Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2019 Bupati Bima

Dibaca Normal

BUPATI BIMA

NOTA PENGANTAR

LAPORAN  KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR 

TAHUN ANGGARAN  2019

BUPATI BIMA

Disampaikan pada

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima

30 Maret 2020

Bismillahhirrahmaanirrahiim. Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Yang Kami Hormati

· Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Bima;

· Wakil Bupati Bima;

·  Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bima dan Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima;

· - Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Para Kepala Bagian, Para Camat, Pejabat Eselon III, dan IV serta Staf Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima;

· Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD;

- Pimpinan  Perguruan  Tinggi,  Pimpinan  Partai  Politik,  Organisasi  Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda dan Wanita;

· Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Organisasi Keagamaan;

· Para Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, dan Karang Taruna atau perwakilan lembaga masyarakat se-Kabupaten Bima;

· Rekan-rekan Insan Pers;

· Singkatnya Hadirin Sidang Dewan Yang terhormat.

Syukur  Alhamdulilah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah mencurahkan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga kita dapat mengikuti siding paripurna   DPRD   Kabupaten   Bima   dalam   rangka   penyampaikan   Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bima Tahun Anggaran 2019.

Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan pencerahan dan suri tauladan kepada umat manusia, seraya kita bermunajat kepada Allah SWT semoga kita semua tetap istiqomah menjalankan risalah-NYA Aamiin Yaarobbal Alamiin.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bersama Wakil Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bima, yang selama ini mendukung dan menjalin komunikasi yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Bima. Demikian pula kepada rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Tokoh Masyarakat, Insan Pers serta seluruh komponen masyarakat yang memberikan  dukungan  dalam  mewujudkan  visi  dan  misi  Bima  “RAMAH”( Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal) guna membangun “Dou Labo Dana Mbojo” yang lebih maju dan sejahtera.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pada forum yang terhormat ini, perkenankan kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, atas merebaknya wabah Virus Corona (Covid-19) di berbagai negara, termasuk di Negara kita Indonesia dan lebih khusus lagi daerah Kabupaten Bima. Untuk itu kami mengajak dan mengingatkan kita semua, agar terus  meningkatkan  imunitas  diri  kita  masing-masing,  dengan  menerapkan perilaku hidup sehat yaitu dengan menjaga dan memelihara kebersihan diri, keluarga, lingkungan kita masing-masing. Untuk mengantisipasi, mencegah dan menangani wabah Corona, Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah yaitu: mengintruksikan kepada segenap Kepala Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Bima, Camat, Kepala Puskesmas serta Kepala Desa Se-Kabupaten Bima tentang kewaspadaan penyebaran virus Corona, membentuk pos kewaspadaan Virus Corona  dan  gugus  tugas  Covid 19 Tingkat Kabupaten Bima  tahun  2020.  Selanjutnya  dapat  kami  sampaikan  bahwa  peristiwa  yang terjadi dalam dua pekan yang lalu, di daerah kita dihebohkan dengan adanya 2 orang pasien RSUD Bima yang kabarnya terindekasi virus corona. Dapat saya jelaskan bahwa kedua orang tersebut, 1 orang sudah sembuh dan keluar dari RSUD Bima dengan hasil Negatif, sedangkan 1 orang pasien yang meninggal, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Jakarta yang bersangkutan dinyatakan negatif corona. Untuk mengantisipasi   dan   menjaga   merebaknya virus  Corona  dikalangan     pelajar, Pemerintah  Daerah    telah    meliburkan sekolah SD/SMP selama 14 hari dimana siswa tersebut diwajibkan untuk belajar dirumah masing-masing.

Selain itu kita juga menghadapi bencana banjir pada beberapa tempat di wilayah Kabupaten Bima. Bencana ini selain faktor alam juga disebabkan oleh perilaku kita dalam pengelolaan lingkungan, penggunaan sumber daya alam, pemanfatan tata ruang, pengelolaan sampah dan beberapa faktor lainnya. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganannya harus dilaksanakan secara terpadu dengan   melibatkan   berbagai   pihak   pada   seluruh   jajaran   Pemerintahan, diantaranya kita membangun kerjasama dengan TNI yang leading sektornya ada pada Dinas Lingkungan Hidup, Pada  saat ini hampir seluruh kawasan hutan sudah dirambah oleh masyarakat untuk ditanami jagung, namun demikian walaupun masyarakat mendapat keuntungan dari jagung tersebut tapi dampak yang ditimbulkan lebih besar, yaitu ekosistem rusak, sumber mata air menjadi hilang, jembatan dan infrastruktur lainnya termasuk didalamnya adalah 4 sampai 5  tahun  kedepan  masyarakat  Bima  akan  sulit  mendapatkan  air  bersih.  Untuk mengatasi masalah tersebut saya selaku Bupati Bima telah melakukan koordinasi dengan   Gubernur   NTB   melalui   Dinas   Lingkungan   Hidup   dan   Kehutanan bagaimana cara mengatasi kerusakan hutan, oleh karena itu pada Tahun 2019 saya  telah  mengeluarkan  satu  kebijakan  pemerintah  daerah  yaitu  Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang  Rehabilitasi Lahan Kritis dan Terbuka di Wilayah  Kabupaten  Bima,  dan selanjutnya  perlu kita pertimbangkan bersama regulasi yang permanen yaitu Peraturan Daerah sebagai ladasan konstitusional dalam rangka perbaikan dan larangan untuk tidak merusak kawasan hutan diw    ilayah Kabupaten Bima.

