Dibaca Normal
Bima, Poros NTB.- Pemerintah Kabupaten Bima melalui Bappeda dan Litbang menjalin kerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) Kamis (5/9) menggelar sosialisasi Program USAID Madani dan pemetaaan program prioritas di Ruang Rapat Bupati Bima.
Sosialisasi menghadirkan narasumber dari USAID Madani, Restu Pratiwi, Muntajid Billa (Local Goverment Specialist Usaid Madani) dan Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya BAPPEDA Provunsi NTB, Lalu Hasbullah.
Restu Pratiwi yang menguraikan Program USAID Madani memaparkan, kegiatan akan difokuskan pada peningkatan dan penguatan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mencakup isu akuntabilitas dan keberagaman sosial.
"USAID Madani akan memfasilitasi simpul belajar melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka mendukung mentoring dan sharing praktik baik antar daerah". jelas Restu.
Kemitraan ini juga akan tertib dan taat pada undang undang organisasi kemasyarakatan, terutama dalam pemetaan (mapping) dan identifikasi mitra utama Usaid Madani.
Terkait fasilitator program, akan dipilih berdasarkan pemetaan melalui merit sistem terbuka berdasarkan kompetensi dan kapasitas sebagai fasilitator, harus memahami secara komprehensif arah kebijakan dan program prioritas, "tutup Restu.
Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda, Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc menjelaskan, Sosialisasi secara khusus menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bakesbang, Inspektorat, Dinas Dikbudpora, BPPKAD, Dinas Kominfostik dan Bagian OPA Setda untuk membahas pemetaan progam prioritas yang dapat dikerjasamakan antara Usaid Madani dengan Pemerintah Kabupaten Bima.
Menurut Raani, "Bappeda memfasilitasi pertemuan ini untuk mempertajam prioritas program dengan menyelaraskannya dengan visi dan misi serta prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bima. "Urai Yuni.
Sebelumnya Kabid Perencanaan Sosial Bappeda Provinsi NTB Lalu Hasbullah menguraikan, Program Usaid Madani mengambil tema besar program akuntabilitas dan keragaman sosial melalui peningkatan kapasitas dan berkelanjutan Organisasi Masyarakat Sipil di Tingkat Kabupaten/Kota 2019-2024.
"Pemerintah Daerah dapat menentukan sub tema dalam rangka penguatan akuntabilitas pemerintah dan keberagaman sosial yakni Pelayanan Publik, pencegahan korupsi, tata kelola sumber daya alam, inklusi sosial, transparansi dana desa, keberagaman, serta kesehatan ibu dan anak baru lahir". Tambahnya.
Usai kegiatan sosialisasi, rombongan AUSAID diterima Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE di Ruang Kerja Bupati.(Poros01/kom)
COMMENTS