita bersaudara.” Ujar Kapolres.

Meski begitu, untuk “memudahkan” pertemuan kali ini, kepolisian mengatur tempat duduk antara perwakilan kedua desa secara terpisah.

Mengawali diskusi, baik Kapolres maupun Dandim, menekankan, bahwa pertemuan tersebut digelar semata-mata untuk mencari solusi pemecahan masalah secara bersama-sama.  Untuk itu, kedua punggawa penegakan hukum dan keamanan di Bima ini, menghimbau agar  meniadakan tendensi ingin menang sendiri. Apalagi memunculkan isu dan lontaran provokasi yang tidak bertanggung jawab sehingga memicu kembalinya pertikaian.

“Jangan mau menang sendiri, tunjukkan bukti-bukti dan jangan mementingkan diri sendiri,” himbau Kapolres.

Mendapat kesempatan pertama, perwakilan Desa Parado, menyatakan, sadar lahan yang dibuka dan digarapnya adalah hutan tutupan negara. Namun mereka berargumen, bahwa lokasi lahan di hutan tutupan negara tersebut adalah lokasi swakelola oleh 4 desa, berdasarkan Piagam bersama tahun 2006.

Mereka merunut, pada awalnya lokasi tersebut ditanam dengan pohon kemiri. Namun setelah pohon kemiri mengalami kerusakan akibat ditebang, maka tercetuslah Piagam Parado tentang pembagian lahan oleh LSM,  Dinas Kehutanan, dan Pemda Kabupaten Bima,  sehingga masyarakat Parado wane memasuki lahan untuk menanam jagung.

Sementara itu, Perwakilan Desa Tolotangga, mengatakan, bahwa hutan di lokasi “So Oi Kambu’u” yang disoalkan, sudah rusak parah sehingga mata air yang ada di sekitarnya sudah berkurang.

Mereka juga membantah argumentasi warga Parado Wane dengan dalih, bahwa Piagam Parado yang disepakati itu, tidak dapat dijadikan sebagai legitimasi untuk menguasai lahan secara perorangan. “Apalagi membabat hutan untuk tanam jagung, melainkan untuk melindungi hutan kemiri yang ada.” Terang wakil Tolotangga.

Untuk itu, mereka menuntut lahan yang telah dikuasai warga Desa Parado Wane agar dikosongkan dan dikembalikan fungsinya sebagai hutan (tutupan negara).

Menanggapi argumentasi dan dalih kedua kubu, Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) TPMRW, memaparkan beberapa hal. Pertama, lokasi yang disoalkan merupakan Hutan Tutupan Negara yang keadaannya saat ini sudah rusak parah, sehingga tidak boleh dilakukan aktivitas dengan menanam tanaman dengan umur di bawah 1 tahun.

Terkait lahirnya Piagam Parado tahun 2006, Syaifullah menyatakan, bahwa piagam tersebut dimaksudkan untuk melindungi hutan kemiri.

Hal senada juga dikatakan Kabag SDA Kabupaten Bima, Drs. Zainuddin, meluruskan, yang namanya hutan tutupan negara, tidak ada yang namanya pembagian lahan.

“Piagam Parado yang ditanda tangani tahun 2006 itu, intinya untuk mengelola hutan bukan untuk dimiliki.” Ucapnya.

Karena kawasan hutan yang menjadi obyek pertikaian, berfungsi melindungi sumber mata air yang ada di sekitarnya.

Perwakilan dari PT KOIN NESIA, Heri, yang memegang ijin kelola juga angkat bicara. “Kawasan tersebut ada yang punya hak yakni LH (lahan debit air) dan Hak PT KOIN NESIA,” Tandasnya. Dan “Bahwa kawasan hutan tutupan tidak boleh diduduki, untuk itu harus ada penegakkan hukum.” Pintanya menambahkan.

Kades Parado Wane sendiri, A. Malik, STP, nampaknya tidak ngotot dengan argumentasi warganya. “Piagam Parado dicetuskan agar pohon kemiri dijaga kelestarian dan oleh karena sudah banyak yang ditebang. Maka Pemda berinisiatif membuat kelompok masyarakat untuk tanam kembali kemiri yang sudah di tebang,” katanya menyadarkan.
Dengan bijak, Malik mengingatkan, bahwa Kedua desa yang kini bermasalah adalah satu rumpun.

Artinya, antara warga Desa Tolotangga dan Desa Parado Wane, hakikatnya bersaudara. Sehingga tidak elok jika terlibat pertikaian.