Pada Tahun 2020 ini, Kabupaten Bima bersama 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi NTB melaksanakan PILKADA serentak, dimana tahapan pilkada telah dimulai sejak Bulan Oktober 2019. Di dalam pesta demokrasi ini saya selaku kepala daerah mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga dan memilihara keamanan dan ketertiban daerah sehingga PILKADA di daerah kita dapat berjalan dengan damai, aman dan lancar.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Tahun  Anggaran  2019  yang kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Bima, merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sesuai amanah Undang- Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2019  tentang  Laporan  dan  Evaluasi  Penyelenggaran  Pemerintahan  Daerah. LKPJ Tahun 2019 ini memuat hasil penyelenggaran urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2019, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Nomor  9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan tahun ke 4 (empat) ini maka sasaran kinerja Pemerintahan daerah sepenuhnya diarahkan untuk tercapainya Visi Kabupaten Bima yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bima yang Ramah,  Religius, Aman,  Makmur,  Amanah  dan  Handal.” Visi pembangunan Kabupaten Bima tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan masyarakat yang berkualitas melalui penerapan nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Mewujudkan   masyarakat   yang   aman   tertib   dan   nyaman   dengan mengedepankan penegakan supermasi hukum.

3. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Meningkatkan kemampuan, kejujuran aparatur Pemerintah dengan mengedepankan rasa tanggungjawab melalui tata kelola Pemerintahan yang baik.

5. Membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam rangka perwujudan visi dan misi Kabupaten Bima kami sampaikan capaian   kinerja   makro   daerah   Kabupaten   Bima   sebagai   berikut,   angka kemiskinan cenderung menurun dari 15,33% pada tahun 2016, menjadi 15,10% pada tahun 2017, sementara pada tahun 2018 sebesar 14,84% menurun menjadi

14,76% pada tahun 2019.

Demikian halnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 berada pada angka 64,80 terus meningkat pada tahun 2017 mencapai angka 65.01 naik menjadi 65,62 pada tahun 2018 dan berada pada angka 66,37 pada

tahun 2019.

Angka pengangguran di Kabupaten Bima cenderung mengalami penurunan dari 3,98 % tahun 2016 menurun menjadi 3,75% tahun 2017. Penurunan terus berlanjut menjadi 3,50% tahun 2018 dan 2,87% tahun 2019.

Pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Bima  selama  empat  tahun  terakhir (2016-2019) berkisar antara 4-6 persen. Pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,30% menjadi 6,27% Pada tahun 2017, kemudian mengalami penurunan pada tahun

2018 sebesar 4,06% dan meningkat lagi pada tahun 2019 sebesar 4,29%. Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nusa  Tenggara  Barat,  ini berarti bahwa  baik eksekutif  maupun   legistlatif melalui  beberapa  kebijakan  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan, Pembangunan,  dan  Sosial  Kemasyarakatan  telah  menunjukkan  kinerja  nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sepanjang  tahun  2019  kita  dapat  mencatat  prestasi  yang  cukup membanggakan antara lain :

-        Di bidang pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bima secara berturut-turut selama 4 (empat) tahun mendapatkan Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI;

-        Di bidang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berturut-turut selama 3 (tiga)  tahun,  Pemerintah  Kabupaten  Bima  mendapat  predikat  B  sehingga mendapat penghargaan dari Kementrian PAN RB;

-        Dari aspek Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Bima mendapat Penghargaan penjamin kualitas level III dari Deputi Bidang     Pengawasan     Penyelenggaraan     Keuangan     Daerah,     Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan atas prestasi tersebut APIP dianggap mampu mendeteksi terjadinya korupsi dan tata kelola Pemerintahan yang baik;

-        Di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bima mendapat peringkat 13 Nasional dari Kementerian PPN/BAPPENAS RI dan peringkat pertama tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah yang menghasilkan perencanaan pembangunan berkualitas;

-        Di bidang inovasi publik, Pemerintah Kabupaten Bima berhasil menempati Top 45 melalui  sistem  perlindungan  dan  pemberdayaan  perempuan  yang  berbasis android Sistem Informasi Warga (Si Mawar) dari Wakil Presiden Dr. (H.C.). H. Muhammad Yusuf Kalla:

-        Di bidang keluarga berencana, Pemerintah Kabupaten Bima mendapat Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mendukung Program KB dan menyukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);

-        Di bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bima mendapat Penghargaan Paramesti bagi daerah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari Kementerian Kesehatan RI;

-        Di bidang Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Bima mendapat Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

-        Di bidang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Bima berhasil memperoleh predikat Perpustakaan Daerah Terbaik Tingkat Nasional dalam menerapkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan literasi dari Kabupaten hingga ke desa-desa dari Kepala Perpustakaan Nasional;

Dari   kesembilan   prestasi   tersebut,   maka   Pemerintah   pusat   telah memberikan penghargaan selain secara administratif juga mendapatkan alokasi melalui Dana Insentif Daerah dari 16 Milyar menjadi 36 Milyar, dan juga mendapatkan alokasi DAK Perpustakaan sebesar 8,6 Milyar.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan pokok-pokok LKPJ Tahun 2019, meliputi gambaran mengenai pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2019 sebelum audit, Laporan kinerja penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tindak lanjut catatan strategis DPRD Kabuaten Bima terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2018.

