Dibaca Normal
 |
| Salah satu warga saat coba ditenangkan oleh jajaran kepolisian |
Bima, porosntb.com-Sejumlah massa dari pemuda dan masyarakat Desa Runggu Kecamatan Belo menggedor kantor desa setempat, Senin (09/09). Aksi pemuda ini menuntut transparansi ADD sebanyak 20 persen tahap pertama. Selain itu, para tokoh muda ini menilai jika Kades setempat arogan dalam menjalankan roda pemerintahan dan tidak paham tupoksi.
Aksi yang berlangsung di depan kantor desa itu awalnya berlangsung tertib. Namun karena tidak ada kades, sekdes dan bendahara desa membuat aksi unjuk rasa itu memanas. Sejumlah pemuda mencoba memblokir jalan dengan pagar besi dan hendak melakukan penyegelan kantor desa. Aksi pendemo ini mendapat perlawanan dari warga lain yang diduga pendukung kades. Hingga menimbulkan ketegangan antara kedua kubu dan nyaris ricuh. Beruntung jajaran kepolisian dari Polsek Belo cepat melerai pendemo dan warga pro pemerintah dan membuka blokir jalan. Aksi unjuk rasa pun berlanjut dan menuntut kades, sekdes dan bendahara hadir menanggapi aspirasi mereka.
Koordinator lapangan, Syahrul Zuan, dalam orasinya meminta Kades Runggu menyampaikan secara terbuka terkait program desa sesuai dengan APBDES tahun 2019 dengan data yang valid. Selain itu, dia juga mendesak Kades Runggu agar mampu mengawal anggran APBD II yang ada di desa, serta mampu menjamin kualitas program dengan memperhatikan kondisi obyektif di lapangan sesuai RAB dan Bestek.
“Kami minta Pemdes menjamin kualitas program APBD II yang masuk di desa dengan memperhatikan kualitas. Serta meminta agar penggunaan anggaran ADD yang 20 persen transparan," katanya.
 |
| Pemblokiran jalan ditantang sejumlah warga |
Dia juga menegaskan tentang pentingnya keterbukaan publik sesuai bunyi pasal 4 dan 5 UU KIP Nomor 14 tahun 2008. Menyebutkan bahwa lembaga publik wajib terbuka dalam mengelola keuangan negara.
"Termasuk proyek penimbunan lapangan oleh CV Melayu dengan anggaran Rp 197 juta," tuntutnya.
Sejumlah orator bergantian menyampaikan orasi ilmiah. Salah satunya Abriawan yang mendesak kepala desa membuka diri untuk melayani masyarakat dan tidak mengedepankan sikap otoriter dan arogansi.
"Kades ini selalu bersuara lantang, tidak ada yang dia takutkan. Ini bukan masalah mau perang, tapi Kades harus paham tupoksi yakni pelayan rakyat. Bukan bersikap arogan," tuturnya.
Menurut dia, sikap kades yang terkesan arogan itu tercermin dalam beberapa tindakan. Antara lain, tidak mau mengindahkan masukan masyarakat, tidak mendukung kegiatan kepemudaan dan apatis dalam menyikapi persoalan yang dihadapi.
"Kita hadir untuk mengingatkan kades agar paham dengan posisinya sebagai leadership. Tidak bersikap apatis apalagi tidak mau mendukung karya-karya pemuda," tegasnya.
Pemuda yang akrab disapa Ryan ini juga mengingatkan Kades terkait penggunaan anggaran dana desa sebesar Rp, 1,3 M. "Anggaran itu akan kita kawal bersama dan kami menginginkan agar Pemdes menyerahkan data penggunaan anggarannya agar jelas pemanfaatannya," tandas Ryan.
Menanggapi tuntutan massa aksi Kepala Desa Runggu, Musmuliyadi menjelaskan dana ADD tahun 2019 tahap ke II digunakan berbagai kegiatan seperti sosialisai KB dengan menghadirikan pemateri dan pembayaran gaji lembaga desa.
Selain itu, pemberdayaan kader posyandu dengan tambahan giji balita dan ibu hamil di tahap 20 persen.
"Sedangkan untuk penimbunan lapangan bukan kewenangan kami, itu ada kontraktornya," ungkapnya.
Usai mendengar tanggapan kades massa aksi kemudian meminta data real hasil pekerjaan tahap 20 persen untuk membuktikan keabsahan data. Sempat adanya perdebatan soal data yang diminta. Namun kades menjawab itu bukan hak massa aksi sebab pihaknya dikawal oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait.(poros07)
COMMENTS