Usai Diskusi, Kapolres, menyimpulkan beberapa hal. Antara lain, kelestarian hutan di kawasan di So Oi Kambu’u agar dijaga bersama kelestariannya, dan kawasan tersebut dijadikan sebagai “Status Quo”.

“Masalah ini sudah selesai, tapi bukan langkah akhir. Kita akan turun bersama-sama ke lokasi  kemudian kita diskusi kembali,” pungkas Kapolres.

Dandim 1608/Bima, menambahkan, agar hutan tersebut bisa diperbaiki kembali (reboisasi) dan dilestarikan. 

“(Sekali lagi) jangan main hakim sendiri, lapor bila ada masalah.” Ajak Dandim yang dikenal memiliki komitmen kuat dalam menjaga kelestarian hutan ini.

Pertemuan yang berlangsung tertib dan lancar itu, akhirnya usai Pukul 17.30 Wita.(Poros.06)

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nusa Tenggara Barat (NTB), Syamsudin. (Photo credit ANTARA/Nur Imansyah).
Mataram, Poros NTB.- Menukil data dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), bahwa pada 2019 ini, sampah di Indonesia diperkirakan akan mencapai 68 juta ton, dengan 9,52 ton diantaranya merupakan sampah plastik.
Jumlah ini bahkan lebih tinggi dibandingkan jumlah sampah per tahunnya yang mencapai 64 juta ton.
Untuk Provinsi NTB sendiri, menurut Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Syamsudin, sebagaimana dirilis Kantor Berita Antara Mataram, Jumat (28/6/19), mengatakan, volume sampah di 10 kabupaten/kota di NTB mencapai 3.388 ton, dan sampah yang dibuang perhari mencapai 76 ton.
Sedangkan, yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah 641,92 ton dan sudah di daur ulang hanya 51,21 ton perhari.
"Nah yang tidak terkelola ini ada 2.695,63 ton atau 83 persen dari total sampah di NTB," ujarnya.
Ia mengakui, persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan. Berbagai terobosan pun telah dilakukan LHK NTB untuk mengurangi volume dan mengolah sampah tersebut. Bahkan, untuk mengurangi sampah tersebut Dinas LHK NTB membentuk 50 kelompok bank sampah pada tahun 2018.
"Tahun ini kita akan menambah lagi 50 bank sampah. Nanti mereka inilah yang melakukan pemilahan dan pengolahan sampah sehingga mempunyai nilai ekonomi," ucap Syamsudin.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Lalu Syakruzali Suprayafi mengatakan Pemprov NTB telah membuat program Zero Waste untuk mewujudkan NTB bebas sampah pada tahun 2023.
Untuk menunjang program zero waste tersebut Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup telah membentuk 50 bank sampah dan pemanfaat black soldier (lalat hitam) untuk mengurai sampah organik.
Selain itu, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta pemilahan sampah organik dan organik.
"Kita juga meminta masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan dan memilah sampah organik dan anorganik, sehingga gampang dipisahkan," jelasnya.
Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, dari 10 kabupaten/kota, Lombok Timur tercatat sebagai penghasil sampah terbesar dengan produksi 801 ton sampah per hari. Dari keseluruhan sampah itu, baru 15 ton saja yang masuk TPA, sementara 78 ton atau 98 persen lainnya tidak terkelola.
Lombok Tengah berada diurutan kedua dengan produksi sampah 645 ton per hari dengan rincian sekitar 12 persen sampah masuk TPA dan 97 persen tidak terkelola.
Sementara, Kota Mataram, menghasilkan 314 ton sampah per hari, 273 ton di antaranya masuk ke TPA dan 15 ton didaur ulang. Hanya 15 ton sampah atau lima persen yang belum dikelola dengan baik.
Sedangkan, untuk TPA di NTB, pada dasarnya telah tersedia. Adapun TPA di NTB adalah TPA Kebon Kongok seluas 8,41 hektare untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. TPA Pengengat seluas 10 hektare di Lombok Tengah, TPA Ijo Balit dengan luas delapan hektare di Lombok Timur, TPA Jugil seluas delapan hektare di Lombok Utara dan TPA Oi Mbo seluas tujuh hektare di Kota Bima.
Selain itu ada TPA Waduwani di Kabupaten Bima dengan luas tujuh hektare, TPA Lune di Dompu seluas sembilan hektare, dan TPA Batu Putih di Sumbawa Barat seluas lima hektare. Sementara Kabupaten Sumbawa memiliki dua TPA, yakni TPA Raberas seluas enam hektare dan TPA Lekong seluas sembilan hektare. (Poros01/Ant)


Bima, Poros NTB.- Seminar kewirausahaan yang dilangsungkan di aula pertemuan taman kalaki Bima pada hari Jum’at (28/6) digelar dengan tema” Kemitraan Pengembangan Program PKUMT UP2K-PKK/ UPPKS Provinsi NTB. 

