Perwakilan Warga Tolotangga dan Parado Wane Dipertemukan di "Mada OOi Kambu'u)

Suasana pertemuan di DAM Tolotangga "Mada Oi Kambu'u. Minggu (1/7/19)
Bima, Poros NTB.- Sebagai runutan dari pertemuan kedua antara perwakilan Desa Tolotangga dan Desa Parado Wane, yang berlangsung di Aula Barak Dalmas Polres Bima Kabupaten, Jum’at (28/6/19) pekan lalu. Pihak Kepolisian Resort Bima dan Dinas terkait Pemerintah Kabupaten Bima, kembali mempertemukan kedua wakil warga.

Baca : 
Warga Tolotangga dan Paradowane Bersitegang, 40 Gubuk Warga Dibakar
Danramil 1608-07/Monta, Dialog dengan Warga Parado Wane Terkait Insiden Pembakaran Saung
Diniatkan Islah, Warga Desa Tolotangga dan Parado Wane Malah Kembali Bersitegang

Kali ini dilangsungkan di DAM Tolotangga “Mada Oi Kambu’u), Minggu (1/7/19) kemarin. DAM ini masih menjadi bagian dari Hutan Tutupan Negara (HTN), lokasi yang sempat menjadi musabab pertikaian dua desa.

Di sela-sela wakil warga kedua desa terkait, Nampak hadir dalam pertemuan kali ini, Kasat Reskrim Polres Bima, IPTU Hendry CH, S.Sos, Kapolsek Monta, IPTU Takim, Kapolsek Parado, IPDA Nazaruddin, Kasi Perlindungan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Madapangga Rompo Waworada, Supriadin, SH, dan Kepala Resor KPH Monta Parado RUSLAN, S.Hut, serta Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, Zainal Arifin.

Tujuan dari pertemuan ini, yakni untuk kembali menegaskan kepada wakil warga kedua desa agar tidak melakukan aktifitas pembalakan liar di sekitar DAM yang merupakan wilayah HTN.

Beberapa poin yang ditekankan Kasat Reskrim Polres Bima,  yakni, pertama, tidak ada warga masyarakat (Desa Tolotangga dan Desa Parado Wane) yang melakukan aktifitas di lokasi tersebut.

Kedua, Pondok/gubuk/saung milik warga yang ada di lokasi tersebut akan dirobohkan sendiri oleh pemiliknya. Ketiga, akan dilakukan penghijaun kembali di lokasi tersebut. Keempat, tidak ada batas wilayah antara Desa Tolotangga dengan Desa Parado Wane, karena lokasi tersebut merupakan kawasan HTN.

Terakhir, apabila ada warga yang melakukan aktifitas di lokasi tersebut, maka akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Yakni UU No. 41 Tahun 2009, tentang  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Publik berharap insiden yang sempat melibatkan dua desa yang sebenarnya berakar dari kesalah pahaman ini berakhir dengan tuntas, sehingga hubungan antara warga kedua desa yang serumpun ini bisa kembali harmonis seperti sedia kala. Namun, melihat kesiapan kedua warga desa untuk duduk bersama menyelesaikan masalah sebagai wujud itikad baik antara kedua desa, ditambah lagi dengan kesigapan dan kesegeraan Polri, TNI, dan Pemkab Bima dalam menengahi dan meluruskan masalah yang sempat terjadi, publik optimis, masalah ini akan berakhir baik. 

Kalaupun ada "sesuatu" yang tersisa, pastinya akan diselesaikan lewat ranah hukum.

Pertemuan ini sendiri berlangsung dengan aman dan tertib. (Poros06)
Labels: , ,

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.