Penanganan Kasus Hj. Jubaidah yang Lamban Bak Perjalanan Siput Menguruk Kabut

Kapolres Bima Kabupaten, AKBP Bagus Satrio Wibowo, SH, SIK
Bima, Poros NTB.- Kasus korupsi bermodus Pungutan Liar (Pungli) yang dibersangkakan dilakukan oleh salah satu Kabid Dikdas (nonaktif?) Dikbudpora Kabupaten Bima, Hj. Jubaidah H.Syamsudin, menjadi salah satu kasus yang paling mnyedot perhatian insan dunia pendidikan saat ini.

Masalahnya, proses penanganan kasus tersebut ditengarai publik sarat akan intrik. Padahal tersangka awalnya dijerat lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT), namun penyelesaian hukumnya terkesan lamban bak perjalanan siput yang menguruk kabut.

Kekinian, kasus yang dilimpahkan Polres Bima atas tersangka, dikembalikan oleh oleh jaksa peneliti Kejari Bima dengan berkas masih belum lengkap.

’’Berkas tersangka P19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi) atau dikembalikan,’’ ujar Kapolres Bima, AKBP Bagus Satriyo Wibowo, Sabtu (22/6/19) kemarin.

Kata dia, ada beberapa petunjuk jaksa yang harus dipenuhi. Seperti kebutuhan formil dan materil.

Ia menambahkan, jika dibutuhkan. penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi maupun tersangka.

“Akan (kami) lengkapi semua dulu sesuai petunjuk jaksa. Ketika telah rampung, akan kami limpahkan lagi,’’ terang Kapolres.

Diketahui, kasus ini berawal dari dugaan korupsi dana BOS ini bermula dari OTT di UPT Dikpora Kecamatan Bolo, Maret 2018 lalu. Dimana berdasarkan pemeriksaan pada saat iti tersangka disebut-sebut merintahkan masing-masing UPT Dikpora Bima menarik iuran untuk kepentingan try out kepada siswa SD. Masing-masing UPT menarik biaya yang berbeda, dari Rp 50 ribu hingga Rp 55 ribu untuk per siswa.


Dimana pada saat itu, polisi sempat mengamankan dan menyita uang sebanyak Rp 42 juta. (Poros08)
Labels: , ,

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.