Seminar ini dihadiri oleh Kepala BKKBN Provinsi NTB beserta Jajarannya, Unsur Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Unsur Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Para Perawat, Unsur PKB / PLKB, Kelompok UPPKS, Ketua AKU, DPC AKU Kota dan Kabupaten Bima, Para Kepala Desa, PKK Kabupaten dan Kota Bima, Dinas PPKB Kota Bima. 

Seminar ini rangkaian dari kegiatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi di Kabupaten Bima dan dibuka langsung oleh Sekda Kabupaten Bima Drs. HM.Taufik HAK, M.Si. Adapun Narasumber dari Kegiatan ini yaitu Kepala BKKBN Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Ketua BPD AKU NTB, PLUT Cabang Bima, Balai POM Mataram serta ketua TP. PKK Provinsi NTB.

Sekda Kabupaten Bima Drs. HM.Taufik HAK, M.Si dalam arahan mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini dalam rangka menyatukan visi dan persepsi terhadap langkah-langkah apa saja yang harus dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan Indek Pembangunan Manusia ( IPM) di Kabupaten Bima khususnya dan Provinsi NTB pada umumnya.



Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa permasalahan tentang kewirausahaan ini yaitu persoalan maindset ( cara berpikir) sebagian masyarakat Indonesia yang masih berfikir mendapatkan pekerjaan setelah selesai sekolah / kuliah, persoalan kapasitasSDM pelaku wirausaha yang masih rendah, persoalan regulasi serta akses permodalam bagi wirausaha pemula yang masih banyak menemui kendala. Bedasarkan permasalahan tersebut maka dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi keluarga secara terpadu di 100 desa percontohan diperlukan ketelibatan kita semua terutama sektor terkait dalam Program  Kredit Usaha Mikro Terpadu (PKUMT)  sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Maka dari itu setiap program yang dituangkan dalam RPJMD yang diimplementasikan kedalam visi dan misi Kabupaten Bima terdapat banyak sekali produk unggulan laku dijual sebagai hasil dar pemberdayaan ekonomi keluarga. Saat ini peluang tersebut dapat dilaksanakan dengan menjalin kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah baik yang tergabung dalam kelompok KUBE, P4K, UPPKS dan UP2K PKK di Kabupaten Bima dengan UMKM di Kabupaten Lainnya untuk melakukan kerjasama pemasalaran aneka produk unggulan daerah alam jumlah besar.

Diharapkan melalui seminar ini, merupakan langkah awal kita dalam menata arah pembangunan ekonomi keluarga melalui peningkatan kemitraan dalam pengembangan Program Kredit Usaha Mikro Terpadu di 100 desa percontohan sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan secara umum, khususnya masyarakat Kabupaten Bima.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Nasruddin dalam laporan, seminar yang dilaksanakan ini difokuskan pada kemitraan pengembangan program kredit usaha mikro terpadu UP2K-PKK/UPPKS yang dijadikan percontohan di 100 desa yang tersebar di Provinsi NTB. Sementara itu untuk Kabupaten dan Kota Bima terdapat masing – masing 10 desa / kelurahan.

Maksud dari kegiatan ini suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh keluarga peserta KB atau belum jadi peserta KB yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat kelompok UP2K-PKK/UPPKS dalam mengelola dan menumbuhkembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. 

Sementara itu sasaran dari kegiatan ini meliputi Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk kelompok UPPKS/UP2K serta kelompok usaha lainnya, BUMDES, Koperasi yang ada di Kabupaten Bima maupun di Provinsi NTB. Dengan jumlah peserta sebanyak 78 orang yang terdiri dari para Kepala Dinas  terkait, Kader Kelompok UP2K-PKK/UPPKS dari Kabupaten Bima dan Kota Bima serta peserta dari sector terkait Provinsi NTB. (Hum)


Bima, Poros NTB.- Setelah menuntaskan tahapan penilaian Lomba Penataan Arsip Tingkat Perangkat Daerah  Kamis (26/6) Tim yang dipimpin Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima Julkifli SH, M.Hum melakukan penilaian lapangan lomba penataan kearsipan pada enam kecamatan nominator.
           