Adapun  gambaran  mengenai pengelolaan keuangan  daerah pada tahun 2019 sebelum audit, disampaikan sebagai berikut:

Pertama   ;   Pengelolaan   pendapatan   daerah,   total   pendapatan   Tahun

Anggaran 2019 setelah perubahan ditargetkan sebesar

Rp.1.870.699.860.340,68 terealisasi sebesar Rp.1.812.363.791.304,57 atau mencapai sebesar 96,88%, rincian pendapatan daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1)  Pendapatan    Asli  Daerah   setelah   perubahan   ditargetkan   sebesar Rp.146.114.875.268,68 dan terealisasi sebesar Rp.135.874.141.560,57 atau 92,99%.

2) Dana Perimbangan setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.1.369.791.496.900 dan terealisasi sebesar Rp.1.348.821.946.185 atau 98,47%

3)   Lain-lain Pendapatan  Daerah  Yang  Sah  setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.354.793.488.172 dan terealisasi  sebesar Rp.327.667.703.559 atau 92,35%.

Kedua, Pengelolaan Belanja Daerah  Total Belanja dalam Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan adalah sebesar Rp.1.930.896.775.177,26 dan terealisasi sebesar Rp.1.822.931.870.740,43 atau 94,41%. Rincian belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a.   Belanja Tidak Langsung

Belanja   Tidak   Langsung   pada   Tahun   2019   setelah   perubahan ditargetkan sebesar Rp.1.064.052.601.753,75 dan terealisasi sebesar Rp.1.033.463.068.076 atau 97,13 %.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Tahun 2019 dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp.866.844.173.423,51 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.789.468.802.664,43 atau 91,07%.

Ketiga, Pembiayaan: Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun 2019 setelah   perubahan   dianggarkan   sebesar   Rp.67.596.914.836,58   terealisasi sebesar Rp.67.150.164.750,58 atau 99,34%.

Penyelenggaraan urusan  Desentralisasi;

Urusan Pendidikan

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pendidikan dialokasikan anggaran Rp.176.452.212.324,51,- dan terealisasi sebesar Rp.157.314.402.984,43,- atau (89,15%),  diarahkan  pada  peningkatan  kualitas  pendidikan,  dengan  capaian kinerja antara lain: Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI naik dari

99,74% tahun 2016 menjadi 99,78% pada tahun 2017. Kemudian pada tahun

2018 meningkat menjadi 99,96% dan pada tahun 2019 naik menjadi 99,98%. Angka partisipasi murni SMP/MTs naik dari 94,27% tahun 2016 menjadi 95,07% pada tahun 2017, terus meningkat menjadi 96,37% pada tahun 2018 kemudian pada tahun 2019 menjadi 97,07%.

Guru bersertifikat mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebanyak 2.551 orang, menjadi 2.557 orang pada tahun 2018, serta pada tahun 2019 bertambah menjadi 2.596 orang, hal ini disebabkan karena setiap tahun Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

Selanjutnya tindak lanjut catatan strategis DPRD Kabupaten Bima terhadap

LKPJ tahun 2018 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

-        Permasalahan   kekurangan guru dapat kami jelaskan bahwa   pada dasarnya  jumlah guru PNS di Kabupaten Bima mengalami kekurangan, hal ini dapat dilihat pada data sebaran PNS di masing-masing sekolah yang ada pada Sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Kekurangan Guru pada wilayah tertentu telah dilakukan penanganannya baik dengan penerimaan CPNS, penerimaan PPPK maupun Tenaga Kontrak pada masing-masing sekolah. Khusus untuk kekurangan guru Wilayah Tambora, Pemerintah Daerah telah melakukan Perekrutan Guru Daerah Khusus;

-        Permasalahan pemerataan guru, dapat dijelaskan bahwa pada wilayah Kecamatan Bolo, Palibelo dan Woha terlihat ada kelebihan guru pada sekolah-sekolah tertentu, maka Pemerintah Daerah telah melakukan upaya  dengan menempatkan guru-guru  dan tenaga kependidikan dari kecamatan yang mengalami kelebihan guru ke kecamatan yang mengalami kekurangan guru;

-        Terkait dengan permasalahan rendahnya kualitas pendidikan dan kualitas guru di Kabupaten Bima. Pemerintah Daerah telah melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik tingkat SD/SMP.

-        Untuk menyelesaikan permasalahan rendahnya kualitas pembangunan fisik pada sejumlah SD dan SMP, Pemerintah Daerah telah melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola, pembangunan sarana prasarana pendidikan seperti; Perekrutan Fasilitator Pelaksanaan Kegiatan Swakelola yang bertugas untuk mendampingi secara teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan di sekolah;

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Urusan Kesehatan

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp.147.481.482.494 dan  terealisasi sebesar Rp,137.256.048.869,- atau 93,07% melalui program diantaranya; pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, pengadaan obat-obatan, peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Capaian kinerja dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan pada tahun 2018 sebesar 92,89% naik menjadi 94,28% pada tahun 2019. Sementara itu persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 79,07% pada tahun 2017 meningkat menjadi 84,61% pada tahun 2018 dan terus naik menjadi 93% pada tahun 2019.

