Dibaca Normal
 |
| Anggota BMK NTB saat mengadukan dugaan korupsi ADD Desa Ncandi ke Kejati NTB |
Bima, Porosntb.com-Dugaan adanya penyelewengan dan melanggar mekanisme penggunaan ADD di Desa Ncandi Kecamatan Madapangga diadukan ke Kejati NTB oleh BMK NTB. Dugaan meliputi intervensi langsung Pemdes dalam melakukan pekerjaan fisik pada setiap proyek yang ada. Karena dalam mekanismenya, Pemdes tidak boleh mengerjakan proyek tapi dikerjakan secara swadaya.
Demikian disampaikan anggota BMK NTB, Joni Junaidi, Rabu (03/07). Katanya, berdasarkan informasi yang berkembang justru yang mengerjakan setiap paket proyek yang ada adalah orang-orang dekat Pemdes atau pihak yang sengaja "dipasang". Nama mereka hanya sekadar pajangan sebagai formalitas saja.
"Namun, secara senyap pengendali utama di belakang adalah pihak Pemdes itu sendiri yakni kepala desa, sekertaris dan bendahara," tudingnya.
Selain itu pelaksanaan pekerjaan fisik dari proyek yang ada disinyalir dikerjakan asal-asalan. Diduga tidak sesui bestek, serta adanya dugaan korupsi serta unsur nepotisme dalam pengelolaan dana Bumdes, yang dimana ada keterlibatan orang dekat dari salah satu perangkat elit di desa setempat.
Terkait persoalan Desa Ncandi, Barisan Muda Untuk Keadilan (BMK NTB) ini, melaporkan serta menggelar hearing terbuka dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Rabu (3/7/19). Pertemuan yang dikawal oleh pihak kepolisian dari Polres Mataram tersebut dihadiri para wartawan dan banyak pihak.
Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan SH, MH saat berdialog dengan perwakilan BMK NTB menuturkan, persoalan dana desa (ADD) memang rawan terjadinya penyimpangan. Bahkan beberapa waktu lalu, dua orang oknum Kepala Desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah NTB harus mendekam dalam sel tahanan lantaran kedapatan dan terbukti mengkorupsi dana desa di wilayahnya mencapai ratusan juta rupiah.
"Terkait persoalan Desa Ncandi, kami menerima apa yang adik-adik laporkan dan akan menindak lanjutinya yang nantinya akan dikordinasikan dengan pihak Kejari Bima. Persoalan dana desa memang sudah menjadi salah satu perhatian utama kami, karena memang beberapa waktu lalu, antara Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dengan Kementerian Desa RI telah meluncurkan kerjsama dalam hal pengontrolan serta pencegahan agar dana desa tidak bocor. Kami mengapresiasi apa yang menjadi paparan dari perwakilan BMK NTB," papar Dedi.
Diketahui, beberapa hari sebelumnya perwakilan BMK-NTB telah melakukan pertemuan dengan Dr. H. Ashari SH,MH selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil (DPMD DUKCAPIL) Provinsi NTB. Ia merespon baik apa yang menjadi keluhan dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat terkait persoalan penyalahgunaan dana desa. Sebagai dinas yang berkaitan dengan ADD, ia kerap turun ke tiap kabupaten/kota yang ada di NTB bahkan sampai ke desa-desa untuk melakukan sosialiasi agar jangan sampai salah sasaran dalam penggunaan dana tersebut. Karena bukan hanya merugikan masyarakat yang ada di desa tersebut, melainkan sanksi hukum yang diterima bagi siapa saja yang ketahuan dan terbukti menyalahgunakan dana ADD.(Poros08)
COMMENTS