Dibaca Normal
 |
| Wabup Drs H Dahlan M Noer (baju merah) saat menemui massa aksi |
Bima, porosntb.com-Akhirnya Pemerintah Kabupaten Bima bertemu dan berdialog langsung dengan demonstran di depan Kantor Bupati Bima. Wakil Bupati, Drs H Dahlan M Noer mewakili Bupati Bima langsung memberikan pernyataan tegas dan ksatria terhadap isu yang berkembang beberapa pekan terakhir di hadapan para pendemo.
Soal harga jagung, Babe menegaskan jika Pemda terus berupaya menaikan harga jagung dari Rp 3.150 menjadi Rp 3570. Ini bahkan sudah mereka usulkan. Wabup berharap masyarakat ikut membantu memberikan masukan untuk urung rembuk menentukan harga.
"Formatnya seperti apa agar harganya bisa sesuai keinginan petani. Nanti tim terpadu bersama pengecer menentukan harga terbaik sesuai harga pasar. Kita undang semua untuk bahas ini," tuturnya.
Masalah Rapid Test, pemerintah sudah menggratiskan pelajar dan mahasiswa serta masyarakat miskin dengan syarat ada keterangan miskin dari desa dengan jumlah 4000 orang. Sementara masyarakat yang mampu dan kerap melakukan perjalanan pulang pergi ke beberapa daerah akan dipertimbangkan untuk tidak digratiskan.
"Paling tidak Pemda sudah memperhatikan tuntutan menggratiskan Rappid Test bagi mahasiswa, pelajar dan santri lebih awal dari daerah lain," tegasnya.
Terkait transparansi anggaran Covid-19, Pemda sudah siapkan Rp 12 miliar dana tambahan. Kalau tidak terpakai anggaran Rp 50 miliar itu, Pemda akan alihkan ke program pembangunan di anggaran perubahan.
"Mari kita semua berdoa bersama agar covid ini cepat berlalu," ajaknya.
Sementara Tambang Besi di Kecamatan Wera, beberapa tahun lalu izinnya dialihkan ke provinsi. Sebagai Pemda yang memiliki wilayah, Pemkab Bima akan memanggil pengusaha tersebut. Jika ditemukan hal-hal yang merugikan masyarakat sekitar, Wakil Bupati menegaskan tidak akan mentolerir. Pihaknya akan langsung mengusulkan untuk dievaluasi ke gubernur.
Untuk mobil pemadam kebakaran, Babe mengakui jika tahun ini anggarannya sangat terbatas. Namun pada tahun 2021 mendatang, Wakil Bupati yang berasal dari wilayah KAE Bima itu memastikan jika semua desa di Bima akan mengadakan masing-masing satu unit pemadam mini untuk pertolongan pertama.
"Kita akan mengkonversi kan dengan Kades terkait anggarannya. Pilot project nya di Kecamatan Belo. Anggaran stimulus rangsangan dari ADD dan APBD," beber Wabup.
Pelayanan kesehatan di RS Sondosia, pihaknya terus mengoptimalkan termasuk SDM tenaga kesehatan agar bisa melaksanakan tugasnya dengan hati. Soal realisasikan infrastruktur jalan raya di Kabupaten Bima, Babe mengaku sudah ada peningkatan dan pemantapan jalan sejauh 141 kilometer yang da di Kabupaten Bima, sekitra 17 persen sudah dikerjakan.
"Mana yang prioritas dari usulan kepala OPD yang disetujui. Semua jalan akan dikerjakan tahun ini, khusus provinsi. Termasuk jalan Karumbu-Lambu. Tender dimulai Juli. Begitu juga di Soki dan Diha Kecamatan Belo," ujarnya.
Bidang pariwisata, di Desa Risa Kecamatan Woha akan menjadi fokus Pemda. Wabup kembali mengajak masyarakat berdoa agar ada sisa anggaran covid untuk melaksanakannya.
"Soal pendidikan, sudah gratis. Kalau tanggung jawab pemerintah kabupaten hanya TK, SD dan SMP. Semuanya gratis. Kalau perguruan tinggi bukan wewenang kita," ungkapnya.
Praktek Pungli, Babe menyarankan massa agar tidak menjustifikasi semua pegawai. "Itu oknum. Setiap ada kegiatan pasti ada saja hal yang tidak kita inginkan," katanya.
Sementara permintaan Polsek Lambitu, Pemda sudah siapkan lokasi. Namun pembangunan unit baru itu urusan institusi Polri. "Tapi tetap kita komunikasi dengan Kapolres Bima," jelasnya.
Tower di kecamatan Lambitu dan Kawuwu yang sempat diminta oleh pendemo pada hari sebelumnya juga akan menjadi atensi serius pemerintah daerah.
Kemudian Pelanggaran HAM, Babe mengingatkan jika itu adalah tugas Kepolisian. "Jika ada pelanggaran HAM di pemerintahan," terangnya.
Sedangkan pasar moderen di Woha memang dari awal sudah ditolak masuk Woha. "Tidak ada Alfamart di Woha," katanya.
Begitu juga dengan Badan usaha Milik Daerah yakni PDAM dan PD Wawo. Nantinya Pemda akan menata kembali perusahaan daerah tersebut, bahkan namanya pun aka diganti menjadi Bima Karya Sejahtera.
"Sehingga tugas PD inj bisa selaras dengan namanya," pungkas Babe, disambut tepuk tangan dari massa aksi. (*)
Penulis Edo
COMMENTS