Selanjutnya terkait dengan jumlah kasus kematian ibu melahirkan mengalami penurunan dari 9 kasus pada Tahun 2017 menjadi 8 kasus di Tahun 2018, menurun menjadi 5 kasus pada Tahun 2019. Prevelensi gizi buruk 2,37% pada Tahun 2018 menurun menjadi 2,15% pada Tahun 2019. Kemudian  terkait  dengan  jumlah  puskesmas  terakreditasi sebanyak 16 Puskesmas  pada  Tahun  2018  meningkat  menjadi  20  Puskesmas  pada Tahun 2019 dari 21 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bima, disamping itu pada tahun 2019 tenaga kesehatan terus mengalami peningkatan terutama untuk para medis yaitu dokter 10 orang, perawat 14 orang, bidan 16 orang, dan tenaga medis lainya sebanyak 36 orang.



Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima dialokasikan anggaran sebesar Rp.82.416.709.504,- dan terealisasi sebesar Rp.76.087.173.924,-    atau 92,32% yang diarahkan untuk Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan  dan  Program   Pengadaan   Peningkatan   Sarana Prasarana Rumah Sakit yang pada saat ini sedang dilaksanakan pembangunan tambahan gedung Rumah Sakit sehingga dapat memenuhi Standar Pelayanan Rujukan yang optimal bagi kesehatan masyarakat.

Urusan Lingkungan Hidup

Dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.7.643.290.000 dan terealisasi sebesar Rp.6.441.796.879  (84,28%)  yang  diarahkan  pada  Program  Pengembangan Kinerja   Pengelolaan   Persampahan,   dan   Pengendalian   Pencemaran   dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya  terkait  catatan  strategis  dewan  terhadap  LKPJ  Tahun  2018 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Dalam rangka meningkatkan kinerja penanganan sampah, maka telah dilakukan langkah-langkah dalam bentuk kegiatan: pengurangan dan penanganan pada wilayah Kecamatan Woha, Bolo, Madapangga, Sape, dan Lambu. Pada tahap pengurangan  dilakukan  oleh  masyarakat  sebagai  sumber  atau  asal  muasal sampah termasuk bank-bank sampah, sementara pada tahap penanganan yaitu kegiatan pengangkutan dan pengolahan sampah dari permukiman ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), disamping itu Dinas Lingkungan Hidup secara intensif melakukan fasilitasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah yang benar, pembentukan dan   pendampingan   bank-bank   sampah,   pengadaan   sarana   pengangkutan sampah  (baik  kontainer,  dam  truk  sampah,  gerobak  sampah  maupun  bak sampah).

Urusan Pekerjaan Umum

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur di wilayah Kabupaten Bima, maka dilakukan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur. Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.102.030.595.000, dan terealisasi sebesar Rp.100.168.423.068 atau 98%.

Selajutnya tahun 2019, kondisi jalan mantap meningkat menjadi 45,50% (378,397 Km) dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 44,41% (369.32 Km) atau mengalami peningkatan sepanjang 9,1 Km.

Pada Tahun 2019 total jembatan yang telah dibangun dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bima adalah 153 unit jembatan. Kondisi ini meningkat sebesar 24,84%  (38 unit jembatan) dari tahun 2018.

Kondisi infrastruktur pengairan (irigasi) juga terus berbenah dan meningkat. Luas daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bima adalah 57,994 Ha dengan   Panjang   Saluran   Primer   137,375   Meter   dan   Jaringan   Sekunder sepanjang  694,396  Meter,  sehingga  total  Jaringan  Irigasi  sepanjang  831,771

Meter.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari meningkatannya infrastruktur pengairan dari Tahun 2018 sepanjang 215,529 Meter menjadi sepanjang 232,045 Meter pada tahun 2019 .

Urusan Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.954.215.000 dan terealisasi sebesar Rp.1.702.359.635 atau (87.68%), yang dimanfaatkan untuk Program Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang.

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah Pemerintah Kabupaten Bima telah menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan  sampai 2019 sebanyak 7 (tujuh) dokumen (Kecamatan Woha, Bolo, Sape, Palibelo, Madapangga, Belo dan Wera).

Selain itu, terus digalakkan  sosialisasi, monitoring dan pengawasan terhadap Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berbagai pelanggararan fungsi ruang.

Urusan Perumahan

Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Perumahan dan    Kawasan Permukiman   Pemerintah   Daerah   mengalokasikan   anggaran   pada   tahun anggaran 2019 sebesar Rp.45.124.291.000,- dan terealisasi sebesar Rp.32.372.646.849,-   atau  (71.74%),   antara   lain   diarahkan   untuk   Program Kegiatan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Program Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Pada tahun 2018 cakupan rumah tangga terlayani air bersih 86,90% naik menjadi 87,80% pada Tahun 2019, demikian halnya cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 87,33% tahun 2018 naik menjadi 87,53% pada tahun 2019. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.15.907.172.000 dan terealisasi sebesar Rp.11.082.027.500 atau (69,66%) yang digunakan untuk Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.

Dalam rangka mendukung aktivitas olahraga masyarakat dan prestasi olahraga maka Pemerintah Daerah mendapat alokasi anggaran Rp.13,443,822,000 untuk pembangunan Gelanggang Olahraga yang pada saat ini sedang dilaksanakan di Desa Panda Kecamatan Palibelo.

Urusan Penanaman Modal

Terkait  Penyelenggaraan  Urusan   Penanaman   Modal  pada  tahun

2019 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.2.553.800.000 dan  terealisasi  sebesar  Rp.2.169.620.000,-  atau (84,96%). Anggaran tersebut diarahkan untuk program antara lain, Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis; dan Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal.