Julkifli mengatakan, Tim berbagi tugas dimana Tim I kunjungan secara maraton di kecamatan Sanggar dan Ambalawi, sementara  Tim II melakukan penilaian di kecamatan Lambitu, Belo, Woha dan  Palibelo. 
            
"Hasil penilaian ini selanjutnya untuk disampaikan kepada juri di tingkat provinsi NTB dan Pusat serta menjadi acuan penentuan pemeringkatan 18 Kecamatan yang ada". Ungkapnya.
                
Kedua tim melakukan koordinasi atas hasil peninjauan lapangan dan pada enam kecamatan yang dikunjungi, Tim melihat secara langsung, melakukan verifikasi kearsipan dan membahas dengan camat dan temaga kearsipan di kantor camat terkait.
           
Berdasarkan hasil peninjauan, "beberapa Camat sudah memahami dengan baik dan menjabarkan sejumlah masukan Tim bagi perbaikan tata kelola arsip di kantor Camat". Terang Julkifli. (Kom)


Bima, Poros NTB.- Dalam upaya mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan Pembangunan Daerah berwawasan gender, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)  melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Rabu (26/6)  di Ruang Rapat instansi setempat. 
         
 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Laili Ramdani, S.STP yang sekaligus membuka  kegiatan tersebut menjelaskan, sosialisasi dihadiri 30 peserta  yang berasal dari unsur perangkat daerah terkait yaitu Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMD, Dikbudpora & Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.        

 "Unsur lain yang diundang adalah mitra kerja seperti KOMPAK, LPA NTB, LPA kabupaten Bima, SOLUD, LP2DER, INOVASI Pendidikan, La Rimpu, Baranusa, KPI dan PEKKA". Jelas Laili.
             
 Laili yang juga menjadi narasumber yang memaparkan materi percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) mengungkapkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjabarkan program strategis di bidang Keluarga Berencana ini.
               
"Pemerintah Kabupaten Bima telah berupaya sekuat tenaga bagi terwujudnya pengarusutamaan gender dalam setiap program dan kegiatan pembangunan".
            
Hasil awal dari upaya dan kerja keras  semua pihak, tambah Laili, "telah mengantar Kabupaten Bima meraih penghargaan Akademi Parahita Ekapraya, sebuah penghargaan bagi kabupaten yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta memiliki inovasi dalam penerapan kesetaraan gender". 
           
"Pemerintah Kabupaten Bima juga mendapatkan apresiasi di tingkat provinsi dan nasional atas keberhasilan mengembangkan inovasi sistem informasi warga (SIMAWAR)". Terang Alumni STPDN ini. 
           
Kegiatan sosialisasi juga diisi dengan sesi diskusi terkait dukungan bagi upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan akan ditindak lanjuti pertemuan koordinasi untuk membahas rencana kolaborasi lintas instansi dan mitra kerja. (Kom)

Kasat Reskrim Polres Bima Iptu Hendry Christianto S.Sos (Photo credit : bimakini.com)
Bima, Poros NTB.- Kasus pembacokan oleh oknum yang diduga menyandang gangguan kejiwaan dan menewaskan warga Desa Mpuri, Kamis (20/6/19) lalu, masih terus ditangani oleh kepolisian Resort Bima.

Kapolres Bima melalui Kasat Reskrim Polres Bima Iptu Hendry Christianto S.Sos membenarkan bahwa sejak kasus tersebut dilimpahkan oleh Polsek Madapangga ke pihak Sat Reskrim Polres Bima, pihaknya terus menindak lanjutinya.


Terutama untuk memastikan apakah pelaku benar-benar menyandang gangguan kejiwaan sebagaimana dugaan awal atau tidak.

Karena itu, kata Iptu Hendri, terkait adanya indikasi gangguan mental pelaku, pihak Reskrim Polres Bima sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi lainnya.

“Dalam waktu dekat, terduga pelaku akan dibawa ke RS Jiwa Mataram NTB. Hal itu untuk membuktikan apakah bersangkutan mengalami gangguan mental atau tidak,” Jelasnya.

Masih kata Iptu Hendri, hari Jum’at (28/6/19) ini, Tim Identifikasi Polres Bima telah turun di TKP guna menindaklanjuti kasus tersebut. “Setelah mendapatkan Visum kejiwaan terduga pelaku (baru) akan digelar perkara," tuturnya.


Pihaknya menegaskan, akan tetap mengikuti prosedur dan mekanisme dalam menentukan pasal yang akan dikenakan pada Pelaku."Usai ditangani di RS jiwa tersebut baru kita proses," tukasnya lagi. (Poros08)

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget