Muhammadiyah Dalam Pusaran Penyelenggara Pemilu



Oleh : Ahmad
(Mahasiswa Pascasarjana Fisip Universitas Muhammadiyah Malang)

 
Kelahiran Muhammadiyah 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya merupakan hasil interaksi Kyai Dahlan dengan kawan-kawannya. Dengan gagasan membangun bangsa melalui tiga program utama yakni bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan. Karena untuk menciptakan generasi cerdas itu perlu tiga item tersebut demi memajukan bangsa dari berbagai latar belakang rakyat pinggiran kurang mampu dan sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Muhammadiyah di bangsa Indonesia sudah menjadi sebuah kebanggaan bagi kadernya dengan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atas penjajahan negara asing ingin merebut kekuasaan ditanah yang begitu subur dan indah ini. 
Disetiap era dilalui bangsa Indonesia tentu semua itu membutuhkan manusia – manusia cerdas untuk menghadapi rintangan dari berbagai serangan negara penjajajah untuk menjatuhkan bangsa ini, salah satunya kader Muammadiyah yang sudah diakui wawasan keilmuannya membangun bangsa dari setiap generasi atas perjuangan para kadernya memasuki setiap elemen lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintah. 

Tentu dalam hal ini kader Muhammadiyah mempunyai ikhtiar yang baik untuk membangun bangsa disetiap era kepemimpinan Soekarno Hatta - Jokowi Ma, aruf amin baru saja dilantik memjadi Presiden dua periode berturut – turut dengan adanya beberapa kader dipercayai yang duduk baik di parlemen dan kabinet baru dilantik membantu Presiden mensukseskan kemajuan bangsa dan negara lebih baik lagi. 
Bukan hanya persoalan kabinet yang tinggi jabatanya di negra ini. Tapi memang sudah banyak kader muhammadiyah diakui untuk memajukan Indonesia lewat pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jika kita melirik disatu Provinsi saja seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang notabenenya banyak dari kader lain merebut lembaga pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seperti HMI, PMII, Nahdatul Whatan (NW), GMNI, LMND. Tapi semua itu disingkirkan dan mampu diduduki para kader Muhammadiyah sebanyak 65% dikedua lembaga tersebut. Ini merupakan satu bukti bahwa Muhammadiyah memiliki rasasolidaritas setiap kadernya dalam merebut panggung politik. Karena disetiap 
momentum politik didaerah NTB akhir – akhir ini dihebohkan oleh pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) salah satunya daerah kabupaten Bima cukup menarik atas euforia dipanggung politik untuk pola acak pasangan calon kandidat Bupati dan wakil Bupati Bima. Hingga akhirnya siapa dipercayakan oleh rakyat setempat untuk menduduki kekuasaan lima tahun kedepannya. 
Pembukaan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bima segera dilakukan oleh 
KPUD dalam waktu dekat, dengan berbagai tahapan sosialisasi pemilukada dilaksanakan berbagai pihak terutama menjurus kemasyarakat demi mengurangi angka golput demi mensukseskan demokrasi secara terbukan diera industri 4,0 sekarang 
dikarenakan keterbukaan atas informasi publik. Manufer politik para elit sudah sejak lama saling menghujat antara satu sama lainnya agar menjatuhkan lawan sehingga menaikkan elaktabilitas secara pribadi maupun kelompok hingga akhirnya mampu menduduki kekuasaan politik lima tahunan dengan program diajukan lewat kampanye maupun program khususnya ketika sudah duduk menjadi pemenang, kampanye politik itu entah akan memajukan daerah atau malah akan menjual daerah atas kepuasaan pribadi mereka atau kelompok partai pengusungnya tanpa memperhatikan keinginan rakyat hingga dipandang sebelah mata saja. 
Lalu, bagaimana dengan wajah para kader Muhammadiyah hingga kini masih 
menduduki jabatan dilembaga penyelenggara dan pengawas pemilu yang menentukan siapa pemenangnya untuk menjadi kepala daerah lewat plano terbuka nantinya, tapi sebelum keputusan akhir yakin saja bahwa para calon Bupati dan Wakil Bupati serta kronik – kroniknya sudah memainkan wacana politiknya demi menggoyangkan keyakinan penyelenggara pemilu hingga siapa akan mendududki kekuasaan atau dalam hal ini lobi politik dimainkan aktor sehingga KPUD dan Bawaslu sudah tau siapa akan mereka loloskan diberbagai tahap pembukaan para calon dan bisa diprediksi siapa menduduki jabatan politik. Jika hal demikian bisa menggoyangkan keyakinan para KPUD dan Bawaslu yang notabenennya merupakan dari kalangan kader Muhammadiyah selama ini mengutamakan sikap kejujurannya untuk menjalankan tugas diemban. Maka wajah muhammadiyah pasti memiliki tinta hitam pada publik atas tindakan sewenang – sewenang mereka lakukan demi kepuasaan pribadi tanpa memikirkan politik jangka panjang serta mempertahankan posisi sebagai penyelenggara kedepannya. Memang harus diamini bersama dalam konteks politik praktis, sekalipun lembaga 
penyelenggara pemilu yang notabenenya memiliki independensi menjalankan roda organisasi baik saat pemilihan serentak Pilpres, Pileg dan Pilkada tentu ada terjadi diluar nalar rasional publik untuk memprediksi hal – hal kurang memperlihatkan wajah demokrasi yang jujur dan adil, apalagi pimpinan lembaga penyelenggara dan pengawas merupakan satu rahim. selama ini selalu menunjukan kredibiltas secara masif hingga mampu mensukseskan pemilu beberapa bulan yang lalu. Namun, kedua lembaga tersebut tentu ada konspirasi besar memainkan praktek politik siapa akan mereka dukung di pilkada serentak tahun 2020. Entah konspirasi itu atas keinginan pribadi demi meraih materi, jika itu atas nama lembaga maka wajah Muhammadiyah akan mereka kesampingkan dan kotor karena tidak sesuai khittah serta memajukan 
demokrasi secara terbuka yang bersih di negara Indonesia tercinta.(*)

Labels:

Posting Komentar

[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.