                                                                                                                                        Capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal yaitu adanya Kenaikan Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari target Rp.85.107.000.000,- dengan realisasi Investsi PMDN sebesar Rp.59.811.251.350,-  sementara  izin  Investasi  yang  dikeluarkan  selama 2019 sebanyak 9 ijin.

Urusan Koperasi Dan UKM

Terkait penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang kuat untuk terus mendukung gerakan koperasi dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.3.837.600.000,00,-  dan  terealisasi  sebesar  Rp.3.642.160.926,-  atau 94,91 %. Tahun 2018 jumlah Koperasi aktif sebanyak 228 meningkat menjadi 237 pada tahun 2019 atau 3,95%, sedangkan jumlah volume usaha Rp.128.719.833.000 meningkat menjadi Rp.130.140.366.000 dengan omset pada  tahun  2018  Rp.30.332.880.000  menjadi  Rp.39.930.960.000  pada tahun 2019.

Selanjutnya terkait tindak lanjut catatan strategis Dewan terhadap LKPJ Tahun 2018 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat, maka bentuk kegiatan koperasi antara lain memberikan pelayanan berupa simpan pinjam kepada anggota sebanyak 49.361 orang, sementara dibidang pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  telah  memfasilitasi bantuan usaha dalam bentuk peralatan kepada 1.016 kelompok atau 5.080 orang. Demikian halnya di Bidang Pembiayaan telah memfasilitasi bantuan Perkuatan Modal Usaha kepada 660 kelompok atau kepada 3.300 orang.

Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.5.619.214.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.431.260.397,- atau (96,66%), yang diarahkan untuk Penataan Administrasi Kependudukan mencakup kegiatan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan beberapa kegiatan peningkatan pelayanan publik dibidang kependudukan. Penerbitan  Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Elektronik pada tahun 2019 naik menjadi 97,80% dibanding tahun 2018 sebanyak 94,51%.

Adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Catatan Sipil disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan pada saat yang sama juga Dinas Catatan Sipil melaksanakan program MESRA (melayani sampai serambi masyarakat).

Urusan Ketenagakerjaan

Dalam   penyelenggaraan   urusan   Ketenagakerjaan   pada   tahun   2019 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.3.825.405.000,- dan terealisasi  sebesar     Rp.3.785.129.800,-  (98,95  %),  yang  digunakan  untuk

Program Pelatihan Berbasis Kompetensi; Pembinaan Pelatihan dan  Tenaga Kerja sebanyak 575 orang disertai bantuan peralatan sebanyak 144 Unit.

Urusan Ketahanan Pangan

Untuk mendukung penyelenggaraan Urusan Ketahanan  Pangan, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.3.307.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.854.802.000,- atau (86,33 %). cakupan program Ketahanan Pangan meliputi Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. Selanjutnya terkait cadangan pangan Pemerintah tahun 2018, sebanyak 19,74 ton, meningkat sebesar 20 ton pada tahun 2019, selain itu masih ada cadangan pangan masyarakat sebanyak 246.431 ton tahun 2018 naik menjadi 248.328 Ton pada tahun 2019 yang tersimpan dilumbung rumah masyarakat.

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pada Tahun 2019 Pemerintah Daerah telah mengalokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pemberdayaan  Perempuan   dan  Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2019 dengan total anggaran sebesar Rp.12.712.842.000   dan   terealisasi   sebesar   Rp.11.454.477.859   atau (90,10%)   yang   dilaksanakan   melalui   program   antara   lain;   Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dalam bentuk kegiatan kelompok di masyarakat; Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS.

Anggaran diatas diarahkan pada kegiatan Advokasi dan Perlindungan Terhadap  Anak,  Pelaksanaan  Sosialisasi  Kesetaraan  Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Urusan Keluarga Berencana

Selanjutnya dalam rangka Penyelenggaraan Urusan  Keluarga Berencana,  Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.8.400.512.000 dan terealisasi sebesar Rp.7.444.153.107 atau (88,62%), yang diarahkan untuk Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri. Dalam bentuk kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan KB pada 18 Kecamatan.

Urusan Perhubungan

Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Urusan  Perhubungan pada  Tahun  2019  mendapatkan  alokasi  anggaran  sebesar Rp.8.052.485.240, diarahkan melalui program antara lain, Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut; dan Peningkatan Keselamatan

Lalu  Lintas,  dengan  realisasi  anggaran  sebesar  Rp.7.882.681.665  atau

97,89%.

Anggaran di atas sebagian digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut antara lain; 1 pos pengawasan laut di tambora, 3 halte tambatan perahu, 2 buah kapal kayu.

Urusan Komunikasi Dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima pada tahun 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.747.505.000,- dan terealisasi sebesar   Rp.2.677.465.678,-   atau 97,45% yang diarahkan untuk program antara lain: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi & Informasi; serta Pembinaan  dan Pengembangan Jaringan Komunikasi & Informasi Sejak tahun 2018 telah dilakukan pengembangan website induk dan website perangkat daerah se-Kabupaten Bima kemudian dilanjutkan pengembangan website pada kecamatan dan desa di tahun 2019. Dari aspek kelembagaan telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) unit-unit pelayanan langsung di sekolah dan unit-unit pelayanan kesehatan, selanjutnya dikembangkan Sistem  Informasi Desa (SID) untuk mendorong peningkatan transparansi pengelolaan dana desa dan membangun desa benderang informasi.

Urusan Pertanahan

Dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.23.601.000.000,- antara lain digunakan untuk pengadaan tanah MAKO BRIMOB di Desa Sanolo, Embung Ompu Kaloi di Desa Kananga, Embung Soka di Desa Maria Utara, Lapangan Umum Desa Kombo, tanah untuk perluasan pembangunan GOR  Panda,  dan di beberapa tempat  lainnya. Disamping  itu  dilaksanakan  kegiatan  sertipikasi  tanah  dengan  jumlah bidang tanah Pemerintah Daerah yang telah di sertipikat sebanyak 314 bidang.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat  Dan Desa

Dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.066.814.200-  dan  terealisasi  sebesar  Rp.5.404.582.848  atau (89,08%). Alokasi anggaran tersebut dilaksanakan untuk Program antara lain: Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, pada 82 desa di wilayah Kabupaten Bima dimana pelaksanaannya  telah  berjalan  aman  dan  lancar.  Hal  ini  menunjukkan adanya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi di kalangan masyarakat Desa. Disamping itu terus berkembang lembaga keuangan desa dimana pada setiap desa telah terbentuk BUMdes guna menggerakkan pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di Desa.

Urusan  Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan asyarakat

Untuk  mendukung  Penyelenggaraan  Urusan   Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.079,080,000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.963.885,700,- atau (98.57%) yang di arahkan untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya    Aparatur    dan    Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Program   ini   dilaksanakan   dalam   bentuk   kegiatan   penegakan Peraturan Daerah antara lain; penertiban PKL, penertiban bangunan yang belum memiliki IMB, pengamanan unjuk rasa dan penyakit sosial masyarakat lainnya.

Urusan Sosial

Selanjutnya dapat saya sampaikan penyelenggaraan Urusan  Sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.4.094.312.500,- dan terealisasi sebesar Rp.3.724.715.352,- atau 90,97 % yang di arahkan melalui program antara   lain   Peningkatan   Kualiatas   Manajemen   dan   Profesionalisme Pelayanan  Sosial  dalam  bentuk  kegiatan  Bimbingan  Dan  Pemberdayaan Bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT), Bimbingan LK3 dan Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pengawasan Distribusi RASTRA (beras sejahtera) dan Pengawasan Pengiriman Beras Keluar Daerah.

Urusan Kebudayaan

Pada Tahun Anggaran 2019 alokasi anggaran untuk Penyelenggaraan Urusan  Kebudayaan sebesar Rp.2.391.000.000, dan terealisasi sebesar Rp.2.327.337.000,.atau (97,33%) untuk Program Pemanfaatan Informasi Kebudayaan; Pemeliharaan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan Pengembangan Nilai Budaya.

Anggaran diatas diarahkan pada kegiatan-kegiatan pelestarian budaya serta pengembangan nilai-nilai budaya lokal sebagai wujud jati diri masyarakat Bima.

Urusan Statistik

Penyelenggaraan Urusan Statistik tahun  2019  dialokasikan anggaran sebesar    Rp.292.975.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 291.054.800,- atau (99,34%) yang diarahkan melalui Program Pengembangan  Data dan Statistik  secara sektoral yang tertuang  dalam Buku Profil Bima Tahun 2019 dan buku saku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bima.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan  Kearsipan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.610.990.000,- dan terealisasi sebesar Rp.503.354.750 atau (82,38 %) yang digunakan untuk Program kegiatan Penyelamatan dan   Pelestarian   Dokumen/   Arip   Daerah;   Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan.

Untuk menunjang urusan ini Pemerintah Kabupaten Bima telah menyiapkan  tenaga  pengelola  kearsipan  dari  Pengelolaan  arsip  dari 80 orang pada tahun 2018 menjadi 120 orang pada tahun 2019.

Urusan Perpustakaan

Dalam Urusan Perpustakaan, dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.121.390.000  yang  dipergunakan  untuk  Program  Pengembangan  Budaya Baca  dan  Pembinaan  Perpustakaan;  dan  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Perpustakaan dengan realisasi sebesar Rp.1.887.586.900 atau (88,98 %).



Pada tahun 2018 telah dilakukan pencanangkan e-arsip, dan secara intensif dilakukan  penataan  dengan  menerapkan  arsip  secara  baku  oleh  seluruh perangkat daerah pada tahun 2019 melalui kegiatan lomba penataan kearsipan antar perangkat daerah.

Urusan Persandian

Untuk mendukung Urusan  Persandian  telah dialokasikan  anggaran sebesar Rp.174.020.000 yang dipergunakan untuk program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa serta Program Pengembangan Persandian   Daerah.   dan   terealisasi   sebesar   Rp.170.727.500,-   atau (98.11%).

Program  ini  diarahkan  pada  kegiatan  Pengembangan  dan Pemeliharaan Repeater Link Milik Pemerintah Kabupaten Bima, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Radio Komunikasi, Sosialisasi Sistem Pengamanan Informasi Daerah.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya pada penyelenggaraan Urusan Pilihan, dapat kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

Urusan Kelautan Dan Perikanan

Untuk  mendukung  Penyelenggaraan  Urusan   Kelautan  dan  Perikanan pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp.13.303.709.000,-  dan terealisasi  sebesar Rp.12.936.203.900,- atau (97,24%). Adapun capaian kinerja Penyelenggaraan  Urusan  Kelautan  dan  Perikanan  sebagai berikut; Produksi Perikanan tangkap sebesar 64.986,30 Ton mengalami kenaikan sebesar 11% dibandingkan dengan produksi tahun 2018 sebesar 58.537,61 Ton, Produksi Perikanan Budidaya sebesar 173.760 Ton mengalami kenaikan 8,6% dibandingkan dengan produksi tahun 2018 sebesar   159.895,60 Ton, Produksi pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebesar 5.453,35 Ton mengalami  kenaikan  10,6%  dibandingkan  dengan  produksi  tahun  2018 sebesar 4.930,19 Ton, Produksi garam sebesar 140.075,98 Ton mengalami kenaikan 0,7 % dibandingkan   dengan   produksi tahun 2018 sebesar 139.102,78 Ton.

Urusan Pertanian

Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Urusan  Pertanian oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp.35.393.024.161 yang diarahkan untuk program antara lain Peningkatan Ketahanan Pangan; Peningkatan Produksi Pertanian; Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, RPLPT dan terealisasi sebesar Rp.33.355.711.100 atau (94,24 %)

Dari program tersebut dapat dilihat peningkatan produksi tanaman pangan padi dari tahun 2018 sebanyak 362.230 ton menjadi 451.067,42 Ton tahun 2019. Sedangkan  produksi  bawang  merah  sebanyak  159.338  ton  tahun 2018 menjadi 180.775,18 ton tahun 2019.

Sementara  itu  Bidang  Peternakan   dialokasikan  anggaran  sebesar Rp.9.954.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.659.909.000 atau (97,04 diarahkan antara lain bantuan ternak: 210 ekor sapi betina, 45 ekor sapi jantan, 12 ekor kuda, 356 ekor Kambing, 3.000 ekor ayam kampung super,

500 ekor ayam buras, 4.200 ekor DOC broiler.

Urusan Pariwisata

Pada Tahun Anggaran  2019 penyelenggaraan Urusan  Pariwisata, mendapat alokasi anggaran Rp.8.426.673.000 terealisasi sebesar Rp.8.129.364.000 (96,47%) yang diarahkan pada program antara lain Pengembangan Destinasi Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; dan Ekonomi Kreatif. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata dapat dilihat dari adanya jumlah kunjungan sebesar 90.735 orang wisatawan lokal dan 1.600 orang wisatawan mancanegara.

Urusan Perindustrian

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan Urusan Perindustrian pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran Rp.4.360.613.000 dan terealisasi sebesar Rp.4.175.792.721,- atau (95,76%).

Program  ini  diarahkan  pada  fasilitasi  pelatihan  industri  untuk  80 Industri Kecil dan Menengah (IKM), sertifikasi halal (10 IKM), hak merk (6 IKM) dan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) sebanyak 7 IKM.

Urusan Perdagangan

Pada Tahun 2019 Penyelenggaraan Urusan Perdagangan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.959.324.000,- yang diarahkan untuk program antara lain Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Perdagangan;  Perlindungan  Konsumen  dan  Pengamanan  Perdagangan; dan Pengembangan Usaha Perdagangan Kecil dan Menengah terealisasi sebesar Rp.5.541.845.479,- atau (92,99%).

Program tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Perdagangan sebanyak 3 (tiga) Unit antara lain Pembangunan Pasar Rakyat Labuhan Kananga Kecamatan Tambora, Pembangunan Pasar Rakyat Tente Kecamatan Woha, dan Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) Pasar Woha II Kecamatan Woha. Selain itu digunakan untuk kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sektor Perdagangan melalui kegiatan pasar murah umtuk 6.000 orang.

Urusan Transmigrasi

Dalam  mendukung  Penyelenggaraan  Urusan   Transmigrasi  pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.721.174.000 melalui Program     Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi serta   dipergunakan untuk penyiapan   kawasan   dan permukiman   transmigrasi   dan   pengerahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi serta pengembangan  masyarakat  di  kawasan  transmigrasi terealisasi sebesar Rp.5.665.270.200,- atau (99,02 % ).

Anggaran di atas digunakan untuk kegiatan Pembangunan dan Pengembangan  Sarana  dan  Prasarana  Kawasan,  Pembangunan Pemukiman Transmigrasi seperti Peningkatan Jalan Lingkungan UPT Sori Panihi SP 2 (4,7 KM), Perencanaan Pembangunan Jembatan Sori Oi Marai yang  pembangunan  bangunan  bawah  dilaksanakan  tahun  2019  dan bangunan atas (finising) dilaksanakan tahun 2020.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya dapat kami sampaikan pelaksanaan tugas fungsi penunjang Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebgai berikut :

-     Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Perencanaan  Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar  Rp.8.545.000.000     dan  terealisasi  sebesar  Rp.7.410.739.902  atau 86,73% yang diarahkan untuk Program Pengembangan Data/informasi; Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Penetapan RKPD Tahun 2019; Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2019.

-     Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Keuangan  tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp.13.834.580.300,- dan terealisasi sebesar Rp.13.094.986.228,- atau (94,65%) yang diarahkan antara lain untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Peremajaan Data Subyek PAD dan PBB; Pendukung Penerimaan Daerah; dan Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi.

Selanjutnya terkait dengan catatan strategis dewan terhadap optimalisasi pungutan pajak daerah dapat kami sampaikan sebagai berikut:

-     Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, juru pungut, aparat desa dan kecamatan tentang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pengelolaan pajak restoran, pajak sarang burung walet perumahan dan melakukan penyesuaian Nilai jual Obyek Pajak (NJOP) dengan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang dituangkan dalam MOU antara Pemerintah Daerah dengan BPN.

-     Dalam rangka memberi motivasi dan semangat kepada juru pungut, sejak tahun 2018 telah dianggarkan pemberian hadiah bagi juru pungut berprestasi berupa sepeda motor, alat telekomunikasi dan penghargaan lainnya.

Di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran sebesar Rp.6.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.514.113.880,- atau 90,40 %.  yang  arahkan  untuk  Program  Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia; Peningkatan Disiplin Aparatur; Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS; dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Terkait  catatan  strategis  Dewan  terhadap  adanya  jabatan  yang  lowong maka telah dilakukan pengisian melalui mekanisme seleksi terbuka, sebanyak 4 jabatan kepala perangkat daerah (Pimpinan tinggi pratama) dan seluruhnya telah ditetapkan sebagai pejabat definitif pada tahun 2019.

Kemudian dalam rangka pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Pemerintah Daerah pada tahun 2019 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.5.599.000.000,- yang   digunakan    untuk    Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas; dan Penataan dan Penyempurnaan   Kebijakan   Sistem   dan   Prosedur   Pengawasan.   Realisasi sebesar  Rp.5.306.812.738,- atau 94,78%.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Penyelenggaraan  fungsi  penunjang  lainnya  dilaksanakan  oleh Sekretariat Daerah  yang  mempunyai  tugas  membantu  kepala  daerah  dalam menyusun kebijakan dan koordinasi administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah sebesar Rp.83.438.533.000 dan terealisasi sebesar Rp.69.613.882.763 atau 83,43%.

Sebagai tidak lanjut dan penjabaran dari visi “Bima Ramah”, Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen menjalankan program-program keagamaan antara lain Jumat Khusyu dan Membumikan Al-Quran melalui penyelenggaraan MTQ ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Sepanjang tahun 2019 telah banyak dikucurkan bantuan pembangunan masjid, mushala, maupun pondok pesantren yang ada di sejumlah wilayah Kabupaten Bima, termasuk kegiatan khataman masal dan transportasi lokal untuk Jamaah Haji dan TPHD, Pembangunan Kantor Camat dan Kantor Desa, Dana Stimulan,  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum, serta Dana Pokok Pikiran (pokir) Pembangunan.

Selain itu, penyelenggaraan fungsi penunjang lainnya dilaksanakan juga oleh Sekretariat Dewan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima. Alokasi anggaran Sekretariat Dewan sebesar Rp.19.052.485.000 dan terealisasi sebesar Rp.18.995.545.020 atau (99.70%) yang diarahkan antara lain: Peningkatan   Kapasitas   Lembaga   Perwakilan   Daerah.   Sedangkan   alokasi anggaran untuk Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah adalah sebesar Rp

9.501.509.700,- yang digunakan antara lain untuk pencegahan   dan kesiapsiagaan bencana; Perlindungan Masyarakat; dan Pemulihan Bencana terealisasi sebesar Rp.8.827.720.050,- (92,91%).

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat

Urusan  Pemerintahan  umum  bidang  Kesatuan    Bangsa   dan   Politik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.590.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.329.896.888,- atau (89.96 %). Penyelenggaraan urusan ini mencakup beberapa program antara lain Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; dan Pendidikan Politik Masyarakat.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat, Tugas Pembantuan;

Dinas kelautan dan perikanan,

Pada tahun 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp.10.730.000.000 dan   terealisasi sebesar Rp.10.674.153.600 atau sebesar 99.40 %. Anggaran tersebut diarahkan untuk Program Pengelolaan Ruang Laut melalui kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan.                                                                      

Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

Tahun anggaran 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima mendapatkan alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp.4.000.000.000  dan  terealisasi sebesar  Rp.3.943.230.000  yang diarahkan  untuk  Program  Pengembangan Perdagangan  dalam  Negeri melalui kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas  Logistik  Perdagangan  dengan  persentase  realisasi  sebesar 98,58%.

Dinas Sosial

Untuk mendukung tugas pembantuan dari Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) RI, Pemerintah Kabupaten Bima mendapatkan anggaran sebesar Rp.3.526.380.000 terealisasi Rp.3.471.464.950 atau 98,44% yang diarahkan antara lain untuk pembangunan rumah, Jaminan Hidup selama 6 bulan, peralatan kerja, peralatan rumah tangga, dan bibit tanaman keras di Desa Lere dan Desa Kuta Kecamatan Parado.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Penyelenggaraan tugas pembantuan  Kementerian  Desa,  PDT  dan Transmigrasi  kepada  kepada  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten   Bima   pada   tahun 2019 mendapatkan anggaran sebesar Rp.5.672.942.000 dan Terealisasi sebesar Rp.5.579.703.200,- atau sebesar 98,36% yang dirahkan untuk Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Dinas Koperasi dan UKM,

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil  dan  Menengah  RI  kepada  dinas  koperasi  dan  Usaha  kecil  menengah melalui Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro yakni dengan meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemasaran bagi Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp.950.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.929.700.000 atau sebesar 97,86%.

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2019 yang dapat kami sampaikan pada forum yang terhormat ini. Akhirnya kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan serta hadirin sidang Dewan yang terhormat, saya menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kesabarannya mengikuti penyampaian Nota Pengantar ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bima,  30 Maret  2019